diajukan permohonan talak ini, dan selama berpisah tersebutantara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada nafkah batin ;Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon dan atau kuasanya dua kaliberturutturut tidak pernah hadir lagi di persi Menimbang, bahwa dangan,meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyataketidakhadiranya berdasarkan alasan yang sah :Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwaPemohon tidak sungguhsungguh dalam berperkara dan perkara ini belummemasuki taraf

Jadi tidak tergantung padaada tidak adanya eksepsi dari Tergugat.Menyatakan diri tidak wenang ini, dapat dilakukan pada semua tarafpemeriksaan, juga dalam taraf banding dan kasasi ;3. Bahwa berdasarkan isi Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas danAdminitrasi Pengadilan, Halaman 111, Angka 16. Wewenang Mutlak Absolut.16.1. Mengenai hal ini Pengadilan Negeri karena Jabatan harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksaperkara tersebut.

Menyatakan diri tidak wenang ini, dapat dilakukan pada semuataraf pemeriksaan, juga dalam taraf banding dan kasasi. Maka Majelis HakimTinggi yang Memutus Perkara Perdata Putusan Pengadilan Tinggi MataramNomor : 160/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 16 November 2010. Dan MajelisHakim Pengadilan Negeri Mataram yang Memutus Perkara Perdata PutusanPengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12Agustus 2010.

menurut hukum ;Bahwa, sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali tentangpermintaan sita jaminan terhadap SHM No.1031 dan SHM No. 1154, dantuntutan kerugian yang diajukan Pelawan bersamaan dengan perlawanan ini,karena permintaan sita jaminan dan tuntutan kerugian dimaksud, tata caranyatelah diatur dengan jelas dan tegas, yaitu melalui gugatan biasa ; sedangkangugatan yang berkaitan dengan hal tersebut, telah diajukan Pelawan dalam10perkara No.24/Pdt.G/2009/PN.Kdr. yang saat ini dalam taraf

banding ;Oleh karena itu, permintaan sita jaminan dan tuntutan kerugian yang diajukanPelawan, seharusnya ditolak ;9 Bahwa, berkaitan dengan jawaban Terlawan pada angka 08 diatas,telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.125 K/Sip/1973, tanggal 10 Juni 1975, sebagai berikut** Bantahan yang diajukan untuk kedua kalinya yang pada waktu itubantahan yang pertama masih dalam taraf banding, harus dinyatakantidak dapat diterima ;10 Bahwa, mengenai tuntutan putusan serta merta

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan penggunaan bahanpeledak untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistim terumbu karang tempatdan sumber daya ikan yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan kerusakanterhadap ekosistem laut itu sendiri sehingga berdampak tidak hanya kepadakerusakan ekosistem laut, tetapi akan berdampak kepada nelayan dan anak cucubangsa Indonesia karena ekosistem laut yang rusak akan membuat pendapatannelayan menurun sehingga taraf hidup pun semakin rendah dan juga berdampakkekurangannya

perbuatan terdakwa yang menggunakan penggunaan bahanpeledak untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistim terumbu karang tempatHalaman 9 dari 23 Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN PKJ (Perikanan)dan sumber daya ikan yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan kerusakanterhadap ekosistem laut itu sendiri sehingga berdampak tidak hanya kepadakerusakan ekosistem laut, tetapi akan berdampak kepada nelayan dan anak cucubangsa Indonesia karena ekosistem laut yang rusak akan membuat pendapatannelayan menurun sehingga taraf

Bahwa Ahli menerangkan dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaanbahan peledak dalam menangkap ikan adalah rusaknya terumbu karang tempatdan sumber daya ikan yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan kerusakanterhadap eksositem laut itu sendiri sehingga berdampak tidak hanya kepadakerusakan ekosistem laut, tetapi akan berdampak kepada nelayan dan anak cucubangsa Indonesia karena ekosistem laut yang rusak akan membuat pendapatannelayan menurun sehingga taraf hidup pun semakin rendah dan juga akanberdampak

untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakanpada ekosistem Bahwa berdasarkan pemeriksaan keterangan ahli menyatakan perbuatanterdakwa dapat merusaknya terumbu karang tempat dan sumber daya ikan yangmengakibatkan ketidak seimbangan dan kerusakan terhadap eksositem laut itusehingga berdampak tidak hanya kepada kerusakan ekosistem laut, tetapi akanberdampak kepada nelayan dan anak cucu bangsa Indonesia karena ekosistemlaut yang rusak akan membuat pendapatan nelayan menurun sehingga taraf

dipercayakebenarannya dan dapat dipertimbangkan);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawabanTermohon, dihubungkan dengan keterangan saksisaksi dan bukti T.1 s/dT.3, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang padapokoknya bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon telahterjadi perselisinan dan pertengkaran secara terusmenerus sebagaimanayang didalilkan oleh Pemohon, kalaupun ada persilisihan maka hanyaperselisihan kecilkecilan dalam batas kewajaran dan tidak sampai pada/ taraf

.....taraf yang terusmenerus, dan berdasarkan T.1 s/d T.3 terbukti Pemohonmasih memperhatikan Termohon beserta anakanaknya dengan rutinmengirimkan uang untuk keperluan mereka, sehingga sebenarnya masihada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup = rukun kembaliGala PUPA TANQGA. jase e ners nen esccnmie enn scmnnennrnnsemnennmnsetemneR nnMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsurpertama dan kedua sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak terpenuhi,sehingga tanpa perlu mempertimbangkan

Putusan No.0843/Pat.G/20 19/PA.Sda.dikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi,dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflikyang dipandang cukup adil dan bermmanfaat bagi kedua belah pihak(Pemohon dengan Termohon) adalah perceraian,8.

tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Temohon tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai:Menim bang, bahwa faktafakta ters ebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Temohon benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

Putusan No. 0738/Pat.G/20 19/PA.Sda.7.Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagaim ana Posita No. 5 (lima)di atas telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7(tujuh) bulan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Pemohondengan Termohon senyatanya telah pecah atau retak, dan / atau dapatdikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi,dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflikyang dipandang cukup adil dan bermmanfaat bagi

tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Temohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai:Menim bang, bahwa faktafakta ters ebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Temohon benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

(dua ratus ribu rupiah) setiap bulanhalmana tuntutan penggugat rekonvensi atas jumlah tersebut untuk 2 (dua)orang anak masih dalam taraf wajar, sementara kemampuan tergugatrekonvensi dalam taraf tidak layak, halmana biaya untuk 2 (dua) orang anaksejumlah Rp. 200.000.

Putusan No. 4104/Pdt.G/2018/PA.Sda9.tahun 4 (empat) bulan, sehingga dengan demikian perkawinan antaraPemohon dengan Temohon senyatanya telah pecah atau retak, dan / ataudapat dikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikanlagi, dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhinkonflik yang dipandang cukup adil dan bemanfaat bagi kedua belah pihak(Pemohon dengan Termohon) adalah perceraian,Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mengajukanpemohonan cerai talak

tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaks uddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pemikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dantelah sampai pada taraf

tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggaldi jalanKabupaten Wajo, sebagai termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 1005/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan halhal sebagai berikut: Bahwa pemohon adalah salah seorang yang taraf

Timur;Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohontinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Madiun;Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu)anak laki laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yanglahir di Madiun pada tanggal 21 Januari 2008 dan sekarang tinggal denganPemohon dan orang tua Pemohon di Kabupaten Madiun;Bahwa untuk memenuhi kebutuhan seharihari diperoleh dari hasil bertanidan kerja sebagai pekerja bangunan;Bahwa untuk meningkatkan taraf

Smn Bahkan jika terdapat kesalahan dalam mengajukan gugatan kepadapengadilan yang dituju mengenai kewenangan absolut, maka MajelisHakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenanguntuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsitentang kewenangan absolut dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukanpada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi(Pasal 134 HIR/ Pasal 160 RBg/ Pasal 132 Rv).Dari uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat

dan tercatat di KUA, adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan NegeriSleman tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini; Bahkan jika terdapat kesalahan dalam mengajukan gugatan kepadapengadilan yang dituju mengenai kewenangan absolut, maka MajelisHakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenanguntuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsitentang kewenangan absolut dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi(Pasal 134 HIR/ Pasal 160 RBg/ Pasal 132 Rv).Dari uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada yangmulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan selaatas eksepsi kewenangan absolut ini, dan menyatakan sebagai hukumbahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena PengadilanNegeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

Tahap pada tanggal 11 Nopember 2010, antara lain :a) Bed papan nama orientasi 88 buah x Rp. 3.500, =Rp. 308.000,b) Tanda pangkat Siswa PDL 3 stel 88 x Rp.15.000, =Rp. 1.320.000,c) Logo Secaba 3 stel 88 x Rp. 6.000, =Rp. 528.000,d) Tanda taraf Secaba 3 stel 88 x Rp. 6.000, =Rp. 528.000,e) Karet pentil sepeda 2 buah 88 x Rp. 1.500, =Rp. 132.000,f) Jahit pangkat PDL Siswa 3 stel 88 x Rp. 15.000, =Rp. 1.320.000,g) Pangkas satu kali 88 x Rp. 8.000, =Rp. 704.000,h) Cucian PDL magar 1 kali 88 x Rp. 5.000

Tahap III pada tanggal 24 Nopember 2010 antara lain :a) Buku pintar dasar prajurit 1 buah 88 x Rp.120.000,= Rp. 10.560.000,b) Tanda taraf PDH 1 stel 88 x Rp. 3.500, =Rp. 308.000.c) Tanda pangkat PDH 1 pasang 88 x Rp. 4.500, =Rp. 396.000,d) Buku saku prajurit 1 buah 88 x Rp. 5.000, =Rp. 440.000,d) Permak pakaian PDH 1 stel 88 x Rp.35.000, =Rp. 3.080.000,e) Kopel riem 1 buah 88 x Rp. 30.000. =Rp. 2.640.000,f) Dragriem 1 buah 88 x Rp. 25.000, =Rp. 2.200.000,Jumlah = Rp. 19.624.000,4).

Tahap diberikan pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain :a) Bed papan nama orientasi 87 buah x Rp.3.500, =Rp. 304.500,b) Tanda pangkat Siswa PDL 3 stel 87 x Rp.15.000, = Rp. 1.305.000,c) Logo Secaba 3 stel 87 x Rp. 6.000, =Rp. 522.000,d) Tanda taraf Secaba 3 stel 87 x Rp. 6.000, =Rp. 522.000,e) Karet pentil sepeda 2 buah 87 x Rp. 1.500, =Rp. 130.500,f) Jahit pangkat PDL 3 stel 87 x Rp. 15.000. = Rp. 1.305.000,g) Pangkas 1 kali 87 x Rp. Rp. 8.000.

Tahap III diberikan pada tanggal 24 Nopember 2010 antara lain :a) Buku pintar dasar prajurit 1 buah 87 x Rp.120.00, = Rp. 10.440.000,b) Tanda taraf PDH 1 stel 87 x Rp.3.500, =Rp. 304.500,c) Tanda pangkat PDH 1 pasang 87 x Rp.4.500, =Rp. 391.500,d) Buku saku prajurit 1 buah 87 x Rp.5.000, =Rp. 435.000,e) Permak pakaian PDH 1 stel 87 x Rp. 35.000, = Rp. 3.045.000,f) Kopel Rim 1 buah 87 x Rp.30.000, = Rp. 2.610.000,g) Dragrim 1 buah 87 x Rp.25.000. = Rp. 2.175.000, Jumlah= Rp. 19.401.000,4).

pemberdayaan masyarakat sepertibantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulirkepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepadausaha mikro dan menengah ; Bahwa dalam rangka mengurangi pengangguran pada masyarakatKabupaten Lebak, maka dengan memanfaatkan kesempatankerja atau) mengisi lapangan kerja yang ada di luarnegeri melalui program pinjaman dana untuk pembiayaanpenempatan calon Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yangberasal dari Kabupaten Lebak, selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan atau. taraf

pemberdayaan masyarakat sepertibantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulirkepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepadausaha mikro dan menengah ; Bahwa dalam rangka mengurangi pengangguran padamasyarakat Kabupaten Lebak, maka dengan memanfaatkankesempatan kerja atau mengisi lapangan kerja yang ada diluar negeri melalui program pinjaman dana untukpembiayaan penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) yang berasal dari Kabupaten Lebak, selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan atau taraf

Bahwa sebagaimana posita angka 6 (enam) di atas,antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 ( tiga) bulan 2 ( dua ) minggu, sehingga perkawinan antara Penggugat denganTergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan atau dapat dikatakan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan atau dirukunkankembali, oleh karenanya agar masingmasing pihak baik Penggugatmaupun Tergugat tidak lebih jaunh melanggar norma hukum dan normaagama, maka perceraian merupakan penyelesaian

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat

bahkan telah pula diupayakan untuk kembali pulih danrukun, akan tetapi usaha tersebut siasia, bahkan akibat pertengkaran tersebutkeduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebihsatu tahun sejak bulan Juni 2017, maka dapat dipastikan keutuhan rumahtelah goncang dan kenyataannya sudah sulit untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal keduanyatidak lagi upaya untuk perbaikan, bahkan saling berkomunikasi tidak terjalinlagi, bahkan sampai pada taraf

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas dan menjadi buktibahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dantelah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa di damaikan lagi, apalagiPenggugat secara nyata dipersidangan meskipun telah dinasihati agarbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugatsudah

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telahpecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi,dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflikyang dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak(Penggugat dengan Tergugat) adalah perceraian;. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatancerai gugat terhadap Penggugat atas dasar perselisihan dan pertengkaranHim.2 dari 13 hlm.

Putusan No.2778/Pdt.G/201 7/PA.Sda.sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagikedua belah pihak adalah perceraian;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalamkeadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintaiagi dan telah terjadi sikapJera dan

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksuddalam Al Quran Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahanmenjadi tidak terwujud;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahSampai pada taraf

yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidakada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkanperkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil danbermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidakada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkanperkawinannya

Bahwa Penyebab perselisinan dan pertengkaran disebabkan:Antara Penggugat dan Tergugat terjalin komunikasi yang kurang baiksehingga menyebabkan hubungan suami isteri menjadi tidak harmonis,Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada target untukmeningkatkan taraf ekonomi keluarga/kurangnya inisiatif yang tinggi dalammencari nafkah, dan Antara Penggugat dan Tergugat sering berbedapendapat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang dimana Tergugatmasih belum bersikap dewasa dalam menyikapi setiap

disyariatkannya pernikahan sebagaimempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang, sebagaimana dimaksud dalam Al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal Undang Undang Nomor tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, makatujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinanPemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf