Ditemukan 433 data
Karsum Umar
Tergugat:
BUPATI BUOL
267 — 155
akhir bulan Desember 2014meskipun pada saat itu Peraturan Pemerintahn No 11 tahun 2017 tentangManajemen PNS belum diterbitkan;Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2014 Peraturan PemerintahNo 11 tentang Manajemen PNS belum diterbitkan, namun norma hukum yangterkandung dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintahn No11 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundang undangansebelumnya yakni diatur pada ketentan
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UndangUndangNomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat II tidak pernah didaftarkan pada instansiterkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, hal ini nyatanyatadan jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il tidaksesuai dengan ketentan
47 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
., memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan/Napi atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya adalah tidakbenar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sah yangdiatur menurut ketentan undangundang yang ada di Indonesia;Halaman 37 dari 43 Halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/20178.
133 — 201
Direktur Utama danpemberhentian permanen Penggugat Il sebagai Direktur oleh DewanKomisaris karena didasarakan atas proses pemberhentian Direksi danAnggota Direksi yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan perundangundangan;27.Sehingga dengan demikian proses pemberhentian sementara tersebutyang kemudian menjadi permanen dengan diadakannya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diaktanotariilkan dengan Akta No. 54, yang samasama tidak ada alasan logis dan alasan yuridisyang sesuai dengan ketentan
78 — 34
yang merupakan ayah kandung daripara Pengugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat maka perlu untukditetapkan bagian masingmasing ahli waris agar sesuai dengan hakhaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban serta halhalyang tidak dibantah atau tidak diperselisinkan serta buktibukti tulis mauounSaksi terbukti bahwa selain meninggalkan harta berupa tanah, almarhumAbas Ismail juga meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan paraTergugat maupun Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
69 — 8
1976:Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkanperubahan posita dan Tergugat tidak dirugikanhaknya untuk membela diri (Hak pembelaan dirl)atau pembuktian;Putusan MARI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17Desember 1975:Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenaipokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;MAKABerdasarkan hal tersebut, maka perubahangugatan Para Penggugat telah sangat jelas danterang melanggar dari ketentan
170 — 38
Bahwa terkait Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 5 Penggugatmungkin tidak mencermati isi dari ketentan Pasal 22 ayat 9 (sembilan) PeraturanPerusahaan PT. Sarana Unggul Pratama, dimana Titik tekan pasal ini bukan pada akibat(apakah kemudian akibatnya rusak atau tidak) akan letapi bobot kesalahan adalah padaNiat / Tindakan Sengaja (kesengajaan).
85 — 157
dengan efisiensi, adalah tidak tepat dan bertentangan(CONTRA LEGEM) dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 164 ayat(3) UU RI NO.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentan
Pasal 164 secara keseluruhan (ayat 1, 2dan 3);Bahwa, Apabila pasal 164 ayat (3) tersebut dijabarkan atau diuraikan, makaunsur dan makna kalimat dalam pasal tersebut, yaitu:Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh :e Karena perusahaan tutup;e Tutupnya perusahaan tersebut, bukan karena kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau keadaan memaksa (force majeur);e Tetapi Tutupnya perusahaan tersebut, karena efisiensi;e Dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentan
UJANG HERMAN
Tergugat:
CV. PURNAMA TIRTATEX
36 — 14
Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PENGGUGAT denganTERGUGAT tidak pernah didaftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas TenagaKerja Kabupaten Bandung, hal ini nyatanyata dan jelas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentan yang berlaku yaituKEPMENAKERTRANS RI No.100/MEN/VI/2004 Pasal 13 yang menyatakanPKWT wayib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungJawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari
22 — 4
Nafkah Iddah : Merujuk ketentan Pasal 149 huruf (6) KHI makaTermohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut NAFKAH IDDAHsebesar Rp. 33.000.000, (tga puluh tiga juta rupiah) perbulan selama 3(tiga) bulan ; Jadi total Nafkah Iddah selama 3 bukan sebesar Rp.99.000.000,(Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ; Nafkah Iddah yangdiminta Penggugat Rekonpensi merupakan suatu angka yang wajar,mengingat Tergugat Rekonpensi mempunyai finansial yang sangat besar;Bahwa selain Gugatan tersebut diatas, mengingat
191 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Utama danpemberhentian permanen Penggugat Il sebagai Direktur oleh DewanKomisaris Karena didasarakan atas proses pemberhentian Direksi danAnggota Direksi yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan perundangundangan;Sehingga dengan demikian proses pemberhentian sementara tersebut yangkemudian menjadi permanen dengan diadakannya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa sebagaimana diaktanotariilkan dengan Akta Nomor 54,yang samasama tidak ada alasan logis dan alasan yuridis yang sesuaidengan ketentan
57 — 18
melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsingkepada pekerja/ourun yang sedang dalam proses pemutusanhubungan kerja dengan tetap wajio membayar upah beserta hakhaklainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P1 ditemukan faktahukum bahwa untuk memudahkan proses penanganan perkara aquo makaPengugat telah dibebas tugaskan (skorsing) oleh Tergugat sejak tanggal 10Februari 2016, hal ini telah sesuai dengan ketentan
18 — 2
Toyo dengan TERMOHON, yang telahdinazegelen sesuai ketentan yang berlaku, Pemohon tidak dapatmenunjukkan aslinya dalam persidangan sedangkan kekuatan pembuktianalat bukti tertulis ada pada aslinya, sehingga alat bukti P.3 tidak dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti P.4. adalah fotokopi slip setoran OTOKredit atas nama PEMOHON untuk pembayaran kredit kendaraanbermotor tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp1.240.000, (satu juta dua ratusempat puluh ribu rupiah), telah dinazegelen
1.GO. HENRY UTAMA
2.A.J. MUDALDJONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
CV. VISION MEDIA diwakili oleh BUDI WIYANTO
237 — 167
, sehingga dalam penjelasan tersebutmaka dapat dibuktikan bahwa reklame tersebut tidak melebihi batasyang diatur dalam Ketentan Pasal 20 Peraturan Walikota SurabayaNomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.7.
74 — 11
Penggugat Il beserta teman temanPenggugat II masih menghargai usaha mediator dan Penggugat II besertateman teman Penggugat II tidak berkeberatan di putuskan hubungan kerjaHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 74/Pdt.SusPHI/2016/PN.PBR24.25.26.27.28.dengan Tergugat asal dibayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentan Perundang Undanganyang berlaku;Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah
Drs. Rusli Dunggio
Tergugat:
BUPATI BUOL
139 — 62
pada saat itu Peraturan Pemerintah No 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku;Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2009 PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bellumditerbitkan, namun norma hukum yang terkandung dalam ketentuanPasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundangundangan sebelumnya yakni diatur pada ketentan
180 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi ternyata mengenai lelang eksekusi atas8.407.750 lembar saham yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali,telah dibatalkan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum pasti yakni Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasiNo.3454 K/Pdt/2003, tanggal 12 Desember 2006, vide bukti PemohonPeninjauan Kembali 1, yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali telahdijadikan novum dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, maka sesuaidengan ketentan hukum, Judex Juris Tingkat Peninjauan Kembali
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid140513251179 atas nama Tergugat I sesuai dengan Surat Jualrtlchfcesl aflltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid13517267xrtlchfesl afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325Beli dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu seluas 56 mrtlchfcsl aflltrchfcs0f1lang1053langfel1033superlangnp10 53 insrsid3355207charrsid135172672xrtlchfcsl1 afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325 (limapuluh enam meter persegi) dengan mengingat ketentan
YONGKY SABARI
Tergugat:
1.HENDRA LEGAWA
2.LIE HUI
3.SUGIMAN
Turut Tergugat:
Notaris RIZKI MEUTIA, SH. M.Kn
76 — 25
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor13 tanggal 13 Nopember 2015, Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 13Nopember 2015, dan Akta Perjanjian Nomor 15 tanggal 13 Nopember2015, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGATmerupakan salah satu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuanUndangundang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan danPermukiman serta keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 9 tahun1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli sebagai /ex specialis, danjika dikaitkan dengan ketentan
72 — 11
menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, bahwa dialah Terdakwa Andi FadliAlias.Fadli Bin Sirajuddin sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruanmengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah TerdakwaAndi Fadli Alias.Fadli Bin Sirajuddin, namun oleh karena delik dalam ketentuan pasalini adalah tindak pidana materil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" dalam ketentan