Selain itu, dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat jugadidasari atas sinergi dan koordinasi antar lembaga kementerian sebagai tindaklanjut atas dikeluarkannya Keputusan Bersama sebagaimana bukti T10.Keputusan Bersama ini bertujuan untuk menegaskan dan menghimbau PejabatPembina Kepegawaian (PPK) agar menjalankan kewajibannya sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarauntuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNSyang

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi2.Bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, maka terbitnya objeksengketa yaitu KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYADENGAN JABATAN tertanggal 28 Mei 2019, jelas telah menimbulkankerugian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,yaitu:a.Bahwa sebagai dampak Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak lagimendapatkan gaji, Tunjangan serta fasilitas lainnya sebagaiPegawai Negeri Sipil sehingga mengalami kesulitan untukmemenuhi kebutuhan kehidupan keluarga;Halaman 3 dari 68 halamanPutusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.JBIb.Bahwa Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS);3.Bahwa maka dari itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 telah terbit Telaahan Staf dari KepalaBKPSDM Kabupaten Aceh Timur kepada Bupati Aceh Timur, perihal UsulanSurat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (Bukti T5);.

Kombes Pol ENDROKISWANTO S.H, samasama telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik ProfesiPolri , yang walaupun dilakukan oleh Komisi yang berbeda karena perbedaantingkat jabatan antara Penggugat dan Kombes Pol ENDRO KISWANTO S.H,namun dalam masingmasing sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, samasamamemutuskan baik Penggugat maupun ENDRO KISWANTO S.H, dalamPutusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sama sama merekomendasikanagar baik Penggugat maupun ENDRO KISWANTO S.H, dijatuhi hukumandiantaranya Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggotaPolri, dan untuk Penggugat, telah ditindak lanjuti oleh Tergugat sebagaimanaHalaman 66 dari 78 Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPRkeputusan objek sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama Penggugat ; Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatasbahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUTBANDING/04/V1/2017/Kom Banding, tanggal 08 Juni 2017, atas PermohonanBanding oleh Terduga Pelanggar

Berdasarkan disposisi tersebutmaka Karo SDM telah mengirimkan Nota Dinas kepada Kapolda JabarNomor : R / ND132 / VII / 2016 / Ro SDM tanggal 18 Juli 2016 perihalPengesahan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai anggota Polri a.n.

(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,No.005/3973/BKD/2019, tertanggal 28 Desember 2018,perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);Notulen Hasil Rapat BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat,tertanggal 31 Desember 2018, dengan agenda PembahasanMasalah Pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteriterkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNSyang terlibat Tipikor (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 862

PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS;b. a0 SlieC.

S.KMtanggal 11 September 2019 (sesuai dengan aslinya);Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Maluku Tengahtentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)terhadap PNS atas nama Nirwati SKM, tanggal 13Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);Surat Mahkamah Agung RI Kepada Ketua PengadilanNegeri di Ambon No. 1015/Pan.Pid.Sus./2803K/PID.SUS/2015, Lampiran : 1 (satu) berkas perkara 1(satu) Salinan Putusan, Perihal : Permohonan Kasasi dariJPU pada Kejari Masohi tanggal 27 April 2017 (sesuaidengan copy);Daftar

.), menurutTergugat artinya Penggugat setuju denga penjatuhansanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yangditerimanya, asalkan berdasarkan Undangundang No. 5Tahun 2014; Halaman 32 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD7.3.Bahwa dalam penjatuhan sanksi PTDH kepadaPenggugat, mengingat putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Samarinda inkracht pada tahun 2013 danmengingat pada tahun 2013 masih berlakunya UndangundangNo. 43 Tahun 1999 serta mengingat belum diundangkannyaUndangundang No. 5

atas, dengan demikian pada saat ParaPenggugat mendapatkan putusan inkracht, perlakuan terhadap PNS yangtelah terbukti dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapHalaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.PL(inkracht) baik pada UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian maupun dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada perbedaan dalam penerapanhukumannya yaitu dengan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH);6.

Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masapenyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi),yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kKewenangansaudara;2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masapenahanan dan/atau proses persidangan;3) Menetapkan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yangdinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi;Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PemberhentianAparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsipada Angka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat PembinaKepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabatyang

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Halmahera Utara) dari aspeksubstansi telah tepat dalam penerapan hukum dari ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan juga substansi telah sesuaidengan objek keputusan sebagaimana yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitumenjatuhkan keputusan pemberhentian

tidak dengan hormat (PTDH) terhadapPenggugat serta telah sesuai dengan Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;Menimbang, bahwa mencermati Bukti P1 = T2 (objek sengketa) padabagian konsideran "memutuskan tertulis jabatan Penggugat adalah Staf DinasPerikanan Kabupaten Halmahera Utara, namun berdasarkan Bukti P6,ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dari JabatanKepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan danPerikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

,SH tanggal 23Februari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh SelatanNomor 5 Tahun 2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin beratberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas namaDrs.Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, membatalkan SuratKeputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 317 Tahun 2018 atas namadrh.

Provinsi Jambi, bahwa Sampai saat ini belum adayang melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3Mentri tersebut;6.

Birokrasi telahmengeluarkan surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28Februari 2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDHoleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap, yang isinya antara lain:a) PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandijatuhi sanksi Pemberhentian

tidak dengan Hormat (PTDH)sebagai PNS;b) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitungmulai tanggal ditetapbkannya Keputusan PTDH sebagai PNS;c) Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambattanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada KepalaBadan kepegawaian Negara dengan Tembusan kepadaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan reformasi Birokrasi;Berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Satu hal yang terjadi adalah bahwa pada saatperkara pidana yang melibatkan Penggugat telah berkekuatan hukumtetap pada tanggal 05 Februari 2013 tidak segera diterapkan penjatuhansanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugatoleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.Bahwa dengan di cabutnya UndangUndang Nomor 43 Tahun1999 dan diganti dengan yang baru, yakni UndangUndang Nomor 5tahun 2014 bukan berarti penjatuhan sanksi PTDH tersebut tidak dapatditerapkan.

Bahwa, PENGGUGAT telah menerima Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018 tanggal 19Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan dengan tanda terima penyerahan keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 April 2019;29.Bahwa, atas terbitnya SK pemberhentian tersebut, Penggugat

pembantuan, ataupermufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa keluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga,atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan uraiansebagai berikut: Bahwa awalnya terdakwa merupakan anggota Polri namun telahdilakukan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada tahun 2013dan selanjutnya terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain menjual Narkotika.Dalam kesehariannya terdakwa setiap bulan memberi nafkah kepada isteriterdakwa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) untuk makan,biaya anak sekolah, listrik, air dan lainlain, sedangkan pekerjaan istriterdakwa sdri.

peraturan perundangundagan yang berlaku.Bahwa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KodeEtik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof, tanggal29 Oktober 2018 merupakan dasar dari Tergugat untukmembuat dan menyidangkan Penggugat dalam sidang KomisiKode Etik Polri hingga hasil Keputusan Komisi Sidang Kode EtikPolri tersebut sebagai landasan diterbitkannya obyek Perkaraberupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah KalimantanSelatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 28 Mei 2019Tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) atasnama ADE ERIS MUSLIM, Pangkat BRIGADIR Nrp 75121115);Bahwa didalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan PelanggaranKode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof,tanggal 29 Oktober 2018 Tergugat telah melampirkan SuratPerintah Penangkapan Nomor : Sp.

, atau permufakatan jahat untukmenempatkan, mentransfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kKekayaan dengan uraian sebagai berikut: Bahwa awalnya terdakwa merupakan anggota Polri namun telahdilakukan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada tahun 2013 danselanjutnya terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain menjual Narkotika.