• Gugatan Kurang Pihak (Consertium Littis Plurium);Bahwa Tergugat konvensi memperoleh dan menempati obyek sengketaberdasarkan Surat Ijin Penghunian Nomor: 012/159 THN 1990, tanggal 10Desember 1990 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II FakfakSekretariat Wilayah Daerah dan Surat Ijin Penghunia Rumah Dinas Nomor:012/124/99, tanggal 5 Agustus 1999 dari Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat II Fakfak, dan telah mengikuti tahapantahapan prosedur untukpembelian obyek sengketa secara benar selanjutnya juga

  Ijin Penghunian RumahDinas, sehingga pada tanggal 10 Desember 1990 Tergugat mengajukanpermohonan jijin untuk menempati obyek sengketa maka PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Fakfak menerbitkan Surat Ijin Penghuniannomor: 012/159 THN.1990 kepada Tergugat dengan potong gaji perbulanRp.2.300.

  (Bukti T.1);Selanjutnya pada 1998 Tergugat di tugaskan ke Kecamatan Buruway dandatang kembali ke Kabupaten Fakfak tahun 1999, dan pada tahun 1999Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak pada tanggal 5 Agutus 1999menerbitkan kembali Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor:012/124/99 dengan potong gaji Rp.6.100, perbulan kepada Tergugat (BuktiT.Il) dan masih di tahun 1999 Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfakmengeluarkan kebijakan Penjualan Rumah Dinas Gol.

  Ijin Penghunian rumahdinas, serta Suratsurat lainya berupa surat keputusan dari Bupati Fakfakdalam bentuk penghargaan atau hibah kepada Penggugat sebagai syaratuntuk Penggugat.

  Bahwa pada tahun 1999 Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensimengajukan perpanjang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, maka keluarsurat jin Penghunian Rumah Dinas Nomor: 012/124/99 dari PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il Fakfak dengan potongan gaji Rp6.100,00perbulan (Bukti P.rek. IV);.

• Ijin Penghunian);e Bahwa pada bulan Mei 2011, saksi dilaporkan ke Polisi dan saksidipanggil oleh Polisi dari Bandung karena laporan Terdakwamengatkan saksi melakukan perbuatan tidak menyenangkan;e Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apakah Terdakwa masihmelakukan pembayaran sewa rumah atau tidak. dan sampaidengan saat ini, saksi tidak tahu apakah;Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhketerangannya;.

  Ijin Penghunian;e Bahwa saat ini SIP tidak diperpanjang karena masih adasengketa;Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhketerangannya;.

  No.1854 K/Pid.Sus/2014 Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalahruah keluarga dan keluarga bermaksud tidakmenyewakannya lagi karena keluarga sering datangdari Bandung ke Jakarta, namun harus tinggal dihotel, padahal mereka mempunyai rumah, yaiturumah orang tua saksi, sehingga mereka ingintinggal di rumah tersebut;" Bahwa saat saksi datang ke rumah tersebutTerdakwa tidak ada memperlihnatkan adanya SIP(Surat Ijin Penghunian); Bahwa pada bulan Mei 2011, saksi dilaporkan kePolisi dan saksi dipanggil

  No.1854 K/Pid.Sus/2014Terdakwa tidak ada memperlihatkan adanya SIP(Surat Ijin Penghunian);Bahwa pada bulan Mei 2011, saksi dilaporkan kePolisi dan saksi dipanggil oleh Polisi dari Bandungkarena laporan Terdakwa mengatakan saksimelakukan perbuatan tidak menyenangkan;Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apakahTerdakwa masih melakukan pembayaran sewarumah atau tidak. dan sampai dengan saat ini, saksitidak tahu apakah;Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhketerangannya;4.

  Ijin Penghunian (SIP), namun SIPtersebut saat ini sedang diblokir; Bahwa sampai dengan saat ini, saksi masih tetapmembayar uang sewa lewat rekening Indra Mulyadi.Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhketerangannya;3.

• Perumahan (SIP) maupun syaratsyaratyang ditentukan dalam perjanjian ; Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut Kepala Kantor UrusanPerumahan dapat melakukan : 1) teguran, baik secara langsung atau tertulis, 2) pencabutan Surat Izin Perumahan,3) pelaksanaan pengosongan secara paksa ; Menimbang, bahwa dari ruang lingkup kewenangan tugas Kepala KantorUrusan Perumahan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor UrusanPerumahan hanya berwenang mengosongkan rumah terhadap rumahrumah yangmempunyai Surat

  Ijin Penghunian yang berada di bawah pengawasan KepalaDaerah, dengan perkataan lain rumahrumah yang tidak di bawah pengawasanKepala Daerahlah, Kepala Kantor Urusan Perumahan tidak berhak untuk mengaturpemberian Surat Ijin Penghunian (SIP), pencabutan SIP serta untuk pengosongan;Menimbang, bahwa setelah dicermati suratsurat bukti dari para pihakyang bersengketa, tidak satupun surat bukti yang menunjukkan rumah yangterletak di Jalan Kelapa Gading Cengkir Barat VIII Blok FOI No.1 Kelurahan10Kelapa

• dengan perjanjian tertulis maupun dengan peijanjian tidaktertulis yang menetapkan bahwa waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya UU no. 4tahun 1992. dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak berlakunva UUtersebut5.6.Bahwa Penjelasan atas PP no. 44 tahun 1994 yang tertuang didalam Tambahan LembaranNegara RI nomor 3576. pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwasannya : sewa menyewarumah yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk pula sewa menyewa yang dikuasaioleh Kepala daerah dengan Surat

  Ijin Penghunian (SIP) berdasarkan ketentuan PP No. 17tahun 1963".Bahwa berdasarkan uraian angka 2, 3. 4. dan 5 tersebut diatas, maka menurut hukumpenghunian atas rumah sengketa tersebut oleh tergugat I dan II atau siapapun yangmemperoleh hak darinya, adalah penghunian yang tidak sah atau tanpa hak dan penghuniantersebut berakhir pada tanggal 10 Maret 1995. yakni tanggal 3 tahun setelahdiundangkannya UU no 4 tahun 1992, sehingga seandainya tergugat I & II memliki SuratIjin Penghunian (SIP) atas rumah

• menghuni rumahDinas Daerah Provsu. yang terletak di Jalan Teladan No.11 (sekarangNo.15) di Medan pada tanggal 3 Juni 2003, sesuai Surat Keputusan KepalaDinas Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera UtaraNomor : 648.2/1152Tarukim Propsu/2003 bertanggal 3 Juni 2003, tentangIjin Penghunian Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akan tetapikarena terjadi pengalihan status rumah dari GOLONGAN II MENJADIGOLONGAN III dan juga perubahan tarif sewa rumah tersebut, makasejalan dengan itu Surat

  Ijin Penghunian (SIP) tersebut dirobah danterakhir pada tahun 2009 sesuai dengan SURAT PENUNJUKANMENEMPATI RUMAH PEMPROPSU (berdasarkan Peraturan PemerintahNo.40 Tahun 1994 dan Perda No.13 Tahun 1985) Nomor : 012/422TARUKIM PROPSU/2009 bertanggal 3 Maret 2009 telah diberikan kepadaIr.

  Ijin Penghunian yang sah dandiberikan oleh Instansi yang berwenang (vide Pasal 8 ayat (2) PeraturanPemerintah No.40 Tahun 1994), sesungguhnya tidak boleh dilakukantindakan pengosongan, baik karena alasan apapun, karena tindakanpengosongan itu bukan hanya merupakan tindakan melawan hukum akantetapi berpotensi menciptakan ketidak pastian hukum, menurunkankewibawaan hukum dan aparat penegak hukum di Negara kita yang tercintaini;Bahwa kalau memang SIP yang dimiliki Pemohon PK bermasalah, ataupunpenghuninya

  Yang memerintahkan pengosongan aset adalah Tim PenertibanAset, pada hal Pemohon PK adalah penghuni yang beritikad baik,halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 119 PK/TUN/2015memiliki Surat Ijin Penghunian yang diterbitkan oleh DinasPenataan Ruang dan permukiman Provsu atas perintah TermohonPK;b.

  BuktiP15 dalam Perkara No.258 K/TUN/2014) dan ditolak oleh TermohonPK sesuai Surat No.012/729 tanggal 31 Januari 2013;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan yang dikemukakandiatas, terbukti bahwa penolakan pembelian rumah Golongan Ill olehTermohon PK, tidak ada hubungannya dengan pengosongan rumahdinas yang dihuni Pemohon PK, karena hak penghunian rumah dinasditetapkan berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP), dan sepanjang SIPtersebut masih berlaku dan/atau tidak pernah dicabut, tidak ada alasanuntuk

• SE ) yang dikuasalPemerintah Kota Makassar yang telah diberikan Surat Ijin Penghunian( SIP ) kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat diberikan Haksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Menyatakan sah dan berharga semua alat alat bukti yang diajukanPenggugat dalam perkara ini.Menolak gugatan selebihnya.Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 34/PDT /2019/PT.MKS9.

• Menyatakan secara hukum Surat Keputusan TURUT TERGUGAT Nomor : 225 tahun 2000 tentang Penetapan Status Rumah Negara Milik Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Rumah Negara Golongan III dan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 79 tahun 2008 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, adalah sah menurut hukum; 5.

  Ijin Penghunian.

  Menyatakan secara hukum Surat Keputusan TURUT TERGUGAT Nomor :225 tahun 2000 tentang Penetapan Status Rumah Negara Milik PemerintahKabupaten Sorong sebagai Rumah Negara Golongan Ill dan KeputusanBupati Sorong Nomor : 79 tahun 2008 tentang Penyerahan Hak Atas Tanahdan Bangunan Rumah Negara Golongan Ill Milik Pemerintah KabupatenSorong kepada Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, adalah sahmenuruthukum;5.

  Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Bahwa kalau yang menghuni rumah dinas adalah pegawai vertikal , danpegawai tersebut hendak mengajukan kepada Bupati, maka Pegawai tersebutharus mendapat persetujuan dari instansi atasannya; Bahwa yang harus mengeluarkan surat ijin penghunian rumah dinas untukgolongan II dikeluarkan oleh Sesditjen, kalau untuk rumah Negara golongan dikeluarkan oleh Sekjen dari kementrian namun kalau lokasinya tersebardibeberapa propinsi maka pimpinan dapat menunjuk pejabat dari instansitersebut

  Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PNKabupaten Sorong sebagai Rumah Negara Golongan Ill sehingga terbitlah SuratKeputusan Bupati Kabupaten Sorong nomor 79 tahun 2008 tentang PenyerahanHak Atas Tanah dan bangunan Milik Negara Golongan Ill Milik PemerintahKabupaten Sorong Kepada Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas SelakuPembeli kemudian oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSorong (BAPPEDA) mengeluarkan Surat Penunjukan rumah Negara nomor012/94/2009 yang di tujukan kepada Ir.Zulkifli Bugis

• dengan ketentuan : Ayat 1 Rumah Dinas Daerah Golongan II yang telah diubahgolongannya menjadi rumah Dinas Golongan III; Ayat 2 rumah Dinas Golongan IIl yang telah berumur 10(sepuluh) tahun atau lebih; Ayat 3 Pegawai yang berhak membeli adalah Pegawai yangsudah mempunyai masa kerja 10 (Sepuluh) tahun atau lebihdan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengancara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; Ayat 4 Pegawai yang dapat membeli rumah Dinas daerahadalah penghuni yang memegang surat

  ijin penghunian yangdikeluarkan oleh Kepala Daerah;f.

  Ayat 4 Pegawai yang dapat membeli rumah Dinas daerahadalah penghuni yang memegang surat ijin penghunian yangdikeluarkan oleh Gubernur;Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Termohon KasasiTerbandingTergugat yang memerintahkan Pemohon KasasiPembandingPenggugat untuk mengosongkan Rumah DinasPegawai yang Pemohon KasasiPembandingPenggugat tempatiadalah bertentangan dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 tentangPerubahan PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara,bertentangan dengan Permendagri Nomor 17 Tahun

• Menetapkan barang bukti berupa:Foto copy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 779 / 1985 tanggal 19 Oktober 1995;- Foto copy legalisir Surat Ijin Penghunian Nomor 007 / HUP / SIP / r / 82 tanggal 1 Desember 1982;Foto copy legalisir SHM Nomor 7 / desa Mangkura tanggal 10 Januari 1963 an. Tjoa Soel Ho (Herman Tjoa);- Foto copy legalisir Putusan PTUN Ujung Pandang Nomor 46 / G.TUN / 1995 / P.

• Surat Ijin Penghunian Rumah DinasNomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti surat T.1/T.Il12), 3. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13),dan 4.

  Ijin Penghunian (SIP) an.

  Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas,nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95, tanggal, 01 April 1994 (bukti surat T.I/T.II 11),3. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/199899,tanggal, 01 April 1998 (bukti surat T.I/T.IIl 12), 4. Surat Ijin PenghunianRumah Dinas, nomor: 167/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tanggal, 01 April 1999(bukti surat T.I/T.Il 13), 5.

  I10), Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95tanggal 1 April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian RumahHalaman 121 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Padt.G/2018/PN SonDinas Nomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti suratT.V/T.I12), 3. Surat jin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13), dan4.

  Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95tanggal 1 April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian RumahDinas Nomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti suratT.V/T.M12), 3. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13), dan4.

• Lilik Sioesanty (Terlawan ); Bahwa Surat Ijin Penghunian memang dalam pengawasan Pemkot ; Bahwa yang mengajukan Surat Ijin Penghunian harus ada persyaratannya ; Bahwa Surat Ijin Penghunian sifatnya hanya memakai saja ; Bahwa Surat Ijin Penghunian yang tinggal harus ada ijin ; Bahwa jika ada sertifikat, Surat Ijin Penghunian hanya pakai saja dan ada ijindengan pemilik ; Bahwa Surat Ijin Penghunian masa waktunya ada 3 tahun ; Bahwa lebih dari 3 tahun harus ada ijin ; Bahwa Surat Ijin Penghunian berlaku

• Ijin Penghunian);Bahwa SIP (Surat Ijin Penghunian) diberikan kepada ibuKety Yolanda dan yang satunya saksi tidak tahu;Bahwa sekarang tuntutan Pak Anis Muhamad menuntutpengosongan kerena sewa tidak dibayar dan sebagaipemilik rumah itu;Bahwa seyogyanya sewa dibayarkan ke Ibu Seha(Almarhum), karena sertifikatnya atas nama pak Yahyasebagai anak dari Ibu Seha ;Bahwa hubungan Anis Muhamad dengan ibu Seha anakdengan mantu, sedangkan Umar Yahya adalah anak dariIbu Seha;Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat

  Anis;Bahwa pada waktu pertemuan yang hadir dari DinasPerumahan pak Saragih (alm) dan pak Yahya dan KetyYolanda dan ada satu orang lagi namanya saksi lupa;dalam pertemuan ada kesimpulan dan ada satu pihaksetuju dengan dikasih kompensasi dari Pak Anis Muhamaddan dari pihak Kety Yolanda tidak setuju karenakompensasinya terlalu tinggi;Bahwa Anis Muhamad minta saksi untuk mengurusmengosongkan tanah dan rumah tersebut;Bahwa permohonan yang saksi sampaikan kepada DinasPerumahan untuk penghentian SIP (Surat

  Ijin Penghunian)dan dari Dinas perumahan setuju untuk penghentian SIP(Surat Ijin Penghunian);Bahwa pada saat mereka / Tergugat mengajukan jijin /perpanjangan SIP di pending dan ijin tidak diterbitkan olehdinas perumahan;Bahwa dalam pertemuan berikutnya di Dinas PerumahanKety Yolanda yang yang hadir selalu Kuasa;Bahwa dalam musyawarah tersebut angka yang dimintaoleh ibu Kety Yolanda Rp. 1,6 milyar dengan alasan KetyYolanda sudah lama tinggal disitu;Bahwa dalam pertemuan tersebut ibu Kety Yolandamengakui

  Ijin Penghunian); Bahwa pada waktu saksi mengurus pengosongan sudahada kepemilikan dengan sertifikatnya atas nama Pak AnisMuhamad;e Bahwa ketika Dinas perumahan mengeluarkan suratpengosongan Tergugat tidak menuruti perintahpengosongan tersebut;e Bahwa saksi tahu ada gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara atas surat perintah Pengosongan dari DinasPerumahan tapi saksi tidak tahu isi putusan PTUN?.

  Ijin Penghunian) dari DinasPerumahan;Bahwa saksi bertemu dengan pak Yahya sudah berkalikali tapiuntuk ke PTUN baru sekali;Bahwa saksi pernah beberapa kali saksi ikut dalam pertemuandi Dinas Perumahan;Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Kety Yolanda dalamrapat;Bahwa yang disampaikan dalam rapat tersebut ibu Kety Yolandaminta uang kompensasi tapi dari pihak anis tidak sestuju karenabiaya kompensasinya tidak sesuai;Bahwa dasarnya ibu Kety Yolanda minta uang Kompensasikarena ibu Kety Yolanda sudah

• Hasan Anoez, MPH bersalah melakukantindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam SuratDakwaan;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan;3 Menyatakan barang bukti berupa :e Foto copy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 779/1995,tanggal 19 Oktober 1995;e Foto copy legalisir Surat Ijin Penghunian No. 007/KUP/SIP/r/82 tanggal1 Desember 1982

  Hasan Anoez, MPH tersebut di atas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PenuntutUmum;3 Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;4 Menetapkan berang bukti berupa:e Foto copy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :779/1985 tanggal 19 Oktober 1995;e Foto copy legalisir Surat Ijin Penghunian Nomor : 007/HUP/SIP/1/82tanggal 1 Desember 1982;e Foto

• Bahwa gugatan para Penggugat harusnya merupakan satu kesatuanyang utuh artinya dalam perkara perdata para Penggugat menghunirumah dinas dibuktikan dengan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinasyang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal KementerianKetenagakerjaan (dahulu Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, vide Keputusan Sekretaris Jenderal DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 573/SJUM/V III/2008tentang Surat ljin Penghunian Rumah Dinas (SIPRD) diLingkungan Balai Besar Latihan Kerja Industri

  Sadjadi;5) Baruna Tysono, Penggugat V, merupakan cucu dari Bapak E.Sadjadi;Mendasarkan kepada fakta huruf b di atas dan Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/III/2005tentang jin Penghunian Rumah Dinas Di Lingkungan KemernterianTenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Keputusan SekretarisJenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarangKementerian Ketenagakerjaan RI) Nomor KEP.997/SJ/V/2013tentang Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas (SIPRD)di Lingkungan Balai

  Dankemudian diterbitkan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas oleh a.n.Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Umum Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi RI Nomor 573/SJUMNIII/2008 dan Nomor573/SJUMNIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 kepada Sdri. AriAnggonowati dan Sdr. Ariyono Mursim. Sehubungan pada tahun2010 Sdri. Ari Anggonowati meninggal dunia dan Sdr.

• ERMAN V.PONTOH;

• Surat Izin Penghunian Rumah Dinas Nomor : 03/SK/SD/XIII/1983 ,Palu 1 Desember 1983 kepada OTHMAN PONTOH;
• Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas nomor : 957/DIR.SDM-UM/06/2014, Jakarta, 09 Juni 2014.

Dikembalikan kepada LPP RRI Palu

4. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

• Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassartidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat telah menempati objek sengketa sejak tahun 1992dengan mendapat surat

  ijin penghunian dari Pemerintah Kota Makassar, akantetapi terbit sertifikat atas nama orang yang tidak pernah menghuninyasehingga cukup alasan Penggugat mengajukan keberatan ke KantorPertanahan Kota Makassar,Bahwa Thong Thieng Giok tidak berhak lagi atas objek sengketa (HakGuna Bangunan Nomor 308/Maloku juncto Eigendom Vervonding Nomor 91tanggal 17 November 1910 atas nama Thong Thieng Giok), karena sudahdihapus haknya, maka ahli waris Thong Thieng Giok tidak berhakmenghibahkan kepada Tresje Ticoalu

• No. 1654 K/Pdt/2007Bahwa dengan berbekal IMB PG tersebut/IMB yang tidak akurat,kemudian Tergugat mengajukan surat Ijin Penghunian kepada Tergugat Illuntuk dijadikan dasar memperoleh Surat ljin Penghunian (SIP) sehinggatersebut Surat Ijin Penghunian dari Tergugat Ill tertanggal 23 Juli 1977. (Bukti P17).

  Hal mana sebagai bukti bahwa rumah tersebut bukan miliknya walaupunada IMB, sebab jika sudah menjadi miliknya Tergugat tentunya tidak akanmeminta SIP (Surat Ijin Penghunian) ;Bahwa berdasarkan IMB PG No. 1762/IMB/PG/75 tanggal 14 Juli 1975dari Tergugat II dan Surat Ijin Penghunian tertanggal 23 Juli 1977 dari TergugatIll, maka dengan itikad yang tidak baik Tergugat telah mengajukanpermohonan hak atas tanah dan bangunan tersebut yang berasal muasal hasilsewaan tersebut kepada Tergugat Vl/Kepala kantor

  No. 1654 K/Pdt/200710.11.12.13.Menghukum dan memerintahkan Tergugat Il untuk segera dan seketikamembatalkan atau meralat IMB PG No. 1762/IMB/PG/1975 atas namaO.T.Binur Sitanggang dan atau setidaktidaknya meralat menjadi atasnama Penggugat/Lucas Mulia Suryadi, dengan segala akibat hukumnya ;Menghukum dan memerintahkan Tergugat Ill segera dan seketika untukmeralat dan membatalkan Surat Ijin Penghunian tertanggal 23 Juli 1977dan surat Ijin lainnya yang ada hubungannya dengan bangunan rumah atasnama

  Binur Sitanggang dan atau setidaktidaknya meralat menjadi atasnama Penggugat/Lucas Mulia Suryadi dengan segala akibat hukumnya ;Menghukum dan memerintahkan Terbanding Ill/Tergugat Ill segera danseketika untuk meralat dan membatalkan Surat Ijin Penghunian tertanggal23 Juli 1977 dan Surat Ijin lainnya yang ada hubungannya dengan bangunanrumah atas nama O.T.

• ijin Penghunian yang sah, yaitu:1.1.

  Penggugat IV, Surat Ijin Penghunian (SIP) Nomor111/KANWIL/SK/TU/XII/1990 atas nama bapak H Soemarna yangberlokasi di Jalan Babakan Cianjur No. 44 RT 03 RW. 07 KelurahanCampaka Kecamatan Andir Kota Bandung; 1.5. Penggugat V, Surat jin Penghunian (SIP) Nomor0195/KANWIL/TU/SK/X1/1983 atas nama orang tua Penggugat V(almarhumah ibu ooh sariah) yang berlokasi di Jalan Babakan CianjurNo. 45 RT 03 RW. 07 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir KotaBandung; 1.6.

  Ijin Penghunian (SIP) (vide bukti P6= bukti T Il Int1,bukti P11= bukti T II Int2, bukti P17= bukti T II Int3, bukti T II Int4, bukti P23,bukti P32, bukti P31, bukti T II Int5, bukti T Il Int6, bukti P35).

  Bahwa ParaPenggugat sebagai penghuni rumah tersebut diberikan kewajiban untuk membayarsewa perbulan sesuai dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) dan juga dibebanikewajiban lain yaitu membayar pajak bumi dan bangunan (vide bukti P3, buktiP8, bukti P16, bukti P24, bukti P29, bukti P42, bukti P43).

  Bahwa Para Penggugatmembayar uang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ijin Penghunian (SIP)sebagai sewa perbulan untuk menghuni rumah dinas Depkes dan bukanlah sewauntuk membeli rumah dinas tersebut.

• Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yangpemegang surat ijin penghunian yang dikeluarkan oleh kepala daerah;25.Bahwa dalam pasal 68 ayat (1) Permendagri Nomor 17 tahun 2007ditegaskan pula bahwa:(1) Penjualan rumah dinas daerah golongan 3 beserta atau tidak besertatanahnya ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan harga taksirandan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilaiyang dibentuk dengan keputusan kepala daerah;(2) Hasil penjualan rumah dinas golongan

  ada, maka amat sangatterlinat jelas bahwa Judex Juris telah sesat dalam menerapkan hukum danbersifat parsial; DikarenakanPada pasal 17 ayat 1 angka 2 Peraturan Pemerintah .tentang RumahNegara (peraturan yang sama) Juncto PP Nomor 31 tahun 2005 tentangPerubahan PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara yang berbunyiPenghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihanhak harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:Pensiunan Pegawai Negeri :e Menerima pensiunan dari Negara;e Memiliki surat

  ijin Penghunian yang sah;e Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan atau tanahdari Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;Pasal 11 huruf A Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran,Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Pengalinan Hak AtasTanah, berbunyi : Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan IIlsebagai berikut: Pegawai Negeri; Pensiunan Pegawai Negeri; Janda/Duda Pegawai Negeri; Janda/Duda Pahlawan

  Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang sah;3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan atau tanahdari Pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;Tahapan yang diatur oleh Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang PedomanPengeloaan Barang Milik Daerah., tentang pemindahtanganan dari PemerintahDaerah kepada Penghuni/Pensiunan PNS dalam pembelian rumah dinasadalah sebagai berikut:a.

• Putusan Nomor 523 K/TUN/201519.Sehingga berdasarkan Pasal 17 ayat (1) butir 3 dan Pasal 17 ayat (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara,Para Penggugat sebagai janda dan anak sah dari pensiunan PegawaiNegeri penghuni rumah negara yang terletak di Jalan Kawung Picis, JalanBatik Kumeli dan di Jalan Margasari, Bandung, Jawa Barat yang telahmempunyai masa kerja selama 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) tahundan memiliki Surat Ijin Penghunian, telah memenuhi syaratsyarat

  ijin penghunian dalam bentuk suratHalaman 17 dari 45 halaman.

  Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa surat ijin penghunian rumah negara di lingkungan Kantor WilayahDitjen Perbendaharaan Provisi Jawa Barat hanya dapat diberikan kepadakualitas pribadi tertentu, yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.