• M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN:- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/G/2017/PTUN.SRG. tanggal 25 September 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.3/Kep.344-Huk/2017, Tanggal 28 Agustus 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Marsono Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.345-Huk/2017, Tanggal 28 Agustus 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan

  Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.3/Kep. 344Huk/2017, tanggal 28 Agustus 2017 tentang PeresmianPemberhentian Saudara Marsono sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Masa JabatanTahun 2014 2019;Halaman 38 dari 88 halaman, Putusan No. 31/G/2017/PTUNSRG21.2.

  Bahwa Keputusan Tergugat (Gubernur Banten) yang menjadi objeksengketa in casu Keptusan nomor : 171.3/Kep.344Huk/2017, tanggal 28Agustus 2017 tentang peresmian pemberhentian saudara Marsono sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, masaJabatan Tahun 20142019.

  Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, yang berupaKeputusan Gubernur Banten nomor : 171.3/Kep.344Huk/2017, tanggal 28Agustus 2017 tentang peresmian pemberhentian saudara Marsono sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, masaJabatan Tahun 20142019.

  Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo adalahKeputusan Gubernur Banten nomor : 171.3/Kep.344Huk/2017, tanggal 28Agustus 2017 tentang peresmian pemberhentian saudara Marsono sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, masaJabatan Tahun 20142019.

  Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo adalah KeputusanGubernur Banten nomor : 171.3/Kep.344Huk/2017, tanggal 28 Agustus 2017tentang peresmian pemberhentian saudara Marsono sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, masa jabatanTahun 20142019.

• Bahwa TERGUGAT mengeluarkan/menetapkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindatanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atasnama Drs. H. Saiful.;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.;4.

  Surat Sekretaris DPRD kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1November 2018 perihal laporan proses pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golongan Karya ditujukan kepada WalikotaSamarinda;7.

  Bukti P3 : Foto kopi sesuai asli SuratSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, Nomor : 171.3/1215/020, Perihal : Laporan prosesPemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari PartaiGolongan Karya, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 1November 2018;4.

  Bukti T9 : Foto kopi dari foto kopi SuratSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, Nomor : 171.3/1215/020, kepada WalikotaSamarinda, tertanggal 1 November 2018;10.

• Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pastidalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos.;4.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos;4.

• Putusan Nomor 10 K/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam penundaan:Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian

  ,sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkaraini:Dalam pokok perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10Desember 2018, atas nama Alphad Syarif, S.H.

  ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018, atas nama Alphad Syarif, S.H.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember2018, atas nama Alphad Syarif, S.H.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, S.H.;4.

• Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful., sampaiadanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;4.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor = 171.3/59/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;4.

• :le2,Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018, atas nama H.

  Akhmed RezaFachlevi, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalamperkara ini:Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember2018 atas nama H.

  Akhmed Reza Fachlevi:Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentangpemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018, atas nama H. Akhmed RezaFachlevi:Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkaraini:1Halaman 2 dari 7 halaman.

  Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember2018 atas nama H. Akhmed Reza Fachlevi:3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama H. Akhmed RezaFachlevi:4.

• M E N G A D I L I

  DALAM PENUNDAAN -------------------------------------------------------------------------------

  • Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 04 Oktober 2017, Tentang perintah kepada Tergugat dan semua Pihak yang terkait untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari surat keputusan obyek sengketa, yaitu: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3

  Kadir, tetap berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan

   Kadir;----------------------

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi.

   Bentuk Tertulis; bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat adalah berbentuk tertulis berupa: Keputusan GubernurPapua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs.Adjid Hi.

   Bahwa tidak ada kepentingan umum yang terganggu jikaKeputusan Tergugat Nomor 171.3/144/8/2017 tentang PeresmianHalaman 10 dari 62 Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPRPemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kaimana atas nama Saudara Adjid Hi Kadir ditunda pelaksanaannya;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka bersama ini kamimemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq.Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menundaPelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor 171.3

   Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT Nomor 171.3/144/8/2017 tentang peresmian pemberhentian Pimpinan DewanHalaman 21 dari 62 Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPRPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Saudara Drs.Adjid Hi.Kadir;3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor 171.3/144/8/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Atas Nama Saudara Drs.AdjidHi.Kadir;4.

   Penyampaian Keputusan GubemurPapua Barat Nomor 171.3/145/8/2017, ditujukan Kepada Bupati Kaimana Tanggal, 8Agustus 2017 (fotokopi Sesuai dengan aslinya); Surat Kepala Biro Hukum u.b Kabag Perundangundangan a.n Sekda Propinsi PapuaBarat Nomor: 170/1137/SETDAPBVVIII/2017 Perihal. Penyampaian Keputusan GubernurPapua Barat Nomor 171.2/145/8/2017.

   Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentangHalaman 60 dari 62 Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPRPeresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;4.

• Menunda pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor 171.3/144/8/2017tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kaimana atas nama Saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor171.3/144/8/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Saudara Drs.Adjid Hi. Kadir;3.

  Putusan Nomor 30 K/TUN/2019terkait untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjutdari surat keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Papua BaratNomor 171.3/144/8/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang PeresmianPemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKaimana atas nama Drs. Adjid Hi. Kadir tetap berlaku;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/144/8/2017tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas namaSaudara Drs. Adjid Hi. Kadir;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor171.3/144/8/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang PeresmianPemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKaimana atas nama Saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;4.

• Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.111/2018Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda Tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.

  F, S.Soos;6.2.Surat Keputusan Nomor : 171.3/57/B.PPOD.111/2018 atas nama MashariRais, SH;6.3.Surat Keputusan Nomor: 171.3/58/B.PPOD.111/2018 atas nama AlphadSyarif, SH;6.4.Surat Keputusan Nomor: 171.3/59/B.PPOD.111/2018 atas nama Drs.

  /56/B.PPOD.III/2018 s/d Nomor: 171.3/60 /B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindatanggal 10 Desember 2018 didasarkan pada amanat yang ditetapkan dalamKetentuan Pasal 104 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2018 tentang PedomanPenyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupatendan Kota.Oleh karena itu apabila ada sengketa baik yang lahir dari :Perbuatan Pihak Tergugat yang m= ~menerbitkan Surat Nomor:171.3/56/B.PPOD.III/2018 s/d Nomor: 171.3

  Adhigustiawarman, F.S.SOSs; Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 171.3/57/B.BPOD. 111/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Mashari Rais, SH; Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.111/2018Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda Tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH; Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.111/2018Tentang Pemberhentian Anggota

  /56/B.PPOD.III/2018 s/d Nomor: 171.3/60 /B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindatanggal 10 Desember 2018 didasarkan pada amanat yang ditetapkan dalamKetentuan Pasal 104 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2018 tentang PedomanPenyusunan Tata Tertiob Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupatendan Kota.Oleh karena itu apabila ada sengketa baik yang lahir dari :Perbuatan Pihak Tergugat yang m= menerbitkan Surat Nomor:171.3/56/B.PPOD.III/2018 s/d Nomor: 171.3

• Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telahdisebutkan pada point angka 5 di atas, Ketua DPRD KabupatenKarangasem bersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) melalui BupatiKarangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114 / DPRD tanggal 15Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas namaFST CUCL 5 ~~~ mmm nn mmm nn mmr7.

  Pembatalan dari DPP PNI Marhaenismeterhadap Penggugat, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karangasembersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) tertanggal 13 Agustus 2013,No. 171.3 / 147 / DPRD, untuk membatalkan Pergantian Antar Waktu( PAW ) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 Wakil PNIMarhaenisme,selanjutnya melalui surat tersebut juga Ketua DPRDKabupaten Karangasem mencabut Surat yang telah dikirimkan kepadaTergugat ( Gubernur Bali ) Nomor :

  171.3 / 114 / DPRD, tertanggal 15Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem ; Bahwa dengan dicabut dan dibatalkannya SK.

• PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK GUGATANBahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan dan dasar gugatan,maka terlebin dahulu PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaanpelaksanaan Objek Gugatan yakni Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atasnama Alphad Syarif, SH.

  Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindatanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH., sampai adanyaputusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota DewanHalaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDPerwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atasnama Alphad Syarif, SH.;3.

  Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.;4.

  Selanjutnya terkait Surat Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor: 171.3/57/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Samarinda yang menjadi Objek Sengketa dalamPerkara ini, ternyata diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur(Pihak Tergugat) bukanlah disebabkan karena adanya SuratPermohonan Pengunduran Diri dari Sdr.

• Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian AntarWaktu (PAW) yangdikeluarkandikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkanpada point angka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasembersurat kepada Tergugat (Gubernur Bali) melalui Bupati Karangasemdengan suratnya Nomor : 171.3 / 114 / DPRD tanggal 15 Juli 2013dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;8.

  Pembatalan dari DPP PNI Marhaenismeterhadap Penggugat, selanjutnya Ketua DPRD KabupatenKarangasem bersurat kepada Tergugat (Gubernur Bali) tertanggal13 Agustus 2013, Nomor: 171.3/145/DPRD, untuk membatalkanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PenggugatsebagaiAnggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode2009 2014 Wakil PNI Marhaenisme, selanjutnya melalui surattersebut juga Ketua DPRD Kabupaten Karangasem mencabut Suratyang telah dikirimkan kepada Tergugat (Gubernur Bali)Nomor:Nomor: 171.3

  BupatiKarangasem dengan suratNomor : 171.3/114/DPRD ;f. Tanggal 23 Juli 2013,Bupati Karangasemmenindaklanjuti SuratKetua DPRD KabupatenKarangasemmenyampaikanpermohonan tersebut27kepada Gubernur Bali,dengan surat Nomor171.2/2529/T.Pem perihalMohon PeresmianPemberhentian AnggotaDPRD KabupatenKarangasem ;g.

  ); 222Foto copy sesuai aslinya Surat Ketua DPRD KabupatenKarangasem kepada Tergugat (Gubernur Bali) Tertanggal13 Agustus 2013 Nomor: 171.3/145/DPRD tentang47Pembatalan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali periode 20092014 wakil PNIMarhaenisme;9.

  Bukti T . 5Foto copy sesuai aslinya Surat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor: 171.3/114/DPRDTanggal 15 Juli 2013 Perihal Mohon Pengesahan PemberhentianAntar Waktu (PAW);6. Bukti T . 6 Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati KarangasemNomor: 171.2/2529/T.Pem Tanggal 23 Juli 2013 perihal MohonPeresmianPemberhentian Anggota DPRD KabupatenKarangasem; 7.

• OBJEK GUGATANBahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3/60/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama H. Akhmed RezaPachlevi., selanjutnya disebut Objek Gugatan;B. DASAR DAN ALASAN GUGATANl. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN YANGKONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL;1.

  PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK GUGATANBahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan dan dasar gugatan,maka terlebih dahulu PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaanpelaksanaan Objek Gugatan yakni Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 171.3/60/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan10Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018atas nama H.

  Bahwa TERGUGAT mengeluarkan/menetapkan Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3/60/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama H. Akhmed RezaPachlevi.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 171.3/60/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atasnama H. Akhmed Reza Pachlevi:;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3/60/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindatanggal 10 Desember 2018 atas nama H. Akhmed Reza Pachlevi.;4.

  EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE/KEWENANGAN BADAN PERADILAN;a. bahwa dalam gugatannya Penggugat, menyatakan alasan/dasardiajukannya gugatan Penggugat ini ke Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda, terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan23Tergugat Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018 tentang PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda,tanggal 10 Desember 2018 atas nama H.

• Bahwa dalam Konsideras menimbang Surat Keputusan Tergugat a quoternyata Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Barat Daya didasarkan pada Surat BupatiMaluku Barat Daya No. 171.3 / 121.

  C / 2018, tanggal 11 Juli 2018, danSurat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuBarat DayaNomor 171.3/44/2018, tanggal 5 Juli 2018 PerihalPengusulan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 2019, SuratDewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten MalukuBarat Daya, Perihal Permohonan Pengajuan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku BaratDaya Asal Partai Kebangkitan Bangsa

  Bahwa Penggugat diberhentikana atar waktu oleh Tergugat berdasarkanUsulan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 171.3 / 121.C/2018, tanggal 11Juli 2018 dan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Barat Daya Nomor 171.3 / 44 / 2018, tanggal 5 Juli2018 Perihal Pengusulan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Masa JabatanHIm. 5 dari 14. Hlm.

• OBJEK GUGATANBahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalan Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : = 171.3/56/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos., selanjutnya disebut Objek Gugatan;B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.

  PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK GUGATANBahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan dan dasargugatan, maka terlebih dahulu PENGGUGAT mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Objek Gugatan yakni Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : = 171.3/56/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos.

  Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F.,S.Sos. sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalamperkara ini;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F.,S.SOS.;4.

  (SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 10Desember 2018 atas nama A. ADHIGUSTIAWARMAN F.)

• 41 beris keempat terakhir, yangpada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa a quopertama yang dikeluarkan oleh Tergugat I melanggar ketentuandan telah mengandung cacat hukum, dalam hal ini cacatwewenang dan cacat adminsitrasi ;3 Bahwa terkait perkara ini maka terdapat faktafakta dipersidangan yang perlu diuraikan dengan mengacu padaPeraturan KPU Nomor 22 Tahun = 2010, yaituHalaman 7 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.Apabila usulan ke Gubernur mengacu pada Surat KetuaDPRD Nomor : 171.3

  /DPRDKK/270/VII/2013 Tanggal 16Agustus 2013, maka 14 hari jatuh temponya adalah tanggal 4September 2013, sehingga apabila objek sengketa diterbitkantanggal 10 September 2013, hal itu berarti telah melewatitenggang waktu 6 hari :Apabila usulan ke Gubernur mengacu pada Surat KetuaDPRD Nomor : 171.3/DPRDKK/270/VII/2013, dihitungmenurut bulan berjalan pada angka romawi VII ( bulan Juli )yang dihitung sejak tanggal 1 Juli 2013, maka jatuhtemponya adalah tanggal 18 Juli 2013.

  Dengan demikiantelah lewat waktu 15 hari ; Usulan Penggantian Antar Waktu dari DPRD KotaKotamobagu ke KPU Kota Kotamobagu berdasar suratNomor : 200/DPRDKK/183/V1I/2013 Tanggal 20 Mei 2013,diyakini palsu dan cacat fisik/cacat yuridis, karena ditulisangka romawi VI tetapi pengeluaran suratnya ditulis bulanSurat pimpinan DPRD Kota Kotamobagu Nomor : 171.3/DPRDKK/270/VII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 diyakinipalsu dan cacat fisik/cacat yuridis, karena penulisan bulanditulis angka romawi VII tetapi pengeluaran

  suratnya ditulisbulan Agustus ; Tindak lanjut DPRD Kota Kotamobagu melalui surat kepadaWalikota Kotamobagu Nomor : 171.3/DPRDKK/236/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, yang juga disampaikankepada Gubernur Sulawesi Utara, merupakan alasan hukumagar permohonan banding Tergugat untuk ditolak, karenatidak seyogyanya surat tembusan dalam tata kelolaadministrasi menjadi patokan untuk membuat suratkeputusan dan tidak mempertimbangkan dampak yangtimbul setelah surat keputusan tersebut dikeluarkan.

• Bukti P2 : Surat Keterangan No. 171.3/159, tanggal 30 November2017, yang ditandatangani oleh Ketua Badan KehormatanDewan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, (sesuai denganaslinya);3. Bukti P3 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 504 K/TUN/2015,tanggal 20 Oktober 2015, (sesuai dengan salinan);4. Bukti P4 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/PDT.SUSPARPOL/ 2015, tanggal 2 Nopember 2015 (sesuai dengansalinan putusan);5.

  PulauMorotai Nomor: 171.3/53, Perihal: Permintaan NamaCalon Anggota PAW DPRD Kab. Pulau Morotai,tertanggal 10 Mei 2017, yang ditujukan kepada KetuaKPUD Kab.

  Pulau Morotai, tertanggal 16 April 2017,(vide Bukti T3 = T.IL.Int4);Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotaimenerbitkan Surat Nomor: 171.3/53, Perihal: Permintaan Nama CalonAnggota PAW DPRD Kabupaten Pulau Morotai, yang ditujukan kepadaKetua KPUD Kab. Pulau Morotai, tertanggal 10 Mei 2017, (vide Bukti T5 =T.

  IL Int9);Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotaimenerbitkan Surat Nomor: 171.3/132, Perihal: Usul Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, yangHalaman 56 dari 66 Halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.ABNditujukan kepada Gubernur Maluku Utara, tertanggal 25 September 2017,(vide Bukti T9 = T.ILInt10);8.

  Pulau Morotai, tertanggal 16 April 2017,(vide Bukti T3 = T.ILInt4);Menimbang, bahwa kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Nomor: 171.3/53, Perihal:Halaman 59 dari 66 Halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.ABNPermintaan Nama Calon Anggota PAW DPRD Kabupaten Pulau Morotai, yangditujukan kepada Ketua KPUD Kab.

• DPC PNIM/ Kr.Asem/ VII/ 2013 ;Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada pointangka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;Bahwa selanjutnya tanggal

  Pembatalan dari DPP PNI Marhaenisme terhadapPenggugat, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) tertanggal 13 Agustus 2013, No. 171.3 / 147/DPRD, untukmembatalkan Pergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 Wakil PNIMarhaenisme, selanjutnya melalui surat tersebut juga Ketua DPRD KabupatenKarangasem mencabut Surat yang telah dikirimkan kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) Nomor :

  171.3 /114/DPRD, tertanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : MohonPengesahan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem ;Bahwa dengan dicabut dan dibatalkannya SK.

• PenyusunanPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Kota Kediri nomor 1 tahun2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Kediri, seharusnya dituangkan dalamKeputusan DPRD Kota Kediri, namun oleh Tergugat justru dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Kediri Nomor 4 tahun 2011 tentangPemberhentian Pimpinan DPRD Kota Kediri dari Fraksi Partai AmanatNasional ;12.Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2011, Tergugat telah mengirimkan suratNomor : 171.3

  Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor 171.3/419.20/2012perihal pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Kediri kepada Gubernurmelalui tergugat II pada tangga128 Nopember 2011 dan Tergugat telahmenerima surat klarifikasi dan kKewenangan berikutnya ada di Gubemur,bukan lagi menjadi Kewenangan DPRD ;. Tuduhan Penggugat terkait kerugian yang diderita Penggugat itu bukanranah kami, tapi sematamata itu merupakan tanggung jawab PartaiPolitik masingmasing dalam hal ini DPD PAN ke Konstituennya.

  Foto copy Surat DPRD Daerah Kota Kediri, Nomor : 171.3/729/419.20/2011kepada Gubernur Jawa Timur melalui Walikota Kediri, perihalPemberhentian DPRD Kota Kediri dari Fraksi PAN, diberi tanda P5 ;. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri, Nomor : 200/446/419.11/2012kepada Ketua DPRD Kota Kediri, perihal : Klarifikasi usulan pergantianPimpinan DPRD, diberi tanda P6 ;. Foto copy Makalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa , diitulis olehH.

  Foto copy Surat dari DPRD Kota Kediri Nomor : 171.3/729/419.20/2011,tertanggal 28 Nopember 2011, perihal Pemberhentian Pimpinan DPRD KotaKediri dari Fraksi PAN, dengan lampiran berupa Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, Nomor 4 Tahun 2011 tentangPemberhentian Pimpinan DPRD Kota Kediri dari Fraksi Partai AmanatNasional, serta Berita Acara Nomor : 170/16/419.20/2012, diberi tanda T.2.2 ;3.

  Memperhatikan pokok masalah gugatan perkara ini terutamaadanya surat keputusan pejabat tata usaha negara, berupa :e Surat DPRD Daerah Kota Kediri, Nomor : 171.3/729/419.20/2011 kepadaGubernur Jawa Timur melalui Walikota Kediri, perinal : PemberhentianDPRD Kota Kediri dari Fraksi PAN (vide bukti Penggugat bertanda P5)e Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri, Nomor : 200/446/419.11/2012 kepadaKetua DPRD Kota Kediri, perihal : Klarifikasi usulan pergantian PimpinanDPRD (vide bukti Penggugat diberi tanda

• Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat:1)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 2019 atasnama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017;Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/15/B.PPOD. III/2017, tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sisa masa jabatantahun 2014 2019 atas nama Abdurahman.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan:1)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor = 171.3/14/B.PPOD.III/2017, tentang pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun2014 2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017;Halaman 2 dari 8 halaman.