Menyatakan barang bukti berupa :

Bahwa sebidang tanah milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001,yang terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, seluas 1.028 m2 (seribu duapuluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor00022/Sokanegara/2011, tanggal 24 Oktober 2011 terdaftar atas nama :DJOCHRA, sekarang terdaftar atas nama Sugiarto, pada awalnya telahdihutangkan Pelawan kepada sdr.

Pelawan bukan Pemilik atas sebidang tanahSHM Nomor 00001 Kelurahan Sokanegara Kec. Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah seluas 1.028m2. Pemilik tanahSHM Nomor 00001 tersebut adalah Terlawan yang telah membeli tanahtersebut dari Pelelangan Umum;Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 208/Pat/2021/PT SMG3.Bahwa Posita Nomer 2 dan 3 benar.

Betul Terlawan sebagai pemenanglelang dan pemilik sah tanah SHM Nomor 00001 tersebut telah mengajukanPermohonan Pengosongan atas obyek tanah SHM Nomor 00001 tersebutkepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah di keluarkan SuratPenetapan Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt;4 Posita 4 benar bahwa antara Pelawan dengan Terlawan memangsebelumnya tidak ada hubungan hukum sama sekali;5.Bahwa memang benar bahwa sebelumnya terjadi hutang piutang antaraPelawan sebagai orang yang berhutang (debitur) dengan

Tommy LimantoroSanjaya sebagai orang yang menghutangkan (kreditur) dengan jaminantanah SHM Nomor 00001 Kel.

Pelawan pernahmengajukan gugatan perihal ini di Pengadilan Negeri Purwokerto dan sudahdiputus dan Pelawan sebagai pihak yang kalah bahkan putusannya sudahberkekuatan hukum tetap (artinya Pelelangan Terhadap Obyek HakTanggungan SHM Nomor 00001 Kel. Sokanegara adalah sah).

telah dialihkan dan dibaliknamakan kepadaTergugat Ill (ALI HARRIS) sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan HakHuni Rumah dan Pengosongan tanggal 9 September 2009 yang juga telahdisetujui oleh Tergugat dengan terbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS (Tergugat Ill); Danmengenai pengalihan serta terbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS (Tergugat Ill) tersebutadalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari

MAWENGKANG telahmeninggal dunia, namun Tergugat Il telah mengurus dan berhasilmendapatkan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 yangberakhir pada tanggal 7 Maret 2010 dari Tergugat tanopa sepengetahuandan tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemilik tanah;.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan SIP Nomor TS 1.03/00001/03.10tanggal 7 Maret 2007 atas nama Tergugat Il tersebut, tanpa memberitahudan tanpa melakukan klarifikasi dengan Penggugat sebagai Pemilik tanahdan sebagai pihak yang menyewakan;. Bahwa Tergugat Il tidak pernah membuat perjanjian sewa menyewa dengan Penggugat;.

Bahwa sebelum tanggal 7 Maret 2010 dengan akal liciknya Tergugat lltelah mengalinkan dan membaliknama SIP atas nama Tergugat Il tersebutkepada Tergugat Ill (ALI HARRIS) sesuai dengan Surat PernyataanPenyerahan Hak Huni Rumah dan Pengosongan tanggal 9 September2009 yang juga telah disetujui oleh Tergugat dengan terbitnya SIP NomorTS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama ALI HARRIS(Tergugat Ill); Bahwa mengenai pengalihan serta terbitnya SIP NomorTS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat telah menerbitkan SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober2009 atas nama ALI HARRIS (Tergugat Ill); . Bahwa Tergugat Ill tidak pernah membuat perjanjian sewa menyewaHal. 7 Putusan No : 237/PDT/2016/PT.DKIdengan Penggugat; 2 one non ee nne nnn nce nse ne neei. Bahwa Tergugat Ill tidak pernah membayar uang sewa kepadaPenggugat;j. Bahwa Tergugat Ill tidak pernah menghuni dan menggunakan tanahS SO) ak.

dan Sertipikat HakMilik Nomor 00299 tanggal 06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4Januari 2011 a.n. Bowo Laksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan KotaManna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00299tanggal 06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4 Januari 2011 a.n.Bowo Laksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

(.Objek Perkara A) danSertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 00299 Surat Ukur 00001/PasarBaru tanggal 06012011 seluas 8.180 m?

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00299 tanggal06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4 Januari 2011 a.n. BowoLaksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, KabupatenBengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

(Objek Perkara A) danSertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 00299 Surat Ukur 00001/PasarBaru tanggal 06012011 seluas 8.180 m?

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;B. Gi). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d. Desember 2000;(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;C. G) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari s.d.

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26Oktober 2010 atas Pajak Pengasilan Masa Pajak 2000;B. (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/201/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d. Desember 2000.(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010.C. (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/203/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari s.d.

2000;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/201/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat:A.Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2000;(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203

SKPKB PPh Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,b. SKPKB PPh Pasal 22 Final Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,d. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 274/C/PK/Pjk/2015g.

Putusan Nomor 274/C/PK/Pjk/2015Vi.vil.viii.Xi.Xil.Pengembalian Berkas dari Pemeriksa Bukti Permulaan tanggal 20Mei 2013;Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP52/WPJ.06/KP.1105/2013 tanggal 21 Mei 2013;Berita Acara Pergantian Rincian Ilkhtisar Hasil Pembahasan Akhirtanggal 10 Juni 2013;Surat Ketetapan Pajak yang Penggugat terima pada tanggal 20 Juni2013 (Cap POS), antara lain:SKPKB PPh Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,SKPKB PPh Pasal 22 Final Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12 Juni

2013,SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal,SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,SKPN PPN

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukankonfirmasi kepada PT Pos Indonesia (Persero) dan mendapatkan copy resi,dimana pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 22 final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan copyresi dimaksud yaitu pada tanggal 1806.2013 puluk 11.13;5.

Pasal 22 Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 atasnama Penggugat NPWP 02.190.774.6081.000, sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52311/PP/M.IIA/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2001: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP416/WPJ.13/2012 tanggal 4 September 2012,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor: 00001/201/01/705/11 tanggal 12Oktober 2011;: bahwa dasar

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor:00001/201/01/705/11 tanggal 12 Oktober 2011 adalah diterbitkan olen KPP Sanggaubukan oleh KPP PMA Lima. Koreksi berdasarkan atas SPT Tahunan PPh Pasal 21yang dilaporkan tidak tepat waktu oleh pemohon banding, yaitu pada tanggal 15 April2002.

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undangundang Nomor16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan diatur bahwa Terbandingdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam jangka waktu sepuluh tahunsesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajakatau Tahun Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Februari sampai dengan Desember 2001 Nomor:00001

untuk kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2001 yangdilakukan kepada Pemohon Banding adalah SPT Tahunan PPh Pasal 21 TahunPajak 2001;d. bahwa sesuai Pasal 13 UU KUP, Terbanding dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudahberakhirnya Tahun Pajak sehingga untuk Tahun Pajak 2001 jangka waktu tersebutakan berakhir pada akhir bulan Desember 2011 atau tepatnya tanggal 31 Desember2011;e. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak2001 Nomor: 00001

11/2001 Bank Mandiri 8.470.881 LembarNovember Desember 63.169.692bahwa Terbanding melakukan konfirmasi atas pembayaran PPh Pasal 21 tersebut diatas ke Bank Persepsi, tetapi sampai dengan Berita Acara ini dibuat Terbandingbelum memperoleh jawaban dari Bank Persepsi;bahwa atas hasil uji bukti, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut :bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Tanggapanpersidangan nomor: 002/MASPGC/VIII/2013 tentang Daluwarsa Penetapan Pajak,Penerbitan SKPKB nomor: 00001

SKPKB PPh Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013;b. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 275/C/PK/PJK/2015e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;g.

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal12 Jun 2013;iii SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal12Juni 2013;ili. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal12 Juni 2013;vi. SKPKB PPh Pasal15 Final Nomor 00001/241/08/081/13tanggal12 Juni 2013;vii. SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13tanggal12 Juni 2013;viii.

Pos Indonesia (Persero) dan mendapatkan copyresi, dimana pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasali5 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 berdasarkanCopy Resi dimaksud yaitu pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 11:13;.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47718/PP/M.Il/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasal 15 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

Desember 2008 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali dalam Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangHalaman 15 dari 17 halaman.

No. 82 GS. 00001/1997. atas nama NgakanKetut Seririt, Penggugat telah sering mengajak Ngakan Ketut Seririt untukmenyelesaikan administrasi secara tuntas agar Sertifikat Hak Milik.

No. 82 GS. 00001/1997 atasnama Ngakan Ketut Seririt yang dapat merugikan Penggugat, mohondiletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;Bahwa karena Para Tergugat bukan sebagai pemilik tanahsebagai obyek transaksi jual beli dan tanah menjadi hak milik Penggugat,maka Para Tergugat wajid menyerahkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82 GS.00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt sebagai dokumen kepemilikanhak kepada Penggugat secara sukarela bilamana perlu dengan bantuanalat Negara;Bahwa Turut Tergugat sebagai Lembaga yang memilikikewenangan untuk menerbitkan setifikat Sehubungan dengan telahHalaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bliterjadinya transaksi jualbeli yang sah, sesuai dengan gugatan poin 2 dan 5maka Turut Tergugat wajib menerbitkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82GS. 00001/1997 terletak di Subak Tunggakalas Tempek Kuning, DusunKuning Desa Tamanbali, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dilakukansecara Adat yang bersifat rill dan kontan adalah sah dengan segala akibathukumnya ;3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan terhadap SertifikatHak Milik. No. 82 GS. 00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt adalahsah dan berharga ;4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82GS. 00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt kepada Penggugat secarasukarela bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBangli sebagaiTurut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. No. 82GS. 00001/1997 yang semula atas nama Ngakan Ketut Seririt menjadi atasnama Ngakan Putu Perasi Lugera sebagai Penggugat ;6.

SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara/Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.dDesember 2003 Nomor: 00001

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor : 00001/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 telahsesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB

menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihakyang didakwa/bersengketa;2. bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa banding atas KEP1544/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 00001

Bantahan dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1544/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor :00001

/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003;3. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/03/092/13tanggal 03 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 dari hasil verifikasi yang dilakukanTerbanding berdasarkan keterangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap terhadap Pemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat

Bahwa berdasarkan Surat Jawaban dari Terbanding Nomor : S31/WPJ.09/KP.0106/2004 perihal penjelasan atau koreksi yangmenjadi dasar terbitnya SKPKBT PPh Pasal 2 Nomor :00001/3803/99/428/03 angka 2 dan 3 (fotokopi surat terlampir),dinyatakan bahwa SKPKBT diterbitkan karena adanyarekomendasi dari Tim Pemeriksa Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan yang sedang melakukan pemeriksaanHal 2 dari 28 hal. Put.

No. 69 B/PK/PJK/2006Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP87.B/WPJ.09/BD.0303/2004 tanggal 16Agustus 2004 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1999 Nomor: 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003, atas nama : PT.

;Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernahmempermasalahkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP013/WPJ.07/KP.1306/2001 tanggal 8 Juni 2001, khususnyaterhadap Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapatdiketahui apakah Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP013/WPJ.07/KP.1306/2001 tanggal 8 Juni 2001 benarbenarmerupakan dasar diterbikannya SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003;Bahwa dengan memperhatikan tahun kalender daripada LaporanPemeriksaan

Put:06800/PP/M.V/12/2005 tertanggal 30 November 2005 yangdiucapkan tanggal 25 Oktober 2005, telah menunjukkan bahwaMajelis Hakim telah mengetahui dasar penerbitan SKPKB PPhPasal 23 Tahun 1999 Nomor : 00028/203/99/428/01 tanggal 9 Juli2001 dan juga dasar penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003;Hal 15 dari 28 hal. Put.

No. 69 B/PK/PJK/2006penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun 1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003 benarbenar didasarkan padadata yang semula belum terungkap;Bahwa untuk menguji apakah penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23Tahun 1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003didasarkan pada data yang belum terungkap, Majelis Hakim hanyamendasarkannya pada rincian Laporan Keuangan, termasukmengenai biayabiaya yang dilaporkannya, dan dengan tidakdilakukannya pemeriksaan, pengujian dan penilaian

55.407.26 805 93 2006 Grafika, PT 7330CMCCT 00000 09 Bosowa Media 9.752.7 805 94 2006 Grafika, PT 72830CMCCT 00000 09 Bosowa Media 1.341.8 805 95 2006 Grafika, PT 81930CMCCT 00000 O9 Kompas Media 292.650.09 805 96 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 744.131.366OKTOBER Hal. 10 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks 15 CMCCT 00000 10 Media Pedoman 47.727.2805 97 2006 Jaya, PT 7316CMCCT 00000 10 Bendahara 783.805 98 2006 Pengeluaran 15016CMCCT 00000 10 Bendahara 855.805 99 2006 Pengeluaran 00018CMCCT 00001

10 Kompas Media 293.250.0805 00 2006 Nusantara, PT 0031CMCCT 00001 10 Media Pedoman 47.727.2805 01 2006 Jaya, PT 7331CMCCT 00001 10 Bosowa Media 35.934.5805 02 2006 Grafika, PT 4631CMCCT 00001 10 Bosowa Media 10.440.0805 03 2006 Grafika, PT 0031CMCCT 00001 10 Bosowa Media 949.805 04 2006 Grafika, PT 09131CMCCT 00001 10 Kompas Media 241.500.0805 05 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 679.166.333NOPEMBER15CMCCT 00001 11 Media Pedoman 47.727.2805 06 2006 Jaya, PT 7315CMCCT 00001 11 Bendahara 1.710.805 07

2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 11 Bendahara 2.415.805 08 2006 Pengeluaran 00016CMCCT 00001 11 Kompas Media 273.600.0805 09 2006 Nusantara, PT 0027CMCCT 00001 11 Bendahara 783.805 10 2006 Pengeluaran 15027CMCCT 00001 11 Bendahara 855.805 11 2006 Pengeluaran 00030CMCCT 00001 11 Media Pedoman 47.727.2805 12 2006 Jaya, PT 7330CMCCT 00001 11 Bosowa Media 47.029.0805 13 2006 Grafika, PT 91 Hal. 11 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks 30 CMCCT 00001 11 Bosowa Media 9.425.9 805 14 2006 Grafika, PT

455301 CMCCT 00001 11 Bosowa Media 2.160.0 805 15 2006 Grafika, PT 000301 CMCCT 00001 11 Kompas Media 283.950.01 805 16 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 717.382.242DESEMBER15CMCCT 00001 12 Media Pedoman 47.727.21 805 17 2006 Jaya, PT 7315CMCCT 00001 12 Bendahara 2.415.2 805 18 2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 12 Bendahara 1.710.3 805 19 2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 12 Kompas Media 305.400.04 805 20 2006 Nusantara, PT 0030CMCCT 00001 12 Media Pedoman 47.727.25 805 21 2006 Jaya, PT 7331CMCCT 00001

12 Bosowa Media 60.414.56 805 22 2006 Grafika, PT 4631CMCCT 00001 12 Bosowa Media7 805 23 2006 Grafika, PT 9.458.18231CMCCT 00001 12 Bosowa Media8 805 24 2006 Grafika, PT 3.207.27331CMCCT 00001 12 Bendahara 783.9 805 25 2006 Pengeluaran 150311 CMCCT 00001 12 Bendahara 855.0 805 26 2006 Pengeluaran 000311 CMCCT 00001 12 Kompas Media 277.200.01 805 27 2006 Nusantara, PT 00756.897.6Sub Total 97TOTA 8.421.123.L 276 Hal. 12 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks Bahwa terdakwa selaku direktur Utama

SKPKB PPh Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;b. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;g.

dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalam prosespenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.1I/99/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;ii. SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;ili. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/201510vi. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor0000 1/240/08/08 1/13 tanggal 12 Juni 2013;vii.

Telah terjadi kesalahan dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalamproses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata carayang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Z Bahwa dalam sidang, Tergugat menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 Nomor 00001/240/ 08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 dikirim dan diterimaKantor Pos sesuai tanggal Stempel Pos pada tanggal 17 Juni 2013;3 Bahwa

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

Alasan Gugatan :1.Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak1999 Nomor: 00001/206/99/07 tanggal 4 Nopember 2009 diperiksa tanpaSurat Pemberitahuan Pemeriksaan, tidak menunjukan Surat TugasPerintah Pemeriksaan, tidak menyampaikan Pemberitahuan Hasil AkhirPemeriksaan sehingga tidak memberikan kesempatan hadir dalamPemeriksaan tersebut;.

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor:00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2009 (melebihi 12 bulan);D. Segi Formal Pemeriksaan :1.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2000, Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yang dituangkan dalam KeputusanMenteri Keuangan No.: 545/KMK.04/2000 maka Surat Ketetapan PajakKurang Bayar No. : 00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2000 tidakmemenuhi syarat formal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. : 545/KMK/04/2000,Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak oleh sebab itu Cacat Hukum danharus dibatalkan.6.

Peralinhankekayaan dari satu pihak kepada pihak lain itu dapat terjadi dengan caracara yang baik dan seizin Pemiliknya.Segi Materi:Segi Materi:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan pembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar adalah mengenai diterbitkannya SKPKBPPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 No :00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2009 (terlampir) yang telah tidakmemenuhi ketentuan.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 1999 No : 00001/203/99/007/09 tanggal4 Nopember 2009 telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) danditerbitkan tidak memenuhi ketentuan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPPasal 23 Tahun Pajak 1999 No : 00001/207/99/007/09 tanggal 4Nopember 2009 tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) ayat (2) ayat(3) Undangundang No.6 Tahun 1983,tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;(ii). Surat Paksa No.

(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No. SP00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember2009;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai berikut:1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;163.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/204/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember

1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/206/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januaris.d.

SKPKB PPh Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/2015b. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;d. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal 12 Juni 2013;e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;f.

SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;g. SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013:h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal;i. SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013;j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013:k.

Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.1I/99/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,atas nama: PT.

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;i. SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:ili, SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:v. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:vi. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013:vi.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.47717/PP/M.II/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yangmenyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013, atas nama PT.

TUN.JKT, tanggal 13 Maret 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 15 November 2017; MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI; Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/ DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk di Desa

Dalam Penundaan:1.Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan PelaksanaanKeputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin PenyelenggaraanSistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk diDesa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang,Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, KecamatanBabakan Madang dan Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukarajayang dikeluarkan Tergugat ;Menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati BogorMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu,Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu,Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang danDesa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BogorNomor 693/090/00001

/DPMTPSP/2017 tertanggal 1Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan SistemPenyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di DesaKadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan BabakanMadang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja yangdikeluarkan Termohon/Pembanding/Tergugat Tidak =mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang PemberianIzin Penyelenggaraan

Putusan Nomor 463 K/TUN/2018DALAM POKOK PERKARA:PETITUM1.Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding /Pengugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartayang menyatakan sahnya Keputusan Bupati Bogor Nomor693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentangPemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum KepadaSentul City, Tok di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang TengahKecamatan

Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;Menyatakan mewajibkan Termohon/Pembanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian = IzinPenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang TengahKecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;4.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44879/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2003: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00001/107/03/423/11 tanggal 9 Februari 2011;: bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00001/107/03/ 423/11 tanggal 9 Februari 2011 tersebut Penggugat

Maka Penggugat mohon agarKEP2948/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00001/107/03/423/11 Masa Pajak :Januari s.d Desember 2003 ditinjau kembaili.: bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/PSTPP/Pajak/l/2012 tanggal 12 Januari 2012,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengandemikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/PSTPP/Pajak/I/

mencabut Surat Gugatan Nomor : 01/PSTPP/Pajak/l/2012tanggal 12 Januari 2012;bahwa alasan pengajuan pencabutan gugatan tersebut adalah karena Penggugatakan mengajukan kembali permohonan melalui ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000, atas penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 #Nomor:00001

dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pernyataanpencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskangugatan yang diajukan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP2948/WPJ.99/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2003 Nomor : 00001

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak dapat diterima ,: Surat Gugatan Penggugat, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturanlainnya yang terkait dengan sengketa gugatan ini;: Menyatakan gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP2948/WPJ.99/BD.06/ 2011 tanggal 15 Desember 2011, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2003 Nomor : 00001

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Para Tergugat/verstek;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Hutang Nomor 01056/PH/MDN-TMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD-01056/MDN-TMG/XI/2018 tanggal 08 November 2018;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi

Bahwa halhal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 25.000.000, ( DuaPuluh Lima Juta Rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan di tambahkanmenjadi Rp 30.000.000, ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) berdasarkanAddendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD01056/MDNTMG/X1/2018tanggal 08 November 2018;e Seluruh pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugatsetiap bulan dalam

Danselanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang Nomor 01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan Addendum Pengakuan HutangNo. 00001/ADD01056/MDNTMG/XI1/2018 tanggal 08 November 2018atas nama HARIYATI antara tergugat dan penggugat adalah SAH;Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat dan Il adalah wanprestasidari surat perjanjian Nomor 01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07Februari 2018

dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADDHalaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 85/Pat.G.S/2019/PN Byw01056/MDNTMG/XI/2018 tanggal 08 November 2018;4.

Fotocopy sesuai dengan aslinya, Adendum Pengakuan Hutang, NomorAddendum: 00001/ADD01056/MDNTMG/XI/2018, Nomor Pinjaman 153101119.0 tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penuduk NIK : 3510201703450004atas nama PUTUS, selanjutnya diberi tanda bukti P3;4. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penuduk NIK : 3510204204680006atas nama HARIYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5.

Menyatakan sah Surat PerjanjianHutang Nomor 01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 danAddendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD01056/MDNTMG/X1/2018tanggal 08 November 2018;4. Menyatakan demi hukum perbuatanPara Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;5.

pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012.

Sedangkan dalam sengketain, Pemohon PK hanya dapat mengetahui dari kantor pos manaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 tersebut dikirim, yaitudari kantor pos Cawang.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 ditandatanganipada tanggal 25 April 2012.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterima olehPemohon PK pada tanggal

Perbedaan yangcukup mencolok dalam pengiriman SKPKB Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 adalahpada pos kilat knusus lainnya yang diterima Pemohon PK, tidakpernah ada cap porto dibayar.

Padahal, informasi dibalik barcode itulan yang mungkin menyimpan kebenaran materiilmengenai kapan pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 sebenarnyadilakukan.

Tindakan yang mengakibatkan terlambatnyaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 sampai diterima oleh Pemohon PKdilakukan oleh Termohon PK. Oleh karenanya seharusnyaTermohon PKlah yang bertanggungjawab atas tindakannyatersebut.