Ditemukan 673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1604 1614 1644 1654 1624 10.4 12.4 11.4 14.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 17-01-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 17 Januari 2019 — BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY
420 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MH. sebagai Hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penugasanpada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. 16.4 (empat) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari2015, tentang pengangkatan Janner Purba, SH., sebagai Pembina/HakimMadya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang denganpenugasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 16-05-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 227/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2015 —
77 — 23
  • Hal ini mempertegasfakta bahwa Penggugat telah mencampuradukkan 2 (dua)permasalahan yang berbeda yaitu permasalahan wanprestasi /ingkar janji dengan permasalahan pencemaran nama baik yangseharusnya diselesaikan dalam pemeriksaan perkara secaraterpisah;16.4 Dengan merujuk pada fakta bahwa selain tidak menguraikan secarajelas tindakan mana yang menurut Penggugat sebagai tindakanwanprestasi / ingkar janji, Penggugat secara prematur juga telahmendalilkan bahwa tindakan wanprestasi tersebut (yang menurutkami
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PT. JM TECHNOLOGY, DKK vs PT. PUTRA RADITAMA
107 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Transfer ke DK Daewon Kitchen (Korea) sebesarRp163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus riburupiah);16.3.Pembayaran beras untuk Restoran A Mi Rang sebesarRp18.428.840,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh delapanribu delapan ratus empat puluh rupiah);16.4.Pembayaran ikan untuk Restoran A Mi Rang sebesarRp3.526.400,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratusrupiah);Bahwa oleh karena adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Para Tergugatuntuk mengelabui Penggugat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 682/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Januari 2019 — Dra.INDAH AYU ANGGRAINI CS >< ANWAR SUHENDRA
230 — 173
  • No.682/Pdt/2018/PT.DKI. 16.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudesnsi Putusan Mahkamah AgungNo. 1038/K/Sip/1972 yang berbunyi Terhadap perkara yang telahdiputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatanpasti tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian.16.5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 644/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — IVAN ROBERT JON SCHULZ CS >< PT.SAC NUSANTARA CS
175 — 151
  • Tanah dan bangunan berserta turutannya yang terletak di JalanMenteng Raya No.74 Menteng Jakarta Pusat, milik TergugatKesatu.16.2.Sahamsaham milik PT KARSA TUNGGAL EKAMANDIRI /Tergugat Kedua.16.3.Sahamsaham milik PT NUSANTARA JAGAT SENTOSA/Tergugat Ketiga.16.4. Boedel waris Alm.
    lalai melaksanakan Putusan ialah Tergugat dan Tergugat Il.Dengan demikian, oleh karena tuntutan uang paksa (dwangsom) yangdiajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, makaTergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksaperkara a quo untuk menolak Gugatan yang diaiukan oleh ParaPenggugat atausetidaktidaknyamenyatakan Gugatan tidak dapatditerima.Permohonan Sita Jaminan Tidak Beralasan Menurut HukumBahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padabutir 16.4
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 280/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 April 2017 — Drs. H. ABDUL SHOBUR., S.H., M.M;MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
48 — 27
  • ., M.M. dariAnggota Dewan Pengawas LPDBKUMKM.16.4.
Pengadilan PTTUN MEDAN
Register : 22-01-2016 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 20/G/PILKADA/2015
Tanggal 18 Januari 2016 —
74 — 29
  • Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural, berikut lampirannya dan berita acara serahterima jabatan yang bersangkutan (BUKTI P6);16.4. Pada tanggal 25 Maret 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr.Irwan Prayitno, Psi., M.Sc) melakukan Penggantian Pejabat pada BadanDiklat Sumatera Barat (BUKTI P7);16.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah lalai dan keliru dalamkajian laporannya, karena tidak memperhatikan keterangan Terlapor(Prof. Dr.
Pengadilan PA BANGGAI Perdata Agama Harta Bersama
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 13-05-2017
Putusan PA BANGGAI Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi
Tanggal 9 Mei 2017 — PERDATA - PENGGUGAT - TERGUGAT
76 — 27
  • Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, olehkarenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Jual BeliLemari Barang) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan padaobyek sengketa angka 16.4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 426/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 22 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. United Gramedo
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Dr. Med. Hardi Susanto, Sp.OG
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Dr. DIANI NAZMA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Kedoya Adyaraya
279 — 178
  • Oleh karena itu putut untuk ditolak.16.4.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 2 Mei 2019 — PT. International Business Futures LAWAN Yunita
464 — 579
  • .: Sangat terlihat Majelis Arbiter yang sangat berat sebelah yang hanyamempertimbangkan perbuatan TERGUGAT in cassuPerkara PerkaraNo.042 pada BAKTI tanpamempertimbangkanpenjelasan dariTERMOHON dalam fakta dan acara proses perkara tersebut.Bahwa pada point 16.4 Tentang BERKENAAN DENGAN PERBUATANMELAWAN HUKUM, khususnya pada huruf e (1) yang mana dalampertimbangannya Menimbang faktapersidangan tidak adanya bantahan terhadap telah dibuatnya Perjanjian Pemberian Amanat untuk Transaksi Kontrak Derivatif
    dalam Sistem Perdagangan Alternatif tanggal 28 Juli 2016anatar PARA PIHAK, dan tidak adanya tuntutan dari TERGUGAT ataskeabsahan perjanjian tersebut, maka dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah bagi PARA PIHAK, hal ini sangat tidak logis dan memutar balikanfaktapersidangan karena dalam Putusan Perkara Arbitrasesendiri oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan No.Reg.042/BAKTIARB/03.2018 (Perkara 042) pada tanggal 21 Desember2018 dalam point 16.4 tentang BERKENAAN DENGAN
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 81/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
SYUPRIATMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 23
  • Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 83/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
WIWIN INDRAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
92 — 22
  • Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-05-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2243 K/PDT/2008
Tanggal 5 Mei 2010 — NY. HJ. ZUBAIDAH VS JAWAR, DKK
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nazar alias Umbuk atau suami dari Rosna almarhumah dan atau bapakkandung dari Terbantah A.3, A.6, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15 danA.16.4. Bahwa setiap setelah terjadi jual beli tanah tersebut, maka tanah itulangsung Pembantah olah dan tanami dengan tanaman muda dan ituberlangsung sampai pertengahan tahun 2001, dimana pertahunan yangdapat dijadikan standar pendapatan Pembantah atas hasil dari tanah seluas3.215 M?
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 24 Maret 2017 — Penggugat:
HURMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 24
  • Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4 Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 21
  • Oleh karena itu, TindakanPutusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 14Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 82/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
BUDI SETIAWAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 19
  • Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 84/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
BURHAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 28
  • Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama
Register : 15-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.MORTB
Tanggal 25 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
38 — 25
  • Domisili Terlampin;16.4. Sakir Paji Bin Sadik Paji, Lakilaki (Surat Domisili Terlampin;16.5. Nursin Paji Binti Sadik Paji, Perempuan (Surat DomisiliTerlampin;17. Bahwa Almarhum Kiguru Paparang telah meninggal dunia diDesa Pandanga sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 422.5/58/2017,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga tanggal 10 April 2017, danmeninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (terlampin;Hal. 14 dari 50 Pen. No. 10/Pdt.P/2017/PA.MORTB18.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 85/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
MARDONA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
35 — 28
  • Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Pengadilan PA ENDE Perdata Agama
Register : 27-03-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA ENDE Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Ed
Tanggal 16 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 35
  • ISTIQOQMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKURmeninggal ketika masih kanakkanak;Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm)meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masingmasingsebagai beikut:17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)17.2.UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (AnakKandung/Tergugat II);17.3.
    ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKURmeninggal ketika masih kanakkanak;17. Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm)meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masingmasingsebagai beikut:17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)17.2. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (AnakKandung/Tergugat II);17.3.