Ditemukan 4367 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI
- MEILANY, SH., MH
272 — 155
272 — 155
SBImembantu alur perjalanan barang ke kaimana dari pulau jawa.Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi kerusuhan pada saat krisismoneter dan era reformasi tahun 19981999, tempat usaha Terdakwadan PT. SARANA BAHTERA IRJA tidak mengalami kerusakan ataupunpelemparanpelemparan oleh masyarakat dan bahkan dilakukanpenjagaan oleh masyarakat sendiri.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
121 — 29
121 — 29
negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 27 April 2016 — HERRY SUPRIYANTO, SH. MH BIN ASMANUHADI
80 — 18
80 — 18
negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 12 Juli 2011 —
296 — 112
296 — 112
disebutkan dalamamar putusan iniMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, makapidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai advis hukum(legal advice), perlu dikemukakan disini, bahwasekalipun harus diakui, hak penuntutan itu mutlak = adapada Penuntut Umum sesuai dengan asas dominus litis,namun demikian, tidaklah seyogyanya bagi seorang PenuntutUmum yang baik, lebih lebih di era reformasi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID.SUS/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — Ir.Herliyan Saleh,M.Sc
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bupati Bengkalis dalam melaksanakanpenyusunan RANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urusanwajib dan urusan pilihan antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola,pendidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup danbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik,kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, namun pada kenyataannyaterdakwa bersamasama dengan
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana
- Drs. H. THAIB ARMAIYN
109 — 35
109 — 35
Tetapi itu boleh ada kalau memang di dalam pasalmerumuskan dengan tegas bahwa delik itu terkandung rumusan yangbernama crime by ommision, dia tidak melakuan perbuatan yang harus dialakukan.Bahw Undangundang korupsi secara keseluruhan disusun dalam suasanakebatinan reformasi yang mengutamakan hukum pidana sebagai /ex palionis,lex palionis itu apa? Hukum pidana itu digunakan sebagai sarana balasdendam.
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
81 — 139
81 — 139
Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPPdan 7 kursi dari PBR. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dariGerindra dan 3 dari Hanura.e Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan diKomisi Ill Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidupyaitu:1. H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi). H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi). Abdullah Mafpuri (Sekretaris). Suharto (anggota)2345. Rita Sukendar (anggota)6.
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
148 — 300
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
148 — 300
Berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Riau, lokasiKoperasi Air Kehidupan berada pada areal Hutan Produksi, olehkarena itu. dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan untuk mendapatkan legalitas terhadap arealyang kami miliki, Sesuai dengan program TORA yang telahdilaksanakan oleh Pemerintah tersebut, kami mengajukanpermohonan telaahan terhadap areal Koperasi kami tersebutsesuai dengan Peta Indikatif alokasi kKawasan hutan untukpenyediaan sumber tanah objek reformasi agraria (Tora), danapabila
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm. Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
190 — 189
190 — 189
Bahwa saksi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2009 2014 dari Partai Bintang Reformasi (PBR) pada Komisi Ill bidangPembangunan dan Pertambangan.
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
288 — 133
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
288 — 133
(vide : R.Wiyono, op.cit hal 5152);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, diperolehadanya fakta hukum bahwa pada tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri RImenyampaikan Rancangan Renstra Tahun 20102014 kepada Menteri NegaraPPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi,dan Unit Kerja Presiden Bidang Penawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP4), yang mana proyek pembangunan 7 (tujuh) kampus Institut PemerintahanDalam Negeri (IPDN) dimasukkan dalam program kegiatan
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- CHAIDIR RITONGA
197 — 132
197 — 132
,(satu miliar rupiah) untuk pengesahan APBD 2015 hanyalah isusaja;Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap padaketerangannya;Bahwa pekerjaan saksi Anggota DPRD Sumut 2009 s/d 2014Fraksi GBBR (Gerindra Bulan Bintang Reformasi);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan PenyidikKPK;Bahwa saksi tidak pernah terima uang ketok, tapi pernah terimauang untuk pengesahan APBD sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa terkait LPJP 2012
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
162 — 36
162 — 36
Saksi Ade Charge yaitu AndriIndrawan menerangkan bahwa Terdakwa sering mengeluh ingin keluar dariBagian Keuangan, tetapi tidak memberikan alasan mengapa ingin keluar dantidak juga menceritakan Terdakwa tertekan atau ada yang mengintimidasi;Bahwa sejak Tahun 1998 pemerintah telah menyatakan dirinyamelaksanakan reformasi sehingga sudah dituntut untuk melaksanakan goodand clear government yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme, apalagibirokrasi pemerintah selalu mendapat sorotan baik oleh aparat penegak
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
197 — 343
197 — 343
dalam penyelenggaraan pemerintahdaerah oleh Kepala Daerah, penerapan azas umum di dalampenyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, kKewenanganKepala Daerah seputar pemberian perizinan di bidang tertentudan halhal terkait pertanggungjawaban pelimpahan wewenangbaik berupa delegasi maupun mandat;Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di persidangan baikuntuk KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian dan dalam perkaraperkara lainnya sebagaimana yang ahli terangkan dalam BAP AhliNomor 6 ;Bahwa setelah terjadinya reformasi
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
173 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
adanyajaminan perlindungan hukum yang harus diberikan oleh Negara kepada Rakyatsebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi dan tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945 yaitu : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";Penerapan asas tersebut sejalan dengan pembuat konstitusi yang memandang sudahperlunya perlunya diberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi segenapRakyat Indonesia sehingga pada awal periode reformasi
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
310 — 92
310 — 92
Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta suratketetapan yang mengabulkannya disebut alasanalasan apa yangmenyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan 1...Sikap hatihati ini perlu diperhatikan dalam era reformasi yang menuntutpihakpihak terkait dalam suatu perkara selalu bersikap jujur dan hatihati.Terkait dengan sikap hatihati dalam penerapan atau penggunaan lembagaSita jaminan ini, patut pula disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 27 Juni 2016 — -NOVIANI Binti RONI SUMARDI
-ILMA NUR SOLIHAH Binti KADI NURUL
HAMDA
-RONALD MAXIMILIAAN MOZES Anak dari
JOHN ARIE MOZES
71 — 19
71 — 19
Hanya 2fraksi (fraksi amanat pembangunan reformasi dan farksigerindra hanura) yang menyatakan menolak dan tidaksetuju terhadap keinginan Ketua DPRD tersebut.
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
683 — 382
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
683 — 382
masingmasing halaman kemudian pada bagianakhir menandatanganinya.Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidikan, diberikan tanpapaksaan dari pihak manapun ;Saksi sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Medan sejak April 2017sampai dengan September 2018, saksi juga sebagai unsur pimpinan diPN Medan ;Tupoksi sebagai Waka PN Medan antara lain membantu tugastugasKetua PN Medan, melakukan tugastugas ketua saat Ketua PN Medanberhalangan, sebagai koordinator bidang pengawasan, selaku timakreditasi dan reformasi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
69 — 28
69 — 28
D/UP/D.4,tanggal 5 April 2007, diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.IYogyakarta; 2 222 9 2222222 228 Bahwa, dalam rangka reformasi pelayanan angkutan umum, khususnya di KotaYogyakarta, sejak Tahun 2004 telah dilakukan study kelayakan angkutan yang sifatnyaeksekutif study, dengan kesimpulan di Kota Yogyakarta perlu dioperasikan Bis Cepatdan Terbatas (Patas); Bahwa pada Tahun 2005, dilakukan study lebih mendalam, terkait dengan angkutanperkotaan di Yogyakarta, dengan melibatkan Magister
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
115 — 151
115 — 151
Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bupati Bengkalis dalam melaksanpenyusunan RANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urwajib dan urusan pilihnan antara lain reformasi birokrasi dan tata kependidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan paninfrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidupbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca kokebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, namun pada kenyataaterdakwa bersama sama dengan JAMAL ABDILAH, ASMARAN
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
124 — 39
124 — 39
Dan kenyataan dalam praktek dari pengalaman likuidasi bankbank swasta, pada saat awal reformasi tahun 1998 s/d 2002 banyak persoalanyang belum selesai, terhadap deposito yang ditempatkan di bank swasta, bilabanknya mengalami masalah maka uangnya hilang. Dari keadaan tersebutHal.289 dari 449 hal.