Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2024
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. SAID Bin ALI MUH. ALI
19 — 7
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    bagianbagian berupa kantung,badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rantemerupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela(trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN KadiPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo. 31 Tahun 2004
    tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagianbagian berupa kantung,badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rantemerupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela(trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU RI No. 31 Tahun 2004
    (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019,perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyiSetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yangdilarang tersebut
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
YONATHAN ADRIAN
38 — 23
  • Menyatakan terdakwa YONATHAN ADRIAN, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "melanggar ketentuan pasal 100 jo pasal 7 ayat(2) huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan undangundang nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONATHAN ADRIAN denganpidana denda sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte3.
    Maluku Utara;Bahwa sesuai Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
    tidak sesuai dengan daerah atau jaluryang sudah ditentukan dalam SIPIOT;Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penangkapan ikan tersebut.Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN TteMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AKBAL PURAM, SH
Terdakwa:
FRANSISCO ALEXANDER
29 — 13
  • tanggal 31 Mei2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FRANSISCO ALEXANDER, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasa 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan.Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
    PPH pasal 25 DoJumlah : Rp.18.427.500, (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN TtePerbuatan Terdakwa FRANSISCO ALEXANDER sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undangundangnomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan
    Pasal 7ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, yang unsurunsurnya yaitu:1. Unsur setiap orang;2.
    Pasal7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 03-06-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
IRVAN RAHMADANI PRAYOGO,S.H
Terdakwa:
1.HENG WAH WAT alias LOKO.
2.TAN CHONG PIN anak dari TAN KAO LOU.
3.PUAN SIN KUE anak dari PUAN SIN KUE.
116 — 47
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
NURSAENAL Alias SAENAL
52 — 24
  • Menyatakan NURSAENAL ALIAS SAENAL selaku nakhoda KMN.PANDANGAN PERTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAENAL ALIAS SAENALselaku nakhoda KMN.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    PANDANGAN PERTAMA adalah termasuk laut perairanFakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesianomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanandan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri KelautanDan Perikanan Republik Indonesia
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIHalaman 34 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018./PN.FfK..
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 02-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN JUMA, SH.MH
Terdakwa:
JUSMAN BIN SUKRI
113 — 32
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 25-04-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum
Tanggal 12 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD WILDAN AWALJON PUTRA, S.H.
Terdakwa:
HERMANSYAH
48 — 15
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN PACITAN Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pct
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
2.ENDANG SUPRAPTI, SH
Terdakwa:
1.EKO EDI BUDIONO Als. EKO
2.SUJIMAN Alias ARMAN
3.SUDARNO
62 — 0
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA
2.ITO AZIS WASITOMO, S.H
3.EKO PURWANTONO, S.H
Terdakwa:
1.SARDIN Bin MUSTAMIN Alm
2.FEBRIANSYAH Bin IWAN
3.TAHANG Bin NAKIN Alm
26 — 17
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
SULTAN Bin ALIMUDDIN
28 — 6
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alatpenangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiayang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikankecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RINo. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 jo pasal 100 b UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun2009 tentang perikanan;Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecilBerdasarkan pasal 1 (satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan nelayankecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapanikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari;Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawls dilarangBerdasarkan
    olehkarena itu terdakwa harus dibwebaskan dari dakwaan primer tersebut ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:4.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Umum
Register : 07-10-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN RANTAU Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Rta
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.Harismand, SH
2.Fany Onne Khairina, S.H.
Terdakwa:
Arbaini Als Aba Bin Usman
63 — 12
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 28-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj
Tanggal 12 April 2022 — Penuntut Umum:
1.Herman Reko Deta, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Vendy Trilaksono, S.H.
4.Hendrika Beatrix Ngape, S.H.
Terdakwa:
SUHANTA alias WAK SANTA
70 — 24
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARWILSON Alias IWIL Bin BAHYUNIS Alm
44 — 20
  • Menyatakatan Terdakwa Arwilson alias Iwil bin Bahyunis (alm) terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan.2.
    Bahwa Lobster dapat dikategorikan jenis ikan berdasarkan Depperik (2003),Sumber daya ikan adalah semua Jenis ikan termasuk biota perairan lain (piscHalaman3dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgles, crustae, mollusca, colenterata, amphibila, reptilian, mamalia) berdasarkanpasal 1 angka 4 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananan.
    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 88 Jo pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi Suratdakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagaiberikut dibawah ini;1.
    No.31 tahun 2004 tentang PerikananHalaman9dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgldan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
    No.31 tahun 2004 tentangPerikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
SAINUDDIN Alias SAENUDDIN
84 — 31
  • Menyatakan SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMNIKHSAN JAYA 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikanberbendera Indonesia;Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    /PN.Ffk.ditangkapnya KMN IKHSAN JAYA 07 adalah termasuk laut perairan Fakfakyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
PETHRES MORCERLIF MANDALA,SH
Terdakwa:
KARYONO
30 — 7
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 19-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.DONI HENDRY WIJAYA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.M. Burhan als Burhan bin H. Pasuloi
2.Amirudin als Amik bin Ambok Intang alm
128 — 96
  • No. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr.
    tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56Ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Nurcholis, S.H., M.H.
2.Sarta, S.H.
3.Iwan Gustiawan, SH.
4.Ari Wibowo, SH.
5.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
NURYANTO alias ANTO
55 — 17
  • Menyatakan Terdakwa Nuryanto Alias Anto bersalah melakukan tindakpidana melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat 1 UURI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahaan atas UU RI Nomor32 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nueryanto alias Anto tidak dapatdipertanggungjawabkan tindak pidananya sesuai dengan Pasal 93 ayat 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahaan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraal) dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);3. Mengembalikan terdakwa keluar dari tahanan;4.
    termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 45 Tahun 2009Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjtentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
    Dimana, sesuai Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan :1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan diHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN LbjWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan/atau di laut lepaswajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam 93 ayat (1)jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan, dan2.
    (1) jo pasal 27Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikandan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 22-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 18-03-2022
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tdn
Tanggal 17 Maret 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASDOKHI
27 — 6
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
JAMANI Als DADUNG Bin H. BAHRI
29 — 6
  • Bahri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan alatdan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
    (lima puluh ribu rupiah sehinggamodal keseluruhan untuk membikin alat setrum tersebut sekitar Rp. 750.000,(tujunh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan
    dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahunlingkungan perairan bisa kembali seperti semula;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    semula;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Wtp
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
HARNAWATI, SH
Terdakwa:
MUH.ALI BONE BIN H.BONE
144 — 26