Ditemukan 3993 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perda perma perta perak perba parka
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — RADIANTO RAMINIS BIN RAMINIS
123 — 73
  • Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.229Bahwa Secara umum, tindakan pembayaran yang dilakukan mendahuluidari Pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaan pekerjaantersebut adalah tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan,sebagaimana yang disebutkan didalam Perka LKPP nomor 14 Tahun2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikut perubahannya, Bab II(Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) yang menyebutkan bahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan
    Dan juga telahbertentangan dengan Perka LKPP NOMOR ; 14 Tahun 2012 tentang JUKNISPERPRES NO ; 54 Tahun 2010 berikut perubahannya BAB II (Tata cara PemilihanPenyedia Barang) yaitu ; Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakansetelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terimabarang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil ujicoba.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 235/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : H.MASLUDDIN SIREGAR
Terbanding/Tergugat I : SAIFUL BAHRI HARAHAP
Terbanding/Tergugat II : MUSA DAULAE,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BANK MUAMALAT CABANG SIDEMPUAN
56 — 34
  • MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDN Bahwa Perbuatan Tergugat II termasuk Pelanggaran Berat pasal28 ayat 4 huruf a Perka
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-0205 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — HOSEN SYAM , SP BIN SYAHRUL KIAM
97 — 34
  • Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.e Bahwa Secara umum, tindakan pembayaran yang dilakukanmendahului dari Pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaanpekerjaan tersebut adalah tindakan yang salah dan tidak dapatdibenarkan, sebagaimana yang disebutkan didalam Perka LKPPnomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikutperubahannya, Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) yangmenyebutkan bahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakanditerima
    Dan juga telahbertentangan dengan Perka LKPP NOMOR ; 14 Tahun 2012 tentang JUKNIS PERPRES NO ; 54Tahun 2010 berikut perubahannya BAB II (Tata cara Pemilihan Penyedia Barang) yaitu ;Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterimasesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapidengan berita acara hasil uji coba.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
356 — 208
  • Ada sejenis produk kami Perka istilannya atau Kredit PinjamanRekening Koran, pada saat pinjaman kredit nasabah di awalmendapatkan pagu kredit misalnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah) akan tetapi tidak diambil sekaligus, namun diambil sebagiansesual dengan kebutuhan karena ini sifatnya kredit modal kerja,karena tercatat cair kredit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah) tetapi tidak dipergunakan oleh nasabah yang bersangkutan,ditarik secara bertahap, dana kredit tersebut belum masuk
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 03/Pid.Sus - TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 10 Juni 2015 — SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG
138 — 23
  • diterapkan untuk nilai tertinggi bagi tanahkosong,tanah pemukiman dan tanah perumahan adalah didalam penilaian yang kamilakukan kami melaksanakan obyek per obyek dengan menggunakan data pembandingyang dilakukan sesuai adjusment atau variabel antara lain, waktu, lokasi, bentuk, jalanmasuk, surat tanah, kondisi fisik/elevasi, peruntukan faktor luas dan LainLain sehinggadidapat dari hasil adjusment tersebut merupakan nilai terhadap obyek tersebut dengansatuan meter persegi sesuai dengan spi 2007 dan Perka
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg.
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
87 — 27
  • MUTIARA BERSINAR: IP Address: 120.136.21.34.Bahwa Admin Agency memberikan USER ID dan Password untuk PPKtidak dapat diwakilkan pemberiannya kepada Panitia Pengadaan karena Halaman 99 dari 192 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.USER ID dan Password merupakan identitas pengguna sebagai identitaspribadi di dunia cyber dengan tanggungjawab yang melekat; Bahwa USER ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitasdiri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi didalam aplikasi SPSE(PERKA LKPP
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-06-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2017 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si.,M.Sc
210 — 230
  • angka 4 disebutkan Surat Perjanjian saja;Bahwa untuk pekerjaan Swakelola tidak ada batasan NilaiAnggarannya;Bahwa menurut Ahli untuk suatu Pekerjaan harus ada AnalisaPerencanaan dari Pengguna Anggaran (PA), karena analisa adalah bagian darijustifikasi teknis;Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat timperencana, tim pelaksana, dan tim pengawas adalah Pengguna Anggaran (PA),Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sesuaistruktur organisasinya;Bahwa menurut Ahli, pada PERKA
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-05-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 297/Pid. B/2014/ PN.TGT.
Tanggal 7 Mei 2015 — -Ir. BAIM RACHMAN
154 — 56
  • Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor :13.08/KPTS/ 03/ IX/ 2009 Tentang Susunan Anggota PanitiaPelelangan Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Periode Tahun2009/2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P 6 ;Menimbang, bahwa terkait suratsurat bukti tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena suratsurat tersebut digunakan dalam pertimbanganpembuktian perkara a quo maka statusnya dinyatakan terlampir dalam berkas perka iniMenimbang, bahwa dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1086 — 653 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Putusan Judex Factitingkat banding tersebut layak untuk dibatalkan, karena pertimbangannyakurang cukup ( onvoldoende ge motiveerd), olen karena hanyamempertimbangkan soal mengesampingkan sanggahan dan keberatanPemohon Kasasi dalam Memori Banding, tanpa memeriksa perka ra itukembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapanhukumnya. Hanya menyatakan menguatkan putusan Judex Facti tingkatpertama begitu saja.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
79 — 12
  • mengumumkandan menetapkan pemenang yaitu CV.Kharisma Teknik tanpamelakukan tahapan penunjukkan langsung tidak sesuaiprosedur hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan danbertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 seharusnya tetapmelakukan evaluasi administrasi, teknis serta melakukannegosiasi teknis dan harga dan membuatkan berita acaranya.v Bahwa benar dalam surat penawaran yang di Upload oleh calonpenyedia memasukkan penawaran dalam bentuk fotocopy yang diScan hal tersebut dibenarkan sesuai dengan Perka
    Perka LKPP no 14 tahun 2012 Bab Ill Tentang tatacara pemilihan penyedia perkerjaan Kontruksi huruf(c) penandatanganan dan pelaksanaankontrak,angka 1 huruf d tentang penandatanganan kontrak :PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrakmeliputi substansi, bahasa, redaksional, angka danhuruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembardokumen kontrak. (dalam hal ini tidak dilakukan).c.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 23 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H., M.AP, M.H Bin Alm GT. MUHAMMAD FARID
147 — 76
  • TARMIJINAWAWI maupun kepada Terdakwa dalam perkara a quo, maka menurutMajelis Hakim, Penuntut Umum selaku Pengacara Negara dapat melakukantuntutan hukum secara Perdata mengingat dalam perka a quo telah terjadikerugian nyata atas keuangan negara sebesar Rp. 2.423.754.758,00 (duahalaman 184 dari 242 halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PTBJMmilyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuhratus lima puluh delapan Rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
106 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MatraPerkasa Utama sebesar Rp1.565.137.450,00 tersebut adalah nilaikewajaran yang diterima perusahaan penyedia jasa atau tidak wajar;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim akanmelakukan perhitungan sendiri tentang kewajaran keuntungan yangdapat diterima oleh penyedia jasa berdasarkan keterengan para Abhlidan Perka LKPP Nomor 14/2012 tentang pertunjuk teknis PerpesNomor 70/2012 yang isinya: ........................ adalah maksimal 15%dari nilai kontrak setelah dipotong pajak
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 14-03-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 12 September 2013 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI, PT. BUMI SUKSESINDO, PT. DAMAI SUKSESINDO
224 — 145
  • Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensidengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet onvantkelijke verklaard) ;DALAM POKOK PERKA BA seneennrcnseecnerensniesineninnnciaeneeneeennnemiinenimea Pertamatama Para Tergugat II Intervensi menyampaikan terlebih dahulu bahwa seluruhdalildalil yang disampaikan dalam bagian Ekspesi di atas merupakan satu kesatuan danbagian
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
207 — 60
  • Bahwa pembayaran material on site memang masih dimungkinkan,sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Perka LKPP No. 19 tahun2014, namun untuk pekerjaan Lapis Pondasi dalam hal ini LPA, LPB, LPS dan pekerjaan pengaspalan bukan termasuk material yang dapatdibayarkan secara on site; Bahwa sesuai dengan Perka LKPP No 19 tahun 2014 Material On Site dapatdibayarkan sesuai kriteria adapun untuk pekerjaan LP A , LP B tidak termasuk; Bahwa benar MC terbayar harus sesuai dengan keadaan di lapangan; Bahwa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
41 — 8
  • mengumumkandan menetapkan pemenang yaitu CV.Kharisma Teknik tanpamelakukan tahapan penunjukkan langsung tidak sesuaiprosedur hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan danbertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 seharusnya tetapmelakukan evaluasi administrasi, teknis serta melakukannegosiasi teknis dan harga dan membuatkan berita acaranya.v Bahwa benar dalam surat penawaran yang di Upload oleh calonpenyedia memasukkan penawaran dalam bentuk fotocopy yang diScan hal tersebut dibenarkan sesuai dengan Perka
    Perka LKPP no 14 tahun 2012 Bab Ill Tentang tatacara pemilihan penyedia perkerjaan Kontruksi huruf(c) penandatanganan dan pelaksanaan kontrak,angka 1 huruf d tentang penandatanganan kontrak :PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrakmeliputi substansi, bahasa, redaksional, angka danhuruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembardokumen kontrak. (dalam hal ini tidak dilakukan).c.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
KRESNO ANTO WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
1.LIBRATA NABABAN
2.ARDIRAWINATA NABABAN
290 — 606
  • dan sebagainya, yang kedua saksi sendiri sebagaikepala ulp menerima informasi yang luar biasa banyak seperti informasiliar dari kKompetitor dan dari teman dsb sehingga listlist yang diberikantersebut Semuanya sudah dimiliki oleh pokja;metodelogi pelaksanaan pekerjaan itu sebetulnya mimpi saksi ketikasaat saksi diangkat menjadi kabag. ulp itu ingin mendapatkan penyediajasa yang bonafid salah satunya dengan metodologi pekerjaan itu yangsaksi nilai;selama ini metodologi pekerjaan menjadi syarat di perka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
123 — 40
  • konsultasi, jasalainnya.Bahwa pembangunan USB SLB Kab.Nias Barat masuk dalam jenispekerjaan konstruksi.Bahwa pihak dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2)Perpres No.54/2010 yaitu) organisasi pengadaan barang/jasa untukpengadaan melalui swakelola terdiri atas : PA/KPA, PPK (ULP/PejabatPengadaan/Tim Pengadaan) dan PPHP.Halaman 215 dari 260 Perkara Nomor : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBahwa swakelola diatur pada pasal 1 Angka 20, BAB V (Pasal 26 s/d 32)Perpres No.54/2010 dan BAB VIII Lampiran Perka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN
167 — 63
  • PerperesNo.54/2010 yaitu : barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasalainnya.Bahwa pembangunan USB SLB Kab.Nias Barat masuk dalam jenispekerjaan konstruksi.Bahwa pihak dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2)Perpres No.54/2010 yaitu) organisasi pengadaan barang/jasa untukpengadaan melalui swakelola terdiri atas : PA/KPA, PPK (ULP/PejabatPengadaan/Tim Pengadaan) dan PPHP.Bahwa swakelola diatur pada pasal 1 Angka 20, BAB V (Pasal 26 s/d 32)Perpres No.54/2010 dan BAB VIII Lampiran Perka
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
313 — 161
  • pengawasannya dilakukan olehKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI)berdasarkan Kode Etik PPAT terkait dengan perbuatan hukumAkta (rechtshandeling van akte) apabila ditemukan aktadimaksud tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagaidasar pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6569Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang PeraturanJabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI
136 — 49
  • Bahwa swakelola diatur pada pasal 1 Angka 20, BAB V (Pasal 26 s/d 32)Perpres No.54/2010 dan BAB VIII Lampiran Perka LKPP No 14/2012,swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannyadirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagaipenaggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompokmasyarakat (Pasal 1 Angka 20 Perpres 54/2010). Bahwa tata cara pekerjaan swakelola adalah direncanakan sendiri,dikerjakan sendiri, diawasi sendiri.