Ditemukan 48 data
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari 30 halaman Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/2016cabang lain masih termasuk dalam kategori melakukan jasa di bidangperbankan, sehingga sesuai denga Pasal 4A ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 kegiatan Pemohon Banding merupakan kegiatan pemberian jasayang tidak dikenakan PPN;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatberikut:5.9.1
564 — 618
Bahwa pada poin 5.9 halaman 106 Putusan TermohonKeberatan No. 5/KPPUV/2014, dikatakan bahwa:5.9.1 Terlapor melakukan kegiatan kerjasama pemasarandengan perusahaan asuransi dalam rangkamemasarkan produk asuransi melalui Bank denganmodel bisnis referensi dalam rangka produk Bank;5.9.2 Kegiatan sebagaimana pada butir 5.9.1 tersebutdilakukan Terlapor bersamasama dengan PelakuHal. 40 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/2014/PN. Jkt.
Pst.Usaha lain yaitu Terlapor Il dan Terlapor Ill untukmemasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan modelreferensi dalam rangka produk Bank berupa KPR BRI;5.9.3 Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan Terlapor ,Terlapor Il dan Terlapor Ill sebagaimana dimaksud padabutir 5.9.1 dan butir 5.9.2 di atas merupakan kegiatanaktivitas Bancassurance:Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor menolak secarategas pertimbangan Termohon Keberatan di atas denganbantahan sebagai berikut:1) Termohon Keberatan terbukti
Bahwa pada poin 5.9 halaman 106 Putusan Termohon Keberatan No.5/KPPUV/2014, dikatakan bahwa:5.9.1 Terlapor melakukan kegiatan kerjasama pemasarandengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkanproduk asuransi melalui Bank dengan model bisnisreferensi dalam rangka produk Bank;5.9.2 Kegiatan sebagaimana pada butir 5.9.1 tersebutdilakukan Terlapor bersamasama dengan PelakuUsaha lain yaitu Terlapor Il dan Terlapor Ill untukmemasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan modelreferensi dalam rangka produk
Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan Terlapor ,Terlapor Il dan Terlapor Ill sebagaimana dimaksud padabutir 5.9.1 dan butir 5.9.2 di atas merupakan kegiatanaktivitas Bancassurance:Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor ll dan PemohonKeberatan/Dahulu Terlapor Ill menolak secara tegas pertimbanganTermohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:Hal. 153 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/201 4/PN.Jkt.
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai:5.9.1.Terlapor melakukan kegiatan kerjasama pemasaran denganperusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produkasuransi melalui Bank dengan model bisnis referensi dalamrangka produk bank;5.9.2.Kegiatan sebagaimana pada butir 5.9.1 tersebut dilakukanTerlapor bersamasama dengan pelaku usaha lain yaituTerlapor Il dan Terlapor Ill untuk memasarkan produk asuransijiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bankberupa KPR BRI;5.9.3
1.DHANI ALFARID, SH. MH
2.NOVI OKTAVIANTI, SH
Terdakwa:
YULIANTO PUTRA pgl PUTRA als GODOK bin DAMBRIS
39 — 13
5.2.1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;5.3.1 (satu) buah plastic warna hitam ;5.4.1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah ;1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hitam ;5.5.1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild Warna Putih ;5.6.1 (satu) buah kaca pirex ;5.7.2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya telah dibengkokkan ;5.8.1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya telah diruncingkan ;5.9.1
63 — 29
Pemeriksaan Khusus Kepala: Tidak ada kelainan Leher : Tidak ada kelainani Dada : Tidak ada kelainane Perut: Tidak ada kelainan =6Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan Anggota gerak bawah Tidak ada kelainane =6Alat kelamin Ditemukan adanya luka lama pada selaputdara/hymen arah jam 5.9.1. Kesimpulani mPE ATE LE eTPada pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada Selaput dara/hyment arah jam5.9.11 kemungkinan disebabkan olch kekerasan benda tumpul.Perbuatan Terdakwa SANDHI SAPUTRA S.
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
likuiditas, kliring cek,agen untuk memasarkan produk cabang lain masihtermasuk dalam kategori melakukan jasa di bidangperbankan, sehingga sesuai denga Pasal 4A ayat (3) hurufd UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 kegiatan PemohonBanding merupakan kegiatan pemberian jasa yang tidakdikenakan PPN;Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat berikut:5.9.1
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 875 K/Pdt/20175.8.3 Tahap 3 pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dicairkan pada tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlahdaftar nominative 78 orang;5.9 Tahap Ke9 (sembilan) pinjaman sebesar Rp7/.000.000.000,00pencairan sebanyak 5 (lima) kali pencairan;5.9.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah) dicairkan pada tanggal 28 Juni 2013, dengan jumlahdaftar nominative 147 orang;5.9.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah) dicairkan pada
17 — 6
Sejak saat itu tergugatmenghentikan uang bulanan dengan pertimbangan bahwa uang hasilsewa appartement sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugatsendiri, disamping itu Tergugat menduga bahwa Penggugat masihmenyimpan uang tabungan yang selama ini dirahasiakan kepadatergugat, dugaan ini semakin kuat didasarkan pada beberapa faktaantara lain:5.9.1.
Terbanding/Terdakwa : AGUSTUNUS BARKET PAMELAY Alias BARKET anak laki laki dari (alm) ARDIANTO PAMELAY
32 — 12
MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
5.6.1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
5.7.1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128;
5.8.1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS BARKET PAMELAY;
5.9.1
71 — 12
Pd: XXXXXX NB atas nama Penggugat;5.3.2 (dua) XXXXXXXXXXXXXX LG;5.4.1 (Satu) XXXXXXXXXXXXX;5.5.1 (Satu) XXXXXXXXXXXXXX5.6.1 (Satu) XXXXXXXXXXXXXX,5.7.1 (Satu) XXXXXXXXXXXKXXXXKX5.8.1 (Satu) XXXXXXXXXXXXXXX;5.9.1 (satu) XXXXXXXX5.10.1 (satu) XXXXXXX5.11.3 XXXXXXXXX5.12.1 (Satu) XXXXXXXXX;5.13.1 (Satu) XXXXXXXXXKXXXKX5.14.2 (dua) XXXXXXXXXXXX5.15.
FETTY HIMAWATI, SH
Terdakwa:
Arif Ahmad Alias Arif Bin Erwansyah
36 — 0
sabu yang diberi kode 2;
5.3.1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang diberi kode 3;
5.4.1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang diberi kode 4;
5.5.1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang diberi kode 5;
5.6.1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang diberi kode 6;
5.7.1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang diberi kode 7;
5.8.1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang diberi kode 8;
5.9.1
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian pemungutanPPN dan PPnBM menganut prinsip akrual, artinya PPN danPPnBM terutang pada saat penyerahan BKP meskipunpembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belumsepenuhnya diterima;5.9.1. 1211.2. selanjutnya pengenaan PPN dar PPnBM atas suatuBarang Mewah tidak dapat dipisahkan. Hal ini dinyatakan dalampenjelasan umum UndangUndang PPN Tahun 1994 yangmenyatakan bahwa PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpaadanya PPN.
46 — 26
2012.5.7.1(satu) Bundel Surat perintah Dinas Jalan (SPDJ) untuk trayek Jayapura Nimbokrang, trayek Jayapura Skouw, trayek Jayapura Demta, trayek JayapuraHal 21 Put No. 10/Pid.SusTpk/2016/PT JAP22Bonggo, trayek Jayapura Sarmi, trayek Jayapura Arso Waris dan trayekJayapura Taja.5.8.1 (Satu) Bundel laporan Muatan Bus (LMB) untuk trayek Jayapura Nimbokrang,trayek Jayapura Skouw, trayek Jayapura Demta, trayek Jayapura Bonggo,trayek Jayapura Sarmi, trayek Jayapura Arso Waris dan trayek Jayapura Taja;5.9.1
Terbanding/Terdakwa : EKO BUDI PURWANTO, S.Pt
117 — 40
./2013/PT.Sby.5.9.1 (Satu) bendel Berita Acara Beranak :1 (satu) bendel Berita Acara Kematian sapi ;5.11.1 (Satu) bendel surat terdiri dari : 1 (satu) lembar Nota Pengiriman/Penjualan Nomor NotaN 37474 tanggal 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan pengeluaran hewandan bahan asal hewan antar pulau/propinsi tertanggal24 Oktober 2009 ; Surat Keterangan kesehatan hewan ;5.12.
Terbanding/Terdakwa : HABIBUDDIN YUTHAUAT als BOBOY bin TAUPAN YUDONO
54 — 21
5.8. 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam Nopol : T-18-BQ
Dikembalikan kepada P.T BFI FINANCE INDONESIA Tbk melalui saksi ARMANDO DAMANIK
5.9.1 (satu) buah HP merk I-Phone warna putih berikut sim card
Dirampas untuk Negara.
78 — 64
Musa Pulungan telah menikahdengan seorang perempuan yang bernama Nurmawan Siregar binti UmarSiregar, dengan dikaruniai anak 7 (tujuh) orang, masing masing bernama :5.9.1. Berlian Pulungan (sebagai anak perempuan, masih hidup).5.9.2. Parlaungan Pulungan (sebagai anak laki laki, sudah meninggaldunia).5.9.3. Seriya Pulungan (sebagai anak perempuan, masih hidup).5.9.4. Megawati Pulungan (sebagai anak perempuan, masih hidup).5.9.5.
32 — 24
Dc: + scesccsvesassexeaaas 3 cnessaoaass s waanwenaa 1 a5 casweas ss aeaenonaessiaenasneenssasiann, 2/7 paganSukarsih : 2/7 X 54200 = 13.550 2/7 x 7550 = 1.888Inak Kirti > 1/7 X 54200 =6.775 1/7 x 7550 = 944Amak Rahip : 2/7 X 54200 = 13.550 2/7 x 7550 = 1.888Amak Niwi : 2/7 X 13.550 = 3.871 2/7 x 1.888 = 254445.9.5.10.5.11.5.12.5.13.Ahli waris Sukarsih bin Amak Nurtalip yang meninggal dunia pada tahun 1958 berikut haknya dariharta peninggalan Pewaris Sukarsih bin Amak Nurtalip sebagai berikut :5.9.1
121 — 15
GTech Indonesia, untuk atas nama YULIANFAUZI tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan dan kelemahan sebagaiberikut :5.9.1. Bahwa di dalam surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yangdigunakantidak ada Kop Surat Perusahaan PT. GTech Indonesia. ;5.9.2. Bahwa di dalam surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersurat disebutkandibuat di Jakarta, sedangkan di keterangan dituliskan bahwa PerusahaanPT. GTech Indonesia beralamat di JI. Raya Narogong KM 12,Bantargebang, Kota Bekasi.;5.9.3.
407 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 162 PK/Pid.Sus/20165.9Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 sampai dengan 2011,pada KPK Nomor = 115/HP/XIV/12/2013, tanggal 23Desember 2013;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, sepantasnyamenurut hukum Putusan Praperadilan Nomor 119 haruslahdibatalkan karena putusan Judex Facti mengandungpenyelundupan hukum.Ditemukan Indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan olehJudex Facti, dalam menafsirkan ketentuan tentang PejabatPenyelidik yang sah sebagaimana diatur dalam UndangUndangKPK:5.9.1
Putusan Nomor 162 PK/Pid.Sus/20165.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1 sampaidengan 5.4.5, 5.5, 5.51, sampai dengan 5.6.9, 5.7, 5.7.1 sampai dengan 5.7.5,5.8, 5.8.1, sampai dengan 5.8.6, 5.9, 5.9.1 sampai dengan 5.9.11, 5.10, 5.10.1,sampai dengan 5.10.12 dan huruf C dipertimbangkan sebagai berikut:1.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 yang menyebutkan Terhadap putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kecuali
238 — 83
.: D-6026-MC atas nama Indra Gunawan alamat Sukasari RT 005 RW 010 Cibiru Bandung nomor rangka: MH8BG41AEJ274212, Nomor mesin: AE52ID268824;5.8. 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki type FU150SCD2A warna hitam belum ada Nomor kendaraan, tahun pembuatan 2015;5.9. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV Buana Surya Mandiri , dibuat di Garut tanggal 24 juni 2015, yang diterima dari Tn Johanes Suwarno sebesar Rp 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut: 5.9.1. 1 (satu) lembar
.: D6026MC atas namaIndra Gunawan alamat Sukasari RT 005 RW 010 Cibiru Bandung nomorrangka: MH8BG41AEJ274212, Nomor mesin: AE52ID268824;1 (satu) unit Sepeda motor suzuki type FU150SCD2A warna hitambelum ada Nomor kendaraan, tahun pembuatan 2015;1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV Buana Surya Mandiri , dibuat diGarut tanggal 24 juni 2015, yang diterima dari Tn Johanes Suwarnosebesar Rp 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)berikut:5.9.1. 1 (satu) lembar bukti penyerahan motor dari
69 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengurangan serta menentukanutang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan KenaPajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa denganWajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usahayang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saatsidang banding telah menjelaskan terkait penentuan harga wajar untukekspor Kijang Innova sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18ayat (3) UU PPh dengan uraian sebagai berikut:5.9.1