Ditemukan 4046 data
73 — 21
QUO TIDAKSESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATAKARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORUM REI SITAR,SEHINGGA PENGADILAN NEGERI PALU TIDAK BERWENANGSECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA A QUO (EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID);1Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo,nyatanyata TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORUM REISITAE sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Hukum Acara Perdatasebagai berikut :a Ketentuan Pasal 142 ayat (5), Reglement tot Regeling van HetRechtswezen in de Gewesten
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
61 — 44
sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan, berturutturut: UndangUndang No. 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang No. 9 Tahun2004 juncto UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 170/PDT/2017/PT SMR UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum; Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten
Terbanding/Penggugat : Usia Krisman Pangaribuan
Terbanding/Turut Tergugat I : Guru Intan Tampubolon
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sitoluama
48 — 22
terurai di atasberalasan hukum putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Juli 2019 Nomor94/Pdt.G/2018/PN Blg untuk dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam amarputusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat danPembanding Il semula Turut Tergugat II, berada dipihak yang kalah maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilansebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten
84 — 32
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesenin De Gewesten Buiten Java EnMadura Stb.1947/227,RBg/Hukum Acara Perdata DaerahLuar Jawa dan Madura;4. Peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 133/Pdt.G/2017/PNKpg, tertanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;3.
96 — 25
Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :weeneane Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dinyatakantidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para TergugatRekonvensi dinyatakan berada pada pihak yang kalah, maka Para PenggugatKonvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;weeneane Mengingat, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg,Pasal 160 Reglement totregeling van het rechtswezen in de gewesten
Terbanding/Tergugat I : KEPALA CABANG PT. BESTPROFIT FUTURES Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BESTPROFIT FUTURES
241 — 180
Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2018 Nomor465/Pdt.G/2018/PN Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertamadikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat diwajibkan untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat bandingakan ditentukan dalam amar di bawah ini ;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
158 — 107
oleh karena putusan Majelis Hakim Pertamadikuatkan dengan penambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikantersebut di atas, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukumuntuk membayar ongkos perkara (vide pasal 192 ayat (1) RBg) dalam duatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
118 — 47
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten BuitenJava en Madura Stb 1947/227, Rog / Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura (khususnya pasal 199205) ;4. Peraturan PerundangUndangan lain yang terkait;MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula paraPenggugat;2.
94 — 13
yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan; Dan dalam penjelasan Pasal 26 UUHT ini dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan peraturan peraturan mengenaieksekusi hypotheekyang ada dalam pasal ini, adalah ketentuanketentuan yang diatur dalamPasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene IndonesischReglement, Staatsblad 194144) dan Pasal 258 Reglemen Acara HukumUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van hetrechtswezen in de Gewesten
Pembanding/Penggugat II : Iskandar Zulkarnain
Pembanding/Penggugat III : Rusli Halil Siregar
Terbanding/Tergugat I : Lukman Hakim
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Safaat
Terbanding/Tergugat III : Abdullah Wali
102 — 48
., tanggal 6 Mei 2021dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap beradadipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat bandingakan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927227),UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan
208 — 110
perwakilan Kelompok No.19/PDT/G/2013/PN.Krw tertanggal 9 April 2013 dihadapan persidangan.Bahwa terhadap hal tersebut, mengacu pada ketentuan :Pasal 5 dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 peraturanMahkamah Agung RI No. 1/2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok (perma No.1/2002) ;Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor : 01 Tahun 2008 tentangprosedur Mediasi di Pengadilan ;Pasal 130 Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) ;Pasal 154 Reglement tot Regeling Van Rechtswesen in De Gewesten
Terbanding/Tergugat I : KEPALA CABANG PT. BESTPROFIT FUTURES Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BESTPROFIT FUTURES
268 — 171
Pengadilan Negeri Medantanggal 3 Desember 2018 Nomor 464/Pdt.G/2018/PN Mdn dikuatkan, makaPembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, makaberdasarkan Pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan, pada tingkat banding akan disebutkan pada amarputusan;Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDNMemperhatikan pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen in De Gewesten
Terbanding/Penggugat : PT. ASURANSI FPG INDONESIA
171 — 92
Pdt.G//2019/PN Mdn, yangdimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dalam Pengadilan TingkatBanding haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihakyang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, pada tingkat banding ditetapbkan sebagaimana amarputusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten
168 — 36
perkara;Memperhatikan Pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1666 KUHPerdata,Pasal 1682 KUHPerdata, Pasal 1688 KUHPerdata, Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, ReglemenHukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (Reglement totRegeling van het Rechtswezen in de Gewesten
198 — 177
Pdt.G/2018/PN Blg, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilantingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugattetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg haruslah dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuktingkat banding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
103 — 47
Reglement tot Regeling van Het Rechtswessen in De Gewesten Buiten Java en MaduraStb. Nomor : 1927/227 (R.Bg) Reglement Hukum Acara Peerdata Daerah luar Jawa danMadura ;5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 ;6. Peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI :1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat danPembanding I, Il, Ill, IV, semula Tergugat I, Il, Ill, VI, XIX, XXII ;702.
104 — 34
Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java enMadura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa danMadura (khususnya pasal 199 205) dan,4.
Terbanding/Penggugat : LUPUK PANGIHUTAN NAPITUPULU
55 — 51
(seratus lima puluh riburupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglement Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S.1927227),UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanjo.UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sertaperaturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:Halaman 73 dari 76 halaman Perkara Nomor 255/Pdt/2020/PT MDN.
Pembanding/Tergugat II : RONI PANALOAN PURBA Diwakili Oleh : PONISAH NASUTION
Terbanding/Penggugat I : SUASANA GINTING
Terbanding/Penggugat II : MODAL GINTING
143 — 77
Pengadilan TingkatPertama dikuatkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat , IlKonvensi/Tergugatl, II Rekonvensi dikabulkan, maka Para Pembanding semulaTergugat , Il Konvensi/Para Penggugat , Il Rekonvensi diwajibkan untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuktingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
151 — 58
Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in de gewesten buiten Javadan Madura Sto 1947/227; R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawadan Madura (khusus pasal 199205;5. Peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;2.