Ditemukan 3793 data
153 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, walapun dalam Perjanjian Pengikatan Diri Untuk MelakukanPelepasan HakHak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebutdinyatakan bahwa jumlah harga atas kedua bidang tanah tersebut di atas(Objek Perkara dan Objek Perkara II atau tanah terperkara) adalah sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV ataspembayaran dari harga jual Objek Perkara kepada Tergugat Intervensi IVdan hak Drs.
86 — 21
Jasa Pungutkepada setiap petugas yang telah melakukan pekerjaan pemungutan yang telahditetapkan ;Bahwa mengenai Uang Jasa Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun Anggaran2008 telah dibagikan pada bulan Februari 2008 sedangkan Surat KeputusanWalikota Tebing Tinggi diterbitkan tanggal 3 September 2008, dimana menurutTerdakwa jika hal tersebut tidak ada masalah karena pada saat pengajuan DPASKPD Dinas pendapatan Kota Tebing Tinggi mengenai Jasa Pungut PBB sektorPertambangan telah dirumuskan (tercantum) walapun
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
438 — 1343
I Ketut Sudikerta, dalam hal ini Terdakwa Drs.I Ketut Sudikerta bertindak sebagai beneficial ownership atau penerima manfaat yaituorang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ataumengendalikan operasional perusahaan walapun secara hukum namanya tidak Halaman 40 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPStercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupunpengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya PT.Pecatu BangunGemilang dan menerima aliran dana
Bahwa yang dimaksud sebagai beneficial ownership atau penerima manfaatyaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ataumengendalikan oeprasional perusahaan walapun secara hukum namanya tidaktercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupunpengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya perusahaan danmenerima aliran dana dan mengendalikan transaksi keuangan di Perusahaantersebut.
66 — 91
ratusempat puluh dua ribu rupiah).Halaman 83 dari 135 PutusanNomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.Bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan kontraktor mempunyaiperhitungan sendiri dan dengan nilai anggaran sebesar Rp323.542.000,00(tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)menurut Saksi cukup untuk bangunan ruang kelas, kantor, kamar Mandi danWC, seperti dalam kontrak dapat diselesaikan.Bahwa menurut pengamatan Saksi, apabila gedung itu mempergunakanbahan sesuai maka bangunan itu walapun
43 — 19
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
32 — 73
dicairkan setahu terdakwa salah satu syarat untukpencairan dana tersebut adalah berupa tanda tangan tanda terima uang dari para Camatsudah terpenuhi ;Bahwa yang membuat daftar tanda terima uang yang ditanda tangani oleh para Camattersebut itu adalah dari DP2KAD dan yang menyuruh para Camat untukmenandatangani daftar tanda terima uang adalah terdakwa dan Asisten AdminstrasiPemerintahan dengan maksud agar dana tersebut dapat cair untuk dipergunakan membelisemen dan sebagai bukti bahwa uang sudah diterima walapun
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
58 — 31
: 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding/Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
101 — 77
Pemohon memiliki sifat dengki terhadap orang tua Termohon.e Bahwa tuduhan ini juga yang sangat tidak berdasar, jika Pemohondengki dengan orang tua Termohon, sudah sejak awal saat diambilnnyauang amplop hasil resepsi, Pemohon tidak akan berlaku sopanterhadap orang tua Termohon.e Bahwa Pemohon tidak pernah membalas cacian dan makian orangtua Termohon, walapun secara adat, Orang Tua Termohon tidak bolehmemaki Pemohon, orang tua Pemohon saja tidak pernah berlakuseperti itu terhadap Pemohon.
281 — 135
2016/PN.Mdn.di Jalan Sei Kapuas Nomor 103 Kelurahan Babura, Kecamatan MedanSunggal, Kota M@dan j..........cccecesceecssseecssseeeeecsseeeeeceseeuscaeeeessneeeeeceeeeeescsseeeseoeebeaeeeeeeees Bahwa, oleh karena Gugat rekonvensi dalam perkara ini adalahdiajukan berdasarkan bukti bukti yang sangat otentik dan tidak dapatdisangkal kebenarannya, maka mohon kehadapan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan putusan dalamperkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walapun
81 — 11
pengadaan photo copy.74Bahwa pada tahun 2008 ada MOU antara Rumah Sakit dengan koperasi PegawaiRSUD Garut untuk pengadaan barang berupa cetakan, ATK, Photo Copy.Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggarannya berapa, kerja sama tersebut berjalandengan baik ;Bahwa Koperasi belanja pengadaan barangbarang Rumah Sakit jumlah seluruhnyasebesar Rp.977.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah )Bahwa benar Koperasi memberikan fee ke Rumah Sakit 10 % untuk percetakansedangkan 2,5 % untuk ATK.Bahwa walapun
67 — 19
dipersiapkan SPM makaterbit SP2D yang kemudian dana tersebut masuk ke rekening BendaharaPengeluaran Setda Provsu dengan menggunakan cek/giro yang ditujujanke rekening Bendahara Pembantu Biro Umum Setda ProvsuAMINUDDIN,SH.MM setelah ditanda tangani oleh BendaharaPengeluaran Setda Provsu dan KPA, untuk mempertanggung jawabkanlaporan tersebut harus dibuat secara keseluruhan dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya SP2D dan apabila danatersebut lebin maka dikembalikan ke Kas Daerah walapun
189 — 99
MarindoGemilang walapun terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak terlibat di dalamPerseroan tersebut namun sampai saat ini Akta No. 37 Akta 38 dan Akta 50 masihsah dan mengikat, sehingga penerimaan uang kepada Terdakwa adalah sah,sedangkan sebenarnya uang ganti rugi yang diterima oleh terdakwa Anak AgungNgurah Agung selaku Pengempon Pura Celagi Gendong belum sepenuhnya dibayar3Bahwa terungkap fakta dalam persidangan PT.
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sebagaimana diaturdalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 58/PMK.02/2008 harusdisediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Satuan Kerja yangmemerlukan pengadaan tanah, dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitandengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan rekanrekannya selaku PanitiaPengadaan Tanah, tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Panitia Anggarandan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut.122Bahwa walapun
69 — 19
BHSserta tidak diminta untuk ditetapbkan masingmasing memperoleh '%2 (seperdua)bagian, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur,Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatanPara Penggugat kabur karena petitum tersebut merupakan hak ParaPenggugat, walapun Para Penggugat tidak pernah meminta untuk ditetapkanharta bersama antara Almh. RIH dengan Alm.
42 — 17
14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding /Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, walapun dalam PerjanjianPengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan HakHak Atas Tanahtertanggal 21 Februari 2003 tersebut dinyatakan bahwa jumlah harga ataskedua bidang tanah tersebut di atas (Objek Perkara I dan Objek Perkara IIatau tanah terperkara) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV atas pembayaran dari hargaHal. 63 dari 129 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2014jual Objek Perkara I kepada Tergugat Intervensi IV dan hak Drs.
121 — 46
Bangun Konstruksi Persada 12.709.565.218Jumlah 16.969.128.447 Bahwa Lewi Tandirura, SE dalam tahun 2016 pada saat kontrakpelaksanan pembangunan fisik tambak garam 40 Ha tahun 2016 sedangberjalan dan pada saat yang sama sebagian besar pekerjaan tambakgaram 2015 belum selesai dikerjakan, walapun mengetahui hasilpelaksanaan program pekerjaan kegiatan pembangunan fisik tambakgaram tahun tahun sebelumnya yaitu Pekerjaan tambak garam seluas 20HA tahun anggaran 2014, kegiatan pembangunan fisik tambak garamHalaman
Bangun Konstruksi Persada 12.709.565.218Jumlah 16.969.128.447 Bahwa Lewi Tandirura,SE dalam tahun 2016 pada saat kontrak pelaksananpembangunan fisik tambak garam 40 Ha tahun 2016 sedang berjalan danpada saat yang sama sebagian besar pekerjaan tambak garam 2015 belumselesai dikerjakan, walapun mengetahui hasil pelaksanaan programpekerjaan kegiatan pembangunan fisik tambak garam tahun tahunsebelumnya yaitu Pekerjaan tambak garam seluas 20 HA tahun anggaran2014 , kegiatan pembangunan fisik tambak garam
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
181 — 178
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, SH, MH
Terdakwa:
RETNO LESTARI
74 — 18
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
104 — 48
saksi untuk pembangunan gereja karena ada kesepakatandalam musyawarah gereja bahwa setiap tahun ada sumbangan ke gejera sejumlahRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Bahwa pembangunan listrik mikro hidro tidak dilaksanakan pada tahun2018, karena di desa Togoreba Sungin sudah tersedia fasilitas listrik dan anggaranuntuk pembangunan listrik mikro hidro memerlukan biaya ratusan juta sehingga sayapernah menegur Terdakwa untuk memperbaiki APBDES tersebut, namun tidakdiperbaiki oleh Terdakwa; Bahwa walapun