RIYANTONO,M.Si, kepada Staf DPKAD selakuBendahara Pengeluaran SUBARJO beserta 1 (satu) lembartembusan asli kartu kendali surat keluar no urut 3403 tanggal 07September 2011;1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BPD DIY NomorRek. 004.111.000.221 atas nama BEND UUDP R.SEKRET NONDINAS QQ AGUS TRI MULYA JI. RW.

rekening bendahara pada Bank Pembangunan Daerah KotaBontang dilakukan dengan menggunakan sarana Cheque yang ditanda tanganioleh Sekretaris DPRD dan di tandatangani oleh Bendaharawan sesuai kebutuhanBahwa bentuk pertanggungjawaban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)yang saksi terima dan saksi realisasikan dengan setiap bulannya membuat SuratPertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bagian Keuangan Sekretariat PemkotBontang, dengan melampirkan Buku Kas Umum, Blangko model Ben.25 (DaftarPenerimaan dan Pengeluaran UUDP

Tahun Anggaran 2002 Bendaharanya saksii Tahun Anggaran 2003Bendaharanya MUHTAR, dan tahun 2004 Bendaharanya Ibu MASIRAH.Bahwa besarnya jumlah anggaran Pos Mata Anggaran 2.2.3.1090 BiayaKesejahteraan Pegawai satu tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.5.847.016.911, realisasi SPMU Rp. 5847.016.911, realisast SPJ yang telahdisahkan Rp.5.846.171.000, sisa UUDP Rp. 845.911,dan menjadi sisa anggaransudah disetor ke kas daerah.Bahwa dari Pos mata anggaran 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai

Rek.004.111.000.221 atas nama BEND UUDP R.SEKRET NON DINASQQ AGUS TRI MULYA JI. RW.

Rek.004.111.000.221 atas nama BEND UUDP R.SEKRET NON DINAS QQAGUS TRI MULYA JI. RW. Monginsidi no. 01 Bantul Bantul Bantul DIYterdiri dari:Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2015/PT YYK116116116116116116116116116116periode 01 Januari 2010 s/d 30 April 2010 (4 hal.) ;periode 01 Mei 2010 s/d 31 Agustus 2010 (4 hal.);periode 01 September 2010 s/d 31 Desember 2010 (5 hal.) ;periode 01 Januari 2011 s/d 30 April 2011(3 hal.);periode 01 Mei 2011 s/d31 Agustus 2011(5 hal.)

Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP0 Tanggal 16102013 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakainama DE/UUDP

.0 Tanggal 17102013 sebesar Rp. 5.000.000 yangmelakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakainama UUDP.0 Tanggal 18102013 sebesar Rp. 3.000.000 yangmelakukan penyetoran tunaimemakai nama DEASY SN.

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KabupatenPesisir Selatan(Sisa UUDP) sejumlah Rp.245.448.238.b. Hasil Temuan Pemeriksaan BPK sejumlah Rp.279.060.000.Hal 675 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdgc.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Kejaksaan sejumlah Rp.241.500.000.Bahwa asal dana pembayaran terhadap Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat KabupatenPesisir Selatan (Sisa UUDP), Hasil TemuanPemeriksaan BPK dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diambil dariperjalanan dinas fiktif pada Tahun 2011 atas perintah dari Ketua DPRDKabupatenPesisir Selatan Drs. MARDINAS. N SYAIR. MM kepadaSeketaris DPRD Sdr RAHMAT REALSON. SH.

Untuk pengembalian sisa UUDP (Uang Untuk ODPertanggungjawabkan) dengan jumlah sebanyak Rp.245.448.238,(dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapanribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);3. Untuk pengembalian TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dengan jumlahsebanyak Rp. 241.500.000, (dua ratus empat puluh satu juta limaratus ribu rupiah);4.

Bahwa pada awal Bulan Januari Tahun 2011 tidak ada memerintahkanSdri ARFIYANTI BELINDA selaku bendahara untuk menanggulangipembayaran Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) TahunAnggaran 2010 sebanyak Rp. 245.448.238.

Kampar dan KotaPekanbaru.Hal 708 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgBahwa pembuatan perjalanan dinas tersebut keseluruhannya adalahuntuk pengembalian sisa UUDP, TGR dan Persiapan untuk hasilpemeriksaan BPK.Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi.

Daftar Penerima dan Pengeluaran UUDP yang berisi namanamapenerima Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 1994/ 1995.(Barang Bukti Nomor : 133);Berdasarkan dokumen data pendukung sebagaimana diuraikan padapoint 18 dan uraian fakta hukum pada point sebelumnya maka sudahjelas bahwa tanah seluas 62,9 Hektar yang terletak di Desa BentiringKec.

Pesisir Selatan, untuk menyikapipengembalian Sisa UUDP Tahun 2010 dan TGR ( Tuntutan Ganti Rugi )dengan cara setiap orang Anggota DPRD diberikan tiga kali perjalanandinas keluar daerah luar Propinsi tanpa tiket, yang bertanggung jawabuntuk meminta tandatangan setiap orang anggota DPRD tersebut adalahe Drs. MARDINAS N SYAIR MM bertanggung jawab untuk Fraksi PartaiDemokrat.e Drs. ERMAN BACHTIAR bertanggung jawab untuk Fraksi PartaiGolkar, PKS dan PPP.e Drs. ISWANDI LATIEF.

Kampar dan Kota Pekanbaru.Saksi menerangkan, Bahwa pembuatan perjalanan dinas tersebutkeseluruhannya adalah untuk pengembalian sisa UUDP, TGR danPersiapan untuk hasil pemeriksaan BPK.Saksi menerangkan, Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri.ARFIYANTI BELINDA pada tanggal 8 Februari 2011, Sdri. ARFIYANTIBELLINDA. SH telah menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) melalui Ajudan Ketua DPRD Sar.NOFINOL EDI untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD Kab.

Pada Tahun 2011 yang menjabat selaku Sekretaris yaitu Sdr RAHMATREALSON dan Bendahara Sdr ARFIANTY BELINDA. pada awal Bulan Januari Tahun 2011 tidak ada memerintahkan SdriARFIYANTI BELINDA selaku bendahara untuk menanggulangipembayaran Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) TahunAnggaran 2010 sebanyak Rp. 245.448.238.

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab Pessel (Sisa UUDP)sejumlah Rp.245.448.238.Halaman 739 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdgb.Hasil Temuan Pemeriksaan BPK sejumlah Rp.279.060.000.c.Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Kejaksaan sejumlahRp.241.500.000.Bahwa asal dana pembayaran terhadap Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat Kab Pessel (Sisa UUDP), Hasil Temuan Pemeriksaan BPKdan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diambil dari perjalanan dinasfiktif pada Tahun 2011 atas

)sebanyak Rp.245.448.238 (dua ratusempat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tigapulunh delapan rupiah)dan uang tuntutan ganti rugi (TGR) sebanyakRp.241.500.000, (Dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiahdengan cara pembuatan perjalanan dinas anggota DPRD sebanyak 4 kaliperjalanan dinas dan dalam pelaksanaan dinas tersebut yang diterima hanyabiaya makan dan penginapan saja, dan sisanya dibayarkan untukpengembalian sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP

Asli 1 (satu) lembar Sisa Kas / UUDP Dinas Kehutanan, Kegiatan Belanja Aparatur tahun 2005;34. Asli 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2005;35. 1 (satu) lembar asli surat setoran sebesar Rp.2.758.568,47 (Dua juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Empat Puluh Tujuh Sen) untuk penyetoran Uang Upah Pungut/Insentif an Gidalti dan an.

Asli 1 (satu) lembar Sisa Kas / UUDP Dinas Kehutanan, KegiatanBelanja Aparatur tahun 2005;34. Asli 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemegang Kas bulanDesember 2005;35. 1 (satu) lembar asli surat setoran sebesar Rp.2.758.568,47 (Dua jutaTujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh DelapanRupiah koma Empat Puluh Tujuh Sen) untuk penyetoran Uang Upah Pungut/Insentif an Gidalti dan an.

Pesisir Selatan, sedangkan sebagian lagi dipergunakan untukpengembalian sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP), uang tuntuanganti rugi (TGR) dan temuan BPK Tahun 2010, akibat perbuatan Terdakwa telahmerugikan keuangan negara sejumlah Rp1.924.500.000,00 (satu milyar sembilanratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); Menurut Penuntut Umum perbuatanperbuatan Terdakwa tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam

Apakah dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran DPRD memanfaatkan dana Anggaran Program PeningkatanKapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TahunAnggaran 2011 untuk menutupi sisa uang untuk dipertanggungjawabkan(UUDP), uang tuntuan ganti rugi (TGR) dan temuan BPK Tahun 2010; Apakah benar perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidakdapat dihukum, karenanya menjalankan perintah ketua DPRD; Sejauhmanakah kerjasama Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran

Syair, MM, dan sebagian lagi dipergunakan untuk pengembaliansisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP), uang tuntuan ganti rugi (TGR) dantemuan BPK Tahun 2010, akibatnya program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Daerah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bahwapertanggungjawab terhadap sebagian dana Anggaran Program PeningkatanKapasitas Lembaga Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Pesisir

bertentangan denganketentuan hukum, dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa bertentangandengan peraturan perundanganundangan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudahdapat dinyatakan perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang telahmencairkan dana Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah danmenyerahkannya untuk kepentingan pribadi saksi Mardinas N Syair, MM., dan untukpengembalian sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP

. : 800/364/424.081/2006 ;Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Verivikasi yaitu mencatat hasilpengesahan UUDP/Beban sementara tahun 2006, uang penyediaantahun 2007 dan pemeriksaan buktibukti, melaksanakan tugas yangdiberikan oleh Kabag Keuangan ;Bahwa prosedur pencairan anggaran dengan SPP beban sementara,berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No : 29 tahun 2002tentang Pedoman Penggunaan Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran danPendapatan Belanja

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah padaSekretariat DPRDKabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dariAPBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011 untuk kepentingan pribadiTerdakwa dengan pertanggungjawaban melalui SPJ fiktif; Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatanmenyetujui penggunaan Anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Daerah pada Sekretariat DPRDKabupaten PesisirSelatan T.A 2011 untuk kepentingan pengembalian sisa uang untukdipertanggungjawabkan (UUDP

tingkat banding perludipertimbangkan lebih lanjut mengenai: Apakah dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRDmempergunakan dana Anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untukkepentingan pribadi; Apakah dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRDmenyetujul penggunaan danaAnggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 untuk menutupi sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP

dikeluarkannya kebijakan publik dan partisipatif yang pada akhirnyamampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat luas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidanganAnggaran ProgramPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untukTahun Anggaran 2011,ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya,karena sebagiannya dipergunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku KetuaDPRD dan sebagian lagi dipergunakan untuk pengembalian sisa uang untukdipertanggungjawabkan (UUDP

melakukan tindakanyang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayaipengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah dapatdinyatakan perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan dana ProgramPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerahuntuk kepentingan pribadi danHalaman 600 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGmenyetujul dipergunakan untuk pengembalian sisa uang untukdipertanggungjawabkan (UUDP

Grobogan) telah menyetorkan kembali ke KasDaerah Sisa UUDP (uang untuk dipertanggungjawabkan) sebesarRp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), maksudnya adalah bahwapada tahun anggaran 2006 untuk kegiatan pemeliharaan alat angkut daratbermotor terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.000.000 yang tidak dapatdi pertanggungjawabkan / di SPJ kan sehingga sisa uang tersebut harus88disetorkan kembali oleh ke Kasda oleh Pemegang Kas/ bendaharapengeluaran, sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 tidak adapengembalian

Dalam hal ini SP2D yang melebihi pagu anggaran adalah BantuanSosial Kemasyarakatan dan Keagamaan sebesar Rp. 1.065.250.000, Terjadinyakelibihan penerbitan SP2D ini dikarenakan SPDnya tidak ada, tidak ada verifikasidari PPK, tidak dilemngkapi ringkasan pengeluaran rincian objek yang disertaibuktibukti; Bahwa sisa belanja (UUDP) yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp.1.718.221.555, digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak adamata anggarannya seperti biaya tamu, pembelian baju traning

Multi Phi Beta Untuk Pekerjaan SupervisiPembangunan Diklat Sorong tahap II T.A 20111 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negaratanggal 27122011 Nomor : 162877X/133/110 TA 20111 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negaratanggal 27122011 Nomor : 163850X/133/110 TA 20111 (satu) lembar copy UUDP Jakarta (Proyek Sorong) tanggal 5 Juni 2012 a.n DenniPurbadi3 (tiga) lembar copy draft Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir PekerjaanPengawasan

Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);49). Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);50).

tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP

Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 18-05-2009 No. 97 ; 43. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2009 s/d 31/12/2009 halaman 3 dari 4, (443242 Edy Suhariyanto Debet Rp. 270.000.000,-).; 44. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek

puluh juta rupiah);

Hariyono; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian dana Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) tersebut; Bahwa persyaratan yang dilampirkan pada SPP pada waktu saksi menandatanganiSPP sebagai lampiran adalah: 1 Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP;2 Surat Keputusan Otorisasi (SKO).Bahwa SPP tersebut diantar langsung oleh MUSTAFA KAMAL ke BagianKeuangan untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh HAMDAN SAILY selakuKasubag Verifikasi; Bahwa kemudian SPP ditandatangani oleh Kepala Bagian