Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
255 — 457
  • hatihatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat.hal mana dengan tegas diaturdalam pasal 1366 KUHPerdataBahwa pasal 1365 KUHPedata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa)Oleh karenanya Majelis yang Terhormat,terhadap tidak dilunasinya TagihanPenggugat,dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan baik dari Tergugatmaupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalamPasal 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan yang melangar
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
186 — 110
  • yang tidak bersedia menandatanganiRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatandimaksud.(3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatanganioleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidakmengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. 14.4 Bahwa karena Tergugat tidak cermat, tidak prosedural dalam halpenerbitan objek sengketa, dan melangar
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 624/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 6 Januari 2015 — ANDESMAR SIREGAR BIN PARULIAN
83 — 36
  • SUSANTO PANGARIBUAN menggoyanggoyangkan tubuhsaksi NURSIAH dan setelah merasa bahwa saksi NURSIAH sudah meninggal, tetapi ternyatasaksi NURSIAH masih hidup.Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan atau turut sertamelakukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur daridakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telahterpenuhi.Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 Juni 2013 — MUH. AZWAR, SH bin H. MAKMUR, DKK
63 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 55 ayat 1 ke1 e KUHP atau melangar Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang TIPIKOR sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang TIPIKOR Jo. Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP salah dalam menerapkan pasaltersebut.Yang nyata adalah :ore TT Tre Apakah Terdakwa I Muh. Azwar, SH bin Makmur (Direktur PT.Sentra Arung Medika) atas persetujuan Terdakwa IT Muh. Akmar Makmur bin Makmur(Komisaris PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1660/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
DAVID HARYONO ALIAS ONO BIN BURLIAN
34 — 4
  • sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsurunsurpasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama;melangar
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 9 April 2015 — Penuntut Umum : Rizki Septa Kurniadhi, SH. Terdakwa : Suparman Hi. Muharam Alias Parman
388 — 32
  • tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 21-11-2019 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
104 — 39
  • ., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa secara normatif Perbuatan Melangar Hukum (PMH) telah diaturdalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi tiaptiap perbuatanyang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain,memberikan hak baginya untuk menuntut ganti kerugian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT MERCK SHARP DHOME PHAMA, Tbk. (dahulu PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk.) VS Ir. AGUNG SUSANTO, M.M
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketidaknetralan Judex Facti juga terbukti dari sikap Judex Factiyang bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan SaksiAndri Soelastyo dan Saksi Sentot Purwandi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang secara jelas menyampaikan bahwa benarPemohon Kasasi melaksanakan restrukturisasi atau reorganisasi sejakbulan Oktober 2013 dan restrukturisasi atau reorganisasi tersebut telahdiumumkan kepada seluruh karyawan Pemohon Kasasi;8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 46/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama
Tergugat:
Pengguna Anggaran Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemkab Wonosobo
552 — 820
  • :Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badanbadanpemerintah haruSs mempunyai motivasi atau alasan cukup sebagaidasar ini harus benar benar jelas, sehingga pihak administrablememperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yangditujukan kepadanya;Bahwa Keputusan Tergugat sejak dari awal berupa PemutusanKontrak tidak jelas apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga melangar Pasal 93 Ayat (1) huruf c dan/atau huruf d,Peraturan Presiden Nomor 4, tahun 2015 tentang Perubahankeempat atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS VS Ny. NANSIAH, DKK
110 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP diancamdengan pidana penjara selama empat tahun;Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestaridan CV. Tiga Saudara cab.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 125/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Handoko Soeseno Diwakili Oleh : FRANS ASIDO TOBING, SH., MH., CLA
Terbanding/Tergugat : Irawan Surya
57 — 40
  • dan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi, bertentangan dengan kewajibanhukumnya dan melanggar hakhak ~ subjektif dari PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi, bertentangan dengan kepatutan dankepantasan dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga merupakan suatuperbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jo arrest HRtanggal 31 Januari 1919;Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi sebagai akibat perbuatan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-12-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 13-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 29 Mei 2012 — 1.Ny. Retno Sutjiati Soerjosoemarno,2.Raden Mas Yedidiah Zenisar Kerti Darpito Soerjosoemarno,DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.PT. Goldhill
192 — 105
  • danbuktibukti yang diajukan Para Penggugat sehingga merupakan pelanggaranterhadap asas audio et alterem partem ;Demikian juga dengan Keputusan Tergugat a quo, khususnya sebagaimanaterdapat pada butir (5) alinea II halaman 6 yang pada pokoknya menyatakanbahwa perbuatan yang dilakukan oleh YAKTAPENA .......... dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya sejak semulatelah mengandung cacat hukum karena ada causa yang tidak halal,mengalihkan bidang tanah yang bukan haknya, karenanya melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010
DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sekalipun AktaNotaris tersebut melangar ketentuan UndangUndang Yayasan diatas, namundapat diambil suatu petunjuk hukum bahwa Pengurus Yayasanlah yang dapatbertindak untuk dan atas nama Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan,kecuali dalam hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Akta Nomor 09tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat Notaris Fifi Rizani, S.H. junto Pasal 37 ayat(1) UndangUndang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;Bahwa, sebagaimana kita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 434/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 3 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat IV : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Pusat Jakarta Pusat Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat II : Kepala Pimpinan Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Kantor Syariah Tasikmalaya Diwakili Oleh : ASEP WIYANDI ERWINSYAH
Pembanding/Tergugat V : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Wilayah Bandung Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pimpinan Kantor Bumi Purtera Kantor Cabang Banjar Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat I : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Cabang Ciamis Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Terbanding/Penggugat II : Wiwi Widiawati Binti Basar Sumantri
Terbanding/Penggugat I : Dedi Handoyo Bin Ook Handoyo
127 — 87
  • Adanya suatu perbuatan melangar Hukum ;2. Adanya kesalahan dari orang/Subyek Hukum yang melakukan perbuatantersebut ;3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkannya ;4. Adanya hubungan Kasusalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Serta pengertian melanggar hukum/ bertentangan dengan Hukum sesuaidengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia,perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4macam yaitu :1.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 28-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 70/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hj.Rusnani Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat II : Suriansyah Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat III : Hj. Norliani Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat IV : Masdiana Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat V : Ahim Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VI : Mugeni Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VII : Muji Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VIII : Milly Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat IX : Ahli Waris Almarhumah Puryati Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Terbanding/Tergugat I : H. Hilmi
Terbanding/Tergugat II : Hj. Nurhani
Terbanding/Tergugat III : Hj. Nurhayani
Terbanding/Tergugat IV : H. Abdi Fitria, S.Hut, Mp
Terbanding/Tergugat V : Uskiansyah
Terbanding/Tergugat VI : Badan Pertanahan Nasional kota Banjarmasin
130 — 66
  • ada orang yang sesungguhnya ikut menguasai objeksengketa maka dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan seharusnyajuga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya 9dijalankan karena kalau tidak perkara tersebut menjadi tidak tuntas dan yangpasti non eksekutable; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak cermat dan sangat keliru, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmemahami asas lijdelijkeheid van de rechter (hakim yang pasif), inisiatipmenggugat pihakpihak yang dirasa melangar
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - SUKARMI, Peltu NRP 513014
87 — 52
  • Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,begitu juga dengan tontonan televise yang setiap saat menampilkanadegan mencium pipi, kalau memang itu melangar kesusilaan tentunyaakan dilarang oleh pemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih sajakita linat adegan tersebut di televise.8. Bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diatas, sayaberpendapat :a.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 92/Pdt.G/2012/Pn.Sda
Tanggal 18 Juli 2013 — MULYAWATI Melawan Nyonya URIPAH, Dkk.
56 — 21
  • Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalarnangka 17 dan 18 karena Turut Tergugat tidak pernah melangar hakkepemilikan Penggugat karena Turut Tergugat telah membeli tanahtersebut dengan benar kepada Para Tergugat, disertai dengan buktikepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN maka Turut Tergugatmerasa dirugikan sekali atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,oleh karenanya Turut Tergugat sangat dirugikan sekali oleh perbuatanPenggugat dan para pembeli tanah kavling
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-01-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Juli 2012 — WINARSIH, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, R. BEATRIX I.K, dkk
135 — 90
  • .; Bahwa Tergugat pun telah melangar asas kepastian hukum sehinggamembuat status tanah a quo menjadi tumpang tindih (overlapping) statuskepemilikannya antar Penggugat dengan para pemegang sertipikat (obyeksengketa) yang belum jelas data fisik dan data yuridisnya merupakanpelanggaran terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 33 ayat 1 tentangpendaftaran tanah yang berbunyi Dalam rangka penyajian data fisik dandata yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usahapendaftaran tanah dalam daftar umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. TJOENG ANDY ANTHONY, DK VS 1. EDDY LEO, DK
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp2.950.000.000,00 yang tidak patut/tidak sah terhitung sejak bulanSeptember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 dan bunga bulanJuni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 total sebesar totalRp750.000.000,00 yang dilakukan atas kekhilafan Saksi Noversyah yangmendapat tugas dari Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seperti yangdiuraikan di atas/tidak terbukti ada persetujuan dan tanda tangan dariDirektur terkait dan telah diambil uang bunganya/diterima oleh ParaTerbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah melangar
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-02-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 2 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH Terdakwa : Mirwan Saenab Alias Mirwan
377 — 25
  • Permenhut tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) denganlampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar