EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUMBahwa apabila dasar Gugatan PARA PENGGUGAT mengacu padadalil posita angka 15, 16 dan 20 maka harus Pula ditarik NotarisLILAWATI, SH Notaris/PPAT di Kota Bekasi, selaku Notaris/PPATyang membuat (Kuasa Jual Notaril) yakni Kuasa Menjual Nomor 4Tahun 2009.

Dimana dalam Kuasa jual tersebut Pemberi KuasaJual Fritz Pontoh Kukus dengan/atas persetujuan Notaril olehisterinya Femmy Pontoh Kukus Kaunang memberi Kuasa jual danmembeli sendirikepada Jerry Widjaja atas objek SHM Nomor 39/Titiwungen KotaManado.Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas jelaslan bahwa GugatanPARA PENGGUGAT kurang pihak dan sudah sepatutnya ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan Gugatan tidak diterima (NietOnvantkelijke verklaard):B. DALAM POKOK PERKARA1.

oleh Terdakwa dengan Saksi korban Idham Halik, dan begitupula bukti pembayaran sejumlah uang yang telah diterima oleh saksi IdhamHalik dari Terdakwa, yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bukandelik penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, karenamenyangkut hutang piutang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada SaksiIdham Halik yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang di selesaikanmelalui hukum perdata, karena terkait dengan Wanprestasi;Hal tersebut sesuai dengan perjanjian notaril

Akta Jual beli No.05/05/DLG/JB/III/2005 tanggal 01 Maret 2004adalah cacat hukum, tidak sah dan harus batal demi hukum karena: WIRANTO ( suami Penggugat Rekonpensi ) adalah orang yangtidak bisa melihat / buta sejak lahir sehingga tidak bisa membacahuruf latin maupun tanda tangan dan surat kuasa untuk menjualtanah tersebut dibuat dibawah tangan dan tanpa persetujuan pihakister WIRANTO, serta untuk menjual tanah harus dengan suratHalaman 14, Putusan Nomor 461/Pdt/2018/PT SMG.kuasa jual berbentuk Akta Notaril

banding (dahulu Tergugat dan Tergugat Il)adalah kreditur yang beritikad baik sehingga harus dilindungioleh hukum.Para pemohon banding berpegang pada pernyataan danjaminan jaminan yang diberikan didalam perjanjian hutang piutang dan dokumen keuangan lainnya yang menyatakanbahwa Almarhum Susanto Lim telah mendapatkan seluruhotorisasi dan persetujuan yang diperlukan untukmenandatangani perjanjian hutang piutang dan dokumenkeuangan lainnya (termasuk akta personal guarantee yangdibuat dalam bentuk akta notaril

Modal tersebut pada nomor 5 di atasdari Penggugat sebesar harga sisa (residual value) dalam jumlah yang telahdisepakati bersama sebagaimana tercantum dalam seluruh Perjanjian tersebut;VI Tergugat II Dan Tergugat III Bertindak Sebagai Penjamin Hutang Tergugat IKepada Penggugat;1314Bahwa guna menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat,maka Tergugat II telah mengajukan diri sebagai Penjamin sesuai bukti AktaJaminan Penanggungan Hutang nomor 3 tanggal 12 Januari 2005 yang dibuatsecara Notaril

lebih dari 2 (dua) bulan angsuran, berturutturut atautidak berturut baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, danbiayabiaya atau tidak berturut baik karena hutang pokok, bunga,Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 148/PDT/2017/PT.BTNdenda, provisi dan biayabiaya lainnya sehubungan dengan danberdasarkan akta perjanjian kredit dan/atau berdasarkan perjanjianperjanjian lainnya yang dibuat antara debitur dan bank termasukperubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya,baik secara notaril

Makaberdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatanperjanjian pembiayaan menurut hukum dibuatdengan akta notaril sebagai akta otentik yangartinya akta yang didalam bentuk yangditentukan undangundang yang dibuat ataudihadapan pegawai yang berkuasa (pegawaiumum)untuk itu, ditempat dimanaaktanya dibuat(vide: Pasal 1868 KUHPerdata).

Menyatakan pembuatan akta notaril yangmenggunakan surat kuasa dalam hal pemberianjaminan secara fidusia terhadap barang yangdibeli dengan angsuran bertentangan denganhukum, 8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan = isiputusan terlebih dahulu meskipun adaupaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauankembali.9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugianPenggugat sebesar Rp. 387.900.000, (tiga ratudelapan puluh tujuh juta sembilan ratus riburupiahrupiah)10.

Debitor) dan Penggugat selaku Pemberi Fasilitas Kredit dariPerjanjian kredit (Kreditor) tersebut ;Bahwa Perjanjian Fasilitas Kredit tersebut dimulai pada yanggal 23 Oktober2014, yang mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkandiri dalam suatu PERJANJIAN KREDIT, dimana Penggugat selaku Kreditormemberikan Pinjaman Kredit untuk modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat selaku Debitur (penerima PinjamanKredit) Perjanjian Kredit ini dituangkan dalam Akta Notaril

oleh Tergugat dan Tergugat II dengancara pembelian kontan.Bahwa lbu Penggugat telah membeli kios No. 4 sesuai dengan petabangunan kios yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat II, dan lbuPenggugat telah membayar lunas kepada Tergugat dan Tergugat II hargapembelian kios no.4 yang dibeli oleh lbu Penggugat tersebut.Bahwa Tergugat dan Tergugat II membuat Jualbeli dengan lbu Penggugatatas kios no. 4 yang berada dikompleks Siantar Plaza & Deli TheatrePematangsiantar tersebut dalam bentuk Surat Perjanjian Notaril

Bahwa, berdasarkan dokumen dokumen palsu tersebut diatas, Ramlis Sidi RusliTaher (Tergugat ID) berhasil mengalihkan/menjual belikan Objek Sengketadengan cara jual beli secara Notaril kepada Budi Harsono (Tergugat III) sesuaidengan Akta Jual Beli No. 919/66/1990 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat olehNy. Masnah Sari, S.H sebagai PPAT/Notaris di Bogor (Tergugat IV).9.

Bahwa, berdasarkan dokumendokumen palsu tersebut diatas, Ramlis Sidi RusliTaher (Tergugat II) berhasil mengalihkan/menjualbelikan Objek Sengketadengan cara jualbeli secara Notaril kepada Budi Harsono (Tergugat II1) sesuaidengan Akta Jual Beli No. 919/66/1990 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat olehNy. Masnah Sari, S.H sebagai PPAT/Notaris di Bogor (Tergugat IV).6.

Bahwa jual beli tersebut berdasarkan Akta Notaril yang sah, sehingga jualbeli tersebut sah secara hukum;7.

Merbabu) yang dibuat denganAkta Notaril adalah sah secara hukum;5. Menyatakan tindakan Pemerintah Kabupaten Magelang (Tergugat) danPT. Merbabu (Turut Tergugat l) yang tidakmenyampaikan/memberitahukan secara jelas akan penjanjian yangdibuat antara Tergugat dan Turut Tergugat tentang keberadaan PlazaMuntilan kepada Para Penggugat adalah tindakan perbuatan MelanggarHukum dan Tergugat dan Turut Tergugat ;6.

Merbabu ) yang dibuat dengan Akta Notaril adalah sahsecara hukum, sementara dalam posita, Para Penggugat tidakpernah mendalilkan atau mempermasalahkan mengenai sahtidaknya sertifikat HGB yang dipegang oleh Para Penggugat danjual beli yang dilakukan Para Penggugat dan PT MerbabuHalaman 40 Putusan No. 103 / Pdt / 2016 /PT SMGsehingga terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum yangmengakibatkan Petitum Gugatan tidak jelas.4.

mendampimgi Tuti Suhartati;Bahwa ternyata saksi TUTI SUHARTATI itu bukanlah Notaris, akantetapi adalah asisten NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR;Bahwa Saksi mengadakan pertemuan dengan saksi TUTISUHARTATI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di HokaHoka BentoSabang, Jakarta PusatPizza Hut Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Gramedia Matraman, JakartaTimur.Bahwa Total fee untuk saksi TUTI SUHARTATI seingat Saksi kuranglebih sekitar 90 juta rupiah;Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui isi dari notulen maupunAkta notaril

Saksipun memperilihatkan copy notulen yang benar kehadapan Majelis (jugaterdapat dalam berkas perkara);Saksi menerangkan bahwa notulen dibuat untuk keperluan pembuatanAkta notaril atas penyelenggaraan RUPSLB, yakni Akta PernyataanKeputusan Rapat (PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT));Saksi menerangkan bahwa notulen yang diduga palsu/yang dijadikanbarang bukti (yg diperlihatkan Penuntut Umum), tidak dikenal dan tidakdipergunakan untuk pembuatan Akta notaril (Akta PKR (PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT)).

SAP;Saksi menerangkan baru pertama kali ini bekerja sama dengan Saksi TUTISUHARTATI dalam hal pembuatan Akta notaril;Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT.SAP adalah mengenai perubahan susunan direksi;Setelah menandatangani minuta Akta PT. MLU dan PT.

BANK RAKYATINDONESIA (Persero), Tbk Cabang Sidoaijo (Tergugat) dengan bukti plafon kredit KMKBRI Lama (Perpanjangan) sebesar Rp 1.500.000.000, KMK BRI Baru (Suplesi) Rp500.000.000,Total Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar) yang tertuang di Surat PenawaranPutusan Kredit (SPPK) Nomor: B. 108 6 IX/KC/ADK/03/1 1, pada waktu perjanjian kreditin ada addendum perjanjian kredit ini dibuat secara notaril melalui rekanan notaris BRIdengan klausal apabila sampai batas jangka waktu kredit ini berakhir (8 Maret 20118

Abdullah dengan Bo UbaSiti Hawa telah dibuatkan Akte Notaril di hadapan Camat Belo sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dilegalisir oleh Camat Belo tanggal 21Juli 2010 yang berisi Para pihak dalam akta jual beli tersebut yaitu Sdr. AbidinAbdullah sebagai penjual dan Sdr. Bo uba Siti Hawa sebagai pembeli, telahsepakat melakukan perbuatan hukum jual bell tanah di hadapan saksiH.

Nomor 3192 K/Pdt/2016Diana Chairuddin, padahal Akta Notaril Nomor 28/L/II/2007 tanggal 28Februari 2007 tersebut dibuat dinadapan Notaris/PPAT Frederik Taka Waron,S.H. sehingga seharusnya Notaris/PPAT Frederik Taka Waron, S.H. jugaturut digugat sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa, terhadap keharusan Notaris/PPAT yang membuat suatu akta yangakan dimintakan untuk dibatalkan untuk turut dijadikan sebagai pihak dalamsuatu perkara, telah dengan tegas dinyatakan dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI

Bahwa Tergugat menjawab Posita angka 9 sebagai berikut olehkarena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkankesepakatan para pihak, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu haltertentu yang halal dan prosedurprosedur terhadap jual beli tersebutdituangkan ke dalam bentuk akta notaril yang disahkan Pejabat yangberwenang, maka hal ini sudah selaras dengan UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) yang menjamin kepastian hukum

Bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dibuatberdasarkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan membuat suatuperikatan, Suatu hal tertentu dan causa yang halal serta prosedurproseduratas jual beli tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta notaril dandisyahkan oleh Pejabat yang berwenang, maka hal ini sudah selarasdengan Ketentuan Hukum Adat yang diakomodir dalam Pasal 5 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA), yaitu : Terang, berarti JualBeli

, mengerti,mengetahui dan sepakat dengan perjanjian konsumen ini.Bagaimana mungkin penggugat mengatakan bahwapenggugat tidak sepakat akan perjanjian pembiayaan konsumendan hendak membatalkan secara sepihak ini padahal Penggugatsendiri telah menandantangani halaman per halaman perjanjianini ketika membaca apa yang teruraikan di setiap halaman tersebut,apalagi perjanjian jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan FidusiaNomor 59 tersebut ditandatangani oleh Pengugat maupun Tergugatdalam sebuah Akta Notaril

dijadikan dasar oleh TurutTermohon Kasasi /Tergugat /Terbanding untuk membuat AktaPengikatan Jual Beli No.11, tanggal 9 September 2008 denganTermohon Kasasi/Penggugat/Pembanding (vide P1A), faktanya suratkuasa a quo adalah surat kuasa dibawah tangan yang tidak secara tegasdan terperinci telah menerangkan memberikan hak dan kewenangankepada Jejen Zaenal A (Turut Termohon Kasasi /Tergugat I/Terbanding1) untuk melakukan tindakan hukum berupa menghadap Notaris/PPATuntuk membuat dan menandatangani aktaakta notaril

P25) yang dijadikan dasar Turut TermohonKasasi /Tergugat I/Terbanding untuk membuat Akta Pengikatan Jual BeliNo.11, tanggal 9 September 2008 dengan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, faktanya surat kuasa a quo adalah surat kuasa dibawah tanganyang tidak secara tegas dan terperinci telah menerangkan memberikan hak dankewenangan kepada Jejen Zaenal A (Turut Termohon Kasasi /Tergugat /Terbanding ) untuk melakukan tindakan hukum berupa menghadap Notaris/PPAT untuk membuat dan mendatangani aktaakta notaril

Tergugat dengan menggunakanformat dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga bataldemi hukum.Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit Mobil ToyotaINNOVA Warna Putih Tahun 2019, Nomor Polisi DP 1077 UE, Nomor RangkaMHFJW8EM8K2365551, tanpa menunjukan Suratsurat yang sah atau setidakmenunjukan sertifikat fidusia kepada Penggugat, selaku konsumen adalahperbuatan melawan hukumMenyatakan pembuatan akta notaril

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta.2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabatpembuat akta;3.