Ditemukan 4509 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 65/PDT/2017/PT JMB
Tanggal 16 Nopember 2017 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: 1. WASKITO ADIRIBOWO, SH 2. MUJIRAHAYU, SH 3. EDI MUKHTAR, SH para Advokat beralamat di Kantor Hukum Waskito Adiribowo and Associates LMPP Building Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor : 10 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 39/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tanggal 01 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 384/SK/Pdt/2016/PN.Jmb, tanggal 14 Desember 2016; sebagai Pembanding semula Penggugat . L A W A N PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA, beralamat di Jalan Let Jend. S. Parman Nomor : 05 Kecamatan Telanaipura Kelurahan Pematang Sulur Kota Jambi Propinsi Jambi sebagai Terbanding semula Tergugat ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. ARDI, SH 2. YUSUF EKA SEPTIAWAN WARUWU, SH 3. FAJAR WISNU BRATA, SH 4.NURAMADHANSYAH, SH 5. RAFSODI NAYOGI,SH 6.NURI RISTANTRI,SH 7. MARGARETH HANA H.S,SH Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ARDI, SH berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor : 93 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 271/SK/Pdt/2017/PN Jmb, tanggal 8 Agustus 2017;
548 — 414
  • Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim agar memutus dengan amar sebagai berikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewjsde) agar tidak melakukan tindakanapapun terkait pengalihan harta benda baik yang bergerak maupun tidakbergerak dalam bentuk apapun (sfatus quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : PT MEKAR PERKASA
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : MARUBENI EUROPE PLC
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : MARUBENI CORPORATION MC
Terbanding/Tergugat I : PT SWEET INDOLAMPUNG
Terbanding/Tergugat II : PT INDOLAMPUNG PERKASA
Terbanding/Tergugat III : PT INDOLAMPUNG DISTILLERY
Terbanding/Tergugat IV : PT GULA PUTIH MATARAM
Terbanding/Tergugat V : PT GARUDA PANCAARTA
Terbanding/Tergugat VI : GUNAWAN JUSUF
Terbanding/Tergugat VII : PURWATY LEE COUHAULT
Terbanding/Tergugat VIII : IR. SOFWAN HADI
Terbanding/Tergugat IX : HUSIN TJADRA
Terbanding/Tergugat X : IR. DJONI SUNARSO
Terbanding/Tergugat XI : IR. H. MUHAMAD FAUZI THOHA
Terbanding/Tergugat XII : IRWAN ANG
Terbanding/Tergugat XIII : RITA BUSTAM S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
405 — 177
  • Tergugat KonpensiXIll dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau Pihak yangmenerima pengalihnan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapunagar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkrachtvan gewijsde) agar Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 untuk tidakmelakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan terhadap Penggugat Konpensi (TSJS) yangbertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupunmelalui pelelangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 566/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Helen Diwakili Oleh : Helen
Terbanding/Penggugat : PT Almaron Perkasa,
Terbanding/Turut Tergugat : PT Kemang Village Management
771 — 251
  • Dimana Tergugatmengajukan Kepailitan terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannyasebagai developer/pengembang Kemang Village untuk memberikan Akte Jual Belidan Sertifikat atas seluruh 16 (enam belas) unit Satuan Rumah Susun milikTergugat dari sejak tahun 2011 hingga sekarang. Atau dengan kata lain Tergugattelah terbukti secara sah dan meyakinkan melunasi pembelian Sarusun dan telahdiakui telah diterima juga oleh Penggugat.
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 9/Pdt.G/2019/PN PDL
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat: 1.RANI SUSANTI 2.BUDI DARMA SASTRA PUTRA, S.PSI 3.SATRIA DHARMA S, S.H.,KN 4.dr. EKA DHARMA SASTRA, SpPD 5.MEGA DHARMA YANTI Tergugat: MELKI SUPANDI Turut Tergugat: Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang
153 — 20
  • Bertentangan dengan azas kepailitan dan kecermatan (zorgvuldigheid) dalam masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah Tergugat telah melanggar konstruksi yuridis diatas ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P7a, P7b, P7c, P7dyang merupakan salinan putusan;Halaman 55 dari 69 Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PN.Pdl.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmencermati isi dari bukti surat P7a berupa Salinan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Paten
Register : 10-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2019 — PT. LINTAS PROMOSI GLOBAL, Cs >< PT. KARTA INDONESIA GLOBAL, Cs
1834 — 1858
  • ., M.H.Bahwa Ahli merupakan dosen pengajar di Universitas Indonesia;Bahwa maksud pihak ketiga sebagaimana Pasal 132 ayat 2 Undangundang Paten terkait Penghapusan Paten dalam penjelasandisebutkan sebagai pihak yang berkepentingan.Pihak yang berkepentingan disini tidak dijelaskan secara definitive,berbedabeda tergantung dari ruang lingkupnya, baik hukumperusahaan, hukum dagang, maupun kepailitan mempunyai definisiyang berbeda tentang pihak yang berkepentingan.Bahwa Ahli mencari refrensi lain yakni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/Pid/2011
Tanggal 2 Oktober 2013 — POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
1932 — 2355 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perkembangan selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, MahkamahAgung juga menerima perkara Peninjauan Kembali dari Pengadilan Niaga.Bahwa aturan mengenai lembaga Peninjauan Kembali yang diatur dalamPasal 23 ayat (1) UndangUndang No. 4/2004 merupakan hukum yang umum(lex generalis), sementara UndangUndang Mahkamah Agung merupakanhukum yang khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai lembagaPeninjauan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 26-08-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 19 April 2012 —
402 — 210
  • KPKbarulah Puguh Wirawan dibawa masuk kerumah Penggugat dan atas pertanyaan PuguhWirawan membenarkan bahwa tas merah yang berisi uang tersebut yang tadi diberikannyakepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Didi Sahidi, bukti T1 dan bukti T2tersebut telah ternyata bahwa sejak bulan April 2011 Penyidikpenyidik KPK yang ditugasitelah memantau,mengamati dan mematamatai secara lebih intens terhadap SyarifuddinPenggugat selaku Hakim Pengawas pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara kepailitan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 21 September 2016 — ONGKO SRI DEWI (PENGGUGAT) LAWAN 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari (TERGUGAT) ; 2. Sdri. MELINA (TURUT TERGUGAT)
205 — 71
  • ditagih menjadikan tidak dapat dibuktikansecara sederhana;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu persyaratanpermohonan pernyataan pailit tidak teroenuhi maka permohonanpernyataan pailit dari Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenaharus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon ditolakmaka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yangJumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4),UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 05-03-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 585/pdt.g/2013/PN.SBY
Tanggal 5 Maret 2014 — ALOYSIUS MARIA GUNADI PRANATA VS Ny. SUSY DKK
121 — 81
  • ., dalambukunya yang berjudul HUKUM KEPAILITAN, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika,Jakarta, 2008, Halaman 37, menyebutkan bahwa HARTA BERSAMA DALAMPERKAWINAN MERUPAKAN SUATU HARTA BERSAMA YANG TERIKAT (hak milikbersama yang terikat), yang mana SEORANG SUAMIATAUPUNISTRI TIDAKDAPAT BERBUAT BEBAS ATAS HARTA BERSAMA SECARA MANDIRITETAPIHARUS BERDASARKAN PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK.27.
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 10-07-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 58
  • dengan pihak ketiga, maka Majelis menilai pihak ketigayang dimaksud haruslah dilindungi dengan berdasar pada Undangundang Nomor42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal (1) Penerima Fidusia memiliki hakyang didahulukan terhadap kreditor lainnya (2) Hak yang didahulukan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasanpiutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia (3) Hakyang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-02-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 6/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
Drs. Rudy Indijarto, Akt
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pajak Pratama Surakarta
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Intervensi:
Oei Handoko Prasetiyo IR
235 — 154
  • Badan hukum merupakan obyek pajakartinya pada saat badan usaha tersebut didaftarkan di KementerianHukum Dan HAM, maka segala aset kekayaan ikut terdata sehinggabadan usaha tersebut merupakan badan hukum beserta hartakekayaanya dan pada saat perusahaan itu mengalami kepailitan dantidak bisa membayar pajak yang terutang maka harta perusahaan itulahyang disita untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak;Bahwa proses lelang setelah sita atas harta wajib pajak adalah wajibpajak diberitahu lebin dahulu
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 171/PDT.G/2015/PN Mlg
Tanggal 16 Agustus 2016 — NYONYA WIDARTATIK, BBA
199 — 16
  • Bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian disertaidengan penyitaan harta kekayaan Tergugat 1, tidak dibenarkan menuruthukum dengan adanya Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga SurabayaNomor 16/Pailit/2013/PN. Niaga.Sby, tanggal 30 Juli 2013. Oleh karenaitu sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak ;Berdasarkan jawaban Tergugat 1 ini Mohon Yth.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 14-02-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA SLEMAN Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
332 — 142
  • PenerimaManfaat memberikan kuasa kepada Pengelola untuk memintacatatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikandari Dokter, rumah sakit, pejabat, dan/atau pihak lain;(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakberakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa,termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813,Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undangundang Hukum Perdata,yaitu :Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;Kepailitan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 09-05-2018 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2321/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 17
  • ., Advokat pada Kantor H M MAdvokat/Kons.Hukum Pasar Modal/KuratorPengurus Kepailitan,berkedudukan di Surabaya, jalan Karang Empat 9 No. 79 (dahulu disebutjalan Agustus), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya No.1852/Kuas/5/2018 tanggal 9 Mei 2018, kemudian Penggugat principalmencabut surat gugatan tersebut tanggal 11 Juni 2018 sebab kuasahukumnya tersebut meninggal dunia.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 15-09-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1020/Pdt.Plw/2013/PN.SBY
Tanggal 15 September 2014 — NOOR ICHWANUDDIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
39 — 12
  • TNI Angkatan Laut dengan target penjualan tahun 2011 sebesarRp6.598.000.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah),dengan kewajiban Pihak Pelawan I setiap bulannya mengansur sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tiap bulannya;10 Bahwa pada awalnya Pelawan I secara kontinyu membayar kepada Terlawan II,memang sejak tahun 2012 pembayarannya agak tersendat, dikarenakan Pelawan IIdidalam usaha jasa perbaikan dan pengadaan sparepart kapal agak menurun sehinggaterjadi kepailitan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
NERI TAN
Tergugat:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE
96 — 62
  • (pasal 22 BW);4) Tentang hal kepailitan yang berwenang untuk mengadili, adalahPengadilan Negeri yang menyatakan tergugat pailit. (Pasal 99 ayat(15) RV);5) Tentang Penjaminan (vrjwaning) yang berwenang untukmengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimanapemeriksaan dilakukan. (pasal 99 ayat (14) RV).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 91/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Juli 2017 — HARDI WIJAYA >< BANK INDONESIA CS
184 — 154
  • PENYIMPAN DANA PADA TERGUGAT IlMEMILIK HAK UNTUK DILINDUNGI BERDASARKAN AMANAT UU NO. 7TAHUN 1992 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH OLEH UU RI NO. 10TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.15 Bahwa sesuai jiwa dan makna UndangUndang Dasar 1945 (terutama Pasal33), ketetapan MPR terutama mengenai GarisGaris Besar Haluan Negara,Undangundang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo UU RI No. 10Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 23 tentang Bank Sentral, KitabUndangundang Hukum Perdata, Undangundang Hukum Dagang dantentang Kepailitan
Pengadilan PN BANGIL Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-08-2010 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 01/Pdt./G./2010/PN. Bgl.
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Ir. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Sumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
553 — 210
  • ., CN, menerangkan pada pokoknya :Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak adahubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaandengan mereka.Bahwa ahli menerangkan Keahliannya dibidang Perburuhan karena mengajar materiHukum Perburuhan pada S.I. dan S.II, selain itu di S.I juga mengajar materi Bisnis Perdatatentang HAKI, sedangkan di S.III mengajar materi tentang Kepailitan;Bahwa menurut pendapatnya tentang hukum perburuhan mencakup
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
KOK AN HUSADA HENDI HARIADI, SE
Tergugat:
1.HALIM SUSANTO
2.HERMAN SANTOSO
3.KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI
118 — 32
  • Maka sebagaimana ketentuannorma dalam Pasal 242 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur:Selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Debitor tidak dapat dipaksa membayar Utang sebagaimana dalam Pasal245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperolehpelunasan utang, harus ditangguhkan;Bahwa selanjutnya bunyi ketentuan dari Pasal 245 UU No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS VS Ny. NANSIAH, DKK
109 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi sebagai Penerima Fidusia memiliki HakMendahului, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UndangUndangNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:(1) Penerima Fidusia memiliki Hak yang didahulukan terhadap Krediturlainnya;(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahhak Penerima Fidusia untuk mengambil Pelunasan Piutangnya atasHasil Eksekusi Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak Hapus Karenaadanya Kepailitan