Ditemukan 4202 data
200 — 51
MedicalHalaman 16 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN BdgSertificate PENGGUGAT sudah habis masa berlakunya, dan perbuatanTERGUGAT sangat bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor: KP 572 TAHUN 2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67(CivilAviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan DanSertifikasi Personel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA
ketentuan hukum yangHalaman 20 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdgberlaku sebagaimana terdapat dalam aturan yang akan di jelaskansebagai berikut:a)b)Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 572TAHUN 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 Tentang PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation SafetyRegulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan Dan SertifikasiPersonel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H. SUKRIANTO
40 — 17
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H.SUKRIANTO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga)Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3.
1.DIKSON ESAU BAKKER
2.SANDRI EKI BE'IS
Tergugat:
KEPALA DESA NOEMUKE
248 — 104
Asas kepentingan umum, yaitu bahwa TERGUGAT dalam mengangkatPerangkat Desa tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat danmasa depan Desa Noemuke yang membutuhkan aparatur desa yangbaik, berkualitas, memiliki dedikasi yang tinggi, bersih dan bebas dariHalaman 13 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 45/G/2020/PTUN.KPGkorupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak mendahulukan kepentinganumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;d.
88 — 139
menilaisifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnyamemperhatikan tujuan pemidanaan serta halhal yang meringankanmaupun halhal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkanoleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa denganpertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasidengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepadalingkungan sekitarnya akan bahaya narkotika bagi kesehatan danmasa
64 — 38
TwoPlayzone, dengan jenis permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik ( saranaRekreasi Keluarga ), dengan alat permainan sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) buah danmasa berlaku izin tersebut adalah sampai 30 Desember 2011 dan juga kepada almarhumSukyadi Wijaya sebagai Direktur M. Two Playzone, oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah Metro Jaya telah diberikan ijin yakni kepada M. Two Playzone yangterletak di Mangga Dua Square Blok A It. 2 No. 168 Jl.
237 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara A Quo Telah Melanggar Pasal 39 Ayat (1)Juncto Pasal 43 Ayat (1) Juncto Pasal 43 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5/1999Juncto (II) Pasal 49 Ayat (2) Juncto Pasal 57 Ayat (2) Peraturan KPPU Nomor1/2010;25262Bahwa apabila
80 — 14
Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPersyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30 September 2009 namun jawaban Fasilitator semuanya
Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasi terhadaprumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy
Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu. untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPutusan No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG hal. 81 dari 220Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30
Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasiterhadap rumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
HENI SARI NOLIVA ALIAS AURA JIHAN DAVINA BINTI HARUN.
29 — 18
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENI SARI NOLIVA alias AURAJIHAN DAVINA Binti HARUN dengan Pidana Penjara selama 10 (Ssepuluh)Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3.
Hendroe Goenawan
Tergugat:
Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk - Kabupaten Bogor
425 — 313
PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: Penyelenggaraankewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:a.7229 5> penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;pranata hukum adat;pemilikan hak tradisional;pengelolaan tanah kas desa adat;pengelolaan tanah ulayat;kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; danmasa
26 — 6
Pemohon berulang kali menyebutkandalam jawabannya bahwa Termohon tidak peduli kepada anakanak danmasa depan anakanak, Termohon sampai hari ini masih peduli kepadaanakanak dan juga masa depan anakanak, bukan hanya anakanakTermohon juga masih peduli dengan Pemohon,karena Termohon sangatmenyayangi keluarganya itu, tetapi Pemohonlah yang tidak mau memahami.Tidak pernah terbayangkan oleh Termohon bahwa akan seperti ini rumahtangga Termohon, karena dari awal walaupun ada masalah mengenaihutanghutang Termohon
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
KARTIKA SARI Binti Alm SUWARNO
191 — 133
penipuan;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yangdapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsurunsur yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
Harun Als Kiki Bin Ajah
23 — 5
sendiri haruslan bersifat mendidikTerdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik danpemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkoba pemerintahtelah menyatakan perang terhadap peredaran Narkoba, karena akibat yangditimbulkan akan merusak kehidupan generasi baik sekarang maupun yangakan datang;Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan danmasa
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN
92 — 69
Pembayaran untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa
Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2019/PT PLGe) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.Peraturan
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.M. Arif Saputra
2.Tio Fasha Ghozali
32 — 22
Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan danmasa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa := 1 (Satu) kotak rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 3 ( tiga) plastik klipyang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabhu masingmasing:a). Dengan berat netto : 0,03 gram dan berat brutto : 0,20 ( kode A1)b).
26 — 26
Pasal 115, Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam),maka perceraian adalah satusatunya jalan terbaik demi kemaslahatan danmasa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindarikemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islamsebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul figh yang berbunyiaddharuratu tuzalu yakni "kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan,dalil ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 109K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan
33 — 16
BagirManan,SH,MCL, Restorative Justice (suatu perkenalan), Varia Peradilan Nomor247 Tahun XXI Juni 2007);Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukanpenangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menuruthukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undangundang No 8tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan danmasa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan
31 — 4
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani olen Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
139 — 36
Bahwa kemudian Saksi menuntut kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uangmilik Saksi yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000, (seratus tujuhpuluh dua juta rupiah), karena Saksi sangat membutuhkan untuk keperluan keluarga danmasa depan anakanak namun apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksisupaya Terdakwa diproses sesuaiHal.15 dari 31 hal. Putusan Nomor 84K/PM. II09/AD/VII/2018dengan hukum yang berlaku.9.
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itu berarti karir danmasa kerja Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)masih panjang, yaitu kurang lebih 10 tahun lagi. Masih banyakhal yang bisa Terdakwa abdikan untuk kepentingan bangsaHal. 56 dari 59 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2015dan negara melalui pekerjaan Terdakwa sebagai PNS;b. Masa kerja Terdakwa sebagai PNS belum 18 tahun.
32 — 9
(dua Juta Rupiah)perbulan, biaya ini sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi yangrelatif tinggi penghasilan perhari dari hasil jualan mie bakso;Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor: 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004, yangmenyatakan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibatperceraian harus ditetapbkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimumberdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa depan anak perlu ditetapbkan kewajiban