20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONT) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid ALAMIN Kleben Tanjung Muntilan Kabupaten Magelang yangditandatangani oleh EDI YUNUS AGUS S;1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid SABILUL MUHTADIN Gulon Salam

rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid ALHIKMAH Windusari Kabupaten Magelang yang ditandatanganioleh A.

(enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid RANDUCANANG Bandongan (AL FALAH) Kab.

Toni) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk Masjid AtTaqwa Lojirejo Gulon Salam Kabupaten Magelang yang ditandatangani olehMusyafak;1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari ImamSantoso (titipan dari Sdr. Toni) uang seyumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk Masjid AlHikmah Windusari Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh A.

Toni) uang seyjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk MasjidRanducanang Bandongan (Al Falah) Kabupaten Magelang yang ditandatanganioleh H.

Dan untuk dana bansos yang turun sebesar Rp.322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi TUGIYARTI pada waktuada pertemuan anggota GP3A untuk hari, tanggal, dan bulan lupa tahun2010 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa.

Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakan untukkegiatan :1. Pembuatan kandang sapi di Dusun Jombor Lor, Desa Jombor ukuran10 m x 30 m dengan pagar batu bata dan atap asbes.2.

turun Terdakwa diam saja, kemudian setelahdana turun barulah Terdakwa mensosialisasikan bansos tersebut kepadaseluruh anggota kelompok GP3A D.I.

Dirjen PSP Pertanian KementerianPertanian Tahun 2012, yaitu dalam:Bab II Huruf B Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bansos, Kriteria penerimamanfaat bansos adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui keputusan PPK berdasarkan rekomendasiBupati /Kepala Dinas Kab/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalampedoman teknis masingmasing kegiatan;Bab II Huruf A Transfer uang, prisnsip bansos melalui pola transfer uang padadasarnya adalah penyampaian

bantuan berupa uang kepada kelompok penerimamanfaat yang untuk selanjutnya dibelanjakan oleh kelompok penerimamanfaatsesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telahmendapatkan persetujuan PPK;Bab IV Huruf B Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos , Legalitaskelompok Penerima Manfaat Bansos ditetapkan melalui Keputusan PPK setelahada rekomendasi dari Kepala Dinas Kab/kotaBab IV Huruf C Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, angka4 menyebutkan RUKK disusun secara musyawarah

Dirjen PSP Pertanian KementerianPertanian Tahun 2012, yaitu dalam:Bab II Huruf B Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bansos, Kriteria penerimamanfaat bansos adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui keputusan PPK berdasarkan rekomendasiBupati /Kepala Dinas Kab/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalampedoman teknis masingmasing kegiatan;Bab III Huruf A Transfer uang, prisnsip bansos melalui pola transfer uang padadasarnya adalah penyampaian

Dari bantuan bansos katanya pak. Tidaktahu, aku ketua topingnya pak.

merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos

merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmdidaftarkan sebagai penerima bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai)yang karena korban pada saat itu menjabat sebagai ketua RT dilingkunganpelaku.

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmtersebut akan dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerimaBansos, akan tetapi setelah uang tersebut terkumpul dan oleh Korban Sadr.HARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisinan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.KbmHARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisihan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat besar, Rasa dendam terdakwa tidak bisa terbendung olehterdakwa sendiri hingga kemudian terdakwa berniat menghabisi KorbanSdr.HARJOWINTONO agar

agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwamengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota DPR RIyang duduk di Komisi Ill mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem)untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana BantuanSosial (Bansos

ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode EtikAngota DPR RI : Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberianatau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;e Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untukmempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaantindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal padasejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi

), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah ProvinsiSumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Illmengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dimaksudkan untuk mempermudah pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) danPenyertaan

40011 Kepulauan Meranti 278Jumlah 9.678 Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBNdan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dandiutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakinilokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat PembuatKomitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Huluguna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos

25kg/ha) 1.250 kg 10.000 12.500.000Pembelian kapur pertanian 20.000 kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha)5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaanPemanfaatan dana bansos

Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

Suseno Adji (Selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor : 522/SekrX1V/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK

Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalHalaman 34 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

La OdeHafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) denganpara ketua kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natraselaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, yaitu sebagai berikut: Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumah total danadilaksanakan oleh kelompok tani dengan mengajukan permohonanpencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.

Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarkwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapilahan percetakan sawah

No. 2285 K/Pid.Sus/2015pencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.

Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarHal. 11 dari 35 hal. Put.

No. 2285 K/Pid.Sus/2015 Terdakwa seorang petani merupakan korban KebijakanPelaksanaan proyek Program Bantuan Sosial (Bansos) untukpercetakan sawah yang dilakukan Ir. La Ode Hafuna bin La OdeKada sebagai PPK yang melaksanakan keseluruhan proyek; Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakantahapantahapan pelaksanaan proyek sampai pencairan danaproyek. Terdakwa hanya tanda tangan blangko kosong pencairan danaproyek atas perintah Ir.

Undang undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaanberdasarkan Pasal 141 huruf b KUHAP, telah melakukan atau turutmelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakanProgram Bantuan Sosial (Bansos

mengambil uang bansos Pokmas Nanggala yang sudah dicairkanHal 13 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbysebelumnya, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dari Saudara ALAWI (DPO), selanjutnya uangtersebut oleh terdakwa diberikan pada terdakwa Il sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya Rp 34.000.000, (tiga puluhempat juta rupiah) dibawa sendiri oleh terdakwa dimana seharusnyadiserahkan pada pokmas NANGGALA yang diketuai oleh saksi H.

ADIM (Selaku Bendahara); Bahwa pada tanggal 18 April 2015 dana bantuan untuk kegiatanpengadaan sapi Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul14.25 WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk PokmasNanggala sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dandibawa oleh saudara ALAWI (DPO));Hal 23 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang

Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatin Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)); 272 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas

Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)) 222 on nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas Nanggala

Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetaksawah.d. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).e. Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.f. Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompak(RUKK).g. Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).h. Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).i. Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan.j. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan.k. Berita Acara Pendirian Kelompok Tani..

Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat SuratPerjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggal bulanOktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing danland leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tanitunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRIdengan saksi K.

Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasanLahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakanadalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b.

YAGARIBHASTARA GUNTUR, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yangdiserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusanatas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi SumateraUtara sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan atas Penyelidikan dugaan terjadinya TindakPidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (

GUNTUR dan beberapa advokat lainnya padaKantor Otto Cornelis Kaligis and Associates Advocat and Legal Consultan,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada bulan Maret 2015 AHMAD FUAD LUBIS selaku Kepala BiroKeuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan SABRINA selakuPelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemerintah PropinsiSumatera Utara mendapat panggilan permintaan keterangan daripihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan terjadinyaTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS

YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukanpermohonan pengujian kKewenangan sesuai dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataspenyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepadaAHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan DanaBagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada

YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukanpermohonan pengujian kKewenangan sesuai dengan UndangUndanghal 12 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataspenyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepadaAHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan

KALIGIS, S.H., M.H.3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utaratentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang TahunANQQAlrAN 2014. nn nn nnn nnn nnn nn nn nn nnn en cnn nn nencnennnenecerncneeeehal 39 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.107.108.109.110.111.112.113.114.115.2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada DalamBuku APBD 2014, 2o2eoneecneecene tenn ceetceenennes2 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.

NENEK NUNG kerumah Terdakwabermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.Sdri NENEK NUNG yang ikutHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgtkekantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwaselaku ketua RT. 06 tetapi penyampaian pembelaannya Sdri FITRIAHdengan nada Tinggi kurang sopan dikediaman Terdakwa sehinggamemancing emosi Terdakwa yang kurang istrahat mengurus bansos COVID19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukul meja dan Terdakwa punmengayunkan gerakkan refleks

tanpa niat untuk memukul atau menganiayaakearah muka Sdri FITRIAH namun tangan Terdakwa dihalangi ke 2 tanganSdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAH menginjak paha Terdakwa denganmengunakan kaki kanan selanjutnya Sdri FITRIAH keluar didepan rumahTerdakwa dan teriakteriak kepada Terdakwa mengatakan * AKU ININGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYA NGURUS RT NYA SAJA,BAPAK ITU BANCI DAN TERDAKWA AKAN LAPORKAN KEPOLISI;Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan Sdri FITRIAH terkaitpermasalahan pemilih ketua

FITRIAH masih bisa berdiri dan keluar rumahTerdakwa dan masih bisa berjalan dan teriakteriak didepan rumah Terdakwadan langsung mengambil kendaraan kemudian pergi membawa Sdri nenekNUNG;Bahwa atas kejadian yang Terdakwa perbuat kepada Sdri FITRIAH tersebutTerdakwa sangat menyesali hanya sebatas gerakan refleks tanpa ada unsurniat menganiayaa karena pada saat itu posisi Terdakwa kurang istirahatkarena banyaknya pekerjaan yang berhubungan dengan bansos COVID 19yang datanya harus dicek dimintakan ke

NENEKNUNG kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.SdriNENEK NUNG yang ikut kekantor desa sebagai penerima bantuan KKStanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06 tetapi penyampaianpembelaannya Sdri FITRIAH dengan nada Tinggi kurang sopan dikediamanTerdakwa sehingga memancing emosi Terdakwa yang kurang istrahatmengurus bansos COVID 19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukulmeja dan Terdakwa pun mengayunkan gerakkan refleks tanpa niat untukmemukul atau menganiayaa kearah muka

Sdri FITRIAH namun tanganTerdakwa dihalangi ke 2 tangan Sdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAHmenginjak paha Terdakwa dengan mengunakan kaki kanan selanjutnya SdriFITRIAH keluar didepan rumah Terdakwa dan teriakteriak kepada Terdakwamengatakan AKU INI NGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYANGURUS RT NYA SAJA, BAPAK ITU BANCI DAN TERDAKWA AKANLAPORKAN KEPOLIS!

Adapun tugas Tim Teknis tersebut adalah :1 Menyusun petunjuk teknis bansos pada kegiatan integrasi ternak dan tanamanTA 2012 dengan mengacu kepada Juklak dan Pedoman Teknis.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait.3.

Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan Menandatangani setuju dibayar padakwitansi.Bahwa Kuasa pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Propinsi Lampung berdasarkan Pedoman Umum Direktorat Jenderal Peternakandan Keswan, Kementrian PertanianBahwa dana bantuan kegiatan bansos Integrasi Ruminansia itu merupakan anggaran dariAPBN tahun 2012.Bahwa dalam prosedur pencairan dana bansos ini langsung ditransfer

ini.Bahwa kelompok tani mendapatkan informasi untuk mengadakan pertemuan Dinas.Bahwa kelompok tani Bumi Agung ditetapkan untuk menerima bantuan.Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000, masuk langsung seluruhnya ke rekeningkelompok tani.Bahwa setelah kelompok tani Bumi Agung ini ditetapkan sebagai penerima bansos,saksi dipanggil terdakwa ke Dinas Peternakan dan dimintakan uang sebesar Rp24.000.000, sebelum dana bansos itu dicairkan ke rekening kelompok tani.Bahwa saksi, saksi M.

Danialsyah, M.Si. bin Djohansyah selaku Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagaipenerima Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013;Bahwa kemudian saksi Ir. H.

Langsung(SPPLS) Nomor 00023/199544/2013 tanggal 03 Juni 2013 kepada PejabatPenanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiridokumen pendukung dan/atau pertanggungjawaban diantaranya berupa : Rencana Usaha Kelompok (RUK) ; Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos

No. 1883 K/Pid.Sus/2016Rahman Abu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu yang semestinya dikelolasendiri oleh para Petani penerima dana Bansos tersebut, saksi RahmanAbu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu membagi uang yang diterima kepadapara Ketua Kelompok Tani dengan kurang lebih sebesar Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah) perliter sesuai dengan jumlah POC yangditerima oleh para anggota kelompok tani;Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan danHoltikutura Kabupaten Soppeng Terdakwa

Danialsyah, M.Si. bin Djohansyahselaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura KabupatenSoppeng untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos)Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran 2013;Bahwa selanjutnya saksi Ir. H.

No. 1883 K/Pid.Sus/2016 Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos) SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai, yang dalam SKtersebut menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan SosialPengembangan Kedelai tahun 2013 seluas 5.000 ha ;Selanjutnya saksi Hajjah Yusliati, S.P alias

Rekening : 0082-01-044314-50-8 tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

terkaitkelengkapan persyaratan administrasi dan kebenaran keberadaan pemohon bantuanhibah/bansos Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (temasuk di dalamnya LKP.TRITON Samarinda).

FATHURRAKHMAN,M.T., Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibah menandatanganiSurat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Rekomendasi MohonBansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada Tim Panitia Anggaran Daerah(TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.qg. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,dimana dalam lampiran surat tersebut LKP.

administrasi dan kebenaran keberadaan pemohon bantuanhibah/bansos Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (temasuk di dalamnya LKP..TRITON Samarinda).

Kalimantan Timur No. 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) pada intinya bahawa lembaga yang tertera dalam Lampiransurat tersebut diantaranya LPK Triton memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pemberian Bansos/Hibah Prov.

terkait kelengkapan persyaratan administrasi, setelah dinyatakanlengkap maka Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibahmenandatangani Surat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihalRekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada TimPanitia Anggaran Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.q.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.

Saksi SITTI SARINI ADNAN, S.Sos di bawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;e Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupaHalaman 70 dari 134 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2017.

Haltim adalah mengarsipkan suratsurat masukdan suratsurat keluar ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana bansos berupa honorimam dan pendeta dari dinas sosial tahun 2013 ;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan mengenai penyaluran honorimam dan pendeta di kab.

/PN Tte.Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para imam dan pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi bekerja pada dinas sosial Kab.

ADNAN FIHIR, S.Sos di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi pada tahun 2013 adalah Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kab.

M.Si di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala DinasPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017 Jumlah D 1.760.500 88.900.000 Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhuantara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dansarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu denganKelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim

Suseno Adji (selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor: 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan + 50 Ha;b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK

Kamiden Sitorus Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/X1/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 68 dari 115 hal.

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesarRp100.000.000, 00:114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013(tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing danLand Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha diKelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua KelompokTani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus.

Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/XI/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 111 dari 115 hal.

melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan periode tahun2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secaraserta merta melekat pada dirinya, terdakwa telah menggunakan sejumlahdana yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakandana Bansos

legislative yang mempunyaitugas bersamasama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBDProvinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD PropinsiKalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya danabantuan yang di alokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas KedokteranUniversitas Tanjungpura Pontianak sehingga terdakwa dengan kedudukandan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat telahmenggunakan dana Bansos

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangseharusnya dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) dengan cara :1. Dibuat kwitansi untuk pembayaran triwulan dan triwulan Il padatanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah), dan2.

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangdialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006.** Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewanpembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak olehSekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hinggatahun 2008.

Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.

Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.

Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.

Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.

Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.

Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);12 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;13 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;15 SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos

kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);16 SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);17 SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);18 SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,

-(seratus lima puluh juta rupiah); 19 SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);20 SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah); 21 SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)22 SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana

Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);23 SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);24 SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);25 SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi pinjamdari dana bansos dan belum sempat Saksi pertanggung jawabkan Saksi telah digantipada bulan Agustus 2010 ;Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kontan langsung kepada Terdakwa 1 (satu)kali mengenai tanggal dan bulan Saksi lupa namun pada tahun 2010 Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu, atas perintahKepala Dinas Pak Rustan T.

Haruna selaku Kepala Dinas PKKD ;Bahwa Saksi selama menjadi Bendahara pernah ke kediaman Pak Bupati apabila adaundangan atau acara sedangkan keruangan kerja Pak Bupati di Kantor Saksi tidakpernah ;Bahwa Saksi pernah mengikuti Pak Bupati melakukan kunjungan kerja ke desadesadan pada saat itu Saksi yang membawa danadana bantuan untuk Pak Bupati serahkanlangsung kepada Masyarakat dari uang Bansos;Bahwa Saksi pernah melihat sendiri, Pak Bupati menyerahkan bantuan langsung berupauang kontan kepada Masyarakat

Haruna kepada saksi tidak sesuai denganperuntukannya yang mana dana tersebut adalah dana Bansos seharusnya digunakanuntuk Bansos juga ; Bahwa mekanisme mengenai dana Bansos adalah ada yang diserahkan langsung olehPak Bupati ada juga yang diserahkan melalui proposal ;Tindakan saksi terhadap transaksi yang dilakukan kepada terdakwa adalah tindakanyang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan ;Dana bantuan sosial itu diperuntukan untuk organisasi kemasyarakatan, bantuanoperasional sekolah ;Bahwa

Haruna selaku Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah ;Bahwa benar setahu Terdakwa pada Tahun 2010 dana Bansos pada ABPD HalmaheraTimur Tahun 2010 sekitar sebesar Rp. 24.000.000.000, (Dua puluh empat milyardrupiah) ;Bahwa dari uang Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebutTerdakwa menyerahkan kepada Saudara Ridwan Marsaoli pertamanya Rp.80.000.000.

(seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukan untuk bantuan langsungkepada masyarakat ;Bahwa secara langsung Terdakwa mempertanggung jawabkannya ke BagianKeuangan;Bahwa untuk Dana Bansos belum ada pertanggung jawaban kepada Terdakwa karenapertanggung jawabannya langsung oleh Badan Keuangan Daerah ;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada bagian keuangan tentangbantuan yang Terdakwa sampaikan, karena pada saat kunjungan Terdakwa didampingioleh bagian keuangan ;Bahwa dari Rp. 510.000.000.