dan kehutanan tersebut adalah palsu.Bahwa dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggarasudah memperlihatkan 1 (Satu) Lembar Klarifikasi Surat MenteriLHK dengan nomor : S1618/ROUM/PLP/Kap.2/12/2018 Padatanggal 31 Desember 2018 kepada Terdakwa namun terdakwa tidakmengindahkan surat tersebutBahwa pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sudahbeberapa kali menyurati Terdakwa agar segera mengosongkan danmeninggalkan bangunan kantor yang ditempati terdakwa.Bahwa setelah dikonfirmasi ke Kemnetrian

Bahwa LaboratorisKriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmiyang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kemnetrian KesehatanRI Nomor 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkotika danPsikotripoka, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalahdengan hasil negatif, oleh karena itu dari hasil pemeriksaanlaboratiris tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongannarkotika yang terkandung dalam darah dan serum serta urineTerdakwa, sebagaimana

Jual Beli Saham, Nomor 86tertanggal 27 Pebruari 2012, tentang Jual beli saham yang dibuatdihadapan Notaris Rina Rustianing Warni, SH, yang selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T/PR28;Fotokopi sesuai dengan Aslinya, berupa Akta Nomor: 037, tentangPernyataan Keputusan Sirkular, tanggal 18 Juni 2016, yang dibuat dandisahkan oleh Notaris ROBBY KURNIAWAN, SH, MKn, yang selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi T/PR29;Fotokopi sesuai dengan Aslinya, berupa Surat dari Kemnetrian

., kepada Customer Service AHU Kemnetrian Hukumdan Hak Asasi Manusia (Bukti T6);Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel. (Bukti T7);Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 267 Desa Karangtalun seluas 4.690 ;Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacapmaupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap telappula mmeinta pengesahan kepada Kemnetrian Hukum dan HAM RepublikIndonesia dengan menggunakan persyaratan NPWP yang sama denganNPWP milik Yayasan Rumah Saki Islam (YARUSI) Cilacap Nomor:01.459.688.6522.000, yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Cilacap;Bahwa, sebagai Rumah Sakit Islam

Sejahtera dan ditujukan kepada Direktur Utama PT AsminKoalindo Tuhup tanggal 17 maret 2014, Bukti P45 yaitu. surat PT AsminKoalindo Tuhup Perihal penghalangan /Pemasangan Portal dan Police Linedi Jalan angkutan Batubaru, Bukti P46 yaitu surat dari KementerianKehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang ditujukankepada Direktur Utama PT Fortuna Cipta Sejahtera tentang teguranpenggunaan jalan dan Bukti P47 surat dari PT Fortuna Cipta Sejahterakepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kemnetrian

SMK.Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk berangkat ke Jakartaadalah ketua yayasan Bhakti Raflesia Mukomuko DESILIA, dengandasar surat undangan Nomor : 3478 / D5,4 / TU / 2016, perihalundangan bimbingan teknis ( Bimtek ) bantuan pembangunan UnitSekolah Baru ( USB ) tahun 2016.Bahwa Pada saat Pengurusan pengajuan anggaran ke KementrianPendidikan dan Kebudayaan RI, saya tidak mengetahui sumberanggaran yang digunakan oleh Yayasan Bhakti Raflesia, namun padasaat pencairan tahap pertama anggaran dari Kemnetrian

MSi antara LILIK HANDAYANIdengan MISBAKHUL MUNIR.Dikembalikan kepada KPRI Kemnetrian Agama Kabupaten Sidoarjo, untuk diperhitungkandalam pemenuhan uang Pengganti ;Sedangkan barang bukti yang lainnya yaitu :343536371 Disita dari FUAD SYAKIR, S.Pdi.1 (Satu) Lembar Bukti Setor dan Tanda Terima W.009974 dari KPRI Departemen AgamaKabupaten Sidoarjo atas nama Fuad Syakir dengan No.Rek 1021 pada tanggal 5 Agustus2009.1 (Satu) Lembar Bukti Tanda Terima Kredit Unit Simpan Pinjam ER.001353 dari KPRIDepartemen

kota Bengkulu; Bahwa dana anggaran kegiatan pengadaan lahan sekolah bagimadrashmadrasah kota Bengkulu sebesar 10 (sepuluh) miliar; Bahwa awalnya anggaran kegiatan pengadaan lahan sekolahdiperuntukan untuk Pendidikan menegah Universal (PMU) karenamenurut panduan pendirian PMU (MAN IC) tidak dibenarkan adapembelian tanah, dan diminta Pemda setempat untukmenyediakan lahan, dan pemda bengkulu tengah sudahmenyediakan lahan 10 ha maka anggaran DIPA tersebut tidakbisa direalisasikan dan pada saat rakor kemnetrian

SITORUS.Surat dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kemnetrian Keuangan RepublikIndonesia Nomor: S1272/KN/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal:Pengelolaan Barang Rampasan Berupa Kebun Sawit Beserta Bangunan di Halaman 57 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNHutan Padang Lawas. Surat tersebut ditujukan kepada sekretaris JendralKementrian Kehutanan, yang isisnya menyampaikan halhal sebagaiberikut:1.

10122 tanggal19 November 2014 ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran KantorKementrian Agama Kota Ternate Jin Cengkeh Avo Kota Ternate untukpembayaran Belanja Modal sesuai SK Nomor: 04 tahun 2014 tanggal 04Januari 2014 dengan melapirkan Surat Penyataan tanggung Jawab BelanjaSPTJB, Daftar Pembayaran Honor Panitia Pembangunan Gedung Tahap Il,Kwintansi, SSP dan SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kota TernateNomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang danJasa di Lingkungan Kantor Kemnetrian

NIRWATI yang membuat1718192021dokumen usulan anggaran tersebut dan saksi tidak mencari tahu sendiri tentangmerk dan type alat kesehatan dalam dokumen usulan tersebut ;Bahwa untuk masalah proses atau mekanisme usulan yang dilakukan oleh kami,yaitu usulan tersebut kami ajukan dalam program aplikasi EPlaning saat dikantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, kemudian usulan tersebut diteruskanoleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ke Kemnetrian Kesehatan, selanjutnyakami hanya menunggu informasi saja apakah

NIRWATI yang membuatdokumen usulan anggaran tersebut dan saksi tidak mencari tahu sendiri tentangmerk dan type alat kesehatan dalam dokumen usulan tersebut ;Hal. 123 dari 225 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.1718192021Bahwa untuk masalah proses atau mekanisme usulan yang dilakukan oleh kami,yaitu usulan tersebut kami ajukan dalam program aplikasi EPlaning saat dikantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, kemudian usulan tersebut diteruskanoleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku ke Kemnetrian

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor:PY.66/1/202 Tanggal 07 Peberuari 2002 Bab III pasal 3 ayat(1) sebelum pelaksanaa Pembangunan atau perombakan KLM,gambar rancangan bangunan KLM harus mendapatpengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jendral PerhubunganLaut Kemnetrian Perhubungan di jakarta cq DirekturPerkapalan dan Kepelautan atau Pejabat PemeriksaKeselamatan Kapal yng ditunjuk;3.

/PN Tte.SPTJB, Daftar Pembayaran Honor Panitia Pembangunan Gedung Tahap Il,Kwintansi, SSP dan SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kota TernateNomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barangdan Jasa di Lingkungan Kantor Kemnetrian Agama Kota Ternate danterbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor:836012K / 062/ 111 tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani olehPilh Kepala Seksi Pencairan Dana Sakirman Anggaran yang dicairkansebesar Rp.7.600.000, (tujuh juta enam

diperoleh informasi dariANGELINA SONDAKH selaku anggota Komisi X DPR RIyang bermitra dengan Kementrian Pendidikan;Bahwa saksi pernah bertemu dengan ANGELINASONDAKH dikarenakan posisi saksi selaku BendaharaPartai Demokrat dan yang bersangkutan melaporkankepada saksi mengenai pekerjaan apa saja yang dibantuoleh ANGELINA SONDAK untuk MINDO ROSALINAMANULANG;Bahwa selama ini saksi yang membawa MINDOROSALINA MANULANG~ untuk~ bertemu = denganANGELINA SONDAKH mengurusi halhal yang terkaitdengan anggaran di Kemnetrian

Sulawesi Tenggara;Halaman 86/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiBahwa Penagihan PNBP PKH adalah kewenangan Kemnetrian Kehutanan.Bahwa saksi menyampaikan ke pimpinan saksi terkait Saran yang saksituliskan pada Lembar Saran tersebut;Bahwa saksi yang merubah Lembar Saran tersebut, dari tidak dapat disetujuimenjadi disteujui dengan syarat atas prmintaan dari PT Toshida Indonesia;Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang dari perusahaan untuk mengubahLembar Saran tersebut;Bahwa Terdakwa

Sulawesi Tenggara;Halaman 86/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiBahwa Penagihan PNBP PKH adalah kewenangan Kemnetrian Kehutanan.Bahwa saksi menyampaikan ke pimpinan saksi terkait Saran yang saksituliskan pada Lembar Saran tersebut;Bahwa saksi yang merubah Lembar Saran tersebut, dari tidak dapat disetujuimenjadi disteujui dengan syarat atas prmintaan dari PT Toshida Indonesia;Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang dari perusahaan untuk mengubahLembar Saran tersebut;Bahwa Terdakwa

Sulawesi Tenggara;Halaman 86/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiBahwa Penagihan PNBP PKH adalah kewenangan Kemnetrian Kehutanan.Bahwa saksi menyampaikan ke pimpinan saksi terkait Saran yang saksituliskan pada Lembar Saran tersebut;Bahwa saksi yang merubah Lembar Saran tersebut, dari tidak dapat disetujuimenjadi disteujui dengan syarat atas prmintaan dari PT Toshida Indonesia;Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang dari perusahaan untuk mengubahLembar Saran tersebut;Bahwa Terdakwa

Bahwa Pemegang IUP itu adalah dari kementrian ESDM sedangkanIPPKH itu ijin pinjam pakai dari kemnetrian kehutanan yang disebut sebagaiPNBP. Penggunaannya di luar sector kehutanan artinya digunakan untukkegiatan pertambangan.