surattugas terlampir).Bahwasesuai dengan SPK bahwa PT.RAMA ABDI PRATAMA menerimapekerjaan dari Sudin PU Jalan Jakarta Timur adapun pekerjaan tersebutadalah pekerjaan SWAKELOLA yang berarti semua perencanaan danpekerjaan dilakukan sendiri oleh unit Sudin PU Jalan Jakarta Timur,sementara bahan bahannya membeli dari pihak ketiga PT.RAMA ABDIPRATAMA.Bahwa pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 % telah dilakukan pembayaranoleh saksi selaku bendahara dengan cara dipotong dari pembayarankepada PT.RAMA ABDI PRATAMA.Bahwa tekhnis

AHMAD YAZIED BUSTOMI, ST,MMadalah berupa cek tunai Bank DKI.Bahwa pajak yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2013yang penunjukan pelaksanaannya berdasarkan penunjukan langsung oleh SudinBina Marga/Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur terhadapPT.Rama Abdi Pratama selaku pelaksananya telah dilakukan pembayaran antaralainPPN 2013 sebesar 10% senilai Rp. 1.523.290.480,PPH 2013 sebesar 1,5% senilai Rp. 229.534.985,Bahwa tekhnis pembayaran pajak tersebut adalah dari

Sudin PU Jalan JakartaTimur dalam menunjuk rekanan / pihak Ke 3 dilakukan secara PL(pengadaan langsung).Bahwa adapun tekhnis pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebutadalah dalam hal ini Kasudin PU membuat SPT (surat perintah Tugas)kepada Kasie perencanaan atas dasar permintaan surat surat wargaperihal jalan rusak atau dari berita dikoran serta instruksi dari KepalaHal 66 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PstDinas, Walikota, Gubernur perihal jalan jalan yang rusak.

antaraSudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur dengan pihak ke 3 ataupenyedia barang / jasa.Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehnkan penandatanganan kontrak harusdihadiri oleh Direktur dari pihak ketiga dan harus tatap muka / bertemudalam melakukan tanda tangan antara pihak ketiga dengan PPK.Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan swakelola kepada pihak ke 3 daribendahara melalui Kepala Seksi pemeliharan jalan dan jembatan kepadapihak ketiga adalah untuk mempermudah mengingat yang mengetahuisecara tekhnis

Saksi juga tidak tahu tekhnis pemesanan barang pada Koperlis JawaTimur ;Bahwa saksi tidak tahu sistim Koperlis Jawa Timur mengirim barang ke DPCAKLI Malang.

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis

Sikap masingmasing pihak yangtidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik Pemohonmaupun Termohon tinggal di wilayah Kabupaten yang sama dan relatif masihbisa terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi yang sangat sederhana.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dan Termohondalam rumah tangga berlangsung monoton sejak kepergian Pemohon padabulan Juni 2019 hingga saat ini atau sekitar 5 (lima) bulan lamanya

Pid.B/2020/PN Bgrsesuai dengan identitas terdakwa Marjuli Efendi Alias Buyung Bin Marliustersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiappertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orangsebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwaistilah tekhnis

TI7) ;Menimbang, bahwa Penggugat dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Pantai Mantak TariII Kabupaten Pidie (Bencana Alam), dan perhitungan nilaifisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

dibidang perencanaan anggaran dan perbendaharaan.Bahwa dana ADD, Stimulan dan Plesterisasi bersumber dari dana APBD tahun 2009 s/d 2012.Bahwa dana ADD yang menjadi penanggung jawab teknisnya adalah Kantor PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMD, dana Stimulan yang menjadi penanggung teknis adalah BagianPembangunan Setda Banjarnegara dan Plesterisasi penanggung jawabnya teknisnya adalahBagian Kesra Setda.Bahwa pengajuan pencairan dana baik ADD, Stimulan dan Plestersasi tersebut melaluipenanggung jawab tekhnis

yaitu ADD kepada KPMD, Stimulan kepada Bagian Pembangunandan Plesterisasi kepada Bagian Kesra, kemudian Penanggung jawab tekhnis melakukanverifikasi kebenaran dokumen untuk selanjutnya dikirim kepada DPPKAD, lalu bendaharapengeluaran membuat SPP sampai dengan penerbitan SPM, sebagai dasar untuk menerbitkanSP2D oleh DPPKAD;e Bahwa besaran anggaran Desa Karangsalam tahun 2009 s/d 2012 yaitu :a Untuk dana anggaran ADDTahun 2009 sebesar Rp. 102.291.000,Tahun 2010 sebesar Rp. 96.277.100,Tahun 2011 sebesar

keterangan yang akan dirubah saksi ;e Bahwa saksitelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;e Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik masih tetap sama dengan keterangan yangakan saya sampaikan dalam persidangan ini ;Bahwa jika pertanyaan dipenyidikan dipertanyakan kembali saat ini, maka jawabannya tetapsamaBahwa saksi sebagai anggota tim pemeriksa dengan susunan tim pemeriksa berdasarkan SuratTugas Inspektur Nomor: 090/556/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut :1 Pengendali Tekhnis

dimintakan kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor : 33/ Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah terdakwa sendiri kadangkadangditemani oleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA terdakwa dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena terdakwa yang bayar dan untuk bulan seterusnyaterdakwa tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

puluh ribu tujuh ratus rupiah),awalnya dalam DPA tanggal 09 Januari 2014 dipergunakan untuk 60 titik biogasdengan harga 1 unit biogas sebesar Rp. 14.947.845 (empat belas juta Sembilanratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) namun dalamDPA perubahan tanggal 23 Oktober 2014 menjadi 40 (empat puluh) titik denganmasingmasing titik seharga Rp. 22.524.896 (dua puluh dua juta lima ratus duapuluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);Bahwa saksi menerangkan secara tekhnis

GRAHA UNDAGI dalam arti hanya meminjam nama CV.GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek Intalasi Biogas tersebut,setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku Konsultan Pengawas;Bahwa saksi juga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumenperencanaan ;Hal 98 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps Bahwa saksi dalam menyusun perencanaan berdasarkan Permen ESDM No. 3Tahun 2014 yaitu membuat dokumen perencanaan meliputi : Gambar, RAB danSpesifikasi Tekhnis; Bahwa benar saksi yang membuat

ADNYANA, SH untuk item spesfikasitekhnis mengacu pada Permen ESDM No 3 Tahun 2014 dan untuk harganyamenyesuaikan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yang disediakan olehSaksi MADE CATUR ADNYANA, SH harga satuannya sebesar Rp. 22.288.103, 75; Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksibernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalahberdasarkan HPS yang dibuat oleh dinas yang dierahkan kepada saksi oleh Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesfikasi tekhnis

sedikit akan tetapiberdasarkan data yang diberikan oleh dinas BPMPKBPD ketersediaan air dankotoran ternak sudah mencukupi sehingga sudah ditetapkan dalam DPPA SKPDsehingga kami juga tidak berani menolak; Bahwa saksi tidak ada merekomendasikan kepada PPK Saksi MADE CATURADNYANA, SH karena sudah tertuang dalam DPPA dinas bahwa sudahditentukan bahwa masyarakat di Nusa Penida lah yang sebagai penerimabantuan instalasi biogas tipe fixed dome saksi tidak berani merubahnya; Bahwa benar dokumen spesifikasi tekhnis

(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi tekhnis kegiatan instalasi Biogasada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap satu rekanan yang mengajukanpenawaran dapat dilakukan proses pelelangan karena telah dilakukan prosestender ulang dimana tender pertama gagal dilakukan karena tidak ada rekananyang memasukkan penawaran.Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.14.

Jakarta ; 7 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang PendidikanMenengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/PAGE U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala Dinas DIKMENTI Provinsi DKIJakarta Nomor 65 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Tekhnis

Meskipundemikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perobuatan hukumtersebut adalah kedua calon mempelai.Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang natk,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan olehkedua mempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebutpada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai.

Saksi sebagai tim pengawas teknis tidak diberikan gambar kapal yangakan dibuat, Tidak diberikan spesifikasi tekhnis terhadap pembuatan kapaltersebut. Saksi yang mengecek pekerjaan Terdakwa yang menurutnya kondisipekerjaan pembuatan kapal sudah selesai 100 % tetapi saat kami cek kondisipekerjaan kapal belum 100% dan kami mendapatkan temuan saat pengecekantersebut adalah:1.

Wahidin Dahian (Kadis Pertanian Kabupaten Seluma),saksi Inidi Harmantono (Tim Tekhnis BLM PUAP Kabupaten Seluma) dan saksiSri Asih (PMT di Seluma) menyatakan bahwa anggota GAPOKTAN andalahpengurus kelompok tani masing masing, sehingga rapat GAPOKTAN memanghanya diikuti oleh beberapa orang saja yakni hanya diikuti oleh penguruskelompok tani masingmasing tersebut.

pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan,Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akanmelaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada DinasKesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerimapembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penuntut Umum bahwa TerdakwaWilfrid Atok Alias Frid tidak melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit mobilambulance sesuai dengan spesipikasi tekhnis

Madiun yang terjadi pada periode tahun 2012 s.d. tahun2013 yang diduga dilakukan terdakwa; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena dirinya pernah menjabatmenjadi salah satu perangkat Desa sebagai pelaksana tekhnis ataupembantu umum di Pemerintahan Desa Sidomulyo terhitung sejak tahun1989, namun terhitung tanggal 12 Agustus 2012 saksi pensiun berdasarkanKeputusan Camat Sawahan; Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Sidomulyo, sebagai berikut : 1) Kepala Desa : SUPARJO, Amd.

. ;3) Unsur Staff, terdiri dari :a) Staf Urusan Keuangan : SRI YATINI ASIH ; b) Staf Urusan Pemerintahan : HARTONO ;c) Staf Urusan Umum :ANING RUSMININGSIH, A.Md ; d) Staf Urusan Pembangunan : SUPRAPTININGS IH, S.Sos ; e) Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat : SUGITO ;4) Unsur Wilayah, terdiri dari : a) Kepala Dusun Sidomulyo : WIYANA ;b) Kepala Dusun Sidorejo : RIBUT ARI SUMARYATI ; c) Kepala Dusun Wadeng : SISWOJO ;5) Unsur Pelaksana Tekhnis : SUGIONO (saksi sendiri) dan sampaisekarang masih kosong

setelah saksi pension ; Bahwa saksi setelah pensiun sebagai pelaksana tekhnis/ pembantu umumoleh Kepala Desa SUPARJO, Amd, KL. diperpanjang masa jabatannyaselama 1 (satu) tahun, namun tidak dibuatkan SK, sedangkan dasarnyahanya perintah lesan dari Kades Sidomulyo SUPARJO, Amd.KL tersebutdengan katakata MBAH SU, SAMPAIAN DIPERPANJANG 1 TAHUN dansaksi jawab : NGGIH PAK dan perpanjangan masa jabatan tersebutdisejujui BPD dalam musyawarah Desa ; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 112 dari 218Bahwa

Saksi selama masa perpanjangannya berkewajiban menjalankanpekerjaan dalam bidang pembantu tekhnis seperti sebelumnya, sedangkanhaknya mendapatkan hak kelola/garap tanah bengkok seluas 5 (lima) kotak yang dikelola sebelumnya ;Bahwan Saksi menjalani masa pensiun terhitung sejak bulan Agustus 2013dan setelah itu pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi mendapatkan uangpurna bhakti yang dianggarkan dari Pemkab Madiun sebesar Rp.4.650.000(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Gajipokok

Desember 2013) penghasilan bersihnya sebesarRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);Bahwa untuk sisa TKD hak kelola/garap perangkat desa pelaksana tekhnis / pembantu umum seluas 2,5 kotak yang menjadi aset desa pada tahun 2013telah disewakan oleh Pemerintah desa, sedangkan penyewanya yaitu : 1) Sdr WAN, Dusun Sidomulyo Rt.05/Rw.02 seluas 1,25 Kotak;2) SdrAGUS, Dusun Sidomulyo RT.13/Rw.04 seluas 1,25 kotak; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 113 dari 21810.Bahwa setahu saksi harga sewa per 1,25

, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;44.Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnyamelekat pada TURUT TERGUGAT I, IV, V;45.Bahwa Para TURUT TERGUGAT ,Il, Ill, IV, V telah melakukanperbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran danPengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayahkewenangannya, terjadinya Pencemaran

Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 43, 44 dan 45 halaman 15dan 16 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanyakewayiban melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan dibidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup dan dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperindungan dan pengelolaan lingkungan hidupHal 44 dari 159 Hal

dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :1) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan di bidang perlindunga danpengelolaan lingkungan hidup;2) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal.Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :a) Pengukuran

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal. Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :A.

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis,dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakantahun tunggal;Menimbang, bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek PembangunanGedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahap ,Tahun Anggaran 2015, sesuai keterangan Ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, hasilpemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Sesuaidengan Berita Acara penjelasan pekerjaan telah dituangkan pula caraevaluasi tekhnis terhadap penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi sebagaimana telah disampaikan pada Berita AcaraPenilaian pekerjaan dan sistem evaluasi yang dig unakan adalahsistem gugur dengan nilai ambang batas lulus untuk penilaiantekhnisnya adalah 75e Perusahaan tersebut lulus evaluasi kelengkapan kemudian diterbitkansurat usulan calon pemenang lelang dari Ketua Panitia kepada PPKdan juga Sesuai hasil evaluasi,

Monteleo Perkasa lulusadmin, tekhnis, harga oleh Panitia lelang, kemudian kamimengkonsultasikan kepada Pengguna Anggaran (Ir.

CITRATAMA ARSINDOe Penanggung jawab : EFFI MOCH SANUSIe Team Leader : MARTIM H, FELANI, ST= Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi adalah sebagai pengendali administrasi,tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya dan waktu.= Bahwa dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :e Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat,laporan, back up masalah dilapangan selama pelaksanaansampai degan masa pemeliharaan berakhir;e Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK

atasperusahaanperusahaan sub kontraktor atas usulan mainkontraktor.Sebagai Pengawasan Umum antara lain :e Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi), membantuDinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan,berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektif terhadap setiap tuntutan yangdiajukan kontraktor;e Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semua bahan yangakan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis

bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuanmerupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadimaupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telahdiakui oleh Tergugat, maka dengan demikian bantahan terguagt tersebut justerumenguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya mengakui obyeksengketa 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama maka dari segi tekhnis