HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran hargapenawaran termasuk frinciannya dan untuk menetapkanbesaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaranyang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasaruntuk menggugurkan penawaran.4. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;2.

Mangkubuana,Joint Operation (JO) sebagai Penyedia dengan Nilai Kontraksebesar Rp. 447.611.387.000, Waktu Penyelesaian adalah790 Hari Kalender (2 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2014)dan Jaminan Pelaksanaan 5% dari Nilai Kontrak diserahkanPihak Kedua kepada Pihak Kesatu,Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi DKI Jakarta, Nomor SR868/PW09/5/2015tanggal 22 Desember 2015 Perihal: Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Penyaluran

Asia Pasifik;Bahwa CPCL lebih dulu ditetapkan, baru ditentukan varietasnya ;Bahwa saksi tidak mengikuti proses seluruhnya di Pokja, tapi saksidiinfokan secara intens;Bahwa hasil proses Penunjukan Langsung oleh ULP, kemudian dibuatbuatkan SPPBJ;Bahwa kepada penyedia saksi minta buat jaminan pelaksanaan, seingatsaksi 5 % dari nilai kontrak, baru kemudian berkontrak;Bahwa Jangka waktu disetujui oleh PT WBS~ dengan tandatangankontrak;Bahwa pemeriksaan di PT.WBS karena ada benih yang rusak dari PTSAM

Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) disertai Jaminan Pelaksanaan dan pendatanganan Surat Perjanjian dan tunduk dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

ANUGERAHNUSANTARA dalam jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan37.38.39.40.41.42.43.44.PR.01.05/3/1344/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal : penggunaanPAGU dalam APBNP tahun anggran 2008 dari bagian anggaran 069di Departemen Kesehatan kepada Dirjen Anggaran Ill DJA Departemen Keuangan.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya Surat No.PR.01.04/1.1/2632/2008 tanggal 17 September 2008 perihalpenyampaian draft RKA KL APBNP TA 2008 dari bagian Anggaran069 kepada Kepala Biro Perencanaan dan

Riffani;Halaman 203 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Bahwa Surat kontrak nomor : HK.02.03/03/KONST/PAB.Ahbabel/2016tanggal 11 Januari 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Tanggal 12Januari 2016;Bahwa Jenis Kontrak adalah Unit Price (harga satuan) serta yangmembuat kontrak tersebut adalah saksi PPK dengan disetujui olehKedua Belah Pihak baik PPK maupun Penyedia Jasa;Bahwa Pengumuman pemenang diumumkan melalui WebsiteKementrian Pekerjaan Umum yaitu www.pu.go.id;Bahwa saksi ada jaminan

pelaksanaan senilai Rp238.082.600, (duaratus tiga puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)berdasarkan Surat Bank Garansi' Pelaksanaan Nomor001.996/PKP/III/GP/2016 tanggal 06 Januari 2016 dari Bank SumselBabel;Bahwa Dapat saksi jelaskan awalnya sehingga muncul pekerjaan iniyaitu:Bahwa pada saat pelebaran Jalan Tahun 2015 di Kabupaten Bangkayang semula Dinas PU Kab.

021794110) (BB 1605);1 (satu) bundel sekret bersama nomor : 045/TPOIV/2012 perihaljadual holdpoint tanggal 27 April 2012 (BB I606); 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG134 tanggal 10April 2012 (BB 607);1 (satu) bundel asli print nota nomor nota : BGO16 tanggal 03 April2012 (BB +608);1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MGO73 tanggal 02April 2012 (BB I609);1 (satu) bundel copy surat nomor : 1.Sp.MLM/453/2012 tanggal 05April 2012 perihal referensi bank (BB I610); 1 (satu) bundel copy jaminan

pelaksanaan (bank garansi) mandirinomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012 tempat dantanggal jatuh tempo Pekanbaru 12 September 2012 (BB 1611); 1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BGOO2 tanggal 02April 2012 (BB 1612);1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR142963)964)965)966)967)968)969)970)971)972)973)974)975)976)977)978)konstruksi III PT.

794110) (BB I605);1 (satu) bundel sekret bersama nomor : 045/TPOIV/2012 perihaljadual holdpoint tanggal 27 April 2012 (BB I606); 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG134 tanggal 10 April2012 (BB 607);1 (satu) bundel asli print nota nomor nota : BGO16 tanggal 03 April2012 (BB 1608);1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MGO73 tanggal 02 April2012 (BB 609);1 (satu) bundel copy surat nomor : 1.Sp.MLM/453/2012 tanggal 05April 2012 perihal referensi bank (BB I610);1 (satu) bundel copy jaminan

pelaksanaan (bank garansi) mandirinomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012 tempat dantanggal jatuh tempo Pekanbaru 12 September 2012 (BB 1611); 1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BGOO2 tanggal 02 April2012 (BB 1612);1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisikonstruksi Ill PT.

pelaksanaan (bank garansi)mandiri nomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012tempat dan tanggal jatun tempo Pekanbaru 12 September2012 (BB 1611);1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BGOO2 tanggal02 April2012 (BB I612);1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisikonstruksi Ill PT.

58. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/672 Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada pimpinan Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.

62. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/II/2016/49.A Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada Pimpinan Bank Jatuim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.

Nasir, MP, MH, MT, Perihal Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan.
97. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pemerintah Kab. Bengkalis Dinas PU kepada Kepala Cabang Utama Bank Jatm Surabaya, tanggal 01 Februari 2016.

98. 2 (dua) lembar surat dari Pemerintah Kab Bengkalis, Dinas Pekerjaaan Umum kepada Bapak Bupati Bengkalis, Nomor : 600/PU/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, Perihal Proses Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. CBG. Surabaya.

100. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212, tanggal 21 Oktober 2013.
101. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 2452/001 051/4522/4432, tanggal 24 Desember 2013.

Seluruh dokumen yang dibuat tersebutatas pengawasan dan sepengetahuan dari DADANG PRIJATNA.Bahwa dokumen yang dimaksudkan adalah dokumen penawaran,dokumen kontrak, dokumen jaminan pelaksanaan, dokumen dukungandari distributor, dan lainlain;Bahwa setelah dokumen selesai disiapkan oleh AAK, maka saksimembubuhkan tanda tangan dan kemudian saksi serahkan dokumentersebut kepada DADANG PRIJATNA untuk selanjutnya dikelola olehpihak PT. BPP;Bahwa untuk setiap proyek yang dikerjakan oleh PT.

S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesarRp.38.240.000, untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Mukadan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.Buton utara:C. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an.Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.100.000.000, (sSeratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaransewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;d.

Ramadhan Karya Pratama;
bb. Surat Jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 2.051.943.000,-(dua milyar lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh mega pratama tertanggal 18 Juni 2015.
cc. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No.01/BAP/DOMPAK-FSK/VI/2015, tertanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh KPA ( Capt.Weku Frederik Karuntu,MM ) dan pihak kedua ( Pt. Ramadhan Karya Pratama/ Sdr. M. Noor Ichsan AS.ST ).

SDA SDA SDA SDA 771 JAMINAN PELAKSANAAN :1) No.01.1.417.0855.14,TANGGAL 27/11/142) No.01.1.417.0851.14,TANGGAL 27/11/14 SUDIN DIKMENJAKARTA PUSAT 19 MARET2015 MUHAMADKOMPOLTAUFIKWIDRIS SUJARWOTO Him. 311 dari 413 him.

Mangkubuana,Joint Operation (JO) sebagai Penyedia dengan Nilai Kontraksebesar Rp. 447.611.387.000, Waktu Penyelesaian adalah790 Hari Kalender (2 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2014)dan Jaminan Pelaksanaan 5% dari Nilai Kontrak diserahkanPIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU,Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi DKI Jakarta, Nomor SR868/PW09/5/2015tanggal 22 Desember 2015 Perihal: Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Penyaluran

dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap danmendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa yang harus dilengkapi sebelum kontrak ditandatangani diantaranyaadalah penetapan DIPA/DPA dan Jaminan

Pelaksanaan sebagaimanayang disebutkan pada Pasal 86 ayat (2) dan (3) Perpres 54 Tahun 2010beserta perubahannya yaitu:Ayat (2): Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasadilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan;Ayat (3): Para pihak menandatangani Kontrak setelah PenyediaBarang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.Bahwa terkait dengan jenis kontrak, Pasal 50 Perpres 54 Tahun 2010beserta perubahannya menyebutkan :(1)(2)Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jenis KontrakPengadaan Barang/Jasa dalam

Tpg.Bahwa yang harus dilengkapi sebelum kontrak ditandatangani diantaranyaadalah penetapan DIPA/DPA dan Jaminan Pelaksanaan sebagaimanayang disebutkan pada Pasal 86 ayat (2) dan (3) Perpres 54 Tahun 2010beserta perubahannya yaitu:Ayat (2): Penandatanganan Kontrak Pengadaan ' Barang/Jasadilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan;Ayat (3): Para pihak menandatangani Kontrak setelah PenyediaBarang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.Bahwa terkait dengan jenis kontrak, Pasal 50 Perpres 54 Tahun 2010beserta

dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap danmendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa yang harus dilengkapi sebelum kontrak ditandatangani diantaranyaadalah penetapan DIPA/DPA dan Jaminan

Pelaksanaan sebagaimanayang disebutkan pada Pasal 86 ayat (2) dan (3) Perpres 54 Tahun 2010beserta perubahannya yaitu:Ayat (2): Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasadilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan;Ayat (3): Para pihak menandatangani Kontrak setelah PenyediaBarang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.Bahwa terkait dengan jenis kontrak, Pasal 50 Perpres 54 Tahun 2010beserta perubahannya menyebutkan :(1)(2)Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jenis KontrakPengadaan Barang/Jasa dalam

Asli 1 (satu) lembar Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) No.009/JB/CPUK/1069 atas permintaan dari PT.OKSYADA PUTRA MANDIRI untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Bangunan Pasar Atas sesuai dokumen Surat Penunjukan Penydia Barang dan Jasa No.01.01/SPPBJ-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Bank Nagari (PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) Cabang Pembantu Ulak Karang tanggal 10 Juli 2020 dan ditandatangani oleh ADEK ASHADI

<

Asli 1 (satu) lembar Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) No.009/JB/CPUK/1069 atas permintaan dari PT.OKSYADA PUTRA MANDIRI untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Bangunan Pasar Atas sesuai dokumen Surat Penunjukan Penydia Barang dan Jasa No.01.01/SPPBJ-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Bank Nagari (PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) Cabang Pembantu Ulak Karang tanggal 10 Juli 2020 dan ditandatangani oleh ADEK ASHADI

<

HK.556/10/10/PI.1I12 tanggal 8 Juni 2012 dan perubahannya:a) Pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan, jaminan uangmuka, jaminan pembayaran tahap I, jaminan pembayaran pajak sebaHal.26 dari 582 hal.Putusan No.08/PID.SUS.

VI/2013 sudah terimadari PT Sang Hyang Seri sejumlah Rp 25.312.782.441,00 untuk Pembayaran Tagi han ke1 Sesuai Perjanjian Kerjasama Konstruksi Pembukaan Lahan dan Percetakan Sawah Seluas 2.650 Ha serta Infrastruktur Penunjang Lainnya No.PihakPertama : 37/SHS.01/SP/II/2013 No.Pihak Kedua : 091.2/D/UM/III/2012 tanggal11 Juni 2013.y: 1 (Satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 030.900.13.48767535 PengusahaKena Pajak PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 11 Juni 2013.z. 1 (Satu) lembar foto copy Jaminan

Pelaksanaan No.

HK.556/10/10/PI.Il12 tanggal 8 Juni 2012 danperubahannya :a) Pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan, jaminan uangmuka, jaminan pembayaran tahap , jaminan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pasal ini berupa Bank Garansi yang dikeluarkanBank Devisa yang berkedudukan di Jakarta atau tempat dilaksanakannyapekerjaan atau setoran tunai atau telegraphic transfer yanag disetorkan kekas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jangka waktu 50 hari lebihlama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

DIV.3/KUI/SHS/VI/2013 sudah terimadari PT Sang Hyang Seri sejumlah Rp 25.312.782.441,00 untuk PembayaranTagihan ke1 Sesuai Perjanjian Kerjasama Konstruksi Pembukaan Lahan danPercetakan Sawah Seluas 2.650 Ha serta Infrastruktur Penunjang LainnyaNo.Pihak Pertama : 37/SHS.O1/SP/HI/2013 No.Pihak Kedua091.2/D/UM/II/2012 tanggal 11 Juni 2013.1 (Satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 030.900.13.48767535 PengusahaKena Pajak PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 11 Juni 2013.1 (Satu) lembar foto copy Jaminan

Pelaksanaan No.