Artinya harus ada hubungan kesengajaan antara perbuatanmemperkaya (actus reus) diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagaiwujud dari niat atau kehendak (mens rea) dari terdakwa.Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertamadalam pemeriksaan alatalat bukti berupa keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barangbarang bukti di persidangan, Majelis Hakim tingkatpertama tidak membuktikan hubungan antara niat terdakwa terhadapbertambahnya kekayaan, dan tidak dibuktikan

mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakanHalaman 20 dari 86 hal putusan 44/G/2020/PTUNSBY2)3)sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkandengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkandan/atau dilakukan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Tata UsahaNegara in litis Nomor : 6/PAN/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala DesaYang Berhak Dipilih Desa Prasung tanggal 19 Pebruari 2020, telah sesuaiAsas Contrarius Actus

yang menguntungkan tidak dapat dicabut setelahjangka waktu tertentu kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatukeadaan yang semula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yangtidak benar terjadi keadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak bolehditiadakan dengan mencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibatpencabutan akan dirugikan; dan (vi) Pencabutan suatu keputusan harus pulamemenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebutdibuat (asas contrarius actus

Ajaran dualistis mengadakan pemisahanantara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidanaHalaman 31 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst(criminal act, actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya sipelaku (criminal responsibility, mens rea). Dengan demikian ajaran inimemisahkan unsur kesalahan dari segi perbuatan danmemasukkannya ke dalam segi si pelaku;Bahwa menurut Prof.

Perlu Ahli sampaikan bahwa khusus untuk yangberkaitan dengan praperadilan, kalau dikontekskan dengan khusus yangpraperadilan, praperadilan itu sebenarnya masuk di dalam KUHAP itubukan asli dari Indonesia karena dia dimasukkan dari sistem hukum yanglain yaitu sistemnya ada berasal dari Anglo Saxon yang mengambil dariprinsipprinsip habeas actus corpus act.

sebagai dasar pejabat untuk memberhentikanseorang ASN/PNS;Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harusdiupload secara detail unsurunsur perbuatan mana yang ambil sebagaisebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama sekalikalimat tentang tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atau kejahatan jabatan, kalimat ini sama sekali tidak memilikipenjelasan secara UU;Bahwa ahli menyatakan tidak bisa digunakan karena merujuk kepada asascontrarius actus

Jadi itulan profesionalitas yang dituntut bagi seluruh pejabat TUNsebelum dia mengambil keputusan ;e Bahwa, dalam asas contrarius actus perijinan dibidang Hukum TataNegara siapa yang menerbitkan maka dialah yang boleh membatalkan,jadi sebagaimana Mahkamah Agung juga membentuk daripada Perdae Bahwa, sesuatu yang dilarang itu karena memang ada kekawatiran halitu. akan merugikan kepentingan pihakpihak tertentu, munculnyalarangan tidak bolehnya itu ada beberapa sebab sehingga muncullahperijinan, ini

Berdasarkan pada asas jus contrarius actus maka Keputusan BupatiJember dalam melakukan tindakan pengangkatan sebagaimanadimaksud pada angka 13, sebagai tindakan hukum mencabutkeputusan yang lama.Dengan demikian, maka Bupati Jember telah melaksanakanRekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan mencabut 15 (lima belas)Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan sebagaimanaditetapkan tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 11 Maret 2019,melalui penetapan Keputusan Bupati tahun 2020 tentangPengangkatan

Demikian pula mengenaipenyusunan kelembagaan perangkat daerah Termohon telahmenindaklanjuti rekomendasi Gubernur Jawa Timur (vide bukti T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88, T89, T90);Bahwa kesalahan administratif dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan di daerah sesuai asas contrarius actus bisa diperbaiki olehpejabat yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secaravertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

unsur kerugiankeuangan negara dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalampenyaluran dana bantuan sosial yang dikategorikan dalam 4 (empat )kategori sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim TingkatPertama (vide putusan halaman 247248, yang menurut fakta hukum perludibuktikan dengan alasan antara lain sebagai berikut ;Perkara Nomor : 29/PID.SUSTPK/2015/PT.KPG halaman 98 dari 1201) Bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikanniat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus

menurut Penuntut Umum bertentangan denganKeputusan Bupati Nomor 15/KEP/HK/2010, tanggal 21 Januari 2010 danPermendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanPerkara Nomor : 29/PID.SUSTPK/2015/PT.KPG halaman 110 dari 120Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor. 59 Tahun2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dapatditanggapi sebagai berikut ;1) Bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikanniat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus

Pertama,2006, hal. 6 ) ;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana juga dikenal dengan adanyaasas Actus reus, yang lengkapnya berbunyi Actus reus non facit reum, nisimens sit rea yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuatorang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat .

Actus reus ituharus dilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutanbahwa Terdakwa telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaituniat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan suatu perkara yangdituduhkan kepadanya.

Yang keduaadalah ada yang disebut mensrea yang diikuti actus reus yang saya tekankandisini adalah tergantung perintah yang diikuti olen mufakat jahat dan memangperintah ini bertentangan dengan UndangUndang. Kalau memang itu bisadibuktikan, maka itu merupakan penyalahgunaan wewenang terkait dengantindak pidana korupsi.194 Saya pertegas lagi, kerugian negara ituyang berasal dari sumbersumber yang terkait dengan pendapatan pajaknegara.

Karena mens rea inimengingat adalah merupakan sikap batin yang kadang agak sulit untuk dibacamaka lebih lanjut pembuat UndangUndang menyertakan bahwa tidak cukuphanya dengan mens rea tapi harus ada Actus Reus. Apa gerangan Actus Reusini?

Actus Reus ini adalah bentukbentuk perbuatan terdakwa yang mencocokikeselurunan unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya selanjutnyasetelah hal tersebut maka hal yang paling penting mendapatkan perhatian jugabahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidanaitu kepada diri terdakwa ini memang memiliki Kemampuan untuk bertanggungjawab.

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakansalah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahandi samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapatunsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

demikian amar Putusan Judex Facti Tingkat Pertama padaangka 4 yang menyatakan:"Mewajibkan Tergugat II (Ketua Dewan Komisioner OJK) untukmerehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkatdan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusanobjek sengketa;adalah amar putusan yang tidak tepat dan bertentangan denganUndangUndang.Selain itu, berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti TingkatPertama pada halaman 121 alinea ke2 yang menyatakan:"Menimbang, bahwa sesuai Asas Contrarius Actus

Profesi Terpidana sebagaipengusaha Money Changer adalah pantas untuk dimintakan pengirimanuang dengan penukaran dari mata uang Dollar Singapura ke mata uangrupiah;Bahwa unsur actus reus dan mens rea atas kasus a quo ataspemohon lalai dipertimbangkan oleh Judex Juris;Bahwa uang pengganti juga tidak dijelaskan seluk beluk dinikmatisebagai uang pengganti sebagaimana disyaratkan Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa fakta di persidangan kekayaan dari

pertimbangan di atas, maka alasanbanding dari Penuntut Umum beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan yang memberatkan danmeringankan Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar olehPengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alin dan dijadikan pulasebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkaraini ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitandengan aspek perbuatan Terdakwa (actus

Direktur Operasional pada periode 2009 sampai dengan 2019 yangtelan menyebabkan melakukan 8 (delapan) transaksi kredit fiktif dengantotal plafon sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima jutarupiah) dengan menggunakan nama orang lain dan dananya digunakanuntuk kepentingan yang bukan sesuai dengan pengajuan kredit tersebutserta dana pencairan kredit tidak diterima oleh para debitur yang namanyadigunkan untuk pengajuan kredit melainkan untuk kepentingan Terdakwa,merupakan perbuatan nyata (actus

dibelikan sapi untuk Sandiarjo, Samin,Kastamiharjo, Taryoto,Tamireja (tabel diatas) sehingga jumlah uang yang tidak sesuai dengan RUK, yangdipakai untuk kepentingan terdakwa berjumlah Rp.80.383.750,Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa sejaksemula memang mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan::Menurut hemat kami penitikberatan sematamata hanya pada segi perbuatanfisik (actus

reus) sungguh kurang tepat, melainkan harus juga dilihat dari segikesadaran atau niat jahat yang melandasi dilakukannya perbuatan fisiktersebut (mens rea) sehingga disini berlaku adagium atau maxim universaldalam hukum pidana yakni actus non facit reum, nisi mens rea (suatu137perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukandengan niat jahat / an act does not make a person legally guilty unless themind is legally blameworthy).

berpendapat unsur dengan sengaja sebagai salah satuunsur pembentuk delik dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum juga telahterpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan di atas, unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karena MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diriTerdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus

/PN.Jmb.Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakimberkeyakinan bahwa Terdakwa ternyata dalam kaitan tindak pidana a quo adalah tidakada mendapat untung, dan kepentingan warga masyarakat peserta prona telah terlayanidengan baik dan sertifikat Hak Milik atas tanah telah diterima dan dapat dimanfaatkandengan baik, dan Negara tidak dirugikan maka sejalan dengan asas Actus non facitreum, nisi mens sit rea, bahwa tidak semua perbuatan harus dipertanggung jawabkansecara pidana

Di sisilain adalah upayaupaya hukum yang lainnya yang tersedia, bukanoleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tapi melalui prosedurVaRG TEPSECay==n= nnn nnn nn nnn mnennnnmnin namin nnn Bahwa apabila tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN karena diamempunyai kewenangan yang diatur di dalam aturan hukum sebagaidasar dia untuk melakukan atau tidak melakukan tindakanmenetapkan seperti itu Kembali ke asas contrarius actus, pejabat yangmengeluarkan suatu keputusan dia juga yang berwenang untukmencabut bukan

menikmatiMesjid Agung dan Jembatan Ambayan sebagaimana yang telah direncanakan; Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasantindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam pembangunan rumah ibadah,sebagai tempat peningkatan iman dan takwa yang sangat dibutuhkanmasyarakat, bangsa dan negara;Halhal yang meringankan : Terdakwa relatif berusia lanjut; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitandengan aspek perbuatan Terdakwa (actus