Ditemukan 30 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasional nasirwan nasipan nasiman naiola nasionan nasiholan nasilan nasioanl
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 17/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
1.HALIMAH
2.ANDI IHWANDI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
Intervensi:
ISKANDAR
230 — 112
  • Bahwa pada tahun 2017 MANILA SAMBE melalui Kantor KepalaDesa Empang Atas telah menerbitkan Obyek Sengketa melaluiProgram Nasiolan (Prona) dengan SHM 01423 ke atas namaISKANDAR (Tergugat Il Intervensi), Karena tanah tersebut murni milikMANILA SAMBE yang telah diperoleh dari pemberian Pamannyayang bernama MONYONG kemudian diberikan secara ikhlas kepadaTergugat II Intervensi;4.
Pengadilan PN SOASIU Perdata Tanah
Register : 10-02-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SOASIU Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sos
Tanggal 2 Agustus 2017 — -ARIFIN D. MALAMO -ABIDIN RUMBIA -MAIMUNA BUTON
74 — 57
  • Bahwa pada saat adanya penerbitan Serifikat Hak Milik melalui ProyekNasional (PRONA) dari Badan Pertanahan Nasiolan Kota TidoreKepulauan Penggugat rekonvensi datang kepada ANSAR IBRAHIMuntuk menanyakan tentang kwitansi pembayaran tanah, namun lagilagiANSAR IBRAHIM memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untukmembuat kwitansi, tetapi Tergugat Rekonvensi malah/atau justerumenyuruh Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuatsendiri kwitansi pembayaran, dan oleh karena kepentingan ProyekNasional
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Putus : 16-10-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 43/Pdt.G/2012/PN-RAP
Tanggal 16 Oktober 2013 — Perdata - FRITS HARTONI POHAN LAWAN - H. RAJA MANIMPO HASIBUAN
51 — 3
  • Suwandi dan diperiksa oleh Kepala Seksi penatagunaantanah Badan Pertanahan Nasiolan Kab. Tapanuli Selatan ic.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 12-05-2014 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 12/PDT.G/2014/PN.KLA
Tanggal 26 Maret 2015 — Penggugat:
sukatno
Tergugat:
PT.Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk Kcp Ukm Natar, Dkk
47 — 5
  • Bank TabunganPensiunan Nasiolan Tbk MUR Cabang Natar melalui suratnomor:S.096/MUR7445/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihalPermohonan Parate Eksekusi;Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang (selanjutnya disebut PMK 93/PMK.06/2010) yangberbunyi : Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukanpenjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harusmengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepadaKPKNL untuk dimintakan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 323/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : UDIN MAILA
Terbanding/Penggugat : RUTH SULLE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : STIN SAMBO
Turut Terbanding/Tergugat XII : ABDUL GANI
Turut Terbanding/Tergugat X : RIA HASRIANI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ANDRI MA'PATTA
Turut Terbanding/Tergugat XXIII : kantor pertanahan kab. tana Toraja
Turut Terbanding/Tergugat VI : SRI MA'PATA
Turut Terbanding/Tergugat XXI : FARITA
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASNI MAILA
Turut Terbanding/Tergugat XIX : MERY MANGILE
Turut Terbanding/Tergugat II : SITTI MAILA
Turut Terbanding/Tergugat XVII : DIAN ANDRIANI MANGILE
Turut Terbanding/Tergugat XV : NURMA YANTI MANGILE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : SARI SAMBO
Turut Terbanding/Tergugat XI : REZKY ZILVIANI
Turut Terbanding/Tergugat IX : Hj. HASNA DEWA
Turut Terbanding/Tergugat VII : MALA MA'PATA
Turut Terbanding/Tergugat XXII : FARINA MANGILE
Turut Terbanding/Tergugat V : SAING MAILA
Turut Terbanding/Tergugat XX : SANDRA GANEFI
Turut Terban
59 — 36
  • adalah sbbMenimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ada satupundokumen atau datadata tentang proses penerbitan sertifikat Tanah obyeksengketa yang diajukan sebagai bukti di persidangan oleh Tergugat I.Bahwa pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan negeri Makale tersebutdiatas salah dan keliru oleh karena dokumen atau datadata (warka) penerbitansertifikat tersebut ada pada kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN)kabupaten Toraja Utara sementara Penggugat Tidak Menggugat BadanPertanahan Nasiolan
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 03-01-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/PDT.G/2014/PN.Dps
Tanggal 26 Nopember 2014 —
35 — 158
  • tanda terima tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT.SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)untuk pembayaran pekerjaan interior VILLA INTAN PERMAI, di beritanda bukti P.11;12.Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 20 Oktober 2011 dari PT.SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) untuk pembayaran pekerja interior GRAHA, di beri tanda bukti P.12;13.Foto copy : surat perintah setor berikut lempiran tanda terima dokumen dariBadan Pertahanan Nasiolan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 13-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2020/PT MND
Tanggal 12 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat V : KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULUT
Pembanding/Tergugat III : MEITHA LANTANG
Pembanding/Tergugat I : MERY LENGKONG
Terbanding/Penggugat III : OLLYVIANTY A POLLY Alias OLLY ROLY
Terbanding/Penggugat I : ANEKE RUMAMPUK
Terbanding/Penggugat IV : BETHNY POLLY
Terbanding/Penggugat II : ALBERT POLLY
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
Turut Terbanding/Tergugat IV : JHON FRITSEN KULLIT
Turut Terbanding/Tergugat II : GERTJE DOMPAS
31 — 17
  • tersebut sebagaimana terbukti dengan adanya bukti surat yangdiberi tanda T.4 (SHM No. 231/Desa Paslaten, dengan Surat Ukur Nomor :00008/Paslaten/2012, tanggal 27 Januari 2012), bukti surat yang diberi tanda T.I6,Halaman 38 dari 51 Nomor 8/PDT/2020/PT MNDT.l7 dan T.I8 (Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, No.06/G/2016/PTUN.Mdo, Salinan Putusan No. 153/B/2016/PT.TUN.MKS dan SalinanPutusan No. 352 K/TUN/2017), namun faktanya gugatan para Penggugat tidakmengikutsertakan Badan Pertanahan Nasiolan
Pengadilan PN BLORA Perdata Tanah
Register : 26-08-2010 — Putus : 26-08-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BLORA Nomor 10/Pdt.G/Plw/2010.PN.Bla.
Tanggal 26 Agustus 2010 — SUKARNO Dkk (Penggugat) ; JAWI (Tergugat)
104 — 18
  • Badan Pertanahan Nasiolan Kabupaten Blora;74Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkanrisalah panggilan sidang (relass) dari nomor perkara ini, yangdijalankan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Blora,ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan dengansepatutnya menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran pihak TurutTerlawan tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untukitu. ia telah di panggil secara patut maka
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
370 — 114
  • Achmad Anshori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karenaahli adalah Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasiolan RI periode 2014sampai dengan 2016 semasa Para Penggugat masih aktif menjabatsebagai Anggota Dewan Pengawas BPUJS Ketenagakerjaan;Bahwa Insentif khususnya mengacu kepada capaian kinerja dan DJSNsebagai Pengawas eksternal melakukan penilaian kinerja BPJSberdasarkan Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2017.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
262 — 242
  • atas nama ArtutiKusumaningrum (objek sengketa) sedangkan keberadaan warkah yang lenyaptersebut, sangat penting untuk melihat prosedur pendaftaran dan penerbitansertipikat a quo serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis;Menimbang,bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria/kepala BadanPertanahan Nasiolan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenegaskan bahwa warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktiandata fisik dan