No. 90/B/PK/PJK/2008 (amortisasi pre establishment cost ) sebesar US$11,011,719.00 dengan alasan bahwa biaya tersebut belumdisetujui oleh DJP, dan karena itu tidak dapat dijadikanpengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak Tahun1998 Pemohon Banding;MenurutPemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yangdilakukan Pemeriksa atas biaya pemegang saham tersebut;Bahwa pembebanan biaya pemegang saham yang dikeluarkansebelum perusahaan berdiri (pre establishment cost) telahPemohon

Aneka Tambang telahmengakui preestablisment cost tersebut yaitu modalPT. Aneka Tambang yang semula berupa utang dan telahdilunasi oleh PT. Aneka Tambang pada Tahun 2005Hal 9 dari 16 hal. Put.

Sampai dengan penerbitan SKP Nihil PPh Badan Nomor :00002/ 506/97/091/04 tanggal 27 Desember 2004 belumada permohonan Persetujuan preestablisment cost dariTermohon Peninjauan Kembali; Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding)menyampaikan permohonan persetujuan pre establismentcost kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui suratNomor: 2012/NHMTR/X11/2004 tanggal 20 Desember 2004 Direktorat Jenderal Pajak tidak menyetujui preestablisment cost dibebankan sebagai biayaberdasarkan surat Nomor : S135

Recovery and Administration Procedures;Menyatakan Penggugat Debitur Pailit PT Geo Cepu Indonesia (dalampailit) mempunyai hak atas biaya operasi yang belum diganti(unrecovered cost) yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar USD20.051.119,19 (dua puluh juta lima puluh satu ribu seratus sembilan belaskoma empat belas Dollar Amerika Serikat);Menyatakan biaya operasi yang belum diganti (unrecovered cost) yangbelum dibayarkan oleh Tergugat sebesar USD 20.051.119,19 (dua puluhjuta lima puluh satu ribu

Indonesia (dalam pailit) atas biaya operasi yang belumdiganti (unrecovered cost) yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesarUSD 20.051.119,19 (dua puluh juta lima puluh satu ribu seratus sembilanbelas koma empat belas Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;Halaman 2 dari 7 hal.

Nomor 830 k/Pdt.SusPailit/2018Agustus 2013 (KSO Cepu Cluster) dan perjanjianperjanjiantambahan berupa:(a) Accounting Manual;(b) Oil Lifting Procedures;(c) Cost Recovery and Administration Procedures;3.

Menyatakan biaya operasi yang belum diganti (unrecovered cost)yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)sebesar USD 20.051.119,14 (dua puluh juta lima puluh satu ribuseratus sembilan belas koma empat belas Dollar Amerika Serikat)adalah harta pailit;5.

Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayardan menyerahkan hak Debitur Pailit PT Geo Cepu Indonesia (dalampailit) atas biaya operasi yang belum diganti (unrecovered cost)sebesar USD 20.051.119,14 (dua puluh juta lima puluh satu ribuseratus sembilan belas koma empat belas Dollar Amerika Serikat)kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);7.

No. 385/Pdt/2016/PT SMGtimbulnya cost overrun tersebut sekarang diajukan (kembali) olehPenggugat.

OVERRUN KARENAPERMINTAAN COST OVERRUN HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEHAGEN FASILITAS (EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID).7.

Jadi permintaan Penggugat kepada ParaTergugat untuk membayar cost overrun adalah permintaanyang "salah alamat".b. Kalaupun Para Tergugat harus membayar cost overrun, quodnon, maka pembayaran cost overrun HANYA dapat dilaku kanatas perintah Facility Agent.

Tidak adanya bukti bahwa cost overrun telah terjadimembuktikan sendiri bahwa Turut Tergugat sebenarnya tidakpernah menderita cost overrun atau kerugian;Selama proses arbitrase, Presiden Direktur Tergugat padawaktu itu yaitu Bok. Agus lrawan juga telah MENGAKU bahwaangka dugaan atas timbulnya cost overrun didapatkan dengancara Tergugat I memberikan kepada PWC bermacam angkadan asumsi, dan hanya meminta PWC untuk menghitungnya.Bpk.

Sebagai contoh dapat dilihatpada unsurbiayatanah (landccost), biayabangunan(building cost), biaya infrastru ktur (infrastructureX. cost), biayapembangunan powerhouse, workshop, kantin danmesjid.d.

Putusan Nomor 863/B/PK/PJK/2013hanya akan menagih sebesar cost guarantee tersebut.

Adapun selama tahun 2006, hampir seluruhinvoice diterbitkan dengan harga jual sesuai cost guarantee karena biaya bahankimia yang digunakan lebih besar dari cost guarantee;Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan DPP / harga jual pada Faktur Pajakdengan harga jual pada invoice (diskon) atas penyerahan/pemakaian barangkonsinyasi ke PT Fajar Surya Wisesa tersebut yang harus diperhitungkan puladalam ekualiasi omset PPh Badan dan PPN.

Dengan demikian, Terbanding tidak mempunyai wewenang untukmelakukan koreksi atas harga jual Pemohon Banding kepada PT Fajar SuryaWisesa, dimana sesuai dengan perjanjian konsinnyasi, maka harga jual ataspenggunaan bahan kimia yang digunakan oleh PT Fajar Surya Wisesa akanmenggunakan konsep cost guarantee;Bahwa selain itu penerapan cost guarantee atas penjualan konsinyasi kepada PTFajar Surya Wisesa adalah wajar di dalam dunia usaha, dimana penerapan costguarantee tersebut bertujuan untuk mengikat

FSW dengan menggunakan konsep costguarantee (harga berdasarkan banyaknya kertas yangdiproduksi), dimana apabila biaya bahan kimia (sesuai DaftarHarga) yang digunakan melebihi cost guarantee yang telahdiatur dalam perjanjian tersebut, maka Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) hanya akan menagihsebesar cost guarantee tersebut.

Dengan demikian penggunaan cost guaranteeterkait dengan penyerahan konsinyasi kepada PT FSW tidakterungkap dalam hasil audit kantor akuntan publik.Bahwa penerapan cost guarantee pada PT FSW adalah tidakwajar karena Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) selalu dalam posisi dirugikan dengan adanya batasanharga maksimum tanopa mempertimbangkan harga pasar (daftarharga) yang berlaku pada saat pengiriman barang.

Pemohon Banding menjelaskan bahwa nilai sebesar EUR 4,790,402.00 padaDetail of Cost Allocation To Total E&P Indonesie merupakan jumlah CollectiveCosts sebesar EUR 1,041,193.00 dan Holding Overhad Cost danSupport/Administrative Charges sebesar EUR 3,913,989.00;6. Perincian Support Administrative Charges adalah sebagai berikut (dalam Euro): Indonesia Cab.

Balikpapan Cab.JakartaPayroll/Payment 886,018 708,648 177,370HR Time Sheet Share 3,027,971 2,421,807 606,163Collective Cost 432,610 346,007 86,603Retirement 443,804 354,960 88,844Jumlah 4,790,403 3,831,421 958,981 7. Pemohon Banding menjelaskan bahwa Support Cost sehubungan dengankeberadaan ekspatriat di luar Perancis adalah sebesar EUR 31,543,312.09 danyang dialokasikan ke XXX sebesar EUR 4,790,402.00;8.

Dari presentasi tersebut, tidak diragukan lagibahwa: Biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges sebesarEUR 3,913,988.09 merupakan alokasi dari biaya pendukung (support cost) yangterjadi di Perancis; Biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges bukanmerupakan penghasilan yang dibayarkan kepada ekspatriat di Indonesia, namunmerupakan biaya overhead yang terjadi di Perancis oleh TOTAL SA sehinggabukan merupakan objek PPh Pasal 21; Pemohon Banding juga telah memberikan

Kantor Akuntan Publik KPMG Perancis telah melakukan pemeriksaan secarakomprehensif atas biaya administrasi Bareme tersebut dan sesuai dengan Auditor'sReport tertanggal 20 September 2010, Holding Overhead Cost dan SupportAdministrative Charges bukanlah merupakan penghasilan yang diterima oleh paraekspatriat dan juga bukan merupakan pengeluaran yang diterima oleh para ekspatriat.Pada dasarnya, Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges serupadengan biaya administrasi kantor pusat yang

Biaya Holding Overhead Cost dan support Administrative Charges sebesar EUR3,913,388.00 merupakan alokasi dari biaya pendukung (support cost) yang terjadi diPerancis;2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ataspenyerahan PPN yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2013atas akun biaya service fee dari cost of revenue sebesarRp433.111.613,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori

terdapat koreksi actual cost sebesarUSD 381.351,00; Pada Masa Pajak Januari 2013, actual cost yangdikoreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebesarUSD40,599.90 atau senilai Ro393.737.830,00; Hal ini dapat diperolehpetunjuk bahwa actual cost Masa Pajak Januari 2013 senilaiRp393.737.830,00; tersebut menjadi bagian dari omset TermohonPeninjauan Kembali setelah ditambahkan margin 10%.

Dengandemikian koreksi DPP penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriyang dilakukan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliadalah 110% X Rp393.737.830,00 = Rp433.111.613,00 dapatdibenarkan karena telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yangterukur transaksi accrued cost of revenues tahun 2012 dan actual costtahun 2013 tersebut dicatat dalam jurnal Termohon Peninjauan Kembaliyaitu :Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3922/B/PK/Pjk/2019 FI scNPUT111793.PDFx + Pencatatan Co:Gr.

Cost of RewCr. Acomed ExPencatatan rewDr. Accmued ExCr. Cost af RewPencatatan reaDr. Cast of RewGr. BankKedua jumal di:Dr. Accrued ExCr, BankCr, Cost of Rewbiaya acmerupakMerapi cdemerupak:memperhBerdasarPasal 1aHalaman 8 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 3922/B/PK/Pjk/2019Dengan demikian jurnal tersebut terbukti Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali belum melakukan pemungutan PPN baikpada saat mencatat accrual cost of revenues di tahun pajak 2012maupun pada saat mencatat actua/ cost di tahun pajak 2013, sehinggaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali belummemungut pajak PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dapatdipertahankan karena telah sesuai

Amendment I No. 19 (see ExhibitPY);Whereas with regard thereto, it is found that CoDefendant sent letter toDefendant III via Nancy Tan regarding cost overrun of the total cost of the39171819project incurring since 31 December 1996 which, as calculated by CoDefendant at early January 1997, amounted to US$ 550,309.

(Article 1267 of ICC);26 Whereas Plaintiff as the Facility Agent shall reserve right to claim againstDefendants to pay guarantee for cost overrun to CoDefendant.

dapat dilihat pada unsur biaya tanah (land cost), biaya66bangunan (building cost), biaya infrastruktur (infrastructure cost),biaya pembangunan powerhouse, workshop, kantin dan mesjid.d Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormatuntuk memperhatikan bahwa biaya terbesar yang membuat danmengesankan timbulnya cost overrun adalah adanya biaya Bungadan Beban lainnya (interest and other charges) dan biaya preoperating expenses, padahal belum ada satupun bukti yang pernahdiajukan untuk

Permintaan Penggugat ini sangattidak logis karena alasanalasan sebagai berikut:Kalaupun cost overrun benarbenar timbul dan dapat dibuktikan, quodnon, maka cost overrun ini akan dibayarkan kepada Turut Tergugatdan bukan kepada Penggugat.

Nancy Tan mengenai terjadinya cost overrun sebesar US$ 550,309.

perusahaan sekuritas untuk menentukanpersentase proporsional dari biaya perusahaan adalah dengan melihat nilai transaksi jual belisaham;bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP00123/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011tanggal 21 April 2011 dinyatakan antara lain bahwa Penyesuaian Fiskal Positif atas ProporsionalBiaya adalah sebagai berikut : Menurut Pemohon Banding Rp 0Menurut Terbanding Rp 26.263.581.866,00Koreksi Rp 26.263.581.866,00bahwa penghitungan proporsional pembebanan Biaya Bersama (Joint Cost

dapat dikurangkan 47,24 % x Rp49.781.439.094,0 = Rp 23.517.857.228,00Biaya yang tidak dapat dikurangkan 52,76 % x Rp49.781.439.094,00 = Rp 26.263.581.866,00bahwa Terbanding membatalkan sebagian koreksi tersebut di atas karena terdapat kekeliruandalam menghitung Biaya Bersama yang dialokasikan sesuai dengan PP Nomor 138 Tahun 2000sebagai berikut :1 Proporsional Biaya :Biaya yang tidak dapat dikurangkanBiaya yang tidak dapat dikurangkan cfm SPHP Rp 26.263.581.866Koreksi yang dibatalkanTotal Joint Cost

adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya;Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepadamasingmasing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaranatau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masingmasing penghasilan tersebut, dapatdilakukan secara

bebansepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja.bahwa angka 4 Surat Edaran Terbanding Nomor S198/PJ.42/2006 tanggal 18 Juli 2006menyatakan bahwa :a.Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya;Jomt cost yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besarnyaMenurut TerbandingMenurut

PemohonBandingMenurut MajelisPenghasilan Kena Pajak adalah joint cost setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiscal sesuaidengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 beserta peraturanpelaksanaannya;c.

No. 385/Pdt/2016/PT SMGtimbulnya cost overrun tersebut sekarang diajukan (kembali) olehPenggugat.

Faktanya, hingga diajukannya Gugatan Rekonpensi oleh Terqugatdisidang arbitrase di SIAC dengan dalil telah timbulnya cost overrun, Agen Fasilitas tidak pernah sekalipun meminta Para Tergugat untuk membayar cost overrun.

OVERRUN KARENAPERMINTAAN COST OVERRUN HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEHAGEN FASILITAS (EKSEPSI GEM/S AANHOEDANIGHEID).7.

Jadi permintaan Penggugat kepada ParaTergugat untuk membayar cost overrun adalah permintaanyang Salah alamat'.b. Kalaupun Para Tergugat harus membayar cost overrun, quodnon, maka pembayaran cost overrun HANYA dapat dilaku kanatas perintah Facility Agent.

Sebagai contoh dapat dilihatpada unsurbiayatanah (land cost), biayabangunan(building cost), biaya infrastruktur (infrastructureX. cost), biayapembangunan powerhouse, workshop, kantin danmesjid.d.

Utara pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul20.00 WIB bahwa didepan Hotel Prima Cost Jalan Kramat Jaya KelurahanTugu Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaanNarkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

SatresnarkobaJakarta Utara pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul20.00 WIB bahwa didepan Hotel Prima Cost Jalan Kramat Jaya KelurahanTugu Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaanNarkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas informasi tersebut pada hariSelasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersamaSaudara Panca Karya Daulay, A.md., dan saudara David Selamat Sianturimelakukan penyelidikan, pada saat melakukan observasi sesampainya diDepan Hotel prima Cost Jalan Kramat Jaya Kelurahan Tugu KecamatanKoja, Jakarta Utara kami menemukan Terdakwa sedang berjalan didepanHotel Prima Cost Jalan Kramat Jaya Kelurahan Tugu Kecamatan Koja,Jakarta Utara diperkirakan menguasai Narkotika Golongan dalam bentukbukan

Atas informasi tersebut pada hariSelasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersamaSaudara Panca Karya Daulay, A.md., dan saudara Binsar Aritonangmelakukan penyelidikan, pada saat melakukan observasi sesampainya diDepan Hotel prima Cost Jalan Kramat Jaya Kelurahan Tugu KecamatanKoja, Jakarta Utara kami menemukan Terdakwa sedang berjalan didepanHotel Prima Cost Jalan Kramat Jaya Kelurahan Tugu Kecamatan Koja,Jakarta Utara diperkirakan menguasai Narkotika Golongan dalam bentukbukan

Atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2019sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama saudara Binsar Aritonang dan saudara DavidSelamat Sianturi melakukan penyelidikan, pada saat melakukan observasisesampainya di Depan Hotel prima Cost Jalan Kramat Jaya Kelurahan TuguKecamatan Koja, Jakarta Utara kami menemukan Terdakwa sedang berjalan didepanHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1560/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

Oleh karena itudapat juga dikatakan bahwa produk jadi (kendaraan bermotor)adalah juga merupakan barang yang mempunyai spesifikasikhusus sehingga dapat menggunakan pendekatan harga pokokplus (Cost Plus method);Bahwa sesuai dengan contoh penerapan metode Cost Plusyang diuraikan dalam paragraf 2.54 OECD TP Guidelines,metode yang paling tepat digunakan untuk menguji kewajaranharga jual perusahaan contract manufacturer adalah denganmetode Cost Plus dengan menggunakan basis perhitunganseluruh biaya yang

Kembali menyatakan menggunakanmetode Cost Plus dalam menentukan hargatransaksiafiliasinya.

Demikian juga selanjutnya, jika metoderesale price atau metode Cost Plus sulit diterapbkan maka barudigunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan untuk menerapkanmetode Cost Plus sehingga dengan demikian tidak tepat apabilametode yang digunakan langsung menuju kepada metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);c.

Metode harga pokok plus (Cost Plus method);4.Metode lainnya yang dapat diterima misalnya metodeTransactional Net Margin Method (TNMM).Bahwa pemilihan metode harus dilakukan menurut urutanhierarki, apabila metode harga pasar sebanding sulit diterapkanmaka digunakan metode resale price atau metode Cost Plus.Demikian juga selanjutnya, jika metode resale price ataumetode Cost Plus sulit diterapkan maka baru digunakan metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan

untuk menerapkanmetode Cost Plus sehingga dengan demikian tidak tepat apabilametode yang digunakan langsung menuju kepada metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa metode Cost Plus juga merupakan metode yang dipilihdan digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembalisebagaimana Termohon Peninjauan Kembali sampaikan dalamdalam Lampiran 3 A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2008;3.8.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions(Definisi), halaman 33, paragraph ke2 Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor159 (vide bukti P1) yang berbunyi sebagai berikut:Total Project Cost: $ 42,000,000.00 (fortytwo million Dollars), beingthe total amount estimated by the Borrower as necessary to completethe Project, as set forth in and certified to by the Borrower and theConsulting Engineer on the Total Project Cost Statement;Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:Biaya Proyek

Menanggung kelebihan eskalasi biaya proyek (cost overruns) (butir 2);c.Menanggung seluruh pembayaran (apabila terjadi kegagalan dan/atauketerlambatan proyek yang disebabkan oleh kesalahan Para Tergugat)(butir 3);d.

the Borrower in connection with theconstruction of the Project, andb. all construction and repair costs payable or incurred by theBorrower in connection with the completion, replacement or repairof any of the construction works of the Project required to becompleted, replaced or repaired after Project Completion andduring the Defects Liability period;(whether or not any of such cost are the result of any change orvariation orders by the Borrower) exceeds the Total Project Cost thenthe Guarantors

Nomor 1345 K/Pdt/20152000 perihal Agreed upon Procedures Examination on Expenditures of FlourMill Project of PT Panganmas Inti Persada (bukti P15).Adapun perincian atas biaya tambahan atas keterlambatan (cost overrun)tersebut adalah sebagai berikut: No. Project Cost Actual Aetna) Spending Future Total Budget (1) DifferenceSpending Spendin Actual (g=e031Dec96 g Spending(d) (e=c+d)31Dec96 29Jan97 30Apr97(a) (b) (c)1.

(Pasal1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);Bahwa Penggugat sebagai Agen Fasilitas memiliki hak menagih kepadaPara Tergugat agar Para Tergugat membayar jaminan cost overrun kepadaTurut Tergugat.

duniaotomotif;bahwa secara logika dapat dipahami bahan baku yang digunakan sebagai bahan pembuatankedua produk tersebut akan sangat berbeda dalam menentukan besaran harga pokok ditambahlagi lokasi pengiriman yang sangat berbeda dan menentukan komposisi harga pokok;bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pengambilanpembanding yang dilakukan oleh Terbanding untuk penentuan besaran harga wajar dalamtransaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa di atas adalah tidak tepat;cost

of product;bahwa berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan penjelasan Terbanding dalam persidangan,Terbanding menghitung cost of product per unit dengan cara membagi Saldo Persediaan Akhirsuatu produk dengan jumlah unit produk tersebut;bahwa Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa nilai persediaan akhir dan satuan harga jualuntuk produk yang dijual kepada pihak afiliasi adalah dalam mata uang US$ sedangkan untukproduk yang dijual kepada PT Tridharma Wisesa dalam satuan mata uang rupiah;bahwa terkait

Hal ini terlihat dalam kolom nilai kurs yangdigunakan untuk mengkonversi cost of product;bahwa Terbanding dalam mengkonversi cost of product per unit dalam US$ hanyamenggunakan nilai kurs yang sama, yaitu nilai kurs akhir tahun;bahwa Majelis berpendapat cara penghitungan cost of product dengan menggunakan saldopersediaan akhir serta pencatatan dalam mata uang yang berbeda akan menghasilkanperbandingan gross margin yang bias dan tidak handal karena nilai yang tercantum dalampersediaan akhir merupakan

akumulasi dari nilai produk dari periode yang belum tentu samaantara satu jenis produk dengan produk lainnya yang disebabkan adanya perbedaan besarnyabiaya untuk pembuatan produk tersebut;bahwa oleh karena hal tersebut, maka penggunaan hanya satu nilai kurs yaitu kurs akhir tahununtuk mengkonversi cost of product dalam mata uang US$ ke dalam mata uang rupiahmenyebabkan penggunaan perbandingan cost of product menjadi semakin bias;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa penggunaan

cost of productberdasarkan saldo persediaan akhir merupakan hal yang tidak lazim dan seharusnya Terbandingmenggunaan Harga Pokok Penjualan;bahwa menurut Pemohon Banding, lokasi CV Sinar Baja Electric & Corp bersebelahan denganlokasi pabrik Pemohon Banding sehingga biaya ongkos angkutnya rendah, sedangkan lokasi PTTridharma Wisesa ada di Jakarta sehingga ongkos angkutnya lebih besar;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan contoh penghitungan grossmargin untuk transaksi penjualan kepada

PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohon BandingMenurut MajelisPut42822/PP/M.V/10/2013PPh Pasal 212005bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21sebesar Rp 36.631.953.638,00;bahwa menurut Terbanding, koreksi sebesar Rp 67.944.067.693,00 (Rp 31.312.114.055,00tidak diajukan Banding oleh Pemohon Banding) adalah pemeriksaan atas Personnel Cost,yaitu Holidays not taken, P/I (Bonus), Indemnity Mobile International

(IMI), Collective Costsdan Retirement Provision, dan Support Service / Administrative;bahwa menurut Pemohon Banding, nilai sengketa sebesar Rp 36.631.953.638,00 adalahmerupakan biaya Total Holding Overhead Cost dan pos biaya Administrative / SupportCharges;bahwa sengketa terjadi karena adanya koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesarRp.67.944.067.693,00, bagian dari yang merupakan pembebanan atau alokasi biayasehubungan dengan tenaga kerja dari kantor pusat BUT XXX di Perancis yang bernamaTotal

SA;bahwa atas jumlah tersebut oleh Pemohon Banding yang diajukan banding adalah sebesarRp.36.631.953.638,00 dan sisanya sebesar Rp.31.312.114.055,00 tidak diajukan banding.Adapun jumlah tersebut adalah biaya Holding Overhead Cost dan Support AdministrativeCharge sebesar EURO 9,913,988.59 atau Rp.45.800.705.831,00, untuk Balikpapan sebesarRp.36.631.953.638,00 dan Jakarta sebesar Rp.9.168.752.193,00;bahwa biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charge adalah biayabiayayang dikeluarkan

dan SupportAdministrative Charge bukan untuk pegawai yang bekerja di Indonesia (XXX), tetapipegawai yang bekerja pada Total SAPerancis di Perancis yang pekerjaannya mensuportkepentingan pekerja Total SA yang telah diaudit oleh KPMG, pada Laporan Auditor tentangDaftar Perincian Biaya Aktual yang dikeluarkan oleh Total SA untuk penempatan/supportpersonil yang dibebankan kepada XXX S.A.S untuk Tahun yang berakhir tanggal 31Desember 2005 adalah sebagai berikut : Balikpapan Jakarta TotaOverhead Cost

untukBalikpapan) dari prosentase berapa, tetapi hanya dengan alasan bahwa biaya alokasi tersebutadalah obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pemohon Banding sehingga Majelis tidakmemeriksa mengenai kebenaran jumlah alokasi tersebut tetapi hanya melihat alokasi tersebutobyek atau bukan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pemohon Banding;bahwa dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan buktibukti yang diberikan oleh PemohonBanding dan Terbanding, Majelis melihat bahwa biaya Holding Overhead Cost

No. 46 /C/PK/PJK/2008.Bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi atas penyerahan atasbarang/jasa kena pajak tersebut diatas karena ;Bahwa Penggugat adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang FreightForwarding, dalam invoice yang Penggugat tagih kepada pelanggantermasuk biaya reimbursment cost yaitu penggantian atas biayabiaya yangtelah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai pemberi jasa yangdidalamnya terdapat biaya yang sudah dikenakan PPN antara lain : biayafreight, warehouse, bea

dan jasa sebagai pendapatan usaha dan pendapatandibukukan sebesar jumlah yang diterima dari pelanggan PemohonPeninjauankembali yang sudah termasuk didalamnya reimbursement costatas biayabiaya seperti biaya freight, warehouse dan biaya lainlain yangdibayarkan oleh perusahaan Pemohon Peninjauankembali kepada pihakketiga (biaya talangan) dibukukan sebagai Cost of Sales (harga pokokpenjualan) sehingga selisin menjadi dasar pengenaan Pajak PertambahanHal. 7 dari 17 hal.

Rincian penerapan akuntansiyang salah tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini :Peredaran Usaha Rp. 10.640.618.061,00 Reimburs + JasaHarga Pokok Penjualan Rp. 8.562.203.565,00 Reimburs costLaba Bruto Rp. 2.078.414.496,00 DPP PPNBahwa pencatatan atas peredaran usaha dicatat seharusnya hanyaberdasarkan jasanya saja yaitu Rp. 2.078.414.496,00 sebagaimana yangdisebutkan diatas, dan Cost of Sales pun seharusnya tidak ada karena Costof Sales yang dimaksud merupakan biaya reimbursement cost (biayatalangan

No. 46 /C/PK/PJK/2008.dibayarkan oleh perusahaan Pemohon Peninjauankembali kepada pihakketiga (biaya talangan) dibukukan sebagai Cost of Sales (harga pokokpenjualan) sehingga selisin pendapat usaha dan Cost of Sales dicatatsebagai laba bruto yang sekaligus menjadi Dasar Pengenaan PajakPertambahan Nilai dalam perusahaan jasa freight forwarding.

Rincianpenerapan akuntansi yang salah tersebut dapat diuraikan seperti dibawahini :Peredaran Usaha Rp. 10.640.618.061,00 Reimburs + JasaHarga Pokok Penjualan Rp. 8.562.203.565,00 Reimburs costLaba Bruto Rp. 2.078.414.496,00 DPP PPNBahwa pencatatan atas peredaran usaha dicatat hanya berdasarkanjasanya saja yaitu sebesar Rp.2.078.414.496,00 sedangkan harga pokokseharusnya dicatat sebagai biaya reimbursement cost.

Banding Atas Koreksi Yang DipertahankanKoreksi atas Biaya Regional Cost Recovery sebesar Rp 24.382.561.778;Alasan Koreksi TerbandingBahwa Terbanding berpendapat bahwa biaya Regional Cost Recoverytersebut sesuai dengan perjanjian Service Level Agreement (SLA) antaraTerbanding dengan Quest International Thailand, China, Japan dan Australiaatas kesepakatan/persetujuan untuk penyediaan jasa Marketing Support produkdi wilayah Asia Pasifik yang dilakukan di luar negeri.

Tanpa adanya Biaya Regional Cost Recovery tersebut, produkproduk Pemohon Banding tidak akan dapat dijual di luar negeri.

PerhitunganBiaya Regional Cost Recovery yang ditagin kepada Pemohon Bandingdidasarkan pada biaya sebenarnya/aktual yang timbul;Bahwa Biaya Regional Cost Recovery sebesar Rp 24.382.561.778tersebut seharusnya tidak perlu dikoreksi karena memang langsungberhubungan dengan upaya Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagihdan mennelihara penghasilan;Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, menurut pendapatPemhon Banding perhitungan Pajak Penghasilan yang Lebih Dibayar untuktahun 2007 yang seharusnya

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp24.382.561.778,00terhadap pengurang penghasilan bruto berupa biaya "Selling andMarketing Cost" yang pada laporan hasil audit telah dibebankan padaRegional Cost Recovery sebesar Rp33.746.853.000,00 sedangkanmenurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalahsebesar Rp9.364.291.222,00;b.

cost recovery dan jumlah tagihan, dimana invoicetersebut tidak dilampiri rincian / jenis biaya dan perhitungan besarnya biayayang harus dibayar;Bahwa berdasarkan General Ledger Tahun 2007 untuk Biaya RegionalCost Recovery yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) diketahui uraian / description yang tertulis adalahreclass to new accou atau accrued reg cost rec, dengan demikianberdasarkan bukti berupa Invoice tidak dapat diketahui dengan pasti jenisjasa apa yang telah diberikan

Fajar Surya Wisesa dengan menggunakan konsep cost guarantee(harga berdasarkan banyaknya kertas yang diproduksi), dimana apabila biaya bahankimia (sesuai Daftar Harga) yang digunakan melebihi cost guarantee yang telah diaturdalam perjanjian tersebut, maka Pemohon Banding hanya akan menagih sebesar costguarantee tersebut.

FSW dengan menggunakan konsep cost guarantee(harga berdasarkan banyaknya kertas yang diproduksi), dimana apabila biayabahan kimia (sesuai Daftar Harga) yang digunakan melebihi cost guaranteeyang telah diatur dalam perjanjian tersebut, maka Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) hanya akan menagih sebesar costguarantee tersebut.

Adapun selama tahun 2005, hampir seluruh invoice diterbitkan denganharga jual sesuai cost guarantee karena biaya bahan kimia yang digunakan lebihbesar dari cost guarantee;h Bahwa terdapat perbedaan DPP / harga jual pada Faktur Pajak dengan harga jualpada invoice atas penyerahan/pemakaian barang konsinyasi ke PT.

Dengandemikian penggunaan cost guarantee terkait dengan penyerahan17konsinyasi tidak terungkap dalam penjelasan auditor kantor akuntanpublik;7 Bahwa penerapan cost guarantee pada PT FSW adalah tidak wajarkarena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)selalu dalam posisi dirugikan dengan adanya batasan harga maksimumtanpa mempertimbangkan harga pasar (daftar harga) yang berlaku padasaat pengiriman barang.

Hal ini didukung dengan data rincian pemakaiankonsinyasi yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang mana harga pasar (daftar harga) selalu lebihtinggi dari cost guarantee.

Metode Cost Plus (CPM) tidak dapat diterapbkan denganalasan:1) Karena berdasarkan database OSIRIS tidak dapatditemukannya data marjin kotor yang dapatdiandalkan.2) Metode CPM memerlukan tingkat kesebandinganyang tinggi.

Bahwa Metode Cost Plus (CPM) sangat tepat diterapkanuntuk menghitung harga wajar dibandingkan MotodeTNMM dengan alasan sebagai berikut :1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakuisendiri Metode Cost Plus (CPM) yang diterapkandalam menghitung harga wajar sebagaimana tertuangdalam Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan tahunPajak 2008.Halaman 24 dari 34 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali juga sudahmenawarkan opsi kepada Termohon PeninjauanKembali untuk membuat surat pernyataan bahwapengisian Metode Cost Plus (CPM) dalam Lampiran3Anya adalah salah. Namun demikian TermohonPeninjauan Kembali juga menolak untuk membuatsurat pernyataan tersebut. Dengan demikian,pengisian metode cost plus (CPM) dalam Lampiran3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 telahHalaman 25 dari 34 halaman.

Demikian juga selanjutnya, jikametode resale price atau metode cost plus sulitditerapbkan maka baru digunakan wmetodeTransactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan untukmenerapkan metode cost plus sehingga dengandemikian tidak tepat apabila metode yang digunakanlangsung menuju kepada metode Transactional NetMargin Method (TNMM);c. Bahwa pertimbangan Majelis dalam memutus sengketaini adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel):Halaman 29 dari 34 halaman.

Metode harga pokok plus (Cost plus method);4. Metode lainnya yang dapat diterima misalnyametode Transactional Net Margin Method (TNMM).Bahwa pemilihan metode harus dilakukan menuruturutan hierarki, apabila metode harga pasarsebanding sulit diterapbkan maka digunakan metoderesale price atau metode cost plus.

Jurnal audit adjustment yang dilakukan oleh auditor adalahsebagai berikut :Db. 5976 Tracks & tires provision US$ 322,529.00;Db. 5977 Repairs & maintenance provision US$ 143,173.00;Kr. 7120 Plant Cost US$ 465,702.00;Bahwa dengan demikian di dalam audit report total saldo akhirdari akunakun tersebut menjadi nol.

perincian NomorTanggal Akun Keterangan Jumlah (USS31Jan06 7120 Plant Cost 150,0005976 Tracks & tires provision 15,00028Feb06 5976 Tracks & tires provision 300,0007120 Plant Cost 300,00030Jun06 5976 Tracks & tires provision 172,5297120 Plant Cost 172,52931Jan06 7120 Plant Cost 80,0005977 Repair & maintenance provision 80,00031Mei06 5977 Repair & maintenance provision 200,0007120 Plant Cost 200,00030Jun06 5977 Repair & maintenance provision 23,1737120 Plant Cost 23,17330Jun06 5977 Repair & maintenance

provision 23,1737120 Plant Cost 23,17330Jun06 7120 Plant Cost 23,1735977 Repair & maintenance provision 23,173 Bahwa sehingga saldo provisi tersebut di akhir tahun buku yang berakhir30 Juni 2006 (tahun bukum 2005) menjadi nol dengan detail sebagai berikut:Akun 5976 Tracks & tires provision Akun 5976maintenance & provisiontanggalSaldo awal31/01/200628/02/200630/06/2006TotalSaldo akhir debit(USS) Kredit (USS)(322,529)(150,000)300,000172,529472,529 (472,529) Halaman 8 dari 25 halaman.

tahun buku yang berakhir 30 Juni 2006(tahun buku 2005);Bahwa dengan demikian, auditor melakukan RE Reconciliation untukaudit adjustment atas provisi tersebut dengan jurnal sebagai berikut :Db. 7120 Plant Cost US$ 465,702Kr.

Biaya proyek kepada Minopex sebesar USD 515,055.00 untukSebuku Coal Project ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)melakukan koreksi Harga Pokok Penjulan berupa cost projectsebesar USD 3,239,012.00 dikarenakan Project Cost tersebutmerupakan Share Profit (bembagian laba) atas joint operation,sehingga bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dariPenghasilan;8.2 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) pembayaran Biaya Proyek ke Minopex dan Atco adalahimbalan

Salaray cost (compensation) sebesar Rp 4.827.573.191.00Jumlah Rp10.257.475.758,00bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbandingpembayaran ke Cegelec Management Rp10.257.475.758,00 sebagai objek DPP PPh P26 dengan alasanalasan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi management fee sebRp4.223.593.191.

Ivan Espenon (CFO) yang bekpada Pemohon Banding dan atas pembayaran gaji tersebut Pemohon Banding tmemotong PPh Pasal 21 dan telah dilaporkan di SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 200bahwa salary cost (compensation) ini adalah reimbursemen biaya gaji, sehingga bumerupakan objek PPh Pasal 26.

/Support Cost Sharing Agreemente Email tentang Database CARAT tanggal 22 September 2007e Note De Debit No. 90687894e Master Insurance PolicyCost Sharing Agreemente = Allianz Insurance Policye = Perincian Cost Allocation Dibandingkan Dengan Tagihan Yang Sesungguhnyae Note De Debit No.90685250bahwa menurut Terbanding, koreksi dilakukan sesuai konsepsi dari Pasal 9 (1) hurUndangundang Pajak Penghasilan, koreksi terkait bunga/harga beli adalah pradjusment, lalu second adjusment adalah pembayaran yang

Mpembayaran yang melebihi kewajiban tersebut adalah deviden terselubung;bahwa menurut Majelis, sengketa obyek PPh Pasal 26 ini berkaitan dengan sengketa bipada PPh Badan, yaitu bahwa pengeluaran Coporate management fee, General LiatInsurance, Maintenance expense IT Equipment dan Salaray cost (compensation) Terbanding dianggap sebagai deviden terselubung;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Corporate Management Fees sebRp4.223.593.191,00 karena Pemhon Banding telah menyetor dan melaporkan

sampai dengan Desember 2007e =Perincian Cost Allocation Dibandingkan Dengan Tagihan Yang Sesungguhnyae SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2006e SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2007e Bukti Potong PPh Pasal 21 a.n.