Hendro, untuk menanda tangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dan segala macam surat-surat yang diperlukan untuk proses pemecahan dan peralihan hak 4 (empat) bidang atas sebidang tanah pekarangan tersebut diatas masing-masing keatas nama Kusmiyah, Kusrini, Estugi (Pemohon) dan Tarsan, di Kantor Pertanahan Kabupaten sragen;

Dengan demikian secara yuridis Akta PembagianHak Bersama (APHB) No/ 15 Tahun 2017 tidak sah, cacat hukum karenasalah satu pihak tidak cakap bertindak serta obyek APHB milik orang lainatau milik Tergugat/MOHAMAD NASIR sehingga APHB tersebut bataldemi hukum/Vernietigbaar.Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 4045/Pdt.G/2018/PA.Jr.5.

Hal ini berartibahwa sejak terjadinya pemberian hibah tanah obyek sengketa di depanPejabat Pembuat Akta Tanah, maka tanah obyek sengketa telah sahmenjadi hak milik Tergugat.Bahwa Penggugat membuat 2 (dua) Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) yaitu Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 64/III/Klw/2007dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.15 Tahun 2017 yangisinya saling bertentangan.

MISNAJA SARINI, pada tahun 2007 membuat Akta Pembagian HakBersama (APHB) yaitu Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.64/III/Klw/2007, tertanggal 27 Maret 2007, yang dibuat oleh TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi dan SARTONO (saudara kandungTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) dihadapan Ir.

Obyek APHB No.15 Tahun 2017 sebagai alas hak ataudasar penerbitan Sertifikat No.2992/Sempusari/2017 atas nama TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi adalah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.8. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensimembuat kembali Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), yaitu AktaPembagian Hak Bersama (APHB) No.15 Tahun 2017 yang isinyabertentangan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.64/III/Klw/2007, tertanggal 27 Maret 2007.

Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.15 Tahun 2017 (P2)tersebut, maka kekuatan pembuktian dari bukti Akta Pembagian HakBersama (APHB) No.15 Tahun 2017 (P2) tersebut menjadi lemah dan perludikuatkan dengan buktibukti pendukung lainnya, namun hal tersebut tidakditemukan oleh Majelis Hakim di persidangan.11.Bahwa Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.15 Tahun 2017 cacathukum, sebagaimana Keterangan saksi dibawah sumpah, SUYONO S.Pd.

M.Kn,bersama Djuhron daan Rizal Hakim mendatangi istrinya untuk memintamenanda tangani AJB dan APHB, sambil menunggu hasil pengecekan dariBPN Sidoarjo yang dilakukan oleh Sugeng Spijadi SH.

Pudji Lestari, SE, MM menanyakan Akta Jual Beli dan AktaPembahagian Harta Bersama kepada Terdakwa namun hanya diberi AJBdan APHB yang asli dalam kondisi kosong atas nama Notaris SugengPriyadi, SH. M.Kn, sehingga Hj. Pudji Lestari, SE, MM mendatangi kantorNotaris Sugeng Priyadi, SH. M.Kn menanyakan perihal AJB dan APHBnamun dijawab sertifikat tersebut tidak ada selanjutnya Hj.

Pudji Lestari, SE, MM bersedia menyerahkan SHM danpersyaratan lainnya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyanggupiHalaman 3 dari 14 Putusan No.267/PID/2019/PT.SBYuntuk membuatkan AJB dan APHB yang saat itu juga para pihak langsungmenanda tangani blangko minuta AJB dan APHB sehingga Hj. PudjiLestari, SE, MM percaya bahwa Terdakwa adalah sebagai Notaris danPPAT disamping itu sebelumnya Hj.

Pudji Lestari, SE, MM sudah bayar kepada pihak penjual sebesarsebesar Rp. 4.021.000.000, (empat milyar dua puluh satu juta rupiah)namun AJB dan APHB sebagaimana yang disanggupi dan dijanjikan olehTerdakwa tidak pernah ada sehingga mengakibatkan Hj.

atas nama I Gede Raka Lingga (Almarhum), Ni Made Rai Karmi (Tergugat III), I Putu Gede Darta (Tergugat IV), I Made Rai Adnyana (Tergugat V) dan Ni Nyoman Ayu Novi Dewi (Tergugat VI), dan I Nyoman Sandi (Penggugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Yang sedang menangani APHB/akta waris dari sdrH.ABDULLOH als H. AHMAD (alm) kepada saksi TASW1;Bahwa pada saat saksi CECEP ROSADI (Camat Blanakan Kab. Subang)menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut, saksi tidakmembaca semuanya.

Ahmad yang saat itu saksi dengar pembicaraan terdakwa denganTaswi akan membuat sertifikat Hak milik atas nama Taswi; Bahwa saksi pernah diperintahkan Akta Pembagian Harta bersama(APHB), dimana dalam pembuatan Akta Pembagian Harta bersama(APHB) dibutuhkan persyaratan kartu Identitas dan surat keteranganAhli Waris;Bahwa saksi pada saat itu saksi diperintahkan terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris, dimana pada saat saksimemnbuat Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sudah dalam bentukblanko

) untuk membuat sertifikat; Bahwa persyaratan untuk membuat Akta Pembagian harta bersama(APHB) yaitu Kartu tanda Penduduk, Surat Keterangan Kematian dariDesa, Surat keterangan Ahli Waris dan apabila anak Angkat harus adasurat Penetapan Anak Angkat dari Pengadilan Negeri dan lain lain; Bahwa dalam hal pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB)tidak ada Surat Keterangan Ahli Waris makan Akta Pembagian HartaBersama (APHB) tidak bisa terbit; Bahwa saksi pernah pergi unutk menandatangankan keterangan

Bahwa untuk itu dibutunkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar Pemohonmenjadi wali menjual dari Kedua Anak dibawah umur tersebut dan juga untukPenandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).Berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon gunamemeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikanSuatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:e Mengabulkan Permohonan Pemohon;e Mengizinkan

Bahwa untuk itu dibutuhnkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agarPemohon menjadi wali menjual dari Kedua Anak dibawah umur tersebutdan juga untuk Penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB); Bahwa didalam Sertivikat Hak Milik (SHM) Nomor 249 tahun 1993 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara ada dua namayaitu SURYAWATI TB, SE,. dan SURYANSYAH sebagai Pemegang Hak; Bahwa SURYAWATI TB, SE,. adalah kakak kandong dari Alm.SURYANSYAH ; Bahwa didalam Sertivikat Hak Milik (SHM)

);Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 92Padt.P/2020/PN.LsmMenimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untukmengajukan permohonan menjadi wali menjual dari Kedua Anak dibawah umurtersebut dan juga untuk Penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal Jalan Merdeka Gampong KutaBlang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe, oleh karenanya bagi pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapatdipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang

Bahwa pemohon membutuhkan biaya hidup untuk anakanak Pemohon.Oleh karena itu pemohon ingin menjual tanah beserta bangunannyadengan SHM No.249 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara.Bahwa ada Dua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernamaRina Asna Dara dan Sherry Natasya.Bahwa untuk itu dibutuhnkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agarPemohon menjadi wali menjual dari Kedua Anak dibawah umur tersebutdan juga untuk Penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

SURYANSYAH ingin menjual tanah yang Sertivikat Hak Milik (SHM) Nomor 249tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkanbahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk menjadi wali menjual dariKedua Anak dibawah umur tersebut dan juga untuk Penandatanganan AktaPembagian Hak Bersama (APHB), tidak tepat karena yang menjual dalam SertivikatHak Milik (SHM) Nomor 249 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor

Mudin Sutaryadi (Terlawan IV), selanjutnya disebutobjek sengketa;Bahwa berdasarkan surat keterangan waris tanggal 28022005 No. 198/03/Kel/2005 kemudian objek sengketa tersebut dibalik nama dan menjadi atasnama Terlawan IV, Terlawan Ill, Pelawan , dan Il, dan berdasarkan AktaPembagian Hak Bersama (APHB) No. 92/2005 tanggal 07032005 yang dibuatdi hadapan/oleh Terlawan V, objek sengketa tersebut dibalik nama lagi menjadiatas nama Terlawan IV;Bahwa baik pembuatan surat keterangan waris maupun Akta PembagianHak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka sudah tepat bagi PemohonKasasi untuk mengajukan perlawanan a quo di Pengadilan NegeriTasikmalaya sebagai domisili hukum yang dipilih oleh para pihaksesuai dengan yang telah disepakati dalam APHB tersebut,karenanya Pengadilan Negeri Tasikmalaya harus menyatakan diriberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan aquo, Dengan demikian untuk menentukan domisili hukum, seharusnyajudex facti mengutamakan pertimbangan hukumnya dengan mengacupada Pasal 6 APHB

I38 dan T. lk4 bukanlah merupakan persoalan pokok dalamperlawanan a quo, melainkan timbul sebagai akibat dari dibuatnyaAPHB No. 92/2005 (bukti T.I5) tersebut;Bahwa yang merupakan persoalan pokok dalam perlawanan a quoadalah telah terjadinya pembuatan APHB No. 92/2005 tanggal 07032005 tanpa melibatkan Pemohon Kasasi Ill/Pelawan Ill (AnissaNurahmah) sebagai pihak yang mempunyai hak yang sama atas tanahsengketa dengan pihakpihak lainnya dalam APHB No. 92/2005tersebut, yang mengakibatkan hilangnya hak

Pemohon Kasasi Ill atastanah sengketa tersebut;Bahwa karenanya dalam penentuan domisili hukum, judex factiseharusnya memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu denganmengacu pada APHB No. 92/2005 tersebut dan bukan mengacu padabukti T.

I4 tersebut bukanlah merupakan persoalan pokokdalam perkara perlawanan a quo, melainkan timbul sebagai akibat daridibuatnya APHB No. 92/2005 (bukti T.Il5) tersebut;Hal.10 dari 14 hal.Put.No.1383 K/Pdt/20081.5.

Bahwa, Pemohon dan dua anak almarhum selaku ahli waris bermaksuduntuk sebagai wali atau mewakili anakanak yang masih dibawah umuruntuk penandatanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama keduaanak Pemohon masih di bawah umur dan belum cukup bertindak didepan Hukum sehingga perlu ditunjuk adanya wali;5.

Abd Latief, lahir 31 Juli2004 sebatas Penandatanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama;3.

Pemohon hadirsendiri menghadap di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepadaPemohon mengenai tanggung jawab dan tentang halhal yang tidak bolehdilakukan sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur,Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan sanggup melaksanakan,selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan kecuali pada Petitum nomor 2 ditambahkankalimat sebatas penandatanganan (APHB

Bahwa, Pemohon = mengajukan permohonan wali untukpenandatanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama agarPemohon dapat menjual sebagian harta warisan dari almarhum Hi.Abd. Latief untuk kepentingan pendidikan anakanaknya dantabungan masa depan mereka;2. Rudi Sani bin Azis Sani; Bahwa, saksi mengaku sudah lama kenal dengan pemohon karenasaksi adalah adik ipar Pemohon; Bahwa, Pemohon adalah istri dari Hi. Abd.

Menetapkan anak yang bernama Nabil Rizquilah Hi Abd Latief lahir 31Juli 2004 dan Arina Salsabila Hi Abd Latief lahir 18 Oktober 2001dibawahiperwalian Pemohon~ sebatas pada persyaratanPenandatanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama ;3.

tempat tanggal, lahir : SURABAYA, 5 April 2008 ;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon SISILIA TANUWIJAYA disebut juga TAN SISILIA yang dalam hal ini bertindak untuk sebagai wali mewakili kepentingan ketiga anak yang kini masih belum dewasa bernama MADELINE MARGARETH WIBISONO, WILSON ANG WIBISONO dan JEFFERSON ANG WIBISONO untuk menandatangani bersama-sama ahli waris (alm) Ong, Tjoe Pin atau disebut juga Ongko Djojo yang lain bernama Udji Wibowo dan Unang Wijaya terhadap surat / Akta APHB

., Madeline MargarethWibisono, Wilson Ang Wibisono, Jefferson Ang Wibisono;Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan suamiPemohon aquo dalam APHB ( Akta Pembagian Hak Bersama ) untuk diatasnamakan saudara suami Pemohon yaitu Udji Wibowo, Lahir di Surabaya,pada tanggal 12111982, NIK : 3578061211820007 ;Halaman 2 Penetapan No. 1695/Pdt.P/2020/PN.SbyBahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak Pemohon masih dibawah Umur / belumdewasa ;Bahwa oleh karena ke 3 tiga anak Pemohon tersebut diatas adalah

Ulung Wibisono disebut juga UlungWibisono Dyjojo, dimana Pemohon sekarang sangat membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Negeri bagi ketiga anak Pemohon tersebutyang belum dewasa tersebut diatas ;Bahwa pemohon telah mendapat penjelasan dari saudarasaudara SuamiPemohon terkait harta a quo dan Juga menyetujui dan/atau tidak keberatanPemohon sebagai Wali bagi ketiga keponakan yang belum dewasa ;Bahwa Pemohon telah mendapat penjelasan dari pihak Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah Kota Surabaya untuk APHB

JEFFERSON ANG WIBISONO,tempat tanggal, lahir : SURABAYA, 5 April2008 ;Dan untuk menandatangani bersamasama ahli waris (alm) Ong, Tjoe Pinatau disebut juga Ongko Djojo yang lain bernama Udji Wibowo dan UnangWijaya terhadap surat / Akta APHB ( Akta Pembagian Hak Bersama)terkaittanah pekarangan berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Kalisari,Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya dengan SHM No. 4278, Surat ukurtanggal 23/03/2016,No :00972/KALISARI/2016, Luas 216 M2, atas namaUnang Wijaya, Udji Wibowo

NotSby/2020, yang salah satunya adalah tanah pekarangan berdiribangunan yang terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo,Kota Surabaya dengan SHM No. 4278, Surat ukur tanggal23/03/2016,No :00972/KALISARI/2016, Luas 216 M2, atas nama UnangWijaya, Udji Wibowo, S.T., Madeline Margareth Wibisono, Wilson AngWibisono, Jefferson Ang Wibisono Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalansuami Pemohon aquo dalam APHB ( Akta Pembagian Hak Bersama )untuk diatas namakan saudara suami

JEFFERSON ANG WIBISONO, tempat tanggal, lahir : SURABAYA, 5April 2008 ;Memberikan ijin kepada Pemohon SISILIA TANUWIJAYA disebut juga TANSISILIA yang dalam hal ini bertindak untuk sebagai wali mewakili kepentinganketiga anak yang kini masih belum dewasa bernama MADELINEMARGARETH WIBISONO, WILSON ANG WIBISONO dan JEFFERSONANG WIBISONO untuk menandatangani bersamasama ahli waris (alm) Ong,Tjoe Pin atau disebut juga Ongko Djojo yang lain bernama Udji Wibowo danUnang Wijaya terhadap surat / Akta APHB

Pengakuan Hutang Nomor B.208/911/5/2014 Tanggal 16052014 dengan jadwal pembayaranpinjaman sebagai berikut : Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh ParaTergugat tiaptiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yangmeliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (dua puluh empat) kaliangsuran masingmasing sebesar Rp. 2.083.300, (dua juta delapanpuluh tiga ribu tiga ratus rupiah); Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunanberupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sbb :APHB

Nomor : 1782 / 2012 a.n Harimat Firdaus , yang terletak di utanjaya Rt 003 Rw 004 Pondok Jaya Cipayung Depok;Asli bukti APHB Nomor : 1782 / 2018 a.n Harimat Firdaus tersebutdisimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;;Halaman 2 Putusan Nomor : 16/ Pdt.S/2018/PN DpkBilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahtangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaanPenggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat

APHB Nomor : 1782 / 2012 a.n Harimat FirdausKeterangan singkat :Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit ParaTergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan di atas APHBNomor : 1782 / 2012 a.n Harimat Firdaus ;5.

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 16 Mei 2014 ;Keterangan Singkat :Tergugat telah memberikan secara sadar dan sukarela agunan kreditberupa 1 (satu) buah asli APHB Nomor : 1782 / 2012 a.n Harimat Firdaus ,yang terletak di Utan Jaya RT.003/RW.004 Pondok Jaya Cipayung Depok;6.

Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunanberupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan APHB Nomor :1782 / 2012 a.n Harimat Firdaus, yang terletak di Jalan Kp Grogol RT002/002 Rangkapanjaya Pancoranmas Depok Propinsi Jawa Barat dan Aslibukti APHB Nomor : 1782 / 2012 a.n Harimat Firdaus tersebut disimpanpada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;5.

Sertifikat Hak Milik No.487/Rawabarat, berdasarkan AktaPembagian Hak Bersama ('APHB') tanggal 6 November 2011No. 95/2008;2. Sertifikat Hak Milik No.84/Gunung, berdasarkan AktaPembagian Harta Bersama (APHB) tanggal 19 September2008 No. 85/2008;3.

Koestrini berdasarkan Surat Pernyataan Warisyang tercatat dalam register Kelurahan Rawa Barat No. 63/1.755.28tertanggal 14 Mei 2008, dan di dalam register Kecamatan Kebayoran BaruNo. 213/1.755/28/08 tertanggal 9 Juni 2008;Menyatakan ketiga Akta Pembagian Hak Bersama yaitu APHB No.85/2008 tertanggal 19 September 2008, APHB No. 86/2008 tertanggal 19September 2008, dan APHB No. 95/2008 tertanggal 6 November 2008adalah Gugur dan Tidak Berlaku Menurut Hukum;Menyatakan seluruh perikatan dan perbuatan hukum

Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tanggal 6Nopember 2011 No. 95/2008 adalah berkelebihan (Overbodig),karena tanopa APHB, sesuai Perjanjian Kawin No. 7 tanggal 5 Mei1983 tanah dan bangunan di Jl.

No.625/PDT/2016/PT.DKIDALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dailildalil gugatanPenggugat, kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakui olehTURUT TERGUGAT 1.Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat adalah gugatanperbuatan melawan hukum terkait adanya Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) yang masingmasing adalah APHB No.85/2008 tanggal 19September 2008, APHB No.86/2008 tanggal 19 September 2008 danAPHB No.95/2008 tanggal 6 Nopember 2008 yang secara melawanhukum karena

) yang masingmasing adalah APHB No.85/2008 tanggal 19September 2008, APHB No.86/2008 tanggal 19 September 2008 danAPHB No.95/2008 tanggal 6 Nopember 2008 yang secara melawanhukum karena didalam ketiga APHB tersebut tidak pernah diketahui danditandatangani oleh Penggugat sehingga dengan sendirinya seluruh Jjualbeli beserta pembebanan hak tanggungan berikut seluruh perikatan danperbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan berdasarkan APHB tersebutadalah Batal Demi Hukum.Bahwa dalil Penggugat tersebut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
   1. Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila (umur 13 Tahun) dan;
   2. Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila (umur 8 Tahun);

dibawah perwalian Pemohon (Suriyanda La Mausu binti La Mausu), khusus dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);

3.

Bahwa Pemohon hendak untuk membagi harta bersama Pemohon dansuami Pemohon (almarhum) kepada anak anak Pemohon yang dibuatdalam sebuah Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);7.

Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi untuk pembuatan AktaPembagian Hak Bersama (APHB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) untuk pembagian hak bersama Pemohon yaitu sebidang tanahdengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1650 yang terletak di Desa Lampa tetapiPihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak dan selanjutnyameminta syarat yaitu penetapan perwalian anak, agar Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) bisa membuatkan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) tersebut;8.

Bahwa perwalian ini dimaksudkan khusus dipergunakan sebagaipersyaratan pengurusan dalam rangka pembuatan Akta Pembagian HakBersama (APHB) Pemohon dan anakanak Pemohon dari harta warisanyang ditinggalkan almarhum suami Pemohon;Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya, dan orang tuamewakili anak tersebut

menjelaskan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yangbelum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkanperkawinan;Menimbang, bahwa anakanak Pemohon yang bernama HananiaLaode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila (umur 13 tahun) dan Laode FauziKoila bin Ako Laode Koila (umur 8 tahun) masih berada di bawah umur, olehkarena itu anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, sehinggaperwalian ini diserahkan kepada Pemohon khusus dipergunakan untukmengurus pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila (umur 8 Tahun);dibawah perwalian Pemohon (Suriyanda La Mausu binti La Mausu),khusus dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Pembagian HakBersama (APHB);3.

Kemudiandibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang pada pokoknya berisipernyataan bahwa hak SARTONO atas harta warisan MISNAYA SARINI telahhabis dan tidak akan menuntut lagi terhadap warisan tersebut. Namun dalamAPHB tersebut terdapat klausul, bahwa apabila kepentingan hukummenghendaki sewaktuwaktu keluarga siap untuk menyerahkan tanah tersebutkepada SARTONO.

Atas dasar APHB tersebut kemudian Penggugat/Terbanding melakukan peralinan hak atas tanah obyek sengketa tersebutmenjadi atas nama Penggugat/Terbanding dengan Sertifikat Hak Milik Nomor2992 tanggal 9 Mei 2017;Menimbang, bahwa MISNAYA SARINI mempunyai 2 (dua) orang anak,yaitu SUTOYO (Penggugat/Terbanding) dan SARTONO yang tidak dijadikanpihak dalam perkara ini dengan alasan karena SARTONO mengalamigangguan mental;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding tersebut

SARTONO juga berhak untukmembantah atau membenarkan isi Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)tersebut, 5. Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat danSARTONO tidak pernah dimintai persetujuannya dalam soal hibah ini. Olehkarena dalam perkara ini banyak hakhak yang berkaitan dengan SARTONOmaka sangatlan beralasan hukum apabila SARTONO harus dimasukkansebagai pihak dalam perkara ini.

Tetapi dalam hal ini yang dimasukkan sebagai pihak hanyaSUTOYO (sebagai Tergugat Rekonpensi) sedang SARTONO tidak ditarikmasuk sebagai pihak, sehingga dengan demikian gugatan rekonpensi menjadikabur karena kurang pihak;Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonpensi poin 4 sampaidengan poin 10 Penggugat Rekonpensi juga mempersoalkan keabsahan AktaPembagian Harta Bersama (APHB) Nomor 64/III/Klw/2007 tanggal 27 Maret2007 dan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) Nomor 15 Tahun 2017.Kedua APHB tersebut

Dari posita gugatan rekonpensi tersebut ternyata bahwadalam proses penerbitan APHB tersebut melibatkan SARTONO sebagai ahliwaris dari MISNAJA SARINI, sehingga sangatlah beralasan apabila dalamgugatan rekonvensi ini SARTONO harus dimasukkan sebagai pihak agar dapatmenyampaikan hakhaknya untuk mebenarkan atau membantah dalildalilgugatan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak menarikmasuk terhadap SARTONO sebagai pihak, maka gugatan rekonpensi a quojuga cacat formil dengan

isteri antara JOKO RAHARJO dengan YUNI SETIANINGSIH, yang saat ini anak tersebut belum dewasa serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

MAYLINDAGREAT, masingmasing telah mendapatkan bagian tanah ditempat lain:Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini, adalah Pemohonselaku orang tua kandung diberikan jjin untuk mewakili anaknyaPerempuan, yang diberinama ; MAYLINDA GREAT, belum dewasa khususuntuk melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani AktaPembagian Hak Bersama (APHB) di hadapan ROOSTANTY, SH./ Notaris/PPAT. di Wilayah Kabupaten Sragen, diperuntukan balik nama 2 (dua)bidang tanah Sertifikat Hak Milik ( SHM) yaitu : Tanah

16 Mei 2006/ umur 12 (duabelas) tahun, adalah anak dari suami isteri antara JOKO RAHARJOdengan YUNI SETIANINGSIH, yang saat ini anak tersebut belumdewasa Serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;Menetapkan bahwa Pemohon : YUNI SETIANINGSIH, sebagai orangtua kandung diberikan izin untuk mewakili anaknya untuk melakukanperbuatan hukum bagi anak perempuan yang diberinama ; MAYLINDAGREAT, belum dewasa khusus untuk melakukan perbuatan untukmenandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

MAYLINDA GREAT, masingmasing telah mendapatkan bagiantanah ditempat lain;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini, adalahPemohon selaku orang tua kandung diberikan izin untuk mewakili anaknyaPerempuan, yang diberinama ; MAYLINDA GREAT, belum dewasa khusus untukmelakukan perbuatan hukum untuk menandatangani Akta Pembagian HakBersama (APHB) di hadapan ROOSTANTY, SH./ Notaris /PPAT. di WilayahKabupaten Sragen, diperuntukan balik nama 2 (dua) bidang tanah Sertifikat HakMilik (SHM) yaitu

(Surat bukti P5),dimana anaknya tersebut belum dewasa atau belum pernah melangsungkanperkawinan dan anak tersebut ada dibawah kekuasan orang tuanya dan belumcakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri khusus untuk melakukanperbuatan hukum menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dihadapan ROOSTANTI, SH.

Menetapkan bahwa Pemohon : YUNI SETIANINGSIH, sebagai orang tuakandung diberikan izin untuk mewakili anaknya untuk melakukan perbuatanhukum bagi anak perempuan yang diberinama ; MAYLINDA GREAT, belumdewasa khusus untuk melakukan perbuatan untuk menandatangani AktaPembagian Hak Bersama (APHB) di hadapan MROOSTANTI,SH/Notaris/PPAT di Wilayah Kabupaten Sragen, diperuntukan balik nama 2(dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu : Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 08111, Luas 1.464

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum,karena penerapan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 adalahkurang tepat dan tidaklah dapat diterapkan mengingat pembuatan AktaPembagian Harta Bersama (APHB) No.442 tanggal 26 Agustus 2003 dihadapanTurut Tergugat yang kemudian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempatsehingga SHM No.385 yang semula atas nama Penggugat dan Tergugat akhirnyadiubah menjadi atas nama Tergugat saja adalah merupakan bentukkasih sayang

Sebagai buktikasin sayangnya maka penanda tanganan Akta Pembagian Harta Bersama(APHB) dihadapan Turut Tergugat dimana Penggugat melakukannya dengansuka rela dan disaksikan oleh dua orang saksi, jadi sama sekali tidak adapaksaan dari Tergugat ;Bahwa sebelum terbitnya SHM No.385 terlebin dahulu diterbitkan petok D yangterdiri dari surat keterangan riwayat tanah dan surat pernyataan dari Penggugatdan Tergugat yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camatdan dua orang saksi, dimana dalam

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang terkait dengan penerapan asaskepatutan telah salah dalam menerapkan hukum, mengingat Akta PembagianHarta Bersama (APHB) sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo adalahmerupakan perbuatan hukum perdata yang merupakan bentuk Suatu kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, olehkarenanya Judex Facti seharusnya menghormati segala kesepakatan tersebutkarena kesepakatan mana mereka buat sendiri, apalagi pembuatan aktadimaksud dihadapan

sepihak ;Bahwa Judex Facti dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa TermohonKasasi sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai pemberian yang terkaitdengan hibah atas harta bersama, adalah pertimbangan yang salah dalammenerapkan hukum, karena Termohon Kasasi adalah pemilik yang sah, sehinggamempunyai kapasitas untuk membuat akte yang telah dijadikan obyek sengketadalam perkara a quo ;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang terkait denganpembuatan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB

persyaratan yang mengharuskan PemohonKasasi untuk merawat dan atau menemani Termohon Kasasi higga akhirhayatnya ;Bahwa Judex Facti seharusnya memahami dalam kaitannya makna merawatdalam hubungan perkawinan, dimana telah diatur dalam akte nikah dan tidakdiatur dalam perjanjian lainnya, tidak terkecuali dengan akte dimaksud ;Bahwa Judex Facti telah salah dalam memaknai gugatan Termohon Kasasi, dimana gugatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo adalah berkaitan denganpembatalan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB

Bahwa saat ini Pemohon dan Para Pemegang Hak lainnya sedangmelakukan Proses APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) untuk SertifikatNomor 09134 dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402.Halaman 3 dari 22 halamanPenetapan Nomor 30/Pat.P/2021/PA.Tbnan8.10.11.Bahwa untuk keperluan proses APHB dan Wakaf, semua Pemegang Hakharus bertandatangan.

Azalia Shakila Salsabila binti Edy PurwonoBahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agarPemohon dapat bertindak sah secara hukum atas nama anakanakPemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganansuratsurat terhadap harta waris dari Ahli Waris dari anak Pemohonkhususnya untuk keperluaan APHB dan Wakaf.

tersebut diatas maka cukup beralasan bagiPemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agarsekiranya Pengadilan Agama Tabanan berkenan menentukan Pemohonsebagai wali dari anakanak Pemohon yang masingmasing bernama: Alya Zia Salsabila binti Edy Purwono Azalia Shakila Salsabila binti Edy PurwonoHalaman 4 dari 22 halamanPenetapan Nomor 30/Pat.P/2021/PA.Tbnan12.13.14.Bahwa menetapkan Pemohon untuk diberi ijin sebagai wali dari Alya ZiaSalsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk melakukan proses APHB

halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Tabanan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon yangamarnya sebagai berikut:1.2Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masingmasingbernama: Alya Zia Salsabila yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 Azalia Shakila Salsabila yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016Menetapkan Pemohon untuk diberi ijin sebagai wali dari Alya Zia Salsabiladan Azalia Shakila Salsabila untuk melakukan proses APHB

Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak kandungnyayang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk mewakilikedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam prosespengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl.GunungSoputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, DesaPemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas143M2.

Alwi Karim Kepada Yanah Alwi berdasarkan Akta PembagianHak Bersama No.195/APHB/KPH/2010 tanggal 29 April 2010 yangdibuat oleh PPAT Kabupaten Kepahiang, Drs. Rifgih,S.E bukanberdasarkan surat jual beli dihadapan PPATS.

Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No.195/APHB/KPH/2010tanggal 29 April 2010 yang dibuat oleh PPATS KabupatenKepahiang, Drs. Rifgih,S.E, diberi tanda TT4;5.

mana sebelumnya para ahli warislainnya (pihak pertama) telah mendatangani pada sertifikat APHBtersebut jadi Saksi berani menandatangani selaku saksi padasertifikat APHB tersebut; Bahwa Saksi menandatangani sertifikat Akta PembagianHak Bersama (APHB) Nomor 195/APHB/KPH/2010 tanggal 29April 2010 dalam kapasitas sebagai lurah atau mengetahui darisertifikat tersebut; Bahwa Saksi tidak melihat para ahli waris lainnya saatmenandatangi sertikat APHB tersebut, namun tandatangan paraahli waris telah tercantum

di atas materai pada akta tersebut; Bahwa Saksi tidak membaca isi APHB tersebut; Bahwa pada saat Ibu Hj.

YanahAlwi (Almh); Bahwa Saksi tidak ingat apakah ahli waris datang ketikapenandatanganan APHB tersebut; Bahwa benar Saksi yang mendatangani APHB tersebutkarena sudah dilakukan pemeriksaan oleh staf; Bahwa peneribitan sertifikat Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) Nomor 195/APHB/KPH/2010 tanggal 29 April 2010tersebut, sudah sesuai prosedur; Bahwa biasanya Saksi menandatangani sertifikat sebagaiPPT Sementara tidak menghadirkan orangorang yang akanmenandatangi, karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh stafSaksi

Sebagai jaminanpada pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepadaPenggugat (bukti P5) berupa Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas sebidangtanah seluas 936m?

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, makaterhadap agunan dengan bukti kepemilikan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama)No. 432/PSKJ/2009 atas nama Neng Waryati luas 936 m2 yang dijaminkan kepadaPenggugat akan dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasanpembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

Berkaitan jaminan ini, APHB (AktaPembagian Hak Bersama) bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sebagaimanayang diatur di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

APHB merupakan bukti pembagian hak bersama yangdilakukan oleh PPAT dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melaksanakanhalaman 6 dari 9 Putusan No.21/Pdt.G.S/2019/PN.Sngsebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telahdilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akandijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yangdiakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Kemudian, mengenai permintaan Penggugatagar agunan dengan bukti kepemilikan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) No.432/PSKJ/2009 atas nama Neng Waryati luas 936 m* yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasanpembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapatbahwa klausul ini berkaitan dengan eksekusi, dimana eksekusi merupakankewenangan dari Ketua Pengadilan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini guna untukmengurus dan memproses pelepasan atau Akte Pembagian Hak Bersama(APHB) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 10.09.06.01.1.01466 danNomor 10.09.06.01.1.01467;Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kiranya PengadilanAgama Bogor Cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagaiberikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Bgr2.

jantung dan meninggalnya dalam keadaanIslam, Saksi ikut mengurus jenazah Almarhum;o Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai suami selainXXXXXXXX, dan Pemohon dengan XXXXXXxXXbelum pernah berceraisampal XXXXXxXxXxXmeninggal dunia;o Bahwa setahu saksi, setelah Almarhum meninggal, Pemohon belummenikah lagi;o Bahwa setahu Saksi, kedua orangtua Almarhum sudah lama meninggaldunia;o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam mengajukan perkaraperwalian ini untuk mengurus pelepasan Akte Pembagian Hak Bersama(APHB

sakit jantung danmeninggalnya dalam keadaan Islam, Saksi yang mengurus jenazahAlmarhum;Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai suami selainAlmarhum XXXXXXXX;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXXXxXXbelum pernahbercerai Sampal XXXXXXxXXmeninggal dunia;Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;Bahwa kedua orangtua Almarhum (orangtua Saksi) sudah lamameninggal dunia;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam mengajukan perkaraperwalian ini untuk mengurus pelepasan Akte Pembagian Hak Bersama(APHB

tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 September2014; Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang di bawah umur/belum cakapmelakukan perbuatan hukum, yaitu XXXXXXXxX, lahir tanggal 08 Juni 2014Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Bgryang merupakan anak dari perkawinan Pemohon dengan almarhumXXXXXXXX; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengantujuan untuk mengurus pelepasan Akte Pembagian Hak Bersama (APHB

harus sepenuhnya bertanggungjawabterhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniyahnya;Menimbang, bahwa oleh karena 1 (Satu) orang anak Pemohon danalmarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXxX, lahir tanggal 08 Juni 2014,dengan demikian saat ini anak tersebut belum dewasa (belum berumur 21tahun) dan belum bisa mengurus segala keperluannya sendiri dan Pemohonmengajukan permohonan agar dirinya ditunjuk sebagai wali dari anak tersebutuntuk keperluan mengurus pelepasan Akte Pembagian Hak Bersama (APHB

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu AHMAD AL FAJRI dan DINDA MASYAINI;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu AHMAD AL FAJRI dan DINDA MASYAINI untuk mewakili penandatanganan Akte Pembagian Hak Bersama (APHB) dikarenakan kedua anak tersebut masih di

Bahwa berdasarkan fakta tersebut pihak keluarga Almarhum Bapak ALWIYAHUZA sebagai penerima waris harus membuat Akta Pembagian HakBersama (APHB) di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untukmelepaskan Hak Waris atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak diJl. Singa No. 4/14 RT. 001 A LK.1 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton BandarLampung tersebut di serahkan kepemilikannya ke salah satu ahli waris yangbernama Ibu HERYANI ALWI (Anak Ke5 dari Almarhum Bapak ALWIYAHUZA).

Bahwa karena anak ke9 (Sembilan) sebagai salah satu Ahli Waris BapakALWI YAHUZA telah wafat yaitu almarhum ARDIANSYAH dan mempunyai 2(dua) orang anak yang masih dibawah umur maka dibutuhkan PenetapanPengadilan untuk menetapkan Wali atas kedua anak yang bernama AHMADAL FAJRI dan DINDA MASYAINI yaitu Ibu Kandungnya yaitu IBU SRIWAHYUNI (PEMOHON) untuk menandatangani Akta Pembagian HakBersama (APHB).Berdasarkan Fakta Hukum dan pertimbangan diatas, mengenai duduk perkara(Posita)Atas dasar tersebut maka

Kami Memohon kepada Ketua Pengadilan NegeriKelas 1 A Tanjung Karang agar : Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON secarakeseluruhan Menyatakan Sah PEMOHON yang merupakan istri dari almarhumARDIANSYAH adalah Wali dari AHMAD AL FAJRI dan DINDA MASYAINI Memohon menetapkan Ibu SRI WAHYUNI (PEMOHON) diberikan HakPerwalian anak untuk mewakili penandatanganan Akte Pembagian HakBersama (APHB) dikarenakan kedua anak tersebut masih di bawah umur.

Saksi Dahlia Fitrianti, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon Sri Wahyuni karena Pemohonadalah tante saksi, bahwa Bapak saksi adalah kakak kandung dari SuamiPemohon; Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk diberikanHak Perwalian anak untuk mewakili penandatanganan Akte PembagianHak Bersama (APHB) dikarenakan kedua anak Pemohon masih dibawah umur ; Bahwa pembagian harta hak bersama berupa rumah di Jl. SingaNo. 4/14 RT. 001 A LK.1 Kel.

Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak kandungnyayang masih dibawah umur yaitu AHMAD AL FAJRI dan DINDA MASYAINIuntuk mewakili penandatanganan Akte Pembagian Hak Bersama (APHB)dikarenakan kedua anak tersebut masih di bawah umur;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlahRp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020,oleh Efiyanto D, S.H., M.H.