Ditemukan 4020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekeasan kekrasan kekuatan kekerasan keluanan keluahan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 06-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 6 Juni 2018 — * Perdata - PT. KURNIA BASTEM MANDIRI X JON SUDIJONO, Dkk
216 — 194
  • tigabelas) ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkansebagian, maka maka sudah sepatutnya untuk mengabulkan sebagianPetitum gugatan angka 1 (satu) ;Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak seluruh petitumPenggugat dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat hanya dapatdikabulkan sebagian dan menolak petitum selebihnya;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang telahdisebutkan dalam pertimbanganpertimbangan hukum di atas secara khususHIR, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
616 — 332
  • Rahardjo,Satjipto, /Imu Hukum, Bandung : Alumni, 1982, hal. 159) ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka agar tidak melukai rasakeadilan masyarakat in casu masyarakat pengungsi korban konflik sosial Maluku danMaluku Utara tahun 1999, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan atau tidakberdasarkan hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman yang menyatakan Peradilannegara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
382 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan yang berisikan pedoman dalam penanganan perkara diMahkamah Agung dan di Pengadilan Tingkat Pertama dan TingkatBanding termasuk salah satunya berkaitan dengan masalahpraperadilan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. ayat 4 UndangUndang Mahkamah Agung selengkapnya berbunyi :Ayat (1): Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadappenyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilandalam menjalankan kekuasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — EDI SANTONI
254 — 200
  • Unsur memberi atau menjanjikan sesuatuBahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni adanya perbuatanmemberi atau menjanjikan sesuatu, apabila salah satu saja elemen unsur initerpenuhi maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pengertian "memberi" dalam unsur pasal iniadalah sama dengan menyerahkan, sedangkan pengertian menjanjikanadalah sama dengan akan memberi atau akan menyerahkan.Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" mengandungpengertian pelepasan kekuasan/penguasaan dari
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 22-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
SOLEMAN BOLLA SH
Terdakwa:
1.YONATHAN LEWU
2.KATARINA KONDA OY
211 — 78
  • Kepala Desa sebagai pemegang kekuasan(3) pengelolaan keuangan desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), mempunyalkewenangan:Halaman 39 dari 172 Putusan Nomor : 05/Pid.SusTPK/2018/PN.Kpg.Pasal 7 ayat (2) dan(3)Pasal 51 ayat (1),(2) a dan (3)(3).(2).(3).(1).(2).(3).a.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 02-08-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 2 Agustus 2013 — BASRI DT. RAJO NAN SATI
68 — 11
  • Implikasi transparansidan akuntabilitas berpendapat bagi hakim yang diatur dalam UndangUndang Nomor. 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) yaitu Dalam sidangpermusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisterhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, kemudian dalam ayat (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dipakai mufakatbulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
177 — 48
  • adalahmerupakan prosedur;Bahwa sebelum tahun 2006, Kontrak Perjanjian dibuat oleh PenggunaAnggaran;136Bahwa SKPD Pengguna Anggaran yang melaksanakan pengadaanbarang/jasa;Bahwa tindakan SKPD dalam pengadaan barang/jasa yang tidakmempedomani Keppres No. 80 Tahun 2003, maka tindakan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan dalam hal iniKeppres Nomor 80 Tahun 2003;Bahwa yang melakukan pengadaan barang/jasa adalah PenggunaAnggaran bukan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;Bahwa Pemegang kekuasan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-06-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 8 Juni 2016 — - RIZKYVAN L TOBING
87 — 78
  • Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang menggunakananggaran APBNP TA 2012 tetap berada dalam kekuasan PT Aditya WigunaKencana, oleh karena itu patut apabila pengembalian kerugian Negara yangdikenakan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
TAMIN SUKARDI
362 — 230
  • Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dimaknai maksudnya adalahmenyerahkan (membagikan, menyampaikan) atau menyatakan kesediaandan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain untuk menyerahkansesuatu berupa uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma dan fasilitas lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 5 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 21-02-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 6 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
252 — 158
  • Muslim yang merupakan hakkepemilikan bersama para Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugatmaka agar obyek sengketa kembali kedalam kekuasan hak milik bersama paraPenggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat maka para Tergugat yangselama ini telah memberi gadai atas tanah obyek sengketa 5.b kepada Mohrimbin H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
136 — 26
  • tuntutan ganti kerugianterlebih dahulu; Bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditkerugian keuangan negara; Bahwa apabila ada perbedaan hasil perhitungan antara BPK dan BPKP makayang digunakan adalah yang hasil yang ada saat ini;Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sifatnyaadalah perbantuan;Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 30-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/PDT.SUS/2008
ACIH WINARSIH; PT. BUANA PREFASH JAYA
189 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".Bahwa ternyata dalam putusannya, Judex Facti tidak mempertimbangkan samasekali ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003tersebut, dan karena itu Judex Facti telah melanggar Pasal 100 UndangundangNo. 2 Tahun 2004 jucto Pasal 28 ayat (1) Undangundang No. 4 Tahun 2004tentang Kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1077 — 900
  • asas spelialitet sehingga asas spelialitet inikemudian menjadi suatu) dasar didalam penentuan kewenangansuatu pejabat publik, asas spelialitet nampak apabila kita membacadalam suatu peraturan perundangundangan yang berkenaandengan pejabat publik,Bahwa kaitannya dengan Kewenangan dengan Wewenang, sekitassama antara Kewenangan dan Wewenang tersebut padahalberbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, kalau Kewenangan (Gezah)Wewenang (Kompentent), jadi Kewenangan pengertiannya lebihluas, Kewenangan adalah kekuasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1505 — 3104
  • Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) UU AP,sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara c.q MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkanTERGUGAT melaksanakan ketentuan a quo;Bahwa TERGUGAT merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia yang memimpin Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pembantuPresiden Republik Indonesia (vide Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945) untukmenjalankan kekuasaan pemerintahan (kekuasan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
105 — 28
  • tuntutan ganti kerugianterlebih dahulu; Bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditkerugian keuangan negara; Bahwa apabila ada perbedaan hasil perhitungan antara BPK dan BPKP makayang digunakan adalah yang hasil yang ada saat ini;Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sifatnyaadalah perbantuan;Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
288 — 176
  • tuntutan ganti kerugianterlebih dahulu; Bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditkerugian keuangan negara; Bahwa apabila ada perbedaan hasil perhitungan antara BPK dan BPKP makayang digunakan adalah yang hasil yang ada saat ini;Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sifatnyaadalah perbantuan;Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
136 — 23
  • tuntutan ganti kerugianterlebih dahulu; Bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditkerugian keuangan negara; Bahwa apabila ada perbedaan hasil perhitungan antara BPK dan BPKP makayang digunakan adalah yang hasil yang ada saat ini;Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sifatnyaadalah perbantuan;Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
126 — 74
  • 7.500.000,2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000, disampingsebelumnya juga telah menerima dana dari PT Muara Raya ke rekeningTerdakwa tersebut sebelum memasukkan penawaran/penutupan lelang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis,kualifikasi subyek pelaku pada diri Terdakwa adalah lebih memenuhi kualitastertentu yaitu dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya ditambah lagi bahwaobjek kejahatan sudah berada dalam kekuasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
191 — 57
  • sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2UU TIPIKOR.Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas untuk menentukan terpenuhinya unsurperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terlebin dahulu harusmemperhatikan tentang, pengaruh terhadap Kepentingan umum yang dikerjakanatau dilayani oleh Terdakwa, terhadap kepentingan pribadi yang tidak diperoleholeh Terdakwa dan kerugian yang tidak diderita oleh negara maupun masyarakat.Jika memperhatikan ketentuan dari pasal 28 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004Tentang Kekuasan
    hakim wajib menggali, mengikutidan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,yang dalam penjelasanya disebutkan ketentuan ini dimaksudkan agar putusanhakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, sehinggauntuk menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, kiranyaHalaman 73 dari 319, Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg.majelis Hakim yang mulia tetap memperhatikan atau berpedoman terhadap pasal28 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
202 — 32
  • berwenang melakukan audit kerugian keuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditkerugian keuangan negara;Halamani21dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa apabila ada perbedaan hasil perhitungan antara BPK dan BPKP makayang digunakan adalah yang hasil yang ada saat ini;Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sifatnyaadalah perbantuan;Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasan