Para Terlawan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI: Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanahtanah tersebut :1.Satu. bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT Nomor 51.04.019.011.00036.7, Persil Nomor 00036

Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah pemilik yang sah atas tanah:1.Satu. bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT Nomor 51.04.019.011.00036.7, Persil Nomor 00036, Klas A 37, luas 3.650 m? dimutasiPBB SPPT Nomor 51.04.019.011.0000036.7, setelan diukur dapatluas 2.880 m?

Menyatakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, PerkaraNomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Gir. juncto Putusan Pengadilan TinggiDenpasar, Nomor: 16/PDT/2013. juncto Putusan Mahkamah Agung RI,Nomor: 2452 K/PDT/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptidak dapat dilaksanakan atas tanah hak milik :1.Satu. bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT Nomor 51.04.019.011.00036.7, Persil Nomor 00036, Klas A 37, luas 3.650 m?

Menyatakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, PerkaraNomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Gir. juncto Putusan Pengadilan TinggiDenpasar, Nomor : 16/PDT/2013. juncto Putusan Mahkamah Agung RI,Nomor : 2452 K/PDT/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptidak dapat dilaksanakan atas tanah hak milik:1.Satu. bidang tanah basah/sawah di Subyek Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT Nomor 51.04.019.011.00036.7, Persil Nomor 00036, Klas A 37, Luas 3.650 M?

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00370/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa MasaSeptember 2012 Nomor 00036/207/12/073/17 tanggal 29 Mei 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008584.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00370/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 17 Juli 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00036/207/12/073/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama PT IndotrubaTengah, NPWP 01.346.365.8073.000, beralamat di The Plaza Office Tower36" Floor, Jalan M.H.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP000370/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PajakPertambahan Nilai Barang & Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00036/207/12/073/17 tanggal 29 Mei 2017 atas nama PTIndotruba Tengah, NPWP 01.346.365.8073.000, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga karenanya tidak sah secarahukum:2.3.

Putusan Nomor 3779 B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00370/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 17 Juli 2018 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00036/207/12/073/17tanggal 29 Mei 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.346.365.8073.000;

Bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah pemilik yang menguasaitanah :1.ISSatu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPTNo.51.04.019. 011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37,luas 3.650 m2 dimutasi PBB SPPT No.51.04.019.011.0000036.7, setelah diukur dapat luas 2.880 m2, dengan batasbatas:Utara : LukitTimur : SungaiSel atan : Monggoh.Barat : Parit.Satu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPTNo.51.04.019

Satu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPTNo.51.04.019. 011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas3.650 m2 dimutasi PBB SPPT No.51.04.019.011.0000036.7,setelah diukur dapat luas 2.880 m2, dengan batasbatas:Utara > LukitTimur : SungaiSelatan : Monggoh.Barat : ParitINSatu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPTNo.51.04.019. 011.000027.7, Persil No. 00038, Klas A 37, luas5.150 m2 menjadi

Satu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPTNo.51.04.019. 011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas3.650 m2 dimutasi PBB SPPT No.51.04.019.011.0000036.7,setelah diukur dapat luas 2.880 m2, dengan batasbatas:Utara : LukitTimur : SungaiSelatan : Monggoh.Barat : Parit.2.

Satu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPTHalaman 15dari19 Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT DPSNo.51.04.019. 011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas3.650 m2 dimutasi PBB SPPT No.51.04.019.011.0000036.7,setelah diukur dapat luas 2.880 m2, dengan batasbatas:Utara : LukitTimur : SungaiSelatan : Monggoh.Barat : Parit2.

K/Pdt/...perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Uraian Ketetapan PajakBahwa SKPKB PPh Orang Pribadi Nomor 00036/205/05/903/07 tanggal28 Nopember 2007 Tahun Pajak 2005 diterbitkan oleh KPP Denpasar Timurberdasarkan hasil penelitian data Alat Keterangan yang dilakukan oleh KPP DenpasarTimur yang dituangkan dalam Laporan Penelitian atas Data Alket Pemohon Banding Nomor LAP016/WPJ.17/KP.0204/2007 tanggal27 Nopember 2007, dengan rincian

/I/2008tanggal O01 Pebruari 2008 diterima oleh KPP Pratama Denpasar Timur tanggal 05Pebruari 2008 berdasarkan LPAD NomorS8/WPJ.17/KP.01/2008 tanggal 05 Pebruari 2008;Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh OrangPribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 November 2007 Tahun Pajak 2005dengan alasan sebagai berikut :a.

Berdasarkan rincian tersebut, maka menurut Pemohon Banding seharusnya SKPPPh Orang Pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 Nopember 2007adalah SKP NIHIL;Uraian Keputusan Permohonan Keberatan Pemohon BandingBahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP009/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 27Januari 2009 berupa menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atasSKPKB PPh Orang Pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 Nopember 2007Tahun Pajak 2005, sehingga perhitungan semula menjadi sebagai berikut

tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPPh Orang Pribadi;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.23171/PP/M.XIII/14/2010, tanggal 20 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP009/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal27 Januari 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2005 Nomor: 00036

Maryanto :"pahwa SKPKB PPh Orang pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28Nopember 2007 a.n Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal.Dengan demikian keputusan keberatan batal.

melawan Terbanding, denganpenjelasan sebagai berikut :Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP2121/WPJ.07/2011 tanggal 24Agustus 2011, yang Pemohon Banding ajukan banding ini, pada inti pokokkeputusannya menetapkan sebagai berikut:MEMUTUSKANBahwa menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam suratketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, untukMeninjau Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00036

/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010;Bahwa berdasarkan hasil keputusan tersebut maka jumlah kurang bayar SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni2010 yang diperoleh Pemohon Banding menjadi bertambah jumlahnya yaknidari semula sejumlah Rp114.266.152,00 menjadi sejumlah Rp116.989.415,00(seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empatratus lima belas rupiah);Bahwa permohonan

PK/PJK/2017keberatan dimaksud masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (8) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Pengajuan Surat BandingBahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP2121/WPJ.07/2011 tentangKeputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sarnpai dengan Desember 2008Nomor: 00036

/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010 atas nama PemohonBanding diterbitkan tanggal 24 Agustus 2011;Bahwa dengan demikian, maka tanggal pengajuan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor : KEP2121/WPJ.07/2011 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010 ini masih dalam tenggangwaktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.46525/PP/M.XII/1 2/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang menyatakan:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP2121/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010, atas nama PT.

Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanOrang Pribadi tanggal 11 Oktober 2004 Nomor : 00036/205/02/611/04Tahun pajak 2002 atas nama Amir Djoewito, alamat Jalan TembaanTengah Blok A1 Surabaya NPWP : 07.079.496.1611.000.Dengan perincian sebagai berikut Uraian Penghasilan PPh Terutang/ Kredit Pajak Sanksi Jumlah PajakKena Pajak Pokok Pajak (Rp) Administrasi yang kurang(Rp) (Rp) (Rp) (Lebih) bayar(Rp)Semula 797.120.000 245.242.000 225.622.640 470.846.640Ditambah(Dikurangi)Menjadi

/205/02 /611/04.Bahwa keputusan Terbanding yang menetapkan menolak keberatan WajibPajak dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Orang Pribadi tanggal 11 Oktober 2004 Nomor00036/205/02/611/04 Tahun Pajak 2002 tidak sesuai dengan pernyataancukup alasan untuk mempertimbangkan keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak2002 Nomor 00036/205/02 /611/04.Bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon

Tengah Blok A1Surabaya telah Pemohon Banding laporkan dalam Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2002 dengan NPWP :06.601.453.1604.000, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :00036/205/02/611/04 Tahun Pajak 2002 tanggal 11 Oktober 2004 cacat hukumatas hal mana seharusnya merupakan kewajiban Terbanding untukmemperbaikinya.Bahwa Terbanding secara jabatan tidak membetulkan kesalahan KantorPelayanan Pajak Surabaya Genteng yang telah mengeluarkan Surat KetetapanPajak

Kurang Bayar Nomor : 00036/205/02/611/04 tahun pajak 2002 tanggal11 Oktober 2004 berdasarkan buktibukti atau berdasarkan temuan yang kuat,yang dapat dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang, sehinggadapat dikatakan Ketetapan Pajak yang dikeluarkan hanya berdasarkan angkaHal. 6 dari 16 hal.

Put. 10939/PP/M.IX/14/2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding dan mempertahankanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP44/WPJ.11/BD.0303/2005tanggal 25 Nopember 2005 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak2002 Nomor: 00036/205/02/611/04 tanggal 11 Oktober 2004, atas nama : AmirDjoewito, NPWP : 07.079.496.1611.000 alamat : Jl.

Tentang EkspensiBahwa TERGUGAT Menolak dan Menyangkal dalildalil GugatanPENGGUGAT, kecuali yang diakui tegas karena alasanalasan sebagaiberikut :1.Subjek Tergugat tidak lengkap dan tidak benar (Plurium LitisConsortium)Bahwa SHM NO.00036 yang tercatat atas nama GUSNELITAELIZA yaitu. milik GUSNELITA~ ERIZA selaku TURUTTERGUGATsebagai objekperkara, pada saat ini telah menjadiAnggunan di BANK MANDIRI Pangkalan kerinci, seharusnya BANKMANDIRI Harus digugat.Tampakya Penggugat sama sekali tidak mengetahui

Gugatan Penggugat salah Objek (Error In Objecto)Bahwa SHM No. 00036 atas nama GUSNELITA ERIZA sebagaiturut Tergugat tidak pernah di perjanjikan / sebagai jaminan, waktuTergugat meminjam uang kepada penggugat, Bahwa sebagaijaminan sementara, waktu Tergugat meminjam uang Penggugat,Tergugat hanya menyerahkan 1(satu) lembar cek BRK No. 062887yang tidak bertanggal, berbulan, dan bertahun, hanya normal, Capstempel CV.

PUTRI PAYUNG RR dan tanda tangan Tergugat.Bahwa oleh karena SHM No.00036 atas nama Turut Tergugat tidakpernah di perjanjikan atau sebagai jaminan waktu tergugt meminjamuang kepada Penggugat, maka dengan demikian, gugatanPenggugatan salah objek perkara (Error in Objecto).3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Halaman 5 No.20 dan 21 memintasita jaminan, bahwa permintaan sita jaminan (conservator Beslag)oleh Penggugat dan gugatannya tidaklah beralasan hukum, Bahwasebab SHM No. 00036 atas nama GUSNELITA ELIZA / TurutTergugat tidak pernah di perjanjikan atau dijaminkan kepadaPenggugat sewaktu Tergugat Meminjam uang kepada Penggugat,Bahwa tidak beralasan Hukum SHM No. 00036 atas nama TurutTergugat dijadikan sita Jaminan (Conservatoir Beslag).10.

Bahwa oleh karena SHM 00036, Tercatat atas nama GUSNELITAELIZA / Turut Tergugat tidak pernah di perjanjikan atau dijaminkankepada Penggugat, sewaktu Tergugat meminjam uang Penggugat,maka tidak beralasan hukum jika SHM 00036 Tercatat atas namaGUSNELITA ELIZA / Turut Tergugat dijadikan sita Jaminan(Conservatoir Beslag).11.

Ketapangmenerbitkan: SKPKB PPh Badan Tahun 2007 dan STP PPh, SKPKBSKPKB PPN (12 SKP) masingmasing untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, STP PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, SKPKB PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 dan STP PPh Pasal 21, SKPKB PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 dan STP PPh Pasal 23,ditetapkanBahwa sesuaidalam SKPKB PPNdengan hasilpemeriksaan sebagaimanahasilnyaMasaPajakMei2007Nomor:00036

suratnomor: 021/MSS/IX/11 tanggal 05 September 2011, yang pada intinya tidak setujudengan hasil penelitian keberatan;Bahwa dalam Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan, Terbandingmenyatakan tetap mempertahankan hasil pemeriksaan dan menolak tanggapanyang Pemohon Banding berikan;Bahwa seterusnya Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat menerbitkanKeputusan Keberatan Nomor: KEP498NVPJ.13/2011 tanggal 14September 2011, dengan memutuskan Mempertahankan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00036

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, PemohonBanding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan seluruhkoreksi Terbanding sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keberatan Nomor:KEP498NVPJ.1312011 tanggal 14 September 2011 tentang Keberatan Wajib Pajakatas SKPKB PPN Nomor: 00036/2071071703/10 tanggal 24 November 2010 MasaPajak Mei 2007, sehingga jumlah PPN yang masih hams dibayar dalam KetetapanPajak adalah menjadi sebesar

Keberatan Ketiga :Tentang Tidak Sahnya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2007Bahwa,, Pendapat Majelis Hakim sebagaimana halaman 17 alinea terakhirPutusan a quo yang menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar( SKPKB ) PPN Masa Pajak Mei 2007 Nomor : 00036/207/703/10tanggal 24 November 2010, yang menetapkan Pemohon PK harusmembayar Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Mei 2007, dinyatakan tidakmengandung kesalahan sehingga mengakibatkan Pemohon PK/PemohonBanding tidak dapat menjalankan

Keberatan Kelima : Surat Tagihan Pajak, Surat Tegoran dan Surat Paksa Tidak Sah .Bahwa, dengan tidak Sahnya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2007,Nomor : 00036/207/07/703/10, tanggal 24 November 2010, dan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor : LAP080/WPJ.13/KP.0305/2010 tanggal 24November 2010, maka Tidak Sah pula Putusan a quo, karenanya harusdibatalkan ;Bahwa, karena Putusan a quo tidak sah dan harus dibatalkan, maka SuratTagihan Pajak Surat Tegoran dan Surat Paksa yang diterbitkan TermohonPK atas

Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 293.806.383,58 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima delapan sen);

berupa Perjanjian Kredit tanggal 28Maret 2018, No. 418/PK/III/2018, Penggugat (kreditur) dengan Tergugat dan Tergugat II (debitur) telah sepakat mengadakan perjanjian hutangpiutang atau perjanjian kredit dengan hutang pokok sejumliahn Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas hutang piutang tersebutsesuai kesepakatan dalam pasal 5 perjanjian kredit diatas Tergugat danTergugat Il memberikan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 71, tanggal 18 Juni 2015, surat ukur Nomor: 00036

sembilan puluhtiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiahkoma lima delapan sen) dan berdasarkan pertimbangan tersebut makapetitum ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;Bahwa selanjutnya terhadap petitum yang memohon agar apabilaTergugat dan Tergugat II tidak membayar secara tunal, kontan danseketika hutang Tergugat kepada Penggugat, maka dua bidang tanahdan atau beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 atasnama Ali yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00036

yang terletak di Desa Sebanen,Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dijual secara lelang melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilpenjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan gantirugi kepada Penggugat, ternyata barang jaminan dalam hutang piutangantara Tergugat dan Tergugat II dengan Penggugat hanya berupa 1(satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 71atas nama Ali yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor:00036/Sebanen/2015 tanggal 16

Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual melalui lelang barang jaminandalam Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2018, No. 418/PK/III/2018 yangHalaman 6 Dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/PDT.G.S/2020/PN Jmr8.berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No: 71atas nama Ali yang diuraikan dalam Surat Ukur No: 00036/Sebanen/2015,tanggal 16032015, seluas: 538 m?

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 05 Mei 2009 sebagaimana bukti kutipan Akta Perkawinan No.00036/P/I/2009 pada tanggal 05 Mei 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

berperkara ;Setelah membaca berita acara sidang dalam perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombangtanggal 10 September 2012 dibawah Nomor: No. 34/Pdt.G/2012/PN.Jmb padapokoknya mendalilkan sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dikantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 05 Mei 2009sebagimana bukti kutipan akta perkawinan No.00036

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan pulamenjatuhkan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di KantorCatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 05 Mei 2009 sebagaimanabukti kutipan Akta Perkawinan No.00036/P/I/2009 pada tanggal 05 Mei2009, putus karena perceraian;3 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untukmengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil

pihak Tergugat;Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan pihak Penggugatmenyatakan tetap pada dalil gugatannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya penggugatmengajukan buktibukti tulisan berupa berupa asli dan foto copy yang masingmasing telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinyadimana bukti suratsurat tersebut telah diberi tanda dengan bukti P.1 sampaidengan bukti P.5, bukti mana adalah sebagai berikut:1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00036

ataumenyuruh orang lain untuk hadir datang menghadap sebagai kuasanya serta tidakmengajukan berkas jawaban sehingga perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpakehadiran pihak Tergugat (verstek);Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi PONILAN orang tuaPenggugat dan saksi MOCHAMMAD ERIK EFIANTO yang masih tetangga danbuktibukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut:Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri Foto copy Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 00036

tersebutsebagaimana bukti P.5 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahuikeberadaanya sejak Maret 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Jarak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut maka MajelisHakim akan mempertimbangkan seluruh petitumpetitum sebagaimana dalamgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pada petitum poin kedua menyatakan bahwaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Catatan Sipil KabupatenJombang, pada tanggal 05 Mei 2009 sebagimana bukti kutipan akta perkawinanNo.00036

Putusan Nomor 837/B/PK/Pjk/2020Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor: 00036/206/10/056/15 tanggal 23Desember 2015 Tahun Pajak 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113685.15/2010/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Nomor: KEP00289/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor: 00036/206/10/056/15tanggal 23 Desember 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan nomor 00036/206/10/056/15tanggal 23 Desember 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT.Nokia Indonesia, NPWP 02.414.779.5056.000, beralamat diGedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 18 Jalan Jend.Sudirman Kav. 5253, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00289/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00036

Bahwa Pihak TERGUGAT adalah pihak yang dimenangkan atasPelelangan yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT Ill terhadapSebidang tanah beserta bangunannya seluas 93 m2 sesuai Hak GunaBangunan (HGB) Nomor: 00036 atas nama H. Baharuddin L, terletak diDesa/Kel: Suru Tanga Kec.

Menghukum Tergugat lllIIl dan IV, untuk tidak melakukan tindakanhukum apapun terhadap asset penggugat, berupa: Sebidang tanahbeserta bangunannya seluas 93 m2 sesuai Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor: 00036 atas nama H. Baharuddin L, terletak di Desa/Kel: SuruTanga Kec. Wara Timur Kota Palopo Provinsi Sulsel.

Adapun dalam perkara a quo, lelang yang didaftarkanoleh Tergugat Il melalui Tergugat Ill berdasarkan Sertifikat HakTanggungan Nomor 738/2014 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kota Palopo, maka tidak dapat dilakukan pembatalanlelang atas SHGB Nomor : 00036 seluas 93 m2 atas namaBaharuddin Laombong.

yang berlaku, dan oleh karenanya pelelanganaset jaminan hak tanggungan SHGB Nomor : 00036 tersebut demihukum sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat.12.

I DAN TERKAIT PROSEDUR PELELANGAN ASETJAMINAN HAK TANGGUNGAN SHGB NOMOR : 00036 TELAHDILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIANKREDIT/AKAD PEMBIAYAAN DAN KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa Pihak TERGUGAT adalah pihak yang dimenangkan atasPelelangan yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT III terhadap Sebidangtanah beserta bangunannya seluas 93 m2 sesuai Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor: 00036 atas nama H. Baharuddin L, terletak di Desa/Kel:Suru Tanga Kec. Wara Timur Kota Palopo Provinsi Sulsel.

Adapun dalam perkara a quo, lelang yang didaftarkanoleh Tergugat II melalui Tergugat Ill berdasarkan Sertifikat HakTanggungan Nomor 738/2014 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kota Palopo, maka tidak dapat dilakukan pembatalanlelang atas SHGB Nomor : 00036 seluas 93 m2 atas namaBaharuddin Laombong.

Makassar sebagai Donatur diartikan bahwa SertipikatHak Guna Bangunan No. 00036/Surutanga secara HukumAdministrasi menjadi kekuasaan/kewenangan pihak Perusahaan.4.

Salah satu diantaranya adalah Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 00036/Surutangan tanggal, 12 Januari 2012, Surat UkurNomor : 901/Surutanga/2011 tanggal, 15 12 2011, Luas: 93M2 (Sembilan puluh tiga meter peregi) tercatat atas nama HajiBaharuddin. L5.3.

Pada tanggal, 13 10 2017 dilakukan penghapusan (RoyaParsial) Sertipikat Hak Guna Bangunan No : 00036/Surutanga,berdasarkan Surat Roya No. S149/PNMVSMKS/SR/IX/2017tanggal,27 09 2017 Hak Tanggungan Nomor HT 738/2014 diHapus.5.5.

Menyatakan batal Terbanding Nomor KEP00343/KEB/WPJ.19/2017tanggal 17 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00036/207/12/093/16 tanggal25 Januari 2016, atas nama PT Pegadaian (Persero);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113805.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal

26 April 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00343/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 17Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00036/207/12/093/16 tanggal 25 Januari 2016, atasnama PT Pegadaian (Persero), NPWP 01.001.668.1.093000, beralamat diJalan Kramat Raya, Nomor

Putusan Nomor 1051/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012 Nomor 00036/207/12/093/16 tanggal 25 Januari 2016, atasnama PT Pegadaian (Persero), NPWP 01.001.668.1.093000,beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 162, Kenari, JakartaPusat 10430, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku = sehinggaolehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00343/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 17 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00036

mengajukansurat uraian banding tanggal 27 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002296. 16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00982/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor 00036

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00982/KEB/WPJ.19/2017, tanggai 13 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00036/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016,atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol,Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00036/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt.6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00982/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 13 Desember2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00036

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut76986/PP/M.XIVA/99/2016, tanggal 14 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya pemohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1422/WPJ.06/2015tanggal 9 Juni 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas SuratTaginan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00036

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1422/WPJ.06/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00036/107/10/073/14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama PTGunanusa Utama Fabricators, NPWP : 01.002.938.7073.000,beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 60, BendunganHilir, Jakarta Pusat adalah telah sesuai dengan

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya pemohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP1422/WP4J.06/2015 tanggal 9 Juni 2015tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor :00036

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkan selurunya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP1422/WPJ.06/2015tanggal 9 Juni 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2010 Nomor : 00036/107/10/073/14 tanggal

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89701/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPJ.09/2016tanggal 13 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2011 Nomor 00036

Putusan Nomor 2711/B/PK/Pjk/2018Desember 2011 Nomor 00036/207/11/429/15 tanggal 30 April2015, atas nama John Pieter, NPWP 06.885.362.1429.000,alamat sesuai Keputusan: Jalan Cipamolokan Nomor 26,Cipamokolan, Kota Bandung, alamat Korespondensi: Komp. BatuKarang Resident Nomor 15, RT.05 RW.01, Bandung 40292,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 13Juli 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00036

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116179.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding NomorKEP00113/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2013 Nomor 00036

Putusan Nomor 1409/B/PK/Pjk/2020Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00036/207/13/725/16 tanggal 4 Mei 2016, atas nama PTHarapan Rimba Raya, NPWP 02.196.700.5725.000, alamat di JalanRuhui Rahayu Il, Nomor 42, RT 58, Sepinggan Baru, BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 tidak sesuaidengan buktibukti, faktafakta dan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;c.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00113/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00036

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79394/PP/M.VA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP2121/WPJ.06/2015 tanggal 22September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor: 00036

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2121/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor: 00036/207/12/029/14 tanggal 17 Juli 2014 atasnama: PT Tambang Damai, NPWP: 01.614.652.4029.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2121/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor:00036

Desember 2011 Nomor 00036/201/11/054/13 tanggal 24 Mei2013, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT084060.10/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menambah pajak yang masih harus dibayar atas banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1835

Desember 2011 Nomor 00036/201/11/054/13 tanggal 24 Mei2013, atas nama PT Bentoel Internasional Investama Tbk., NPWP01.329.7007.054.000, Alamat Plaza Bapindo Citibank Tower Lantai 2, JalanJenderal Sudirman Kavling 5455, Jakarta Selatan12190, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp111.609.028.734,00 PPh Pasal 21 yang terutang Rp 26.409.984.358,00Kredit Pajak: Setoran masa dan tahunan Rp 25.869.027.330,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 540.947 .028,00Sanksi

Desember2011 Nomor 00036/201/11/054/13 tanggal 24 Mei 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.329.7007.054.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp/724.882.419,00; adalan sudah tepat danbenar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21Masa Pajak Januari s.d.