Ditemukan 3816 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 4 September 2015 — SUHARTO KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
8138
  • Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuan Pasal418 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana yang diatur dalampasal ini harus dipandang telah selesai dilakukan pelaku yakni setelah pelaku tersebutmenerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaan dari pemberianatau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluan Terdakwa sendiri, untukkepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lainlain (vide : Drs.
Register : 18-07-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Jmb
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
198
  • Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon Rekonvensi pada poin 6Eadalah tidak benar 1 Unit Mobil Honda HRV Nopol BH XXX Tahunpembuatan 2017 karena Termohon Rekonvensi dengan mantanistriPertamanya tidak ada punya anak melainkan anak adopsi/angkat yang saatini masih kuliah dan tidak bekerja jadi jelas pembelian mobil ini diakui danmerupakan uang dari Termohon Rekonvensi dan pembelian mobil ini ketikamasih dalam ikatan pernikahan dengan Pemohon Rekonvensi.
Register : 31-05-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN NEGARA Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Nga
Tanggal 18 Desember 2017 — -YENNY SUNARYO : Penggugat -ISMAYANTI alias ISMAYANTHI : Tergugat -GORDON GILBERT HILD : Tergugat
16079
  • Penipuan yang dipertimbangkanPage 28 of 66oleh Majelis Hakim dalam ranah pidana, kami masih menginginkanUpaya Hukum terhadapnya justru melalui kebenaran yang akanMajelis Hakim ungkapkan dalam ranah perdata dalam perkara inidengan bahan pertimbangan yang kami harapkan dapat MajelisHakim adopsi berasal dari jawaban ini; .
Register : 12-04-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Prg
Tanggal 29 Oktober 2018 — - HABIL HARUM Bin HARU - WAHNIATI Als ANTI Binti H. ABD. HAMID dkk
8429
  • Hariani, dimana daliltersebut adalah dalil yang mengadaada dan tidak memiliki dasarhukum untuk itu, sementara almarhum HARU meninggal pada tahun2015 dan semasa hidupnya tidak pernah mengajukan pensyaratanpengangkatan (adopsi) anak sebagaimana yang diatur dalamKeputusan Menteri Sosial RI Nomor : 41/HUK/Kep/VII/984 tentangpetunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sebelummengadopsi anak dan tidak pernah mengajukan permohonan kePengadilan untuk melakukan pengangkatan anak angkat,berdasarkan Undangundang
    Hariani tidakpernah mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agamaatau Adopsi di Pengadilan Negeri;Bahwa, dengan diterbitkannya akta kelahiran atas nama WahniatiTergugat sebagai anak kedua perempuan dari ayah Haru dan ibu Hj.Hariani sangatlah bertentangan nilainilai moral keagamaan khususnyaagama Islam (Lihat al Qur'an surah Al Ahzab ayat 4 dan 5) yang se akanakan mengingkari orang tua kandungnya;Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut oleh majelis memandangbahwa, Wahniati Tergugat
Register : 27-07-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau
Tanggal 1 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA BUSRIAN, S.H.
Terdakwa:
DJERI LIHAWA, S.Kom BIN RAUF LIHAWA
393766
  • sejarahnya dari 2 (dua) RUU yang 1 (satu) terkait informasi elektronik dan 1 (Satu) terkait transaksi elektronik, dan pada perjalanannyadi satukan menjadi satu UU yakni UU ITE, artinya mengatur 2 (dua) halyakni informasi elektronik yang terkait perbuatan kejahatan dan transaksi elektronik itu sendiri ;Bahwa ada 2 (dua) hal isinya yang terkait pidana yang sebetulnya di ambildari KUHP yang di anggap tidak dapat menjangkau perbuatanmenggunakan system elektronik sehingga ada beberapa ketentuan yangdi adopsi
Register : 14-01-2010 — Putus : 05-04-2010 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 05/PID.B/2010/PN.MAL
Tanggal 5 April 2010 — I : APRIANUS LIANG Alias APRI Anak dari LIANG II : YAHYA UBANG Anak Dari UBANG ALANG
6618
  • normanormakehidupan social dalam masyarakat;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materilberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal25 juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap ,mengingat pengertiandalam penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 .ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar1945 karena selain pengertian ini dapat menimbulkan ketidak pastianhukum , juga bertentangan dengan asas Legalitas yang di adopsi
Register : 22-06-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PA CIKARANG Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 12 Juni 2017 — PENGGUAGAT TERGUAGAT
15069
  • bin HASYIM tidak mempunyai anak danMOCHAMAD DIMAS SETIAWAN yang lahir tanggal 15 Februari2004 bukan merupakan Anak Angkat atau baru berumur 12 tahundinyatakan belum dewasadan belum cakap dalam melakukan kepentingan hukum dan belum dapat dipertanggungjawabkansecara hukum dan hanya pengakuan Penggugat, karena dalamdalil Posita Gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan yangmenegakan mendukung nilai pembuktian bukti surat yang sahsecara hukum dalam dalil Gugatan Penggugat tentangpengangkatan anak (adopsi
Register : 07-11-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 0468/Pdt.G/2019/PA Bb
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11059
  • menelantarkanPenggugat dalam Konvensi menganggap Rekayasa Tergugat dalamKonvensi demi istri siri dari Johan Hendrik yang coba didudukkan olehTergugat sebagai istri sah dari Jahan Hendrik yang menurut Tergugatberhak mendapatkan harta gono gini antara Penggugat dalam Konvensidan Tergugat , Tergugat dalam Konvensi sangat berlebihanMendiskreditkan Penggugat dalam Konvensi padahal Faktanya idemengangkat anak adalah dari Penggugat dalam Konvensi sendiridimana Jasmin di tahun 2009 Penggugat dalam Konvensi adopsi
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 237/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : NY. NURSIDAH Diwakili Oleh : Ungkap Simamora, SH
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CQ DIREKTUR KRIMINAL KHUSUS POLDA KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
Terbanding/Tergugat IV : ENDANG JUMIATI
Terbanding/Tergugat V : ARSIL AJIM
Terbanding/Turut Tergugat I : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
175175
  • dalam alur transaksi yang mencurigakan, hasil analisisPPATK bukanlah sebagai alat bukti karena masih harus ditindak lanjuti dalampenyelidikan;Menimbang, bahwa terhadap tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalahsebagai pengawas dan pengatur pada sektor jasa keuangan, jasa keuanganyang dimaksud adalah Bank dan non bank sesuai ketentuan pasal 6 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, sedangkandalam pasal 8 dijelaskan pula mengenai prinsip mengenal nasabah yangmerupakan hasil adopsi
Register : 19-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 11 /Pid. Sus-Tipikor/2014/PN Dps
Tanggal 2 Oktober 2014 — DRS. I NYOMAN SUECA
187585
  • Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yangmenugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi ITUIN Malang untuk IHDN Denpasar ; 7. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp.2.027.660.000. ; 22222 none n nnn nen cence nnn nn nn nnn8. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp.62.500.000, ; nnonane nn nnn nnn nnn enn nen ence enn nc nec nce nn ence neces9.
Putus : 17-09-2012 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 2027/Pdt.P/2012/PN.KDL
Tanggal 17 September 2012 —
212
  • Fotocopy Surat Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalirejo, yang menerangkanbahwa pada tanggal 14 Agustus 2005 di Desa KalirejoRt.04 Rw.05 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal,telah lahir seorang anak perempuan yang diberi namaSITI AGUSTIA RAHMA dari seorang ibu bernama SITIKOTIMAH dan Bapak bernama MUSTAKIM, diberi tandaP6;7.Surat Pengantar dari Desa Kalirejo tentang permohonanmengajukan Adopsi Anak ke Pengadilan Negeri KendalNomor : 145/961/2009, tertanggal 2 Nopember 2009
Putus : 31-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/PID.SUS/2016
Tanggal 31 Maret 2016 — Amrih Prayoga
12886 Berkekuatan Hukum Tetap
  • badan Terdakwa(i.c. tertangkap tangan);Bahwa dikarenakan Unsur Setiap Orang in casu tidak terpenuhi, dan tidakterbukti maka dirasa tidak perlu lagi untuk menjabarkan atau menguraikanUnsurUnsur Pidana dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa in casu;Bahwa oleh karena Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapanhukum yang sebenarnya, yang tidak berdasarkan facta hukum yangterungkap dalam persidangan, bahkan hanya meyakini Berita AcaraPemeriksaan yang di buat oleh Penyidik, selanjutnya di adopsi
Register : 14-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019
Tanggal 12 Maret 2020 —
493298
  • 2019pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai denganperbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabatsebagai Dandenharjasaint 004412 Bekangdam IskandarMuda dengan pangkat Letkol Cba.Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi1 SAKSI1 sejak tahun2000 (sejak lahir).Bahwa Saksi1 adalah cucu tiri Terdakwa karena Saksi3 Sdri.Cut Patimah yang merupakan nenek kandung Saksi1 telahmenikah secara resmi dengan Terdakwa pada tahun 2003.Bahwa Terdakwa dan Saksi3 telah mengadopsi Saksi1sebagai anak angkatnya, dimana adopsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN; melawan 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN; 2. YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN;
142248
  • sebagai berikut :1) Kedua belah pihak Yayasan menerima untuk mencari solusi yangterbaik demi berlangsungnya pendidikan anakanak;2) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menghimbau kedua belah pihakuntuk segera mencari solusi agar pendidikan dapat berjalan dan segeramengajukan perpanjangan izin operasional yang telah habis masaberlakunya di bulan April 2016;3) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menunggu Yayasan yang disepakati(yang menaungi sekolah);4) Pola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disarankan adopsi
Putus : 13-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Maret 2014 — SISWADI BIN SUKIBAN
8519
  • mempunyainilai(putusan hoge Raad tanggal 25 April 1916, Burgersdijk : 275) Noyonmemberikan komentar atas hal ini dengan segala yang dapatdipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilaitidak dapat dikatakan pemberian atau janji tawaran sesuatu yang diajukandan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (Vide : R Wiyono, SH, op.cit,Him.86) ;Menimbang bahwa ketentuan pasal 11 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 trahun2001 ini merupakan adopsi
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA.Kds
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
575
  • Bahwa tidak benar apabila sebelum kelahiran anak yangketiga di usia kandungan 5(lima) bulan, Tergugat sering marahmarahtanpa sebab dan berkata kasar kepada Penggugat dan menyuruhpulang ke Semarang dan begitu juga pada kehamilan anak yangkeempat justru Tergugat merasa senang dan bahagia apabila Penggugattelah mengandung anak ke 3(tiga) maupun anak ke 4(empat) karenasampai sekarang kakak Tergugat belum juga di karunai anak bahkananakanak pengugat dan Tergugat mau di adopsi oleh kakak Tergugatnamun
Register : 18-01-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BANGLI Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Bli
Tanggal 21 Juli 2016 —
3820
  • dasar dari sebuah Eksekusi adalah adanya Putusan, sedangkanPutusan bisa tidak jelas, tidak cermat dan tidak pasti akan tetapikepastian hukum, kepastian kebenaran hukum itu adalah HAM dan haltersebut sangat tegas dalam undang undang dasar 1945 dan dalamundang undang HAM, putusan yang tidak cermat menguraikan tentanghak hak diatas tanah ketika menyangkut ahli waris dan anak angkat diBali diperlukan keahlian khusus untuk itu, karena mengenai ahli warisatau anak angkat dalam hukum adat berbeda dengan adopsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 110/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 24 Februari 2014 — SUGIYANTO, S.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
6020
  • Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 418 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana yang diatur dalam pasal ini harus dipandang telahselesai dilakukan pelaku yakni setelah pelaku tersebut menerima pembenan atau janji tanpa perumemperhatikan kegunaan dan pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluanTerdakwa sendin, untuk kepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lainlain (vide : Drs.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN ATAMBUA Nomor 5/PDT.G/2012/PN.ATB
Tanggal 17 Desember 2012 — THERESIA SADUK, DKK LAWAN MARIA ERNI GANGGAS, DKK
6027
  • Bahwa uraian dalam point ini dapat dijawab sebagai berikut ataupada point 2 ini Penggugat menguraikan sebidang tanah bukangarapan, tanah peninggalan (harta bersama) yang terletak diRT.07/RW.04. yang mana harta tersebut ditinggalkan kepadakedua anak angkat, yaitu Rergina Lin Thalib dan Abdulah Thalib.Harta warisan yang ditinggalkan inilah Penggugat danPenggugat II saat ini permasalahkan dan kami para Tergugattidak akui, karena uraian tidak jelas, misalnya apa ada buktiseperti adopsi atau ada penetapan
Register : 03-08-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Mjl
Tanggal 26 Agustus 2015 — - Drs. H. Ali Surahman - Kejaksaan Negeri Majalengka
344103
  • Pengertian dari asas ini adalah bahwa peraturanperundangundangan yang dibuat hanya berlaku terhadap peristiwa hukum setelahundangundang tersebut lahir.Menimbang bahwa asas nonretroaktif ini juga telah di adopsi dalam UUD 45perubahan pasal 28 huruf ayat (1) yaitu : ...... hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apa pun.Menimbang bahwa asas non retroaktif juga diadopsi didalam KUHP pasal 1Ayat (1) yang kemudian dikenal