Ditemukan 4036 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan melyangam melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
39 — 5
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY VS 1. ABDURROHIM AHSAN, DKK
85 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Ketenagakerjaan29.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumJudex Facti hal. 132 Paragraf 2 baris ke11 sampai dengan 19 putusana quo karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlakuyang mengancam dibatalkannya Putusan a quo;st , lergugat telah melakukan perpanjangan kontrak denganjangka waktu kepada para Penggugat sampai dengan kuranglebin 6 kali perpanjangan karena perpanjangan kontrak kerjahanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali dengan demikian terbuktiTergugat melangar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
91 — 55
  • Bahwa perbuatan TERGUGAT megalihkan obyek Sengketakepada TURUT TERGUGAT sebagaimana Perjanjian PengkitanJual Beli Akta nomor: 3 tanggal 23 Januari 2019 dengan klosula yangpada pokoknya menyatakan obyek yang diperjual belikan tidakterikat jaminan dengan pihak lain adalah penipuan/kebohonganHalaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dpskarena obyek yang diperjanjiakn masih terikat dengan SewaMenyewa tanggal 6 Januari 2005, Perbuatan membuat Perjanjiandimaksud melangar pasal
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN WAINGAPU Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
1.LUTA HENGU ATA
2.YACOBUS LATA TANGKONDA, S.AP
3.Yunita Bongu Amahu, A.MA.PD
4.YOHANA KALARA HENJANG
5.YUBLINA KANDOKANG MADIK
6.JUNITA BONGU AMAHU,A.MA,PD
7.YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.P.d
Tergugat:
1.Bangi kahi
2.Kambaru Windi
3.BANGU KAHI
179 — 85
  • Hal 23 dari 88ditandatangani oleh Tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawanhukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yangmenyatakan tiaptiap perbuatan melangar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon agar yang terhormatmajelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagaiberikut;DALAM EKSEPSIMenerima dan mengabulkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2014 — Upload : 10-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. EDY KARYOSO, MM Bin H. KUSRO
158 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan keduasubsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan dakwaan kedua subsidair melangar
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 46/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
SAUT MARUBA SIHOMBING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PONIMAN
2.ASNIMAR
125 — 488
  • asaskecermatan, asasketelitian, asas proporsionalitas dan asasprofesionalitas dalam menerbitkan kedua Sertifikat Hak Miliktersebut, dengan alasan sebagai berikut:a) Bahwa Tergugat telah melanggar asaskepastian hukum, , karena Tergugat telah tidak melaksanakanprosedur atau tata cara yang benar dan patut sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dalam menerbitkan keduaSertipikat Hak Milik (objek perkara) tersebut, hal ini sebagaimanatelah diuraikan pada dalil angka 6 diatas.b) Bahwa Tergugat telah melangar
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
111 — 30
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkan adanyakeempat kriteria itu secara kumulatif.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Juni 2013 — PT Pertamina (PERSERO) dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negera (Pertamina) berkedudukan di Jakarta Jalan Merdeka Timur Nomor I-A cq. Unit Pembekalan Dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) Pusat cq. Unit Pembekalan Dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) V Surabaya VS HANDOKO SOELAYMAN, Dk
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan uraian diatasmaka tidak ada dasar dan alasan untuk mempertahankankeputusan Judex Facti dan oleh karena itu cukup beralasan untukdibatalkan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan melakukanperbuatan/tindakan melangar hukum sebagaimana penjelasansebagai berikut: Bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga)kategorisasi dari perobuatan melawan hukum yaitu perbuatanmelawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukumtanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.Dari
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
JOHANES. S
Tergugat:
1.TUNGGUL S
2.BERLIANA SIHOMBING
3.ROSMAWATI SIHOMBING
4.JONSON SIHOMBING
5.MARLINA LIBERTI. S
6.PT. KREANOVA PHARMARET
7.THOMAS HOSEAN COIVANLEE
8.NOTARIS dan PPAT, DEWI HIMIYATI TANDIKA, SH
9.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN
10.RINI ABAST
99 — 65
  • Melangar Pasal42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanahpada saat membuat akta peralihan hak berdasarkan AJB No. 86/2011Tanggal 17 Maret 2011 Antara Matingga Pangaribuan & Syahrudiantomenyatakana) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidangtanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susunsebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanahatau hak milik atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 April 2016 — Hj. JUNAIDAH RAHIM, S.H., M.Hum.;
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikejar dan dipertanyakan olehPenasihat Hukum, saksi tidak mengetahui Nomor Hp seluler Pembanding,kesaksian NOPRIZAL ini sangat diragukan kebenarannya, karena tidakmengetahui kapan dan tanggalnya, serta berapa uang yang pernahdiberikan, dan yang paling diragukan kebenaran keterangannya adalah saksiNoprizal adalah keponakan kandung Saksi/Terdakwa ASMIDAR, SH(perkara terpisah), sangat diragukan kebenaran keterangannya;Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa/Pembanding telah melangar
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
232 — 102
  • POSITA GUGATAN TIDAK JELASBahwa sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5(lima) unsur, yaitu:e Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat aktif maupun pasif;e Perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, bertentangan dengankesusilaan/melangar undangundang;e Adanya kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai;e Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat; dane Kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas.Bahwa faktanya dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secararinci 5 (lima
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
217 — 159
  • Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
45 — 51
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Pelaksanaan PendaftaranPeralihan Hak (Balik Nama) :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No,02/Hj (dahulu Hak MilikNomor 10991/S1), tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur 27Nopember 2012 Nomor 130/2012 ( dahulu tanggal 23 Maret1992, Nomor 234/1992), luas 2.870 M*, yang terletak diKelurahan Harapan Jaya ( dahulu Sukarame ), KecamatanSukarame Kota Bandar Lampung. Atas nama Koperasi PegawaiNegeri SAPTAWA.2.
    Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Pelaksanaan PendaftaranPeralihan Hak (Balik Nama) :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No,02/Hj (dahulu Hak MilikNomor 10991/S1), tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur 27Nopember 2012 Nomor 130/2012 ( dahulu tanggal 23 Maret1992, Nomor 234/1992), luas 2.870 M?, yang terletak diKelurahan Harapan Jaya ( dahulu Sukarame ), KecamatanSukarame Kota Bandar Lampung. Atas nama KoperasiPegawai Negeri SAPTAWA.2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-08-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Februari 2017 — SAMAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , dkk
192 — 156
  • Sayana Integra property,dengan demikian terbitnya objek sengketa oleh Tergugat dan Tergugat Iltelah melangar hukum dan telah merugikan Penggugat yang dapat kehilanganhaknya atas tanah tersebut;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang menerbitkan obyek sengketaadalah kurang teliti atau kurang cermat dan menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undangundang No. 5tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 333/Pid.Sus/2014/PN Ptk
Tanggal 22 Oktober 2014 — ZHANG GUOXING Als Mr ZHANG DKK
180 — 27
  • kawasan hutan;e Penataan batas kawasan hutan;e Pemetaan kawasan hutan;Penetapan kawasan hutan;e Bahwa Jika suatu karyawan yang bekerja di kawasan hutan konsekuensi hukumterhadap karyawan meliputi : Karyawan bekerja harus ada kepastian terhadap kawasan hutan;e Harus ada ijin eksplotasi dan eksplorasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahdaerah setempat ;e =Harus ada ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);e Berdasarkan UU no. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja harus mengetahuibekerja tidak boleh melangar
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
167 — 121
  • Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrikdilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dantanaman ;8.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
63 — 132
  • dan tidak mengangkat telepon dari PenggugatRekonpensi/Dahulu Tergugat Konpensi tersebut.13141516BAHWA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUMBahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas maka telah jelas fakta hukumnya bahwaTergugat Rekonpensi/Dahulu Penggugat Konpensi telah melanggar hukum danberetikat tidak baik dengan tidak mengembalikan hutang sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat Rekonpensi/Dahulu PenggugatKonpensi telah melanggar hukum dan melangar
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 121/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
248 — 250
  • mejaditanah yang dikuasai Negara, maka Negara diberikan kewenangan untuk memberikan Hak kepemilikan yang baru kepadasiapapun yang mengajukan permohonan pemberian hak atastanah dengan memenuhi syarat syarat yang telah ditentukanoleh Peraturan Perundangundangan dan Peraturan MenteriNegara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan;Bahwa dengan demikian terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
100 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • skorsing terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sebagaibagian dari proses pemutusan hubungan kerja karena efisiensisebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003;Bahwa terhadap dalil Para Penggugat bahwa Penggugat Nomor 48telah di demosi, Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya tersebut;Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikandalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum vide Pasal 1365 KUHPerdata karena melangar