Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-02-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.HENDRO SAYEKTI,SH.
2.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
Terdakwa:
KARTIWIN alias WIN
4721
Register : 06-05-2024 — Putus : 17-05-2024 — Upload : 17-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 210/PID.SUS/2024/PT BNA
Tanggal 17 Mei 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : RIESKI FERNANDA, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD DAUD SIREGAR, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : MYO MYIN TUN Alias KO CHO
229
Register : 12-12-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 08-01-2024
Putusan PT KALIMANTAN UTARA Nomor 73/PID.SUS/2023/PT TJS
Tanggal 8 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SULAIMAN BIN JUMAIRI
290
Register : 17-01-2011 — Putus : 07-03-2011 — Upload : 24-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 7 Maret 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : JOSEPH Bin UDIN
4419
  • Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 UU No.3 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tentangPerikanan jo Pasal 102 UU No 31 tahun 2004 ;DANKEDUABahwa ia, terdakwa ALI LAKIBUL bin SAKILAN pada hari Jumat tanggal 1Oktober 2010 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidak tidaknya masih dalam tahun2010,bertempat di Perairan Karang Unarang Kab.
    berkaitan dengan perikanan Indonesia ; Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, kapal tersebutsedang menarik jaring kapal yaitu berjenis Pukal Trawl dan ditemukan juga diatas kapal hasil tangkapan berupa ikan berjenis campuran seberat + 20 kgdan selanjutnya kapal, nahkoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukanuntuk proses lebih lanjut ;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2) UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 102 UU No31 tahun 2004
    Menyatakan terdakwa ALI LAKIBUL Bin SAKILAN terbukti secara sahmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diaturdan di ancam pidana melanggar Pasal 92 UU RI No. 31 tahun 2004 jo.
    UU RINo. 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 402 UU No. 31 Tahun 2004 joUU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan,sebagaimana dalam dakwaanKesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanBerbendera....Dipindai dengan CamScanner 5berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIP!
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 93 ayat (2) UUNo. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 102UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentangperikanan,sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI LAKIBUL Bin SAKILAN denganpidana denda sebesar Rp. 500.000,000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan :3.
Register : 29-11-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 26 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.ADI HELMI.SH.
2.SAHDI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
SANDI
209
  • menguruskanadministrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran bagikapal perikanan; Bahwa Surat persetujuan berlayar yang selanjutnya disebut SPB adalahdokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanankepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhanperikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal,laik tangkap dan laik simpan; Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 2004
    dan pengangkutan ikan dari pelabuhan perikananyang menurut ketentuan hukum yang berlaku wajib memiliki Surat persetujuanberlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan namunternyata Terdakwa tidak memiliki Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan olehsyahbandar maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ketiga ini juga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 jo Pasal 42ayat (3) UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31Tahun 2004
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN KANDANGAN Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 6 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
ARBAMAN Als INAD Bin Alm NAFIAH
99
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Arbaman Als Inad Bin (Alm) Nafiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Register : 29-05-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Sda
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, S.H.
Terdakwa:
ARIK IRAWAN
310
Register : 22-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PN TAHUNA Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Thn
Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H.
2.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H
3.RAHMAT SYAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
Ramil Tobias Allera
279
Register : 14-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Rhl
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.WILSA RIANI, SH,MH
3.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
Terdakwa:
HALIYAS ALS ULONG BIN ABDUL SOMAD
2217
Register : 14-12-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bna
Tanggal 29 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.BENNY DANIEL PARLAUNGAN SH MH
2.RAHMADANI SH MH
3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
ANASRUDDIN Bin Alm BUDIMAN
1280
Register : 12-10-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 1694/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
RAHMAD HIDAYAT BIN NAMAD Alm
344
Register : 04-12-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN KANDANGAN Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn
Tanggal 14 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.INDRA CAHYO UTOMO, SH
2.RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H
3.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.
Terdakwa:
RUSLI Alias PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN
4320
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Kka
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
TOYIB HASAN, SH
Terdakwa:
BAHAR Bin ANNASE
4110
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
BUDIANTO Bin ABDUL KARIM
378
  • Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
    Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
    Bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa Budianto,Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Dedi Rustanditanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang = penangkapan, pembudidayaan
    Tanjab Timur.Bahwa benar perbuatan Terdakwa Budianto, Suranto Als Anto,Akhiarmansyah, Reno Sahriyal dan Dedi Rustandi tidak diperbolehkan diNegara Republik Indonesia, karena telah melanggar ketentuan pada Pasal26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiaporang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Register : 25-06-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tar
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
DEBY F. FAUZI
Terdakwa:
RAHMADANI Als RAMADHANI Als RAMADHAN Als DANI Bin MASTUA
5915
Register : 10-08-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 8 September 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MYO ZAW HTUN
403
Register : 07-10-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Kgn
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.PRIHANIDA DWI SAPUTRA, SH
2.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SARJANI Bin JUHDI Alm
7914
Register : 21-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Mks
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
NUR FITRIYANI, SH
Terdakwa:
DARWIN BIN ANGKU
174
Register : 29-09-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN MARTAPURA Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Mtp
Tanggal 19 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
2.ALKE MARIO, S.H.
3.ANNISA AYU MULIA, S.H.
Terdakwa:
AHMAD alias AMAT bin MASHOR
3213
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Bin ANDANG
2715
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    /2019/PN.Kdi Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarikHalaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.Kdi(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang
    ;Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.