Ditemukan 95 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tanaha tanahi tanahj tanah tanag tanang tanaug tanahã tatahg tanahn tanah2
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 274/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Januari 2020 — BUDIJONO,Dkk Vs Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dkk
83 — 50
  • Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan atau atau bendalain yang berkaitan dengan tanahg. Pembebanan hak atas tanah dan ruang atas dan ruang bawah tanah.7.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks
Tanggal 21 September 2016 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Irwan Taufik Dg. Maro
156 — 32
  • ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernahmengklaim melalui surat yang dikirim ke Kantor Kelurahan terkaitmasalah tanah yang dikuasai oleh saksi Rentje tidak sama dengan yangada di Kelurahan;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.MksBahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa ke Kantor Kelurahanadalah berupa foto copy IPEDA tahun 1973;Bahwa pada saat di Kantor Kelurahan saksi pernah menjelaskan kepadaTerdakwa dimana dari hasil pengecekan IPEDA Terdakwa ada 3 (tiga)bidang tanahg
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 31-10-2012 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 34/G/2012/PTUN.BJM
Tanggal 11 April 2013 — Ir. MACHYUZAR, B.Sc, WALIKOTA BANJARBARU
111 — 41
  • dan sosial ekonomimasyarakat yang direkomendasikan oleh Tim Teknis.Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang ProsedurPemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Untuk Bahan GalianGolongan C, Pasal 3, berbunyi:a Fotocopy KTP Pemohonb Fotocopy akta pendirian perusahaan bila pemohon berbentuk BadanUsahac Fotocopy NPWPd Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun terakhire Fotocopy Bukti Pembayaran Retribusi Eksplorasi tahun terakhir bagipermohonan SIPD eksploitasif Fotocopy bukti Kepemilikan Tanahg
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2019 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 275/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 5 Agustus 2020 — Hj. BAY TATU WIJAYA vs MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIRJEN BINA MARGA, dkk
218 — 86
  • Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan atau ataubenda lain yang berkaitan dengan tanahg. Pembebanan hak atas tanah dan ruang atas dan ruang bawah tanah.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 K/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. RA. RACHMAN YASIN vs 1.1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, dk
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yangdimaksud dalam pasal 4.2 Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh MenteriAgraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambartanah yang melukiskan batas tanah, tandatanda batas, gedunggedung,jalanjalan, saluran air dan lainlain benda yang penting harus memuatpula :a nomor pendaftaran,b nomor dan tahun surat ukur/buku tanah,c nomor pajak (jika mungkin)d uraian tentang letak tanahe uraian tentang keadaan tanahf luas tanahg
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 04-09-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 207/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
ELIANA LIFA
98 — 77
  • Agustus 2018saksi menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000, (dua puluh satujuta rupiah) di rumah saksi Jusman Panjaitan untuk biaya kelebihantanah; Bahwa uang tersebut saksi serahkan langsung kepadaTerdakwa; Bahwa saat itu dibuatkan tanda terimanya berupakwitansi booking fee sebesar Rp1.000.000, (Satu juta rupiah) itupunbeberapa minggu saksi minta karena sebelumnya tidak memberikankwitansi dan atas nama kwitansi yang menerimannya adalah SdrNurul Hayat (bagian keuangan) dan pelunasan BPHTB dankelebihnan tanahg
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 26-08-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 26 Agustus 2013 — IMANUEL SUROSO LAWAN 1. SUKARTO SUTAMI 2. DANIEL DEMON
31 — 10
  • Demon; SebelahBarat berbatasan dengan tanahG. Nalle, Tanah J. Wawo; AdalahHak Milik yang sah dariPenggugat;3. Menyatakan tanah sengketaseluas 280 m?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-11-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 208/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 2 Mei 2012 — Marjuki;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2.Riska Amelia Kurniawan
62 — 28
  • Luas tanahg. Orang atau orangorang yang menunjukkan batasbatasnyaAd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — BUDIANTO,. HERLINA, ; ISKANDAR bin MU’IN, Hajjah RADEN AYU HASANI AKIB,
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan sebidang tanahg seluas + 17.385 m? (tujuh belas ribu tiga ratusdelapan puluh lima meter persegi), sesuai menurut Akta Pengoperan HakNomor 07, tanggal 6 September 2013, yang dibuat di hadapan NotarisMulkan Rasuwan, S.H., Notaris Palembang berdasarkan Akta JualBeliNomor 94/AKTA/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang dibuat di hadapanDrs. H.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 57/PDT/2017/PT KALBAR
Tanggal 10 Agustus 2017 — RADEN MASDI,sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; Lawan: PT. WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY SITE SUNGAI TENGAR KENDAWANGANsebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
104 — 65
  • Demong Adatbernama Kunik tertanggal 15 Januari 2015 adalah tidaklah benar dancacat hukum secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 09 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Perolehan, yang meliputi:Kesalahan procedureKesalahan penerapan peraturan perundangundanganKesalahan objek hakKesalahan jenis hakKesalahan perhitungan luas29209 5 Terdapat tumpang tindih hak atas tanahg
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
PT. PELAIHARI CIPTA LAKSANA
Tergugat:
1.BUPATI TANAH LAUT
2.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
443 — 469
  • YaniSarang Halang Pelaihari RT.O6 RW. 04 Desa Sarang HalangKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanahg Laut untuk usahaPusat Perbelanjaan dengan luas tanah 10.340 M? tanggal 30Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor:050.13/373/bappeda tanggal 10 Maret 2014 perihalKeterangan Tata Ruang Untuk Rencana PembangunanPerumahan dan ditujukan kepada Bapak/Ibu/Sdr.
    YaniSarang Halang Pelaihari RT.O6 RW. 04 Desa Sarang HalangKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanahg Laut untuk usahaPusat Perbelanjaan dengan luas tanah 10.340 M? tanggal 30Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat Pernyataan Indra Gunawan, SE yang menerangkanbersedia mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautTentang Jarak Sempadan Jalan Dengan Bangunan, (fotokopisesuai dengan fotokopi);5. Bukti T.ll56. Bukti T.1l67. Bukti T.ll 78. Bukti T.ll89. Bukti T.ll910.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 285/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : MASIM H. N. bin H. NUIH bin MADI
Terbanding/Tergugat I : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PU RI SELAKU KETUA TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS CINERE JAGORAWI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DEPOK
Turut Terbanding/Penggugat II : NASRIN bin H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat III : INAH binti H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat IV : NASAN bin H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat V : HODIJAH binti H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NAWIYAH bin H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat VII : ROHAYATI binti H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : AGUS SYABANIE bin H. NUIH bin MADI
58 — 48
  • Bahwa dalil Pengggugat dalam surat gugatannya halaman 8, angka 18,yang menyatakan terkait intervensi anggaran dalam APBD bukanmerupakan kewajiban dalam pembebasan vbidang tanahg yangterkenan Rencana Pembangunan Jalan TOL, dimana pemebebasantersebut bersumber dari APBN dan dana yag dikeluarkan tidakterlepas dari data fisik maupun yuridis dalam mempertimbangkanpemberian ganti kerugiannya, baik berupa tanah pengganti (fasusfasum) maupun uang, hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang No. 2 Tahun
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
133 — 109
  • Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.
Pengadilan PT KENDARI Perdata Tanah
Register : 16-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PT KENDARI Nomor 72/PDT/2016/PT KDI
Tanggal 18 Januari 2017 — - PEMBANDING : KIBE, dkk - TERBANDING : TAMARING
93 — 56
  • atas tanah dalam negara Indonesiadiatur dalam UndangUndang RI Nomor : 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (disebut dengan UUPA) yangdiundangkan pada tanggal 24 September 1960, dengan sejakberlakunya UndangUndang tersebut, maka yang menentukanseseorang yang mempunyai hak atas suatu tanah, maka haruslahberpijak secara hukum pada UUPA.Dalam pasal 16 UUPA hak seseorang atas suatu tanah dikenaldengan nama:Hak milikHak guna usahaHak guna bangunanHak pakaiHak sewa~o9 29 5 Hak membuka tanahg
Pengadilan PN RANTAU Perdata Tanah
Register : 26-02-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN RANTAU Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Rtu
Tanggal 20 Agustus 2013 — *Perdata - H.M. RUSLI, Dkk melawan P.T. KHARISMA INTI USAHA
125 — 12
  • Hak Membuka Tanahg.
Pengadilan PN Andoolo Perdata Tanah
Register : 17-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN Andoolo Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Adl
Tanggal 5 Oktober 2016 — TAMARING vs KIBE dkk
155 — 46
  • /PN Adl.Hak guna bangunanHak pakaiHak sewa9 aoHak membuka tanahg. Hak memunguthasl hutanBahwa kemudian terkait dengan perolehan hak milik, sebagaimana diaturdalam Pasal 22 ayat 2 UUPA menyebutkan selain menurut carasebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hak milik terjadi karena;a. Penetapan pemerintah menurut cara dan syaratsyarat yang ditetapkandalam peraturan pemerintah,b. Ketentuan Undangundang..
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 08-11-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 61/PID/2010/PT AMB
Tanggal 16 Desember 2010 — Pembanding/Terdakwa : Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : YE ALMAHDALY, SH
93 — 26
  • Biaya pengukuran bidang tanahg. Biaya penerbitan surat keputusan hak atas tanahh.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 16-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIFIN Alias RIFIN Bin RUSMIN
400 — 19
  • Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyalfungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupanuntuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanahg.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 170/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
ISTIKOMAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
180 — 108
  • Kesalahan subjek dan/atau objek hakatas tanahg.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
PT. INDAH CEMANI RAYA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing
3.Bupati Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintahan Kabupaten Bekasi
151 — 90
  • Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanahg. Penguasaan danJatat kepemilikan tanah, bangunan dan atau atau benda lainyang berkaitan dengan tanahh. Pembebanan hak atas tanah dan ruang atas dan ruang bawah tanah.Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Ckr.i. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data bidang tanahj. Lain lain yang dianggap perluk. Membuat daftar nominative hasil identifikasi dan Inventarisasi dan / atauverifikasi dan perbaikan daftar nominative.5.