Hakim dapat menyimpulkan tujuan pendekatan Restotarive Justice adalah untukpemulihan bagi terdakwa dan komunitas masyarakat telah tercapai;Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diamanatkan pula oleh Pasal 16 (3) UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan atauPidana Penjara Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlakudan hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir (The Last Resort), dibuhungkan puladengan himbauan Mantan Ketua Makhamah Agaung

Hakim dapat menyimpulkan tujuan pendekatan Restotarive Justice adalah untukpemulihan bagi terdakwa dan komunitas masyarakat telah tercapai;Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diamanatkan pula oleh Pasal 16 (3) UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan atauPidana Penjara Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlakudan hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir (The Last Resort), dibuhungkan puladengan himbauan Mantan Ketua Makhamak Agaung

Perikatan tersebut jadinya tidak lain dari pada perikatan untuk melakukansuatu perbuatan (om iets te doen) lihat pasal 1239 BW) ; 17Dalam putusan Mahkamah Agaung R.I. tanggal 18 Desember 1971 No.598K/Sip/1971, menentukan bahwa sifat pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10Tahun 1961 adalah termasuk hukum yang memaksa dan menerangkan pulabahwa : Jual Beli yang tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenangsebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun4961 merupakan Jual Beli

Putusan Nomor 1061/B/PK/PJK/201578/PMK.03/2010 yang telah dilakukan judicial review dimana dalam PutusanUji Materi melalui Putusan Mahkamah Agaung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011, yang dalam amarnya telah menolakPermohonan HUM sehingga memenangkan Terbanding (DJP).

Bahwa menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan(motiveringplicht) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusanmerupakan kewajiban bagi Judex Facti, dan ketiadaan/kurangnyaalasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agaung dalam tingkatkasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti;12.

(motiveringplicht) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusanmerupakan kewajiban bagi Judex Facti dan ketiadaan/kurangnyaalasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agaung dalam tingkatkasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti;Bahwa dalam putusan tingkat banding a quo Judex Facti pada tingkatbanding tidak menjelaskan yurisprudensi tetap yang dimaksud dantidak mencantumkan nomor dan tanggal yurisprudensi tetap tersebut,Judex Facti tingkat banding hanya menyebutkan ...sesuai denganHalaman 26 dari

alasan, bahkan alasan alasan itu kurangjelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain,maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalamacara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yangbersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.Bahwa menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan(motiveringplicht) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusanmerupakan kewajiban bagi Judex Facti dan ketiadaan / kurangnyaalasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agaung

ini ;5. bahwa perihal siapa yang paling berhak terhadap siapa hak asuh anakdiberikan selanjutnya dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KpmpilasiHukum Islam pasal 105 ayat huruf a menyatakan pemeliharaan anakhalaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2019/PA.Kab.MIgyang belum mummayis atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya sehingga jika Tergugat selalu mendalilkan bahwa orang tuanya dan/atauTergugat yang merasa paling berhak adalah tidak benar ;6. bahwa dalam Yurispundensi mahkamah agaung

menyoal praktekpenggunaan pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika, memang pasal 111 dan pasal 112 UU RI No. 35tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama,perbedaannya hanya jenis Narkotika , pasal 111 terhadap jenis tanamanoan pasal 112 bukan tanaman :Supriyadi W Eddyono menambahkan bahwa rumusan " Memiliki,Menyimpan, Menguasai" tersebut menjadikan pasal 111 dan pasal112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut olehHakim Mahkamah Agaung

No.242/Pdt.G/2021/PA.Pwltertulis P.1 sampai dengan P.8 ;Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.8 telahbermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesia denganmaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun2020 Tantang Biaya Meteral, dan buki tersebut berupa fotokopi, olehMajleis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehinggatelah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agaung R.I., Nomor3609 K/Pdt/1985 dan putusan Mahkamah ANomor 112 K/Pdt/1996yang pada pokonya menyatakan

II Mahkamah Agung RI tahun 1998tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan halaman 224juga ditegaskan bahwa besarnya uang tebusan (iwadl) dari suami kepada istritidak boleh melebihi besarnya mahar atau barangbarang yang telah diberikansuami kepada istri, tidak termasuk besarnya nafkah dan biaya hidup seharihariyang telah diberikan suami kepada istri sebagai tanggung jawab suami kepadaistri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Kompilasi HukumIslam dan Buku Il Mahkamah Agaung

Hakim terikat untukmenjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk mengambilkeputusan ;Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim mendapati faktaternyata letak tanah yang digugat Penggugat tidak jelas letak , batasbatasnya dan luasnya sebagaimana yang sudah didalilkan dalam suratgugatan maka gugatan yang demikan adalah gugatan yang kabur(Obscuur libel), oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard) , hal ini dapat dilinat dalam YurisprudensiMahkamah Agaung RI No

Kewengenagan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan Atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabatpemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenaganperadilan tata usaha negara;2) Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketatindakan pemerintahan setelah menempuh upaya adminstratif sebagaimanadi maksud dalam undangundang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasipemerintahan dan peraturan mahkamah agaung

kenal dengan para terdakwa;Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkaraKebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI semua keterangansaksi di dalam BAP sudah benar; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.30Wib telah terjadi kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan SultanHasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan; Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut saksi sedangbekerja di lantai dasar Kejaksaan agaung

pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkaraKebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, saksi membenarkansemua keterangan di dalam BAP; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.30Wib telah terjadi kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan SultanHasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan; Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut saksi sedangbekerja di lantai dasar Kejaksaan agaung

Karya Agaung) namun upah panen sama sekalitidak dibayar oleh Penggugat, sebelumnya nya Penggugat pernahmenyatakan buah hasil panen sawit di panen dan dibawa ke Verontempat penggugat (CV. Karya Agung) sudah ditimbang dan sudah jelasberat berapa ton buah sawit tersbut akan tetapi tidak dibayar olehPenggugat kepada PT.

Bahwa Tergugat tetap pada dalil terdahulu berkaitan dengan daluarsapengajuan Gugatan Penggugat yang telah lewat waktu sebagaimanayaYurisprudensi Mahkamah Agaung, yakni :a.Putusan Nomor 449 K/Pdt.SusPHI/2013, yang dalampertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan: Bahwa pengajuanGugatan Penggugat telah kadaluarsa, baik ditinjau dari Pasal 1966KUHPerdata, maupun Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004yang mengatur lewat tenggang waktu gugatan adalah 1 Tahun.

., tanggal 24 Pebrurai 2005.Bahwa berdasarkan Perkara Perdata putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agaung RI Nomer : 14 PK/PDT/2014 tanggal 18 Juni 2014 joPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 775 K/Pdt/2011 = tanggal 5Maret 2013 jo Putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomer : 145 / Pdt. /2010 / PT.MTR., tanggal 110ktober 2010, jo Putusan pengadilan NegeriSumbawa Besar Nomor : 28 / Pdt.G / 2009 / PN.SBB., yang telah putus padatanggal 20 Mei 2010, adalah telah terbukti bahwa yang berhak atas tanahHalaman

Hal ini menjadi landasan dan dasar hukum acara perdatadan Yurisprudensi Mahkamah Agaung Republik Indonesia. Dalam putusanMahkamah Agung tanggal 25101969, Nomor 391 K/SIP/1969, dalamperkara: Saud bin Aliman lawan Nyi Ukes, dkk. dengan susunan Majelis : 1.M. Abdurrahman, SH., 2. DH. Lumbanradja, SH., 3.