Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) huruf a ke 5 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 apabila pernyataan tersebutmemuat halhal yang tidak sesuai dengan kenyataan makapenandatanganan surat tersebut bersedia dituntut dimuka HakimPerdata maupun Pidana, karena memberi keterangan palsu.24.Bahwa, perbuatan Tergugat Ill pada saat memproses pendaftaran hakatas tanah dalam hal ini Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 200, 201,dan 205 atas nama BASRIZAL KOTO (Tergugat !)

bertempat di Jalan R.A Kartini No.1 Makassar tepatnya diruang sidangPengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atausetidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMakassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa dengansengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dalam keadaandimana undangundang menentukan supaya memberi keterangan diatassumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,dengan sengaja memberi

keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisanatau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untukitu yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Pada tahun 2008 saksi Elisabeth Aida Baji mengajukan gugatan perceraiandi Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonan cerai No.18/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telah diputussampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29Desember 2009 yang amar putusan MA Cerai, sehingga

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan timbulnya laporan danketerangan palsu tersebut, adalah diawali oleh ulah Kepala Desa TaboTaboyakni: sdr.Umar Zain yang memberi keterangan palsu untuk mendukungpersil 38 untuk tanah terperkara, dan persil , dengan berbicara didepanumum, didepan penyidik Polres Pangkep, bahkan dikantor DPRD Pangkepyang intinya menyalahkan lembaga peradilan dengan menyatakan bahwaPutusan Mahkamah Agung tersebut tidak benar dan salah, Dengan adanyaketerangan yang tidak masuk akal

dan 277 KUHP) terhadap Penggugat, saat ini dalamproses P21, dengan Laporan Polisi No. 2724/K/VII/2005/SPK UNIT IP,tanggal 10 Agustus 2005 ;b Narapidana atas nama RUDY SUTADI, Spa.Mars.Dr, yang diduga melakukantindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik di koran Media Indonesia,dengan Laporan Polisi No. 2723/K/VIII/2005/SPK UNIT IT, tanggal 10Agustus 2005, proses P21; (melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP) ;c Narapidana atas nama RUDY SUTADI, Spa.Mars.Dr, diduga keras melakukantindak pidana memberi

Keterangan Palsu ke dalam Akte Autentik/ penguasanegara (melanggar Pasal 317/ 378 KUHP), Laporan Polisi No. 2618/K/IX/2009/SPK UNIT ID, tanggal 8 September 2009 ;d Laporan Polisi oleh JPU yang bertugas menjadi Jaksa dalam pencemaran namabaik dan fitnah, di Polres Jakarta Timur tahun 2010, yang mana JPU telahdifitnah, sehingga Narapidana atas nama RUDY SUTADI, Spa.Mars.Drdilaporkan atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan,yang mana JPU tersebut telah diibaratkan dengan dilambangkan

miliar rupiah/harga yang sangat fantastis/tidakmasuk akal untuk harga objek sengketa pada waktu 10 tahun lalu) di luarharga yang disepakati dan telah dinyatakan lunas dalam AktaAkta Jual Beli(sebesar Rp655.068.000,00/enam ratus lima puluh lima juta enam puluhdelapan ribu rupiah harga standar NJOP/untuk harga objek sengketa padawaktu 10 tahun yang lalu) yang dibuat di PPAT tersebui, berarti Judex Factijuga telah melupakan dan mengabaikan konsekuensi hukum pidana tentang adanyadugaan tindak pidana memberi

keterangan palsu ke dalam suatu akta otentiksebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, yangHalaman 23 dari 40 hal.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan timbulnya laporan danketerangan palsu tersebut, adalah diawali oleh ulah Kepala Desa TaboTaboyakni: sdr.Umar Zain yang memberi keterangan palsu untuk mendukungpersil 38 untuk tanah terperkara, dan persil , dengan berbicara didepanumum, didepan penyidik Polres Pangkep, bahkan dikantor DPRD Pangkepyang intinya menyalahkan lembaga peradilan dengan menyatakan bahwaPutusan Mahkamah Agung tersebut tidak benar dan salah, Dengan adanyaketerangan yang tidak masuk akal

sedangkan surattanah PPAT dimiliki oleh Penggugat th.2007 dan Penggugatmemasang patok dan menanam tanaman tahun 2016 , justrutindakan Penggqugat memasang patok dan menanam tanaman diatas tanah milik Terqugat dan Il adalah tindak pidana Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Smr7.menyerobot tanah milik Tergugat dan ll vang telah dikuasai oleh Tergugat dan Il sejak th1994 sesuai dengan Pasal 385 (Penyerobotan tanah ) dan 167 (memasuki pekarangan tanpa ijin)KU H P dan Pasal 266 (memberi

keterangan palsu) KUHP,Bahwa surat PPAT Penggugat, ditanda tangani oleh Ketua RT 03 yaitu Tauhid bukan ditanda tangani oleh Ketua RT 08, jadi lokasi tanahPenggugat bukan didalam wilayah tanah Tergugat dan Il , karenawilayah tanah milik Tergugat dan Il adalah wilayah RT 08 .

26 Agustus 2015 ,atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan AgustusA tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat diPengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang A atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukPakam,barang siapa, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dalam halhal yang menurut peraturan Undangundangmenuntut sesuatu keterangan dangan sumpah atau jika keterangan itumembawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi

keterangan palsu, yangditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupunoleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut ;Bermula pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 14.00Wib bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten DeliSerdangbahwa terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA menerangkan sebagaiberikut Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas dimana 1 (Satu) UnitMobil Mini Bus Daihatsu

Berdasarkan Pasal 242 ayat (1)KUHP, berbunyi barang siapa dalam keadaan di mana undangundangmenentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah ataumengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengansengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisanmaupun tulisan, secara pribadi maupun kuasasanya yang khusus ditunjukitu, diancam degan pidana penjara paling lama tujuh tahun ;15.Bahwa Penggugat dalam repliknya pada angka 5 mendalilkan antaraPenggugat dan Tergugat tidak bisa

Bahwa atas keterangan tidak benar pada angka 4 halaman 5maka Penggugat telah melakukan pelaporan tindak pidanapemalsuan surat yaitu memberi keterangan palsu pada jawabanTergugat di POLDA NTT dengan Nomor:STTLIB/422/X1/2018/SPKT pada 26 November 2018 (BUKTIPembanding No urut 27 yaitu Bukti P.I19 dan no 28 yaitu BuktiP.I20);21.

Nama : ItaAlamat : Desa Prambon TrenggalekUmur : 36 ThnPekerjaan : lou Rumah TanggaAgama : IslamKeterangan: Kakak Termohon Dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkang bahwa : Bahwa saksi menerangkan jika dalam pembuatan rumah diSumbergedong ibu Termohon menyumbang uang sebesar Rp.75.000.000 Tetapi setelah ditanya hakim apakah mengetahuipenyerahan uang tersebut terhadap Pemohon, saksi menjawab tidakmengetahui sendiri karena keterangan itu atas suruhan Termohon.Termohon menyuruh saksi memberi keterangan

palsu yang berartisaksi telah berbohong.b.

sehingga tidakperlu diselingi satu hari yakni kejadian hari rabu malam dan menceritakankepada polisi jumat malam, itupun secara tidak sengaja pada jumat pagishat kapal dipindahkan tibatiba mayat mengapung, barulah malam harinyasaksi a charge setelah dipanggil polisi terlebin dahulu mau memberikanketerangan bahwa para terdakwalah yang melakukan hal tersebut atausebaliknya, siapa yang bisa membantah dan meragukan alibi saksi a chargebilamana memberi keterangan palsu dan merekayasa keterangan, karenapolisi

Sertifikatsertifikat Para Pelawan tersebut di atas dibuat tanpa alas hakatau dibuat secara tidak benar, atau memberi keterangan palsu dihadapanpejabat yang berwenang dan atau menyuruh memasukkan keteranganpalsu ke dalam Akta otentik, perouatan mana dapat diancam denganpidana penjara berdasarkan Pasal 263 jo. 266 KUHPidana ;Oleh karena itu sertifikatsertifikat Para Pelawan tersebut di atas tidakmempunyai kualitas hukum sebagai alat bukti dalam perkara a quo karenabatal demi hukum atau harus di anggap

Sertifikatsertifikat Para Pelawan tersebut di atas dibuat tanoa alas hak ataudibuat secara tidak benar, atau memberi keterangan palsu dihadapanpejabat yang berwenang dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsuke dalam Akta otentik, perobuatan mana dapat diancam dengan pidanapenjara berdasarkan Pasal 263 jo. 266 KUHPidana ;Oleh karena itu sertifikatsertifikat Para Pelawan tersebut di atas tidakmempunyai kualitas hukum sebagai alat bukti dalam perkara a quo karena bataldemi hukum atau harus di anggap

Memberikan Keterangan Palsu~ dibawah sumpahSebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP.Barangsiapa Dalam keadaan dimana undangundangmenentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpahatau mengakibatkan hukum kepada keterangan yang demikian,dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baikdengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjarapaling lama tujuh tahun.UNSUR UNSUR :Barangsiapa : Yang dimaksud barang siapa dalam

:Pada tahun 2005 terlapor SUGANDA digugat Perdata di PN JakartaPusat dan akhirnya dimenangkan oleh SUGANDA SETIADI tingkatPK yang dilaksanakan oleh kuasa hukumnya sedangkan TerlaporSUGANDA SETIADI tidak pernah datang dan hadir dan juga tidakpernah diangkat sumpah dan untuk memerintahkan memberikanketerangan yang tidak benar dalam persidangan sehingga unsurdengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baikdengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk

Menyatakan Terdakwa Abdul Moethalib Wahab tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana memberi keterangan palsu diatassumpah;1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.2. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;eSMenetapkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan.Menetapkan barangbarang bukti berupa:1.

jual beli berikut akta kuasa nomor24,25,26,27 tertanggal 17 April 1997 ;Oleh karena itu perkara pidana tersebut diatas tidak dapat dijadikandasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ; bahwa meskipun terdakwa Abdul Moethalib Wahab tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat Autentik akantetapi dalam perkara pidana nomor 666/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bartanggal 4 Juni 2007 terdakwa Abdul Moethalib Wahab dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : memberi

keterangan palsu diatas sumpah ; bahwa keterangan palsu diatas sumpah dari terdakwa AbdulMoethalid Wahab tersebutlan yang dijadikan sebagai NOVUM /dasar untuk mengajukan permohonan Peninjauan kembali dalamperkara nomor 122 PK/Pid/2006 tersebut ; bahwa Peninjauan kembali diajukan pada tanggal 11 Agustus 2006yang menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni terdakwatelah menemukan sendiri buktibukti baru minuta aktaakta nomor20,21,22,23,24,25,26, dan 27 tanggal 17 April 1997 dirumah JhonLeonard

Dengan adanya keterangan Palsu maka keterangan saksiSUMIRAH tidak bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki Konsekwensihukum sebagaimana diatur dalam bab IX tentang sumpah palsu danketerangan palsu dan patut diduga melanggar pasal 242 ayat (1) KitapUndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi,"Barang siapa dalam halhal yang menurut undangundang menunitutsesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawaakibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang diHal. 35 dari

Tergugat dan Tergugat II telah memberi laporan palsudan tidak benar dan memberi keterangan palsu kepadapembesar pembesar negeri dan pihak Kejaksaan danKejaksaan Tinggi Riau No.741 tertanggal 20 Agustus 1997atau;b. Tergugat telah melakukan kesalahan berupa tidakmelaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yangdiatur oleh peraturan perundangundangan seperti yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1994Pasal 5;c.

Untuk itu perlu ada ketegasan dari YangMulia Majelis Hakim terkait pemberian keterangan palsu yangdiberikan oleh Penggugat, sebagaimana yang ditegaskan dalamKitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 242 ayat 1 yangmenegaskan Barang siapa dalam keadaan dimana undangundang menentukan supaya memberi keterangan di atas Sumpahatau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yangdemikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atassumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau kuasanyayang khusus

di Jalan R.A Kartini tepatnya diruang sidangPengadilan . . .24Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor catatan Sipil Kota Makassar atausetidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMakassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia terdakwa dengansengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dalam keadaandimana undangundang menentukan supaya member keterangan diatassumpah atau mengadakan akibat hukum kepada kepada keterangan yangdemikian, dengan sengaja memberi

keterangan palsu diatas sumpah, baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khususditunjuk untuk itu yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Pada tahun 2008 saksi ELISABETH AIDA BAJI mengajukan gugatanperceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan permohonancerai No.186/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Januari 2009, gugatan telahdiputus sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009tetanggal 29 Desember 2009 yang amar putusan MA Cerai , sehinggaANTONIUS

No. 127/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.Saksi Il ZAINUDDIN PARU : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Iman Nugraha, dengan Tergugat dan Tergugat Il tidak kenal ;Bahwa yang dipersoal antara Pengugat dan Tergugat adalah masalahketerangan palsu. yang dituduhkan oleh Yusuf Supendi kepadaPenggugat dan merugikan Penggugat ;Bahwa tuduhan memberi keterangan palsu tersebut dituangkan TergugatYusuf Supendi didalam bukunya berjudul Replik Pengadilan YusufSupendi menggugat elit PKS.