Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan prasiden prepeden presoden priseden
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN LABUHA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
1.YAMIN HASAN
2.RAMAN AHYA, M.Sc.,M.Pd., Si.
3.AMIRUDIN LA DAE
Tergugat:
1.Kementrian Agama
2.Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Selatan
2.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
3.Kepala Desa Madapolo Barat
162 — 167
  • Sungguh terlalu naif dan sangat memalukan hal ini untukdipermasalahkan, akan tetapi memang harus ditanggapi dan tidak bisadiabaikan begitu saja, karena bisa menjadi preseden buruk kedepan,dimana sesorang yang memiliki bidang tanah tetapi belum bersertifikatyang berbatasan dengan bidang tanah milik seseorang yang telahbersertifikat, dan dalam sertifikat dimaksud disebutkan tanah yangberbatasan yang belum bersertifikat tersebut sebagai tanah negara,maka sangat mungkin bahwa setiap orang yang mengalami
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1790 K / Pid.Sus / 2014
Tanggal 15 April 2015 — DAVID EFFENDI
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasbi (Bukti T.83) dengan perkara Pemohon Kasasidengan alasannya, bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak ada kewajiban bagipengadilan bawahan untuk mengikuti atau menjadikan preseden Putusan MahkamahAgung dalam suatu perkara termasuk Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak tundukdan terikat terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1094 K/Pid.Sus/2011tanggal 29 Nopember 2011 a.n Tersangka H.A Hasbi dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK
Tanggal 11 Agustus 2015 — Terdakwa III Bendi,ST.MT., Als Pak Bendi Bin Raban Anggen,
72 — 35
  • ADIRAMABAHAN, MT;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ill terbukti telah ikut menikmati uang yang diperoleholeh Terdakwa dan Terdakwa Il dari pemohon IMB dan oleh karena itu demiHalaman 70 dari 75 hal Put No.2/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.keadilan dan kepastian hukum maka terhadap Terdakwa Ill tetaplah harus dijatuhi pidana penjara;Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebutmengakibatkan preseden buruk bagi penerbitan lin Mendirikan Bangunan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR
Tanggal 17 Maret 2016 — Nama lengkap : SAID AMBRI, SH. Bin ALI ; Tempat lahir : Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan ; Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 13 Agustus 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jalan Bunga Rampai No.67 RT.37, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
74 — 18
  • PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;e Perbuatan terdakwa menjadi preseden aparat pertanahan dalam menjalankantugas pokoknya;Hal hal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;e Terdakwa belum pernah dipidana ;e Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai PNS lebih kurang selama 34tahun ;e Terdakwa memasuki masa pensiune Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan korupsi.Menimbang, bahwa karena terdakwa telah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
152 — 85
  • Tindakan inijelas merupakan Perbuatan Melawan Hukumdari Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, dan sudah tentutindakan Para Tergugat tersebut jelas dan nyata telah melanggar hak subyektif Para Penggugat;Praktekpraktek korporasi curang dan sewenangwenang tersebut yang telah dilakukan Para Tergugatmerupakan perbuatan melawan hukum yang sama sekali tidak dapat diterima oleh standar etika bisnisdan jelas harus dinukum seberatberatnya, agar tidak menjadi preseden buruk bagi
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pdt.Sus-Plw.PHI/2017/PN Ptk
Tanggal 6 September 2018 — PT SUMBER HASIL PRIMA beralamat di Menara Global Jl. Gatot Subroto Kav.27 Lantai 5, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili :oleh Christoforus S. Pakadang, Selaku Direktur, memberi kuasa kepada JUANDA PANGARIBUAN, S.H., M.H., HOTLAN PARDOSI, S.H., M.H., LIBANON PETRUS TARIGAN, SH., Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha, Lantai 3, Jalan Gondangdia Kecil No. 12-14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 26/LEG/POA/V/2018, tanggal 31 Mei 2018dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT SUMBER HASIL PRIMA Selanjutnya disebut sebagai ............................................................... PELAWAN/SEMULA TERGUGAT L a w a n : 1. ERMANITA SARAH, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan I/Penggugat I; 2. MARIANA NONUT, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan II/ Penggugat II; 3. YULIANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan III/ Penggugat III; 4. JEMANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan IV/ Penggugat IV; 5. MARTA MERAI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan V/ Penggugat V; 6. ROSMINI KANDAK, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VI/ Penggugat VI; 7. ACI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VII/ Penggugat VII; 8. UTET, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VIII/ Penggugat VIII; 9. SUADI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan IX/Penggugat IX; 10. DEMAN, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan X/ Penggugat X; 11. ANYUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan XI/Penggugat XI; 12. SARINAH MOKEU, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan XII/ Penggugat XII; dalam hal ini diwakili oleh Butje Hukunala dan Saisman Saridin dari Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat di Jalan RE. Martadinata, Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D.5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2018;
219 — 67
  • ditempat kerja dalam waktu lama diakui karena disengaja, dan terhadapkesengajaan itupun Pelawan telah memanggil Para Terlawan, makasesungguhnya hubungan' kerja Para Terlawan beralasan dinyatakanputus/berakhir karena dikualifikasi mengundurkan diri (vide Pasal 168 UU No. 13tahun 2003), sehingga tuntutan mengenai upah proses tersebut haruslah ditolakdengan mengatakan Para Terlawan tidak berhak atas upah proses PHK ;Bahwa kalau PHI menghukum Pelawan membayar upah proses PHK, halitu akanmenciptakan preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/Pdt.Bth/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
HANDY CAHYADI
Tergugat:
1.PT.BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIa
2.PT.CITRA LELANG NASIONAL
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
4.PT. JESTRIDO SURYA CEMERLANG
58 — 17
  • Bahwa akan menjadi preseden buruk dikemudian hari yang sangatmerugikan dunia perbankan pada umumnya, apabila setiap debitor yang akandilakukan eksekusi atas jaminan pinjaman/hutangnya pada Bank, melakukanupaya hukum bantahan/perlawanan tanpa dasar yang tepat dan jelas, hanyadengan tujuan untuk menghindar dari kewajibannya kepada bank;78.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 13-04-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 25 Januari 2016 — OEYOEN/UYUN melawan EDIWARMAN, DKK
42 — 11
  • delapan milyarrupiah) ;16.Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak menjadi siasia (lllusoir) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas APadang untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas objekperkara dan atau Sita Tarik (revindicatoire beslaag) terhadap harta kekayaanTergugat Rekonvensi Il, Ill, IV baik berupa benda bergerak atau tidak bergerakyang akan Penggugat Rekonvensi sebutkan dan mohonkan secara tersendiri ;17.Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 30-08-2012 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 450/Pdt.G/2012 / PN.Jkt.Bar
Tanggal 6 Maret 2014 —
2225 — 1406
  • Oleh karena itu,Tergugat mohon agarkiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena apabila tidak,dapat memberikan preseden yang sangat buruk dan berpengaruh negatifterhadap iklim investasi di Indonesia;Mengenai Permohonan Putusan ProvisiBahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 18, Penggugat telahmeminta pula kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016
Tanggal 10 Nopember 2016 — Terdakwa : Praka Ilyas, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH.
84 — 29
  • Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakanNarkotika golongan , dapat memberikan preseden dan pengaruh buruk baik terhadapkesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupandisiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacamini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlena dan terus menerusmenggunakan obatobat terlarang tersebut berakibat dapat merusak kehidupan keluargaTerdakwa dan mental masyarakat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 154/Pdt.P/2016/PN.JKT.BRT.
Tanggal 5 September 2016 — 1. DRS. YUNUS. S.H., 2. HERMAWAN DWIATMOJO,3. H. SUYADI,4. IMAN NUL ISLAM NUDIRMAN, S.H,5. DARWIS,6. R. SOEKOYO DANOEDINOTO,7. IMAN BUDI PRANOTO,8. DRS. H. ABDUL FALAK AR,9. DRS. KARMANI SOEKARTO, 10. SUHARMAN, 11. MOCH. MARGONO H; Melawan; 1.Yasan Al Ikhwan Meruya;2.H RIJANTA Ketua Pembina Yayasan Al Ikhwan Meruya;3.HR SUDIRO DJAJAATMAJA Anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;4.H FUADY BUZGAN anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;DKK
114 — 48
  • Bahwaoleh karenanya permohonan para Pemohon ini patut untuk ditolakkarena jika dikabulkan maka hal ini akan emnjadi preseden buruk bagikeberlangsungan kegiatankegiatan yang sesungguhnya bertujuansangat positif yaitu upaya mencerdaskan bangsa melalui kegiatanpendidikan seperti yang dilakukan oleh Termohon 1 bekerjasama denganTermohon 15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/2014tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnyamempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undangundang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan datadatayang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan datadatatersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akanmenjadi preseden
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 101/G/LH/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.NINIK CHRESTIANA HARIJANTO
2.SULISTINA
3.SUHENDRA
4.SATRYADI SOEYATNO (PATRICK)
5.HARIONO NGONO
6.BING BEDJO TANUDJAJA DRS.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. ALPEN AGUNGRAYA
689 — 402
  • ayat (4) huruf aUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, dan permohononanpenundaan tersebut agar tidak dikabulkan, sebab apabila dikabulkan justrukerugian materiil yang dapat dihitung secara hukum dan kepentinganTergugat Il Intervensi akan dikorbankan, dan akan berakhir keluar daritujuan dibuatnya ketentuan dimaksud, selain itu kami mohon Majelis Hakimtidak mengabulkan permohonan penangguhan ini karena apabila masalahpenangguhan ini dikabulkan oleh pihak majelis hal tersebut dapat menjadiSuatu preseden
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2016
Tanggal 29 September 2016 — Praka Andri Lianus Lumban Tobing
78 — 50
  • Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah ditentukansecara limitatif dan imperatif mengenai batasan minimal dan batasanmaksimal yaitu pidana denda paling sedikit Ro800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepadaTerdakwa Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan tersebutkarena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidanaminimum akan menimbulkan preseden buruk dalam penerapanperaturan
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 08-01-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 22 Juni 2016 — LEHAR melawan BPN Kota Padang, Dkk
127 — 60
  • nama Tergugat Il, Tergugat.llldanTergugat.IVsebagaimana uraian tersebut diatas;17.Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi siasia (illusoir) denganhormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Padang untuk meletakkan SitaJaminan (conservatoir beslag) dan atau Sita Tarik (revindicatoire beslag) terhadapharta kekayaan Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun bendatetap/bergerak yang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri;18.Bahwa guna menghindari timbulnya preseden
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
45 — 20
  • Pemohon banding dan Termohonbanding;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP.No.10 Tahun 1983 jo.PP.No.45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang wajib dipatuhi dalamrangka meningkatkan kedisiplinan untuk PNS dalam melakukanperceraian, oleh karena itu peraturan tersebut semestinya dijalankandengan baik, akan tetapi dengan adanya pertimbangan Majelis Hakimtersebut justru menjadikan peraturan tersebut tidak berarti sama sekalibahkan penafsirannya menjadi disalahartikan, sehingga hal itu akanmenjadi preseden
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 15 September 2015 — Penggugat Vs Tergugat
54 — 40
  • beralasan hukum telah mempersoalkan agar majelis Hakim Pemeriksadapat memerintahkan kepada Penggugat untuk segera meninggalkanrumah di Jalan Riau Komplek Teladan No. 7 Pekanbaru dan jugamemerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan semua sertifikattanah maupun surat BPKB kendaraan bermotor yang saat ini dipegangdan dikuasai oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Pekanbaruselama proses peradilan ini berjalan adalah permohonan yangseharusnya dapat dipandang sebagai suatu permohonan yang akanmembawa preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
196 — 667 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 186 K/TUN/2015Kurang Bayar Wajib Pajak A sedangkan Pengadilan TataUsaha Negara menyatakan sah dan berkekuatan hukum SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Wajib Pajak A;Merugikan kepentingan Wajid Pajak itu) sendiri, karenaterdapat kesulitan pelaksanaan eksekusi perkara sengketapajak yang diputus oleh Pengadilan selain dari PengadilanPajak;Menimbulkan preseden buruk dalam meningkatkan kepatuhanWajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1036 — 1146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57P/HUM/2010 (Bukti P12), Mahkamah Agung Republik Indonesiamenyatakan bahwa doktrin organization standing (legal standing)ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah jugadiadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, sepertiUndangUndang Mahkaman Agung RI, UndangUndang PerlindunganKonsumen, UndangUndang Lingkungan Hidup, UndangUndangKehutanan, UndangUndang Jasa Konstruksi dan doktrin organizationstanding (legal standing) juga telah menjadi preseden
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 497/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
Terbanding/Turut Tergugat I : SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
87 — 48
  • mengajukanPerlawanan telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Simn,dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decicis dalam UpayaHukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapatdikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2(dua) unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secaranyata hak pihak ketiga dirugikan.21.Bahwa preseden