41 beris keempat terakhir, yangpada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa a quopertama yang dikeluarkan oleh Tergugat I melanggar ketentuandan telah mengandung cacat hukum, dalam hal ini cacatwewenang dan cacat adminsitrasi ;3 Bahwa terkait perkara ini maka terdapat faktafakta dipersidangan yang perlu diuraikan dengan mengacu padaPeraturan KPU Nomor 22 Tahun = 2010, yaituHalaman 7 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.Apabila usulan ke Gubernur mengacu pada Surat KetuaDPRD Nomor : 171.3

/DPRDKK/270/VII/2013 Tanggal 16Agustus 2013, maka 14 hari jatuh temponya adalah tanggal 4September 2013, sehingga apabila objek sengketa diterbitkantanggal 10 September 2013, hal itu berarti telah melewatitenggang waktu 6 hari :Apabila usulan ke Gubernur mengacu pada Surat KetuaDPRD Nomor : 171.3/DPRDKK/270/VII/2013, dihitungmenurut bulan berjalan pada angka romawi VII ( bulan Juli )yang dihitung sejak tanggal 1 Juli 2013, maka jatuhtemponya adalah tanggal 18 Juli 2013.

Dengan demikiantelah lewat waktu 15 hari ; Usulan Penggantian Antar Waktu dari DPRD KotaKotamobagu ke KPU Kota Kotamobagu berdasar suratNomor : 200/DPRDKK/183/V1I/2013 Tanggal 20 Mei 2013,diyakini palsu dan cacat fisik/cacat yuridis, karena ditulisangka romawi VI tetapi pengeluaran suratnya ditulis bulanSurat pimpinan DPRD Kota Kotamobagu Nomor : 171.3/DPRDKK/270/VII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 diyakinipalsu dan cacat fisik/cacat yuridis, karena penulisan bulanditulis angka romawi VII tetapi pengeluaran

suratnya ditulisbulan Agustus ; Tindak lanjut DPRD Kota Kotamobagu melalui surat kepadaWalikota Kotamobagu Nomor : 171.3/DPRDKK/236/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, yang juga disampaikankepada Gubernur Sulawesi Utara, merupakan alasan hukumagar permohonan banding Tergugat untuk ditolak, karenatidak seyogyanya surat tembusan dalam tata kelolaadministrasi menjadi patokan untuk membuat suratkeputusan dan tidak mempertimbangkan dampak yangtimbul setelah surat keputusan tersebut dikeluarkan.

., tanggal 04 Oktober 2017, tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Drs. Adjid Hi. Kadir; II. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;2.

., tanggal 28 Februari 2018 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM PENUNDAANMenyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/G/2017/PTUN.JPR,tanggal 04 Oktober 2017, Tentang perintah kepada Tergugat dan semuaPihak yang terkait untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasilebih lanjut dari surat keputusan obyek sengketa, yaitu: KeputusanGubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur PapuaBarat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang PeresmianPemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;4.

Putusan Nomor 53/B/2018/PTTUN Mks.Bahwa pertimbangan halaman 50 alinea ke 2, ke 3 dan halaman 51 alineake1, menunjukan pengakuan atau pembenaran bahwa penerbitanKeputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017, tanggal 2Agustus 2017 telah sesuai Pasal 42 ayat (3) butir bb PP Nomor 16 Tahun2010;Bahwa Surat Pengantar Nomor 045.2/44/Set/2017, tanggal 20 Juni 2017sebagai Pengantar atas Surat Pengusulan DPRD Nomor171.2/51/DPRD/2017, yang diterima staf Bagian Umum Kantor BupatiKaimana a.n Anike Kanu

,tanggal 04 Oktober 2017, tentang penundaan pelaksanaan KeputusanGubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Drs. Adjid Hi. Kadir;ll DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil Penggugat dalamgugatannya kecuali yang secara tegastegas Tergugat akuikebenarannya; GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU ERROR IN OBJEKTUM:Bahwa secara hukum Penggugat telah menjadikan Surat Ketua DPRDKota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sebagai obyek perkara dalam Perkara in casu;Bahwa Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017tertanggal 18 Agustus 2017 perihal usul Pemberhentian Antar waktuHalaman 22 dari68 hal.

Putusan No: 23/G/2017/PTUN.KdiKemudian Kabag Hukum dan Persidangan Sdr .Laode Kabias, SHmemproses surat tersebut dihari yang sama yaitu tanggal 18September 2017 dengan membuat Surat No. 171.3/837/DPRD/2017tertanggal 18 September 2017, Perihal usul Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n.

ALADIN, SE, sebagai Ketua DPRD Kota Kendari;Oleh karenanya tidaklah benar apa yang telah dikemukakan olehPenggugat bahwa terdapat konflik kepentingan atas penerbitan SuratNo. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 September 2017, Perihal usulPemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n.Halaman 36 dari68 hal.

Bukti P1: Fotocopi sesuai dengan copi Surat Ketua DPRD Kota KendariNomor: 171.3/337/DPRD/2017 tanggal 18 Agustus 2017Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n Aladin. S.E;2. Bukti P2: Fotocopi tanpa pembanding UndangUndang Nomor 17 Tahun2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;Halaman 43 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi3. Bukti P3:4. Bukti P4:5. Bukti P5:6. Bukti P6:7. Bukti P7:8. Bukti P8:9.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU ERROR IN OBJEKTUM:Bahwa secara hukum Penggugat telah menjadikan Surat Ketua DPRDKota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 Agustus 2017sebagai obyek perkara dalam Perkara in casu; Bahwa Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017tertanggal 18 Agustus 2017 perihal usul Pemberhentian Antar waktuAnggota DPRD Kota Kendari A. n.

OBYEK GUGATAN1.Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/ 14/B.PPOD.III/2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Paser masa jabatan tahun 20142019 atas nama Nor Asiahtertanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut objek sengketa a;Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/ 15/ B.PPOD.III/2017, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Sisa masa jabatan tahun20142019 atas nama Abdurahman.

nomor 9 tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badanhukum, dalam hal ini adalah penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadapkeputusan Pejabatan Tata Usaha Negara, dalam Hal ini adala GubernurKalimantan Timur, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebutmerugikan kepentingat Penggugat.Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 171.3

Abdurahman KA menggantikanNor Asiah (penggugat);14.Bahwa berdasarkan fakta yang ada karena proses gugatanpenggugat dipengadilan Negeri Tanah Grogot belum Inkracht,maka tergugat telah salah mengeluarkan keputusan (beschikking)nomor : 171.3/14/B.PPOD/III/2017 tentang pemberhentiananggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser masajabatan 20142019, dan tergugat juga telah salah mengeluarkankeputusan (beschikking) Nomor : 171.2/15/B.PPOD.III/2017tertanggal 23 oktober 2017 tentang pengangkatan

Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Paser, tanggal 23 Oktober 2017;b.

Bahwa dalam gugatan Penggugat, menyatakan alasan/dasardiajukannya gugatan penggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda, berkenan dengan diterbitkannya Surat KeputusanTergugat Nomor 171.3/14B.PPOD.III/2017 tentang PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, tanggal23 oktober 2017 dan surat keputusan tergugat nomor171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang pengangkatan pergantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser,tanggal 23 oktober 2017.Bahwa

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat:1)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 2019 atasnama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017;Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/15/B.PPOD. III/2017, tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sisa masa jabatantahun 2014 2019 atas nama Abdurahman.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan:1)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor = 171.3/14/B.PPOD.III/2017, tentang pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun2014 2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017;Halaman 2 dari 8 halaman.

Tentang eksepsi Error in obyektum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat denganpertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwaobyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding apabiladihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 87 Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya huruf e,Keputusanyang berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka Surat Ketua DPRD KotaKendari Nomor 171.3/8337/DPRD/2017 tanggal 18 Agustus 2017

dengan Tergugat/Terbanding, dan oleh karena ituMajelis berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru memahamiketentuan tersebut, karena seperti dipertimbangan diatas Tergugat/Terbandingdalam kedudukannya hanyalahmelaksanakan UndangUndang maka olehsebab itu eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri tidak berdasar danharus ditolak;lL.Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya telahmenguraikan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Ketua DPRD KotaKendari Nomor 171.3

Serdang BedagaiNomor : 170/171.3/ 06/2013 tertanggal 3 Januari 2013 dangugatan dalam perkara ini terdaftar tanggal 18 Januari 2013,Halaman 5Putusan No.05/G/2013/PTUNMDNdengan demikian gugatan Penggugat aquo memenuhi syaratwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No: 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara ; C.

Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Serdang Bedagai kepada GubernurSumatera Utara d/p Bupati Serdang Bedagai Nomor :170/171.3/385/2012 perihal Pemberhentian sdr a.n. H.Ahmad Dai Robi, anggota DPRD masa jabatan20092014 tertanggal 18 Oktober2012... eccecceececceeceeceeceeeeeeseeeeeaeeseeees (Bukti T 2) ;3. Fotocopy Surat Bupati Serdang Bedagai kepadaGubernur Sumatera Utara Nomor:1833/171.3/4052/2012 perihal Pemberhentian sdr.

Fotocopy Surat Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Serdang Bedagai kepada Ketua DPCPKB Serdang Bedagai Nomor : 170/171.3/05/2013bee ete ceca eee ease eeeeeeeeeseeseeeeeeeseseeseeaeeeseeaeeaeaees (Bukti T 12) ;13. Fotocopy tanda terima Surat Ketua DPRD SerdangBedagai kepada DPC PKB Serdang Bedagai yangditerima Ahmad Sudiran (Sekretaris DPC PKB Kab.Serdang Bedagai) Nomor170/171.3/07/2013........ccc cece ccc eee eee eee teens (Bukti T 13);14.

385 ayat (4) UndangUndang No. 27 Tahun 2009sehingga oleh karena pimpinan DPRD Kabupaten SerdangBedagai berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat (5)UndangUndang No. 27 Tahun 2009 menggunakan hak dankewenangannya untuk meneruskan keputusan/rekomendasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Serdang61Bedagai tersebut kepada Tergugat melalui Bupati SerdangBedagai, dan selanjutnya Bupati Serdang Bedagai melaluisurat Nomor : 1833/ 171.3/ 4052/ 2012 tanggal 29 Oktober2012 meneruskan usulan pemberhentianPenggugat..

anggota yangbersangkutan dan harus diterbitkan surat keputusan peresmianpemberhentian anggota yang bersangkutan sekaligus pengangkatanpenggantinya ;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat bahwa memangPartai Politik dalam hal ini PKB tidak ada memberikan usulanpemberhentian maupun calon pengganti kepada Pimpinan DPRDHalaman 69Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN70Serdang Bedagai maupun kepada Tergugat, akan tetapi Tergugatmendalilkan bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagaimelalui Surat Nomor : 107/171.3

/Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO SebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,diproses berdasarkan Surat Pengantar Pimpinan DPRD Kabupaten KepulauanTalaud kepada Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 170/171.3/152/XI/2012, tanggal26 Nopember 2012;Dan pada fakta dilapangan bahwa pada tanggal Mei 2013, telah dilakukanParipurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Peresmian Penggantian AntarPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atas

dart DPD PNBK Indonesia Provinsi SulawesiUtara, Nomor :014/DPDPNBK.Ind/SP.PAW/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012, perihalSurat Persetujuan Pergantian Antar Waktu Kabupaten KepulauanTalaud ;8.Bukti T.8....... /10.8 Bukti T.8 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan TalaudNomor : 10/KPUTLD/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, perihal :Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten KepulauanTalaud Dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);9 Bukti T.9 : Surat Pengantar, Nomor : 170/171.3

/137, tanggal 25Oktober 2012;10 Bukti T.10: Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud,Nomor : 170/171.3/153/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 ;11 Bukti T.11: Rekomendasi, Nomor : 08/REK/DPC.PNBK.I/TLD/XI/2012, tanggal26 Nopember 2012;12 Bukti T.12: Surat Pengantar, Nomor : 170/171.3/152/X1/2012,tanggal 26Nopember 2012 ;13 Bukti T.13: Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi UtaraNomor 77 Tahun2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian PemberhentianSaudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota DewanPerwakilan

SMG Pergantian Pimpinan DPRD;i) Berita acara nomor 171.3/083/BA.DPRD/2018tanggal 30 April 2018 terkait membahas usulpemberhentian dan usul pengangkatan wakil ketuaDPRD Kota Salatiga; i) Surat Walikota Salatiga kepada Gubernur JawaTengah nomor 171.3/192/101.1 tanggal 8 Mei 2018Perihal Mohon peresmian pemberhentian danpengangkatan Pimpinan DPRD Kota Salatiga;k) Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor170/44 Tahun 2018 tentang PeresmianPemberhentian Dan Peresmian PengangkatanWakil Ketua Dewan

Surat Ketua DPRD Kota Salatiga kepadaGubernur Jawa Tengah melalui Walikota Salatiganomor 171.3/086/DPRD/2018 tanggal 30 AprilHal. 40 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMG2018 Perihal usul pemberhentian danpengangkatan pimpinan DPRD Kota Salatiga;4). Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Nomor171.3/082/DPRD/ 2018 tentang usulpemberhentian dan usul pengangkatan pimpinanDPRD Kota Salatiga tanggal 30 April 2018;5).

Berita acara nomor 171.3/083/BA.DPRD/2018tanggal 30 April 2018 terkait membahas usulpemberhentian dan usul pengangkatan wakilketua DPRD KotaSalatiga;7). Surat Walikota Salatiga kepada Gubernur JawaTengah nomor 171.3/192/101.1 tanggal 8 Mei2018 Perihal Mohon peresmian pemberhentiandan pengangkatan Pimpinan DPRD KotaSalatiga; c.

BuktiT4 : Fotokopi Surat DPRD Kota Salatiga kepadaGubernur Jawa Tengah melalui WalikotaSalatiga nomor 171.3/086/DPRD/2018 tanggal30 April 2018 Perihal usul pemberhentian danpengangkatan pimpinan DPRD Kota Salatiga.Hal. 49 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN. SMG(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD KotaSalatiga Nomor 171.3/082/DPRD/ 2018 tentangusul pemberhentian dan usul pengangkatanpimpinan DPRD Kota Salatiga tanggal 30 April2018.

Surat DPRD kota Salatiga kepada Gubernur Jawa Tengah melaluiWalikota Nomor 171.3/086/DPRD/2018 tanggal 30 April 2018perihal usul pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD Kota Salatiga (bukti T4);Keputusan pimpinan DPRD Kota Salatiga No. 171.3/082/DPRD/2018 tentang usul pemberhentian dan usul pengangkatan pimpinanDPRD Kota Salatiga tanggal 30 April 2018 (T5);.

Terhadap point point dalil Penggugat tersebut,Tergugat memberikan tanggapan f#afarpenjelasan sebagaiberikut : Bahwa Keputusan Gubernur NomorPEM.171.2/415/2010, tanggal 1 Oktober 2010 tersebutdikeluarkan sesuai surat Walikota Kupang NomorPem.171.3/068/2010 tanggal 30 Agustus 2010 Perihal UsulPengresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantianAntar Waktu) Anggota DPRD Kota Kupang, secara normatifobyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkanPasal 385 ayat (1), (2), (8), (4), (5), (6) dan

Nomor 16 Tahun 2010 dengan demikian ObyekSengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini telahsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undanganyang berlaku sehingga dalil Penggugat tidak beralasandan patut ditolak ; Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 halaman 2 dan 3.Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut tidakbenar dan tidak beralasan oleh karena sengketa/KeputusanGubernur Nomor : PEM.171.1/415/2010, tanggal 1 Oktober2010 dikeluarkan berdasarkan surat Walikota Kupang Nomor16Pem.171.3

Walikota Kupang ;Bahwa pemberhentian Penggugat telah dilakukan sesuaidengan prosedur dan mekanisme peraturan perundangundangan yang berlaku, maka dalil Penggugat' tidakbenar dan patutlah ditolak ; Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 halaman 3, Tergugatmemberikan bantahan dan penjelasan sebagai berikutTerhadap dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidakberalasan oleh karena Tergugat tidak memberhentikanPenggugattetapi meresmikan pemberhentian Penggugatberdasarkan surat Walikota Kupang NomorPem.171.3

aslinya) ; P4 : Foto copy Gugatan perdata No.117/PDT .G/2010/PN.KPG, tanggal 2 Agustus 2010(sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan~ dalil dalilnyaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yangtelah bermaterai cukup dan telah dicocokan serta telahdilegalisir sehingga sah sebagai alat bukti yang diberitanda 11 sampai dengan T5, bukti tersebut adalah sebagaiDeEriKUT = 24442 sues see Boe sees Bukti T 1: Foto copy Surat Walikota Kupang, tanggal30 Agustus 2010 Nomor : Pem.171.3

masa jabatan 20092014 (vide bukti P1 = TBahwa sebelum dikeluarkannya obyek sengketa a quoterlebihdahulu telah dikeluarkan ;Surat Keputusan Badan Kehormatan nomor:1/BK/DPRD/KK/2010 tentang Pelanggaran SumpahKehormatan dan Kode Etik tangal 13 Juli 2010(vide bukti P3 = TSurat Ketua DPRD Kota Kupang nomor:DPRD.170/369/KK/2010 tentang UsulPemberhentian dan Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kota Kupang dari Partai IndonesiaSejahtera tanggal 23 Agustus 2010 (vide buktiSurat Walikota Kupang nomor: Pem.171.3

Putusan Nomor :79/G/2017/PTUN.SMG.b) Karena berkas tidak lengkap pimpinan DPRD KotaSemarang melalui Sekretaris DPRD Kota Semarangmenyampaikan kepada DPD Partai NasDem KotaSemarang agar melengkapi berkas usulan pemberhentianPenggugat dengan surat nomor 171.3/968 tanggal 31 Juli 2017.

Perihal: Tanggapan atas Surat No:171.3/968. Tgl 31 Juli 2017 tentang usulanPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KotaSemarang.. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);4. BuktiT4 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSemarang Nomor: 170/771.Perihal: UsulanPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KotaSemarang. Tanggal 6 Oktober 2017, yang ditujukankepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuaidengan aslinya);5. Bukti T5. : Surat Walikota Semarang Nomor: 171.3/5768.

BuktiT6. : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 171.3/0015332.Perihal: Kekurangan berkas Usul PermohonanPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KotaSemarang. Tanggal 18 Oktober 2017, yang ditujukankepada Walikota Semarang. (fotokopi sesuai denganaslinya);7. Bukti T 7. : Surat Walikota Semarang Nomor: 171.3/6638. Perihal:Kelengkapan berkas Usulan PermohonanPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KotaSemarang. Tanggal 28 November 2017, yang ditujukanHal. 65 dari 95 hal.

Bukti T 10. : Berita Acara Nomor: 171.3/1. tanggal 2 Januari 2018Tentang Verifikasi Terhadap Kelengkapan PersyaratanAdministrasi Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.(fotokopi sesuai denganfotokopi);11. Bukti T 11. : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSemarang Nomor; 171.3/1. Perihal: UsulanHal. 66 dari 95 hal. Putusan Nomor :79/G/2017/PTUN.SMG.Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD KotaSemarang.

. : Berita Acara Nomor: 171.3/4. Tanggal 4 Januari 2018.Tentang Verifikasi Terhadap Kelengkapan PersyaratanAdministrasi Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.(fotokopi sesuai denganaslinya); 15. Bukti T 15. : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSemarang Nomor; 171.3/1045. Perihal: PermohonanNama Calon Pengganti Calon Anggota DPRD KotaSemarang. Tanggal 19 Desember 2017, yang ditujukankepada Ketua KPU Kota Semarang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dimaksud, Maka Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk telah menyampaikanke KPU Kabupaten Nganjuk nama anggota DPRD Kabupaten Nganjukyang diberhentikan dan nama calon PAW melalui Surat kepada KetuaKPUD Kabupaten Nganjuk Nomor: 171.3/0442/411.100/2019 tanggal28 Februari 2019.

Bambang Sunaryo, SH.MH dinyatakanmemenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.Selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk melalui SuratNomor: 171.3/0485/411.100/2019 tanggal 6 Maret 2019, telahmenyampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusatperihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDmelalui Bupati Nganjuk untuk mendapat peresmian pemberhentianPutusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Sby, halaman 24 dari halaman 50c.

T4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan rakyatDaerah Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Ketua KPUD Kab.Nganjuk Nomor S: 171.3/0442/411.100/2019, tanggal 28 Februari2019, perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.5.

T6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan rakyatDaerah Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Gubernur JawaTimur melalui Bupati Nganjuk Nomor : 171.3/0485/411.100/2019,tanggal 6 Maret 2019, perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD;; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkandalildalil tanggapannya, Termohon mengajukan saksi fakta 2 (dua) orang yaitu : SAKSI 1: EDI KURNIAWAN;telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : Bahwa surat

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, Ketua Dewan DPRD KabupatenNganjuk mengeluarkan surat Nomor 171.3/0485/411.100/2019, Perihal:Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD, kepada GubernurJawa Timur Melalui Bupati Nganjuk (vide bukti T6); Menimbang, bahwa setelah menguraikan dan menganalisa fakta dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 UndangUndang AdministrasiPemerintahan jo.

Kutai Timur Periode 20142019 (Juli 2019);Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan adanya Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3/49/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Timur yang pada intinya Meresmikan pemberhentian denganhormat Penggugat;Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2019/PN SgtBahwa Penggugat telah melaporkan tentang adanya Kesepakatanbersama dengan Tergugat kepada Sekretaris DPRD Kabupaten KutaiTimur

Fotokopi sesuai dengan Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor:171.3/49/B.PPOD.III/2019, yang ditanda tangani oleh GubernurKalimantan Timur yang bernama DR. Ir. H. AWANG FAROEK ISHAKtertanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Teguran (Somasi) yang dibuat olehKuasa Hukum PITER PALINGGI, A.Md (Penggugat), yang bernamaFIRMANSYAH, SH dan SYARIF PANDUARIFIN, SH tertanggal18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P4;5.

Debitur telah mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuaiSK Gubernur Kaltim No. 171.3/47/B.POD.II/2018 Tgl 15 Oktober 2018.Sehingga terhitung bulan Oktober 2018 gaji debitur sebagai anggota DPRDKab. Kutim sudah tidak dibayarkan. Hal ini menyebabkan kreditur debitur yangada di PT.

pihak Penggugat menyebutkanmasa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yaitu pada bulan Juli2019, sedangkan pihak Tergugat tidak membantah mengenai masa akhirjabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada bulan Juli 2019,Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgtkarena sampai dengan saat ini pihak Tergugat masih menjabat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa SalinanKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.3

Penggugat), dengan SuratNomor 17/DPC/BLLHANURA/VIII/2013 kepada Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Buleleng, dengan melampirkan Putusan Mahkamah AgungNomor: 119K/Pdt.SusPar.Po/2013 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Tanggal 2 September 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBuleleng mengusulkan Pemberhentian Anggota DPRD atas nama PutuSuarjana ...Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.Suarjana (Penggugat) kepada Gubernur Bali melalui Bupati Buleleng,dengan surat Nomor: 171.3

Penggugat) Nomor: 1.916/04A/HK/2013, yang sebelumnya telah dilakukan dilakukan penelitiankelengkapan administrasi dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhisyarat untuk berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng, denganBerita Acara Nomor: 171.1/17002/Bid II/BKBP ; Sebagai tambahan : Tanggal 1 Maret 2013, DPRD Kabupaten Buleleng pernah menyampaikanusulan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buleleng atas namaPutu Suarjana (Penggugat) kepada Gubernur Bali d/p Bupati Bulelengdengan surat Nomor: 171.3

Surat Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Nomor: 171.3/1298/DPRD tanggal2 September 2013 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD ;h.

Surat DPC Partai HANURA KabupatenBuleleng Nomor 82/DPDHANURA/IV/2012 tanggal1 April 2012 perihal: Persetujuan PergantianAntarwaktu. atas nama Putu Suarjana, setelahdicocokkan sesuai dengan aslinya;Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurati Rakyat (HANURA) Nomor: A/198/DPPHANURA/MI/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal:Persetujuan Pergantian Antarwaktu atas nama PutuSuarjana, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ;Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Buleleng Nomor: 171.3

fotokopinya;Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Hanura Propinsi Bali Nomor: 158/DPDHanura/VUI/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Hal:Peresmian Pemberhentian untuk PAW Putu Suarjana,setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Hanura Kabupaten Buleleng Nomor: 17/DPC/BLLHANURA/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013perihal Peresmian Pemberhentian PAW PutuSuarjana, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten BulelengNomor: 171.3

;Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pencabutan Keanggotaan DPRD atasnama Witman Budiarta, S.Sos. tersebut, maka pada tanggal 28 Januari 2013DPRD Kabupaten Luwu Timur mengajukan permintaan nama calonpergantian antar waktu kepada Ketua KPUD Kabupaten Luwu Timur dengansurat Nomor 171.3/09/DPRDLT/I/2013 perihal Permintaan Nama CalonPenggantian Antar Waktu, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD LuwuTimur saat itu yaitu H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si.

Kabupaten Luwu Timur melalui suratNomor 171.3/36/DPRDLT/II/2013 tanggal 16 Februari 2013mengusulkan kepada Bupati Luwu Timur Usul PeresmianHal. 52 dari 106 hal.

Pada tanggal 28 Januari 2013 DPRD Kabupaten LuwuTimur mengajukan permintaan nama calon pergantian antarwaktu kepada Ketua KPUD Luwu Timur berdasarkan SuratNomor 171.3/09/DPRDLT/I/2013 ;3. Tanggal 08 Februari 2013 Ketua KPUD Kabupaten LuwuTimur mengusulkan Sdr. Abdul; Salam Nur, Lc. sebagaipengganti Sdr.

Abdul SalamNur,171.3/36/DPRDLT/2013 perihal Usul PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRDLc. sesuai dengan surat DPRD NomorKabupaten Luwu Timur dari PKS ;Hal. 91 dari 106 hal. Put. Nomor 95 K/PID.SUS/20175. Pada tanggal 25 Februari 2013 Bupati Luwu Timurmengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan perihalPeresmian Pemberhentian Antar Waktu atas nama Sadr.Witman, S.Sos. dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Luwu Timur Sdr.

Pengangkatanpenggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten LuwuTimur sisa jabatan tahun 20092014.Foto copy surat Ketua DPD PKS Nomor 11/K/AS09PKS/V/1434 tanggal 23 Mei 2013 Perihal PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan penggantian antar waktuanggota DPRD Kabupaten Luwu Timur sisa jabatan tahun20092014 yang telah disahkan sesuai aslinya.Foto copy surat Ketua DPD PKS Nomor 12/K/AS09PKS/VII/1434 tanggal 4 Juni 2013 Perihal Peringatan yangtelah disahkan sesuai aslinya.Foto copy surat DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 171.3

SALAM NURLC.Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihalPelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor927/IV/Tahun 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya.Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.

INIDAPAT TERGUGAT BUKTIKAN23DENGAN BUKTI SURAT No. 003/SPPPAW/DPC/PDS/PSP/TX/2012, TANGGAL26 SEPTEMBER 2012 (Bukti Surat T.19) ;BERIKUT LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA No. 016/SK DPP PDS/VII/2012, SURAT TERGUGAT TERSEBUTJUGA SUDAH DIBALAS/DITANGGAPI DANDISAMPAIKAN OLEH KETUA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANGSIDIMPUANKEPADA KETUA KPU KOTA PADANGSIDIMPUANPERIHAL USUL PEMBERHENTIAN & PERGANTIANANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KOTAPADANGSIDIMPUAN No. 171.3

WalikotaPadangsidimpuan tentang usul pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota PadangsidimpuanDengan No. 171.3/1737/2012, Tanggal 04 Oktober 2012(BuktiSurat 7.21) dan Walikota Padangsidimpuan juga telahmenyurati Bapak Gubernur Sumatera Utara perihal usul PAWanggota DPRD Kota Padangsidimpuan dengan Nomor171.3/6499/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatanganioleh Walikota Padangsidimpuan Drs.ZULKARNAEN NASUTION, MM (Bukti Surat T.22) ;Demikianlah uraian dan dalildalil eksepsi

SEJAHTERAP.SIDIMPUAN, ALEG, CALEG Tanggal 31 Maret 2011, selanjutnya diberitanda T.I.II.I17;Fotocopy Surat No: 15/SI/DPP PDS/II/2012 perihal Undangan tertanggal 02Pebruari 2012, telah dinazegelen clan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.I.II.I18;Fotocopy Surat No.003/SPPPA W/DPCPDS/PSP/TX/2012 perihalPermohonan Proses Pemberhentian & pergantian Antarwaktu tertanggal 26September 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.I.II.I19;Fotocopy Surat No: 171.3

/1737/2012 perihal Usul Pemberhentian &Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuantertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU KotaPadangsidimpuan, selanjutnya diberi tanda T.I.I.I20;Fotocopy Surat No: 171.3/1737/2012 perihal Usul Pemberhentian &Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuantertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara,selanjutnya diberi tanda T.I.IL 121;Fotocopy Surat No: 171.3/6499/2012 perihal Usul PAW

., (Anggota DPRD Kabupaten Kupang) Nomor :171.3/16/DPRD/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh WakilKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang diajukandengan aslinya, diberi tanda P9;10.

Saksi Johanis Julius Mase : Bahwa saksi menandatangani surat yang menjadi Surat Pimpinan DPRDKabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPPPartai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : MohonPembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau, S.Sos, MM., (AnggotaDPRD Kab.Kupang), tanggal 12 Desember 2018 (bukti P.9) tersebut dalamkapasitas saksi mewakili Lembaga DPRD Kabupaten Kupang; Bahwa terkait dengan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yangditujukan kepada

Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta,Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAWterhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12Desember 2018 (bukti P.9) tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal10 Desember 2018, telah diterima surat dari DPP Golkar yang menjelaskanbahwa saudara Penggugat telah dipecat sebagai anggota DPRD KabupatenKupang karena mengacu pada Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRDKabupaten Kupang.

Saat itu saksi merasajengkel karena Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupangmengleuarkan surat yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik; Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ada koordinasi dengan wakil DPRDdari partai Golkar; Bahwa pertemuan untuk membahas dan mengeluarkan surat Pimpinan DPRDKabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPPPartai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : MohonPembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota

/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadapSdrAgus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12Desember 2018 (bukti P.9) tersebut terkait dengan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Pengguat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang; Bahwa tidak ada balasan terhadap surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupangyang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar diJakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan ProsesPAW terhadap SdrAgus Tanau,S.Sos,MM

Permohonan Pengunduran Diri sebagai AnggotaDPRK Aceh Tengah yang diajukan oleh Penggugat kepadaKetua DPRK Aceh Tengah tanggal 31 Juli 2018;Fotokopi Tanda Terima Permohonan Pengunduran Dirisebagai Anggota DPRK Aceh Tengah yang diajukan olehPenggugat kepada Ketua DPRK Aceh Tengah tanggal 31 Juli2018;Fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri Anggota DPRKAceh Tengah Periode 20142019 yang disampaikan olehDPRK Aceh Tengah kepada Ketua KIP Aceh Tengah tanggal31 Juli 2018;Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.3

DPRK Aceh Tengahtanggal 31 Juli 2018, T3 berupa Surat Keterangan Pengunduran Diri AnggotaDPRK Aceh Tengah Periode 20142019 yang disampaikan oleh DPRK AcehTengah kepada Ketua KIP Aceh Tengah tanggal 31 Juli 2018, Penggugat telahmengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRK AcehTengah pada tanggal 31 Juli 2018 dalam rangka mendaftarkan dirinya sebagaicaleg DPRK Aceh Tengah pada Pemilu Legislatif 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T4 berupa KeputusanGubernur Aceh Nomor 171.3

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Tergugat/Pembandingmemiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo =;wo nn nnn nn nanan naan anna anna a= Bahwa dari aspek prosedur, Tergugat/Pembanding dalammenerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang ada denganmemperhatikan Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2529/T.Pem tanggal 23 Juli2013 perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab.Karangasem dansurat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor :171.3

Surat Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Nomor : 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli2013 ihal Mohon Pengesahan PAW atas nama Penggugat kepadaGubernur Bali ;e.