Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
YUSPANDI Bin ANDA
66 — 21
  • Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebasdi Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obattersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No 35 Thn 2009 TentangNarkotika.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
216 — 156
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
    Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
    Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANDUNG Nomor 408/PID/2010/PT.Bdg
Tanggal 2 Desember 2010 — RUSTAM MULYANA BIN MUHAMAD SAUD
64 — 24
  • Hal tersebut melangar SOP(Standar Operasional Prosedur) Bank danketentuan perbankan selain itu adapelanggaran tentang ketentuan intern Bankmengenai petunjuk pelaksanaan dan tarippinjaman yang diberikan kepada pensiunanyaitu. jumlah pokok pinjaman yang diberikanmelebih plafon pinjaman yang telahditetapkan oleh Bank dan jangka waktu jugamelebihi.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 06-03-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.BKN
Tanggal 21 Oktober 2013 — Hj. MARYANI H.S. Binti H.M. SANI dkk M e l a w a n Hj. ZAHARA Binti YAKIN dkk
58 — 23
  • Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkansebagaimelawan undangundang, melanggar kesusilaan dan ketertibanumum.Bahwa objek perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalahtanah milik T'ergugat I, bukan milik Para Penggugat, tanah milik Tergugat Itidak memiliki hubungan hukurn dengan Para Penggugat, jadiperbuatan TergugatI menjual tanah miiik Tergugat I kepada Tergugat II tidak melangar hakSubyektif Para Penggugat atau tidak bertentangandengan kewajiban Tergugat Idan Tergugat
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUMANTRI Als EHOK Bin JAMIUT
39 — 25
  • Saksi ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawantelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Jefri dan saksiBonadi karena telah melangar tindak pidana narkotika jenis daun ganja; Bahwa saksi bersama saksi FEBRI EVISAN
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 47/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk. Diwakili Oleh : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk.
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
180 — 107
  • yangdalam hal ini dapat dilihat dari citra foto satelit pada Kantor BadanPertanahan Makassar ;Bahwa halhal sebagaimana diuraikan dan dibuktikan di atas telahmenimbulkan pertanyaan pada d iri Penggugat Rekonpensi mengenaikeabsahan dari penguasaan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas lahanyang disewakan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Rekonpensi dan Para TergugatRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melangar
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 134/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 26 Juli 2016 — - Ny. ASMARANI PURBA (PENGGUGAT I) - Ir. RAHMAWATI PURBA, (PENGGUGAT II) - DELIMA PURBA (PENGGUGAT III) - MERDEKA BANGUN (TERGUGAT I) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru Qq. Kantor Lurah Kelurahan Merdeka (TERGUGAT II) - RATNA PURBA (PENGGUGAT III) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru (PENGGUGAT IV)
64 — 14
  • Nawar Br Bangun bukan hanya Para Penggugat danTergugat III sehingga posita dengan petitum berbeda;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yangmengalihkan sub B objek perkara kepada Tergugat IIl merupakanPerbuatan Melangar Hukum, kemudian Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat ataupun setiap orang yang memperoleh hak dariHalaman 41 dari 48, Putusan Perdata Nomor. 134/Padt.G/2015/PN.Mdn.Tergugat untuk mengosongkan dan meninggakan sub C objek perkaradan bukan terhadap Sub B Objek
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Migas
Register : 03-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 06-K/PM III-16/AD/XII/2017
Tanggal 1 Maret 2018 — Terdakwa : SYANDRA, Kopda NRP 31020741470583, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH. NRP 2920087290970
125 — 47
  • pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang hanyamementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntunganpribadinya tanopa mempertimbangkan akibat yang lebih jauh akantindakannya tersebut adalah merupakan pencerminan dariketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadapnafsu kebendaan/materi semata dimana Terdawa kurang bersyukuratas rezeki berupa gaji yang telah diterimanya setiap bulan,sehingga masih berkeinginan untuk mencari tambahan penghasilanlagi walaupun dilakukan dengan caracara yang melangar
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 20-03-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 14 Juli 2017 — Arnold Hendry Hutabarat Vs PT. Bengkalis Kuda Laut
135 — 13
  • berakhir sejak tanggal 18 November 2016 dengan Kwalifikasimengundurkan diri atas keinginan sendiri sah menurut hukum hukum ;Menyetakan Penggugat tidak berhak atas pesangon akibat pemutusanhubungan kerja tersebut ;Membebankan biaya perkara kepasa Negara ;C.DALAM REKONVENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melanggarPeraturan Perusahaan PT.Bengkalis Kuda Laut periode 20142016 Pasal39 ayat 9 dan Pasal 51 dan melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.Plw/2020/PN SDA
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.SUMARNI
2.SANTOSO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo
2.PT Bank Perkreditan Rakyat Purwosari nugerah
Turut Tergugat:
1.Notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo
932 — 491
  • Bahwa lelang tersebut jelas melangar Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal44 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:(1) Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. penilaian oleh Penilai; ataub. penaksiran oleh Penaksir.(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakan pihakyang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yangdimilikinya.6.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
469 — 158
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
507 — 151
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-11-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 206 /Pid.B/2012/PN.Trt.
Tanggal 10 April 2013 — PIDANA - Dr. TIMBANG MANUASA SIMANJUNTAK, Sp.B alias OP. MAKARIOS
494 — 208
  • Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan padapersidangan terdahulu melangar pasal 266 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal263 ayat (1) KUHP dan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan didepanpersidangan dengan membuktikan pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana telahkami uraikan pada surat tuntutan yang pada intinya kami bukan mendakwakanatas perbuatan terdakwa atas terbitnya sertifikat 591 atau sertifikat 609melainkan mendakwakan atas perbuatan terdakwa terhadap penandatangananoleh
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Tanah
Register : 08-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN ATAMBUA Nomor 15/Pdt.G/2010/PN.Atb
Tanggal 17 Maret 2011 — - SISILIA LUAN LAKA - DKK Lawan - APLONIA SMALELO LUANLAKA -DKK
106 — 51
  • waris kepada ahli warisnya yang tidak dibantah yaituPenggugat I sampai dengan Penggugat XII dan Tergugat I serta Tergugat II, maka beralasanhukum apabila petitum gugatan Para Penggugat angka 3 untuk dikabulkan =;61Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum bahwa tanah obyek sengketa telahditetapkan sebagai harta warisan Markus Luanlaka dan Juliana Goru Mali sebagaimanapetitum angka 3 diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang ingin menguasaitanah sengketa secara sendiri adalah telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM
90 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • April 2013, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat keDewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) sesuai denganpengaduan Nomor 75/IP/LDKPP/2013 tertangal 8 April 2013 dan Tergugattelah dipanggil dan disidangkan sebanyak 2 kali yakni pada Tanggal 23April 2013 dan 30 April 2013 di DKPP;Bahwa DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada Tanggal 16 Mei2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S.Sos) dan 2komisioner (lvan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU KotaPangkalpinang, karena telah terbukti melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 604/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROBERTUS MANURUNG, S.H., M.H., C.L.A
Terbanding/Tergugat I : PT. ORIX Indonesia Finance
Terbanding/Tergugat II : TAKEHISA KANEDA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN BOENJAMIN
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
186 — 105
  • (a) Adanya perbuatan yang bersifat melangar hukum, yang menurutyurisprudensi tetap adalah :(i) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengankewajiban hukum si pembuat; atau(ii) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar haksubyektif orang lain; atau(iil) Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) yang melanggar kaidah tatasusila; atau(iv) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan denganasas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Tanggal 13 April 2015 — - CECEP SUNANDAR BIN KORSASIH
54 — 8
  • membaca berkas perkara ini;e Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dalam persidangan;e Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwasebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa CECEP SUNANDAR BIN KORSASIHbersalah, melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimanadirumuskan dalam dakwaan kedua melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 23-07-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 139/Pid.B/2020/PN Gto
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ERWAN MARDIANSYAH, S.H.,M.H
Terdakwa:
DODI IGIRISA Alias DODI
76 — 21
  • Repertum Nomor.Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 139Pid.B/2020/PN GtoLP/121/IV/2020/Gorontal/ResBonBol tanggal 15 Mei 2020 dariKepolisian Resort Bone Bolango,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas Primair melanggar pasal 354 ayat (1)KUHP subsidair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3056 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — Sdr. EDY SURYANTO, dkk vs PT. BHAWANA MANUGGAL UTAMA, dkk.;
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akibat tindakan tersebut, sepatutnya karena hukum TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat mengganti kerugian terhadap ParaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat , Il, Ill dan IV;Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Agungyang terhormat untuk membatalkan putusan Judex Facti sekaligusmenyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telahmelakukan tindakan wanprestasi sekaligus melangar syarat jual bellisaham berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 danPernyataan Bersama,
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pps
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
KIKI INDRAWAN, S.H
Terdakwa:
Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin alm Mursidi
89 — 306
  • dihubungkan satu sama lainuntuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depanpersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang,bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapatdianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar