Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. SAID Bin ALI MUH. ALI
19 — 7
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    bagianbagian berupa kantung,badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rantemerupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela(trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN KadiPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo. 31 Tahun 2004
    tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagianbagian berupa kantung,badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rantemerupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela(trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU RI No. 31 Tahun 2004
    (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019,perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyiSetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yangdilarang tersebut
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
YONATHAN ADRIAN
38 — 23
  • Menyatakan terdakwa YONATHAN ADRIAN, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "melanggar ketentuan pasal 100 jo pasal 7 ayat(2) huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan undangundang nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONATHAN ADRIAN denganpidana denda sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte3.
    Maluku Utara;Bahwa sesuai Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
    tidak sesuai dengan daerah atau jaluryang sudah ditentukan dalam SIPIOT;Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penangkapan ikan tersebut.Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN TteMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 03-06-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
IRVAN RAHMADANI PRAYOGO,S.H
Terdakwa:
1.HENG WAH WAT alias LOKO.
2.TAN CHONG PIN anak dari TAN KAO LOU.
3.PUAN SIN KUE anak dari PUAN SIN KUE.
116 — 47
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AKBAL PURAM, SH
Terdakwa:
FRANSISCO ALEXANDER
29 — 13
  • tanggal 31 Mei2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FRANSISCO ALEXANDER, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasa 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan.Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
    PPH pasal 25 DoJumlah : Rp.18.427.500, (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN TtePerbuatan Terdakwa FRANSISCO ALEXANDER sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undangundangnomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan
    Pasal 7ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, yang unsurunsurnya yaitu:1. Unsur setiap orang;2.
    Pasal7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
NURSAENAL Alias SAENAL
52 — 24
  • Menyatakan NURSAENAL ALIAS SAENAL selaku nakhoda KMN.PANDANGAN PERTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAENAL ALIAS SAENALselaku nakhoda KMN.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    PANDANGAN PERTAMA adalah termasuk laut perairanFakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesianomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanandan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri KelautanDan Perikanan Republik Indonesia
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIHalaman 34 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018./PN.FfK..
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 02-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN JUMA, SH.MH
Terdakwa:
JUSMAN BIN SUKRI
113 — 32
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 25-04-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum
Tanggal 12 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD WILDAN AWALJON PUTRA, S.H.
Terdakwa:
HERMANSYAH
48 — 15
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN PACITAN Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pct
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
2.ENDANG SUPRAPTI, SH
Terdakwa:
1.EKO EDI BUDIONO Als. EKO
2.SUJIMAN Alias ARMAN
3.SUDARNO
62 — 0
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Nurcholis, S.H., M.H.
2.Sarta, S.H.
3.Iwan Gustiawan, SH.
4.Ari Wibowo, SH.
5.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
NURYANTO alias ANTO
55 — 17
  • Menyatakan Terdakwa Nuryanto Alias Anto bersalah melakukan tindakpidana melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat 1 UURI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahaan atas UU RI Nomor32 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nueryanto alias Anto tidak dapatdipertanggungjawabkan tindak pidananya sesuai dengan Pasal 93 ayat 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahaan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraal) dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);3. Mengembalikan terdakwa keluar dari tahanan;4.
    termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 45 Tahun 2009Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjtentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
    Dimana, sesuai Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan :1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan diHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN LbjWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan/atau di laut lepaswajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam 93 ayat (1)jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan, dan2.
    (1) jo pasal 27Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikandan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 19-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.DONI HENDRY WIJAYA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.M. Burhan als Burhan bin H. Pasuloi
2.Amirudin als Amik bin Ambok Intang alm
128 — 96
  • No. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr.
    tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56Ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA
2.ITO AZIS WASITOMO, S.H
3.EKO PURWANTONO, S.H
Terdakwa:
1.SARDIN Bin MUSTAMIN Alm
2.FEBRIANSYAH Bin IWAN
3.TAHANG Bin NAKIN Alm
26 — 17
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 22-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 18-03-2022
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tdn
Tanggal 17 Maret 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASDOKHI
27 — 6
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
JAMANI Als DADUNG Bin H. BAHRI
29 — 6
  • Bahri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan alatdan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
    (lima puluh ribu rupiah sehinggamodal keseluruhan untuk membikin alat setrum tersebut sekitar Rp. 750.000,(tujunh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan
    dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahunlingkungan perairan bisa kembali seperti semula;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    semula;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1347/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
IRMA LESTARI.SH
Terdakwa:
1.IMRON Bin ITO
2.ALKONI Bin BUKHORI
31 — 11
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
58 — 14
  • Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
    Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
    Jambi Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut ke NegaraSingapura tidak memiliki dan atau tidak mempunyal Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) maka orang yang melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud melanggar ketentuan Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 2004.Dengan Fakta bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Budianto,Terdakwa Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal
    Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyakRp1.500.000.000,00
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2007
Tanggal 21 April 2009 — Ir. EDWARD PARTOGI PANGONDIAN TAMPUBOLON ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ; NG KOK SIN
17 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena seluruh penerbitan aktaakta tersebut diatas yaitupenerbitan akta jualbeli Nomor. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitanakta pengikatan jualbeli Nomor. 14 tanggal 15 April 2004 serta aktaperjanjian pengosongan Nomor. 15 tanggal 15 April 2004 tersebut adalahbertitik tolak atau bermuara kepada aktaakta yang pada awalnya adalahfiktif/palsu yaitu akta surat kuasa palsu Nomor. 1 tanggal 12 Februari 2004dan akta pengikatan jualbeli palsu tanggal 12 Februari 2004, sehingga secarahukum
    No. 385 K/TUN/2007.Juli 2004 atas nama Ng Kok Sin (ic.
    tersebut diatas yaitupenerbitan akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitan aktaHal. 25 dari 30 hal.
    , akta surat pengikatan jualbelitanggal 12 Februari 2004, akta pengikatan jual beli No. 14 tanggal 15 April 2004, aktaperjanjian pengosongan No. 15 tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004Hal. 26 dari 30 hal.
    tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 yang cacathukum serta tidak sah tersebut adalah merupakan suatu yang bertentangan denganketentuan hukum berlaku ;Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi I didalam menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 1486 tanggal 19 Juli 2004 seluas 111 m2 atas nama Ng Kok SinHal. 27 dari 30 hal.
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 23-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT PALU Nomor 101/PID.SUS/2020/PT PAL
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RHENITA TUNA
Terbanding/Terdakwa I : Pardi Angka
Terbanding/Terdakwa II : Tasman Pardi
75 — 23
  • Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
    Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau. pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atauHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / ataulingkungannya diwilayah pengelolaan
    tertanggal 23Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap barang buktiberupa 1 (satu) unit perahu, 2 (dua) unit mesin katinting Merek Daiho danYusaka, 1 (Satu) buah dayung, 2 (dua) buah jarring ikan tidak sependapatdengan Penuntut Umum untuk dirampas lalu diserahkan kepada negara,karena menurut Majelis Hakim bahwa ketentuan dalam Pasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/ataualat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidanadirampas untuk negara atau dimusnahkan, sehingga Majelis Hakimberpendapat barang tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa.Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud PasalPasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan uraianBenda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALtentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terdakwa:
1.MAHDAR WIJAYA
2.DINDIN ZULYADEN Als IDING Bin MUHAMAD YUSUF
3.YAYAN Bin HI. SOLEH
39 — 20
  • Menyatakanterdakwa MAHDAR WIJAYA,terdakwa II DINDIN ZULYADENAls IDING bin MUHAMAD YUSUFdanterdakwa III YAYAN bin HI.SOLEHbersalah secara sah dan menyakinkanturut serta melakukantindak pidana Perikanan di atur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa MAHDAR WIJAYA danTerdakwa III YAYAN Bin H.
    II DINDIN ZULYADENAls IDING bin MUHAMAD YUSUFdanterdakwa IIIYAYAN bin HI.SOLEH pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wibatau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulanMei tahun 2018 bertempat di Rest Area Tol Jagorawi KM 21 KabupatenBogor Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai denganketentuan Pasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
    Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dalam UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Ikan adalahHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/15.6/2017segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnyaberada di dalam lingkungan perairan.
    terbukti bersalah telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Dakwaan Kesatumelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atauKedua melanggar ketentuan sebagaimana
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 106 UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
LILY MARIA YULIS, SS.SH
Terdakwa:
1.FIRDAUS LAOLI PGL. DAUS
2.ARIF GUNAWAN PGL. ARIF
65 — 14
  • Rafael,saksi Erwinsyah Pasaribu Pgl Erwin, Saksi Riko Hamzah Lumban TobingPgl Riko, Saksi Tison Sitanggang Pgl Tison, dan Saksi Safriendi PglRendi(penuntutan dilakukan secara terpisah),sebagaimana diatur dan diancamPasal 84 Ayat (2) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 Jo UndangUndang RINo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti danTerdakwa maupun
    Bahwa benar sebelum ditangkap, RAFAEL sempat membuang bahanpledak berupa potasium ke dalam laut.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaanTunggalmelangar Pasal 84 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana,yang unsurunsurnya sebagaiberikut :Ad.1.
    sebagai berikut :Yang memberatkan:e Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam menjaga kelangsungan Sumber Daya Alam Kelautan.Yang meringankan:e Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;e Para Terdakwa belum pernah dihukum;e Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya persidangan;e Para Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembaliMemperhatikan pasal 84 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 2004
    TentangPerikanan Jo UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dalam perkara aquo.MENGADILI:1.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Adi Okta Priyatna alias Supri Bin Marjani
6 — 4