Ditemukan 2515 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NAFASINDO
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • masukan pembelian pupuk danguimaxone sebesar Rp1.447.935,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan diatas, sukacita Pemohon Bandingmemohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agarberkenan menerima seluruh permohonan Banding yang PemohonBanding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 1513/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.184.874.082 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5.456.865.271b. Jumlah Seluruh Penyerahan 31.641.739.3532 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 2.618.487.408b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.450.210.344c.
    Putusan Nomor 1513/B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp14.611.072,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.184.874.082 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5.456.865.271b. Jumlah Seluruh Penyerahan 31.641.739.3532 Penghitungan PPN Kurang Bayara.
Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NAFASINDO
1910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksa atas pajak masukan pembelian pupuk danguimaxone sebesar Rp10.092.818,00 adalah bertentangan denganketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukanpembelian pupuk dan gu/maxone tersebut dapat dikreditkan;Dengan keteranganketerangan di atas, sukacita kami memohonpertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agar berkenanmenerima seluruh permohonan banding yang kami kKemukakan ini danjumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 432.882.015 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut24.230.077.098 b. Jumlah Seluruh Penyerahan24.662.959.113 2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 43.288.202b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.601.980.287c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.601.980.287d.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp31.900.840,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 17-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTOR JAYA RAYA;
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Nilai00036/207/11/123/14 tanggal 2 Juli 2014 Masa Pajak Nopember 2011, yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 160989042011, atas nama PTVictor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0123.000, beralamat di Jalan JaminGinting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan, Medan,Jenderal Pajak Nomor:Pertambahan Barang dan Jasa Nomor:Sumatera Utara, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2011 menjadi: Uraian Jumlah(Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 1062 B/PK/Pjk/2018 Uraian (Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN 457.450.455,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 45.745.045,00 b. Dikurangi b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan106.477.211,00 b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.6. Jumlah106.477.211,00 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan106.477.211,00 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar(60.732.166,00) 3.
Register : 08-03-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1219 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA;
5321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiha.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)d.
    Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1141/WPJ.07/2010 tanggal 3 November 2010, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari Februari 2008Nomor 00095/207/08/055/09 tanggal 18 November 2009 atas nama PTKawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0055.000, beralamat di jalanPerintis Kemerdekaan Pegangsaan Dua, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara14250, dan Pajak Pertambahan Nilai dihitung sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 1219/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor Rp 10.450.715.915,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 100.398.990.560,00a.4.. Jumlah Rp 110.849.706.475,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c.
Register : 25-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 244/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
YESSI PUSPITA ASUKI. SH
Terdakwa:
ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN
3517
  • Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota,Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompokPolan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dankelompok Pajaka;Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman temanyang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dankelompok Pajaka, namun Saksi melihat Korban Ari Saputra berlarikembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban AriSaputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untukmengambil
    motornya;Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukanpembacokan dan menyiramkan air keras kepada Korban Ari Saputra,Saksi tahu Korban Ari Saputra dibacok dan disiram air keras karenaketika ditolong Saksi melihat ada luka bacokan dan luka bakar;Bahwa ketika Korban
    motornya;Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras;Bahwa Saksi hanya melihat secara jelas Sdr.
Register : 25-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 245/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
YESSI PUSPITA ASUKI. SH
Terdakwa:
ERWIN Bin ROSID
3724
  • Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota,Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompokPolan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dankelompok Pajaka; Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman temanyang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dankelompok Pajaka, namun Saksi melihat Koroan Ari Saputra berlarikembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban AriSaputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untukmengambil
    motornya; Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukanpembacokan dan menyiramkan air keras kepada Korban Ari Saputra,Saksi tahu Korban Ari Saputra dibacok dan disiram air keras karenaketika ditolong Saksi melihat ada luka bacokan dan luka bakar; Bahwa ketika Korban
    Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota,Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompokPolan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dankelompok Pajaka; Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman temanyang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dankelompok Pajaka, namun Saksi melihat Korban Ari Saputra berlarikembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban AriSaputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untukmengambil
    motornya; Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar olen Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras; Bahwa Saksi hanya melihat secara jelas Sdr.
Register : 08-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — PT AGROKARYA PRIMALSTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 923/B/PK/Pjk/2021berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah PPN yang kurang dibayar adalahNihil dengan perincian sebagai berikut: No Uraian SPT/WP1 Dasar Pengenaan Pajaka. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 241.625.000b. Jumlah Rp 241.625.0002 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 24.162.500b.
    Uraian SPT/WP1Dasar Pengenaan Pajaka. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 241.625.000b. Jumlah 241 .625.000c. Jumlah Seluruh Penyerahan 2Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 24.162.50012.234.681.01312.234.681.01312.234.681.013 (12.210.518.513)12.210.518.51312.210.518.513 4PPN kurang Bayar 7oOSanksi Administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b. Jumlah 6Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHILd.
    Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 241.625.000b. Jumlah 241.625.000c. Jumlah Seluruh Penyerahan 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 24.162.500b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 12.234.681.013c. Jumlah 12.234.681.013d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 12.234.681.013e.Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (12.210.518.513)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY, Tbk;
6822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 786.693.349.049,00a.2 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 180.155.154.029,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 773.493.723.961 ,00a.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 172.800,00a.6 Jumlah (a.1+a2+a3+a4+4a.5) 1.040.342.399.839,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN 0,00c.
    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor00038/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 160875372009, atas nama PT Sinar Mas Agro Resourcesand Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2092.000, beralamat di Sinar MasLand Plaza Menara 2 Lantai 2830, Jalan MH Thamrin Nomor 51Gondangdia, Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Oktober 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 15-05-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2644 B/PK/PJK/2020
Tanggal 30 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEGASARI MAKMUR;
19879 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lainnya 684.773.856.2765 Penghasilan Neto Dalam Negeri 131.828.885.5266 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya Penghasilan dari luar usaha (84.240.873.395) Lainlain Jumlah (84.240.873.395)7 Penyesuaian Fiskal Penyesuaian Fiskal Positif 48.124.551.772 Penyesuaian Fiskal Negatif 15.528.291.290 Jumlah 32.596.260.4828 Penghasilan Netto Fiskal 80.184.272.6139 Kompensasi Kerugian 10 Penghasilan Kena Pajak 80.184.272.61311 Jumlah PPh Badan Terutang 20.046.068.00312 PPh Badan Terutang 20.046.068.003 13 Kredit Pajaka
    Lainnya 684.773.856.2765 Penghasilan Neto Dalam Negeri 131.828.885.5266 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya Penghasilan dari luar usaha (84.240.873.395) Lainlain Jumlah (84.240.873.395)7 Penyesuaian Fiskal Penyesuaian Fiskal Positif 48.124.551.772 Penyesuaian Fiskal Negatif 15.528.291.290 Jumlah 32.596.260.4828 Penghasilan Netto Fiskal 80.184.272.6139 Kompensasi Kerugian 10 Penghasilan Kena Pajak 80.184.272.61311 Jumlah PPh Badan Terutang 20.046.068.00312 PPh Badan Terutang 20.046.068.00313 Kredit Pajaka
    Lainnya 684.773.856.2765 Penghasilan Neto Dalam Negeri 131.828.885.5266 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya Penghasilan dari luar usaha (84.240.873.395) Lainlain Jumlah (84.240.873.395) 7 Penyesuaian Fiskal Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif Jumlah8 Penghasilan Netto Fiskal9 Kompensasi Kerugian10 Penghasilan Kena Pajak 48.124.551.77215.528.291.29032.596.260.48280.184.272.613 80.184.272.613 11 Jumlah PPh Badan Terutang 20.046.068.00312 PPh Badan Terutang 20.046.068.00313 Kredit Pajaka
Register : 11-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HEXINDO ADIPERKASA, TBK
4925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP61 2/WPJ.19/2015PerhitunganMenurut SuratBanding Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPNa.6. Jumlah (a.1 + a.2 +a.3 + a.4 + a.5)b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)d.
    oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadilioleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta,data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.Ekspor 1.057.504.000a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 469.304.863.308a.3.Penyerahan yang PPNnya = dipungut oleh 4.986.055.810Pemungut PPNa.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa6.Jumlah (a1+a2a3+a4+a45) 475.250.443.116b.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)d.
    NomorKEP1399/WPJ.07/2010 tanggal 6 Desember 2010, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak(JKP) Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00186/407/08/055/09 tanggal31 Desember 2009 atas nama PT Kawasaki Motor Indonesia, NPWP01.070.803.0055.000, beralamat di Jalan Perintis KemerdekaanPegangsaan Dua, Pegangsaan Dua Jakarta Utara 14250, dan PajakPertambahan Nilai dihitung sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp8.030.181.074,00; dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 29-03-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. ABB SAKTI INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2018 1 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau4 NIHIL) 3.484.412,24 3.484.412,24 3.484.412,24; PPh terutang (tarif x 14) 1.043.742,70 1.043.742,70 1.043.742,70 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/diungut oleh pihak lain:b. 1. PPh Pasal 21 0,00 0,00 0,00b. 2. PPh Pasal 22 150.191,63 150.191,63 150.191,63b. 3. PPh Pasal 23 126.651,76 126.651,76 126.651,76b. 4. PPh Pasal 24 0,00 0,00 0,00b. 5. Lainlain 0,00 0,00 0,00b. 6.
    Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2018sehingga Majelis Hakim Agung mengadili kKembali dan pertimbanganhukum yang berbeda serta membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajaka quo karena berdasarkan Berita Acara Uji Bukti Majelis PengadilanPajak tidak menempatkan asas Audi et Alteram Partem yang telahmembebankan bukti pada Pemohon Banding, sedangkan tidakdiberlakukan sebaliknya kepada Terbanding yang menjadi dasar pijakpenerbitan beschiking dan berdasarkan dalildalil yang disampaikanberdasarkan Laporan Keuangan
    Jumlah (ab) 772.858,499 Penghasilan neto luar negeri: Jumlah penghasilan neto (5+6.e7+8.c+9) 3.484.412,2415 Zakat14 Kompensasi kerugian13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)14 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau NIHIL) 3.484.412,2415 PPh terutang (tarif x 14) 1.043.742,7016 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/diungut oleh pihak lain:b. 1. PPh Pasal 21 0,00b. 2. PPh Pasal 22 150.191,63b. 3. PPh Pasal 23 126.651,76b. 4. PPh Pasal 24 0,00 Halaman 8 dari 12 halaman.
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY, Tbk;
7117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 602.866.891.803,00a.2 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 152.349.526.108,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 72.373.926.465,00a.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+4.5) 827.590.344.376,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN 0,00c.
    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor00039/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 160875382009, atas nama PT Sinar Mas Agro Resourcesand Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2092.000, beralamat di Sinar MasLand Plaza Menara 2 Lantai 2830, Jalan MH Thamrin Nomor 51Gondangdia, Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak November 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA;
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh yang Ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa dan Tahunan 650.314.013c. STP (Pokok Kurang Bayar) d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Sebelumnya e. LainLain f. Kompensasi Kelebihan ke Masa . Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkang aaboce ; mec) gmap 650.314.0134 Pajak yang Tidak/Kurang Bayar (23.g) 62.014.2865 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 29.766.857b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP e.
    Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa PaymentIncentive, Cash Discount, Rabat dan Stock Compensation bukan objekPPh Pasal 23 yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, dandiputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis PengadilanPajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajaka
Register : 25-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
YESSI PUSPITA ASUKI. SH
Terdakwa:
SURYADI SAPUTRA Bin RASUM
3014
  • Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota,Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompokPolan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dankelompok Pajaka; Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman temanyang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dankelompok Pajaka, namun Saksi melihat Korban Ari Saputra berlarikembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban AriSaputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untukmengambil
    motornya; Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukanpembacokan dan menyiramkan air keras kepada Korban Ari Saputra,Saksi tahu Korban Ari Saputra dibacok dan disiram air keras karenaketika ditolong Saksi melihat ada luka bacokan dan luka bakar; Bahwa ketika Korban
    motornya; Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar olen Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras; Bahwa Saksi hanya melihat secara jelas Sdr.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MUSI BANYUASIN INDAH;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 232.665.764c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 28.619.822.500id. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah 28.852.488.2642. Penghitungan PPN kurang bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 23.266.576b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.620.785.292b.2. Dibayar dengan NPWP sendiric. Diperhitungkan SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.620.785.292e.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 232.665.764c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 28.619.822.500d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah 28.852.488.2642. Penghitungan PPN kurang bayara, Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 23.266.576b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.620.785.292b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Diperhitungkan SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.620.785.292e.
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 B/PK/PJK/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOPHERIN JAYA;
7945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah $US 0.00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.2. PPh Pasal 22 $US 327,005.00b.6 Jumlah $US 327,005.00c. Dibayar sendiri $US 0.00d. Diperhitungkan: SKPPKP $US 0.00Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 865/B/PK/Pjk/2019e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan $US 327,005.007.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah $US 0.00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.2. PPh Pasal 22 $US 327,005.00b.6 Jumlah $US 327,005.00c. Dibayar sendiri $US 0.00d. Diperhitungkan: SKPPKP $US 0.00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan $US 327,005.007.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3036 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOPHERIN JAYA;
7234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Nomor KEP00807/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor 00123/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350 dengan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badanyang lebih bayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Impor Rp = 7.010.743.322,00 Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut Rp 10.674.512.496,00sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 201.312.125,00 Jumlah Rp 17.886.567.943,00b.
Register : 11-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 B/PK/PJK/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ISTANA KENTEN INDAH;
409 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.630.541.000a3. Jumlah 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 2.630.541.0002. Penghitungan PPN kurang bayar 0a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.630.541.000b. Dikurangi 0Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2018b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang samab.2.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspora2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria3. Jumlah. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN. Jumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang bayar. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri. DikurangiTM NOSb.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang samab.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5.
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL;
6945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.Br3.Mengbulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP00169/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2015 Nomor00166/407/15/052/16 tanggal 28 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding;Menetapkan jumlah PPN yang lebih bayar sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka
    KEP00169/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00166/407/15/052/16 tanggal 28 Oktober 2016, atasnama PT Lautan Otsuka Chemical, NPWP 01.061.826.2052.000, beralamatdi Graha Indramas Lantai 5, Jalan AIP II KS.Tubun Raya, Nomor 77, Slipi,Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410, dengan perhitungan jumlahPajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 240/B/PK/Pjk/2021Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 47.372.688.983,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 4.245.924.330,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 3.751.400,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 51.622.364.713,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c.