M E N G A D I L I Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat --- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 22 /G/2016/PTUN.YK tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------------------Dan Dengan : MENGADILI SENDIRI1.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No:22/G/2016/PTUN.

YK, tanggal 23 Maret 2017 5Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat surattersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat surat lain yangberhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;Penetapan Ketua Majelis Nomor : 99 /PEN.HS/2017/PT.TUN.SB tanggal10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta Nomor : 22/G

/2016/PTUN.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ---------------

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2016/PTUN-BJM tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan banding;----------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan Banding Tergugat /Pembanding I dan Tergugat II Intervensi /Pembanding II ; ----
• Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 22/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------------------------

/G/2016/PTUN.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta.

/G/2016/PTUN.YK halaman 89.

/G/2016/PTUN.YKHalaman 31 dari 61 halaman.

/G/2016/PTUN.YK.

/G/2016/PTUN.

MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I, Pembanding II dahulu Tergugat II, Pembanding III dahulu Tergugat III dan Pembanding IV dahulu Tergugat IV Intervensi; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/G/2016/PTUN Mks. tanggal 2 November 2016 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI:I. DALAM EKSEPSI;- Menyatakan Eksepsi Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding IV dahulu Tergugat IV Intervensi ditolak; II.

Putusan Nomor 42/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa kepada Pihak Tergugat , Tergugat Il danTergugat IV Intervensi yang tidak hadir saat pembacaan putusan tersebut,Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isiputusan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 22/G/2016/PTUNMks pada tanggal 3 November 2016;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Labella Nakanaya, S.H. dan Kuasa Hukum Tergugat II yangbernama Muhammad Ali Saleng, S.H.,

Sombolinggi, S.H., telah mengajukan permohonan bandingyang diterima Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai AktaPermohonan Banding pada tanggal 17 November 2016;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPenggadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 22/G/2016/PTUN Mks telah memberitahukankepada Kuasa Hukum Penggugat masingmasing pada tanggal 9 November2016, 11 November 2016 dan 17 November 2016;Menimbang, bahwa Tergugat

dalam permohonan bandingnya tidakmengajukan memori banding, sedangkan Tergugat Il, Tergugat Ill dan TergugatIV Intervensi telah mengajukan memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar masingmasing pada tanggal 10Januari 2017, tanggal 14 Desember 2016 dan tanggal 6 Desember 2016 yangpada intinya alasan keberatan memori banding tersebut menyatakan keberatandan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor 22/G/2016

);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 22/G/2016/PTUN Mks.

Telah dibacakan dalam persidangan yangterouka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Ill serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya, Tergugat Il maupun Kuasanya dan Tergugat IV Intervensimaupun Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa kepada pihakpihak yang tidak hadir saatpembacaan putusan tersebut oleh Panitera Penggadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah memberitahukan isi putusan sesuai dengan SuratPemberitahuan Putusan Nomor 22/G/2016

Bahwa oleh karena posita gugatan bertentangan dengan petitum makasepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusannyaNomor 1075 K/Sip/1980, tertanggal 8 Desember 1982 yang berbunyiPengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitumbertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22

/G/2016/PTUNkdi.Tanggal 8 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tidak diterima;Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atasnama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalamLampiran Surat Keputusan

Nomor 22/G/2016/PTUN.Kdi yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

/G/2016/PTUN.

Tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2016/PTUNkdi.Tanggal 8 November 2016;MENGADILI SENDIRI,Menolak gugatan Penggugat;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 oleh Dr. H.

14 Tahun 1970 Juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 adalah menjadikewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yangdiajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telahmenyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patutuntuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22

/G/2016/PTUNBDG, tanggal 20 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.

Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 251/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 11 November 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016, kemudian terhadapnyaHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/TUN/2017oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 21 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 22

/G/2016/PTUNBDG.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, sebagaimanatercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada bagian eksepsihalaman 27 alinea ke2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo. 22/G/2016/PTUNBDG pada tanggal 20 Juni 2016 yang menyebutkan:Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim objek sengketa berupaSertipikat Hak Milik Nomor: 2793/ Desa Cikeas Udik, tanggal 12 Februari2015, Surat Ukur Nomor: 967/Cikeas Udik/2014, tanggal 28November2014, luas 7026 m?

Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah ProvinsiLampung Nomor : 540/5208/KEP/II.07/2016, tanggal 01 Juni 2016 tentangPengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Bukit ArtaMakmur Berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/187.I/KPTS/D.10/2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22

/G/2016/PTUN.BL tanggal 30 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu Rupiah);Halaman 14 dari 18 halaman.

tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan PutusanNomor 116/B/2017/PT.TUNMDN, tanggal 13 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 10 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22

/G/2016/P.TUN.BL. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Permohonan tersebut diikutidengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal23 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai SuratKeterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor 22/G/2016/PTUN.BL tanggal 4 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Atau:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 22/G/2016/PHI Sby. tanggal 30 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan pada tanggal 30 Mei2016, terhadap putusan tersebut Penggugat dan Tergugat melalui kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing pada tanggal 27 Januari 2016dan 4 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi masingmasing pada tanggal15 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor50/Kas/2016/PHI.Sby. juncto Nomor 22

/G/2016/PHI.Sby. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya masingmasing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 27 Juni 2016;Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi telah disampaikan kepadaTergugat pada tanggal 14 Juli 2016, kemudian Tergugat mengajukan jawabanmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan jika harus membayarupah selama proses, dan Pemohon Kasasi menyatakan upah selamaproses tersebut ditolak dikarenakan Pemohon Kasasi dari awal tidakmenginginkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa agar Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini nantinya tidak siasia belaka, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agungyang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkanPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 22

/G/2016/PHI Sby. tanggal 30 Mei 2016;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:mengenai keberatan dari Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II:Bahwa keberatankeberatan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi danPemohon Kasasi II masingmasing tanggal 23 Juni 2016 dan 27 Juni 2016 dankontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Bahwa terbitnya ketiga objek gugatan ini baru diketahui Penggugatpada tanggal 28 Oktober 2016 pada saat Penggugat mengikutipemeriksaan perkara Nomor : 22/G/2016/PTUNTPI di PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang, oleh karenanya pengajuangugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang telah direvisi oleh UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 ;2.

/G/2016/PTUNTPI, kemudian Penggugat bertanya kembali bagaimanaagar Penggugat dapat ikut serta dalam perkara tersebut dan darijawaban pegawai Pengadilan jika Penggugat memiliki buktibukti danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Gugatan ini,silahkan mengajukan permohonan intervensi kepada Pengadilan danpada tanggal 28 Oktober 2016, saat Penggugat ikut serta dalamsidang perkara tersebut, oleh Majelis Hakim disarankan kepadaPenggugat agar Penggugat mengajukan gugatan sendiri dan padatanggal

/G/2016/PTUN.TPI,GISG DULKAIN:=2=2a 2 nn nar ese nine enim ema nnnnemenebahve ternyata letak bidang lahan yang dialokasikan olehTergugat adalah sama dengan letak Bangunan yang dimiliki dandihuni oleh Penggugat, sebagaimana diberitahukan oleh PT.

Wira Nata Tamtama dalansuratsurat yang dikinmkan kepada werga Penggugat", Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, diketahui bahwa ObjekGugatan 1 dalam perkara aquo SAMA dengan Objek Gugatandalam perkara No. 22/G/2016/PTUN.TPI, sehingga tidak jelasSIAPA SEBENARNYA YANG BERKEPENTINGAN atas tanahyang dimaksud dalam objek gugatan, apakah Penggugat atau LSMLintas Anak Negeri sehingga dengan demikian tidak jelas pulaHalaman 30Putusan No.26/G/2016/PTUNTPkepentingan Penggugat dalam perkara a quo sehingga

sudahcukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolakgugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;Bahwa selain itu ada alasan lain Tergugat meminta Majelis HakimYang Terhormat untuk menolak dan/atau tidak menerima gugatanPenggugat karena objek gugatan dalam perkara No.22/G/2016/PTUN.TPI sama dengan objek gugatan 1 yang diajukanPenggugat, saat ini juga masih dalam pemeriksaan olehPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung