Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi danHalaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2018./PN.SmgPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentangPedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadap Koperasiyang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota di WilayahJawa Tengah.c.

PemeriksaanIntern / Kepala Divisi di Lingkungan Lembaga PengelolaDana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil danMenengah; 1241 (Satu)eksemplarfotocopy Salinan Keputusan Direksi Lembaga PengelolaDana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil danMenengah No. 178/KEP/LPDB/2011 tanggal 10 Mei 2011tentang Status Masa Orientasi dan PengangkatanPegawai Tetap Lingkup Direktur Bisnis LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecildan Menengah; 1251 (Satu)eksemplarfotocopy Menteri KUKM ~ RI No.33/KEP/M.KUKM

Yang diproses dan diajukan untuk disetujui adalah permohonan yang keduayaitu dengan Surat Permohonan Nomor: 017/KSPTK/PO/I/2013 tanggal 18Januari 2013 sebesar Rp.2.000.000.000, yang akan digunakan untukmodal kerja koperasi;Bahwa benar dasar atau Pedoman LPDB KUMKM dalam melakukan penyalurandana bergulir yaitu :e Keputusan MenteriKoperasi dan UKM No.21/KEP/M.KUKM /XII/2008 tentangpendelegasian kewenangan pengelolaan Dana BerguliKUMKM;e Peraturan Direksi Nomor :36/Per/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknispemberian

S.sos., selaku Sekretaris danSdr Ari Setiyo Budi, SE., selaku Bendahara.Bahwa sebagai dasar atau pedoman LPDBKUMKM dalam melakukanpenyaluran dana bergulir, yaitu :> Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 21/Kep/M.KUKM/VII/2008,tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana BergulirKUMKM;> Peraturan Direksi Nomor : 36/ Per/LPDB/2010, tentang Petunjuk TeknisPemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;> Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008, tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir pada

Intern/ Kepala Divisi di Lingkungan LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi danusaha Mikro, Kecil dan Menengah; 1 (satu)eksemplarfotocopy Salinan Keputusan DireksiLembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan usaha Mikro, Kecil danMenengah No. 178/KEP/LPDB/2011tanggal 10 Mei 2011 tentang Status MasaOrientasi dan Pengangkatan PegawaiTetap Lingkup Direktur Bisnis LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi danusaha Mikro, Kecil dan Menengah; 1 (satu)eksemplar fotocopy Keputusan Menteri KUKM RI No.33/KEP/M.KUKM

.126.127.128.129.130.131.132.133.134.1 (Satu)eksemplar1 (Satu)eksemplar1 (Satu)eksemplar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)lembar1 (Satu)fotocopy SalinanDireksiPengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro,Kecil dan Menengah No. 178/KEP/LPDB/2011 tanggal10 Mei 2011 tentang Status Masa Orientasi danKeputusan LembagaPengangkatan Pegawai Tetap Lingkup Direktur BisnisLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi danusaha Mikro, Kecil dan Menengah;fotocopy Keputusan Menteri KUKM RI No.33/KEP/M.KUKM

,Notaris di Bogor tanggal 1 November 2013 No.1 serta persetujuanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia tanggal 25 Maret 2014 No.187/PAD/M.KUKM.2/Il/2014,pemegang hak berganti nama menjadi KOPERASI SIMPANPINJAM SEJAHTERA BERSAMA disingkat KSPSBberkedudukan di Kota Bogor. Bahwa berdasarkan surat dari KOPERASI SIMPAN PINJAMSEJAHTERA BERSAMA cabang Rungkut Surabaya tanggal 24September 2014 No.078/KSPSB/USP/D05/ROYA/09.2014, HakTanggungan No.4017/2013 dihapus.

., Advokat pada Kantor LAWOFFICE JONI & TANAMAS, beralamat di Gedung DanaGraha, Suite 301302, Jalan Gondangdia Kecil 1214,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 02/SKK/M.KUKM/X/2015, tertanggal5 Oktober 2015,Pemohon Kasasi dahulu~ Terbanding/Tergugat IIIntervensi;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H.

SARIBASOPENGURUS HARIAN Drs.ASWIS, MSI ; Sebagai KETUA.SUHARDI ; Sebagai WAKIL KETUA.JAMALUS.S, ST; Sebagai SEKRETARIS I.SUPARDI,SH ; Sebagai SEKRETARIS II.YELDA EFNI, S.si ; Sebagai BENDAHARA.Bahwa Kemudian salah seorang dari anggota Koperasi, pada tanggal 13Februari 2016 mengadakan sekaligus memimpin Rapat Luar Biasapembentukan pengurus baru Koperasi BIMA Nagari .melalui mekanismeRapat yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Permen No.19/PER/M.KUKM

Ketika pinjaman tersebut masuk ke 29 rekening Primkopau, maka uang itu otomatis menjadi modal Primkopau.Karena ini modal Primkopau, maka Primkopau berhak menggunakanmodal tersebut untuk kepentingannya termasuk digunakan membayar halhal yang dianggap perlu untuk operasional Primkopau.Bahwa masalah sistem executing dan channeling ini dengan jelas diaturdalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009, angka V a, b dan Vil a, b.Dalam perkara ini

1(satu) lembar Foto copy dilegalisir Kartu NPWP: 1.962.906.2-401 atas nama Kop.HARAPAN MAJU yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Serang ;

32. 1(satu) lembar Foto copy dilegalisir Surat Dinas Perindagkop Kab.Serang Nomor:195/10.01/Dinkop/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 perihal Pengantar ;

33. 5(lima) lembar Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 79/Kep/M.KUKM

Kab.Serang dan lampirannya tentang Laporan Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Budidaya Rumput Laut ;------------------------------------------------------------------------

38. 1(satu) exemplar SP DIPA No.005/XLIV/1/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 ;

39. 1(satu) berkas Pedoman Teknis dan Penetapan Koperasi Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut Nomor : 56/Kep/M.KUKM

/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;

40. 1(satu) berkas Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir dalam rangka pengembangan usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut Nomor : 79 / Kep / M.KUKM / VIII / 2004 tanggal 25 Agustus 2004

41. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor: 1152-Kpts/Kop-12/VII/84 tanggal 18 Juli 1984, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai

negeri Sipil atas nama Ir.RAMAL SIHOMBING dan lampirannya ;

42. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 21/KEP/M.KUKM/IV/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai Kabid Aneka usaha atas nama Ir.RAMAL SIHOMBING,MM dan lampirannya ;---------------------------

43. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kementerian Koperasi dan Usaha

SARIBASOPENGURUS HARIAN Drs.ASWIS, MSI ; Sebagai KETUA.SUHARDI ; Sebagai WAKIL KETUA.JAMALUS.S, ST; Sebagai SEKRETARIS I.SUPARDI,SH ; Sebagai SEKRETARIS II.YELDA EFNI, S.si ; Sebagai BENDAHARA.Bahwa Kemudian salah seorang dari anggota Koperasi, pada tanggal 13Februari 2016 mengadakan sekaligus memimpin Rapat Luar Biasapembentukan pengurus baru Koperasi BIMA Nagari .melalui mekanismeRapat yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Permen No.19/PER/M.KUKM

Citra Mandiri (KCM) Bandung;Foto copy Laporan Ketua KJM tentang Risalah Pelaporan KoperasiCitra Mandiri (Kopkar Bank Bukopin Cabang Bandung) kepadaSistem Pelaporan PelanggaranOtoritas Jasa Keuangan), tanggal 08Agustus 2016;Foto copy Tanda Terima Surat dari Rizali Noor ke Dinas KoperasiUKM Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2016 perihal Mohon37.oo.og:40.41.42.43.A4,45.46.47.48.49.50.P.137P.38P.39P.40P.141P.42P.143P.144P.145P.146P.147P.48P.149P.150Foto copy Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI no.19/PER/M.KUKM

Serba Usaha Millenium Dinamika Investama, periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 31 Agustus 2019;

37). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Bizchannel CIMB Niaga Millenium Dinamika Investama, tanggal 03 Maret 2011

38). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;

44). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No.09.05.2.65.00847, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta

Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan pada Koperasi;Bahwa modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modalyang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untukmenambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalammeningkatkan kegiatan usahanya.

Pasal 14 angka 2 Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan pada Koperasi);Sedangkan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangPerbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadaBank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu (Vide Pasal 1 angka 5).

Sehingga pertimbangan Judex Facti tentang izin usaha dariPimpinan Bank Indonesia adalah didasari kekeliruan;Bahwa tidak diperlukannya izin dari Bank Indonesia atau OtoritasJasa Keuangan atas kegiatan pemupukan modal penyertaan yangdilakukan oleh Koperasi Cipaganti juga bersesuaian dengan Pasal 11 Ayat1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan ModalPenyertaan pada Koperasi Jo.

Pasal 14 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi Jo.Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/VII/1998tentang Petunjuk Pelaksaan Penanaman Modal Penyertaan padaKoperasi.. Bahwa berdasarkan fakta yuridis, yang terjadi adalah adanyaketerlambatan pembayaran bagian keuntungan dan pengembalian danamitra.

Pelaporan PelanggaranOtoritas Jasa Keuangan), tanggal 08Agustus 2016;Foto copy Tanda Terima Surat dari Rizali Noor ke Dinas KoperasiUKM Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2016 perihal MohonPemblokiran Pengesahan RAT/LB KCM (tidak melibatkanPenggugat / Deposan KCM yang juga Anggota KCM);Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.G/201 7/PN.Bdgof.38.39.40.41.42.43.AA,45.46.47.48.49.20.51.P.37P.138P.I39P.40P.41P.42P.43P.44P.45P.46P.147P.48P.49P.50P 151Foto copy Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI no.19/PER/M.KUKM

Bahwa Kemudian salah seorang dari anggota Koperasi, padatanggal 13 Februari 2016 mengadakan sekaligus memimpin RapatLuar Biasa pembentukan pengurus baru Koperasi BIMA NagariAbai, tanpa melalui mekanisme Rapat yang sah sebagaimana diaturdalam Anggaran Dasar Koperasi, UU No. 25 tahun 1992 tentangPerkoperasian, dan Permen No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentangPenyelenggaraan rapat Anggota Koperasi.

Sarolangun;Bahwa berdasarkan peranturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 10/M.KUKM/IX/2015 tentangkelembagaan Koperasi yakni:Pembentukan/pendirian koperasi minimal20 (dua puluh) orang, Pendiri Koperasi tersebut harus Warga NegaraIndonesia, Adanya Nama Koperasi minimal tiga kata, Melaksanakankegiatan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota, Pendiriharus menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dansimpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan

.~ Bahwa larangan para pengurus koperasi tidak boleh ada hubungankeluarga, diatur dalam :1) Anggaran Dasar KSU Sejati Makmur :Pasal 21 ayat (2) huruf d:Antar Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarahdansemenda sampai derajat ketiga2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/X1I/2008 tanggal 13Nopember 2008 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANUSAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI, yaitu :Pasal 5 ayat (2) huruf d angka 3:Dalam pengajuan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMRepublik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/VII/2006Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan DalamBidang Pemasaran dan Jaringan Usaha KepadaKoperas1.746. Surat Keputusan Bersama Menperindag dan MendagriNo. 145/MPP/Kep/5/1997 dan No. 57 Tahun 1997.6.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dansaksi mengetahui KSP Putra Amerta banyak melayani nasabah diluaranggota sesuai informasi dari nasabah sendiri kepada saksi dan team ketikamelakukan pengecekan legalitas formal koperasi tersebut pada tanggal 29Juni 2015;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 pasal 3 ayat 3dijelaskan pengesahan akte pendirian KSP dimaksud ayat 1 dan ayat 2berlaku sebagai Ijin Usaha dan sesuai Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor 15/per/M.KUKM

Pid.Sus/2017/PN GinSimpan Pinjam oleh koperasi pada bagian ke 5, Pasal 6 tentang legalitasusaha dalam ayat 1 dijelaskan bahwa legalitas usaha berbentuk ijin usahasimpan pinjam, dan ayat 2 dijelaskan yaitu usaha simpan pinjam disahkan,Peraturan Menteri tersebut berlaku sejak tanggal 23 September 2015sehingga semua koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam sesuaidengan wilayah keanggotaan koperasi tersebut sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor15/per/M.KUKM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor15/per/M.KUKM/IX/2015 bab VII kegiatan usaha bagian kesatu. Umum,Pasal 19 ayat 1 sbb ; kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :a. Menghimpun dana dari anggota;b.

delapan) unit lift dengan harga masingmasing Rp2.937.500.000,00 (duamiliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnyasehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00(dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah); Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelangmelalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 46/Kep/M.KUKM

Kekeliruan tersebut dikarenakan kedudukanTERGUGAT , TERGUGAT II, dan TERGUGAT Ill adalah beradadalam ruang lingkup satu kesatuan Badan Hukum Koperasi SimpanPinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) berdasarkan AnggaranDasar Koperasi Nomor 187/PAD/M.KUKM.2/III/2014 pada tanggal25 Maret 2014, dan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT)pada tanggal 14 Mei 2017, Atas dasar hal dimaksud, kedudukanTERGUGAT II dan TERGUGAT Ill tidaklah tepat ditarik sebagaiTERGUGAT sebab TERGUGAT Il dan TERGUGAT III tidak memilikiwewenang

Bahwa Tergugat adalah Koperasi Unit Desa yang didirikan berdasarkanAkta Pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) AlBarokah Nomor:04a/BH/PAD/PERINDAGKOP.UKM/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 sesualdengan amanat UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian danPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.19/PER/M.KUKM/IX/2015;3.