Laporan keuangan dari Akuntan Publik DRS.

menyebtkan yang berhak menentukanhalaman 145 Putusan Nomor : 375/Pdt.G/2014/PN.SBY146untung rugi suatu perusahaan adalah Rapar Umum Pemegang Sahan dan diaudit olehAkuntan Publik ;Maka pengajuan Gugatan ini yang pada intinya mempermasalahkan kerugian Penggugatyang katanya karena akibat dari perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah gugatanyang premature karena kerugian yang katanya diderita olen Penggugat tersebut tidakmelalui mekanisme adanya pengesahan dari RUPS terlebih dahulu dan laporan auditoleh Akuntan

Publik, dengan demikian haruslah gugatan Penggugat tersebut dinyatakantidak dapat diterima.GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL ) DALILGUGATAN SALING BERTENTANGAN.Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 4 dalil angka 3 yang pada pokoknyamenyebutkan : ...bulan Februari 2013 dan Maret 2013 tersebut, TERGUGAT di /luartugas dan wewenangnya bertindak secara aktif dan terus menerus melakukanperbuatanperbuatan... serta dalil angka 9 gugatannya Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan TANPA HAK (

Kemudian dalampenjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwayang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidangperpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasaWajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, konsultan pajak,atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruhmelakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atauyang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; Makayang turut serta bertanggung jawab terhadap

Erick: Bahwaahli merupakan ahli kKeuangan; Bahwa setiap perusahaan dengan kriteria tertentu berdasarkan UU PT setiap tahun akandiaudit untuk tahun sebelumnya oleh akuntan publik; Bahwa apabila perusahaan yang mempunyai omset lebih dari Rp.50 miliar ataumenghimpun dana masyarakat wajib diaudit setiap tahun;Hlm 259 dari 299 hlm Putusan Nomor 264/Pdt.SusPHI/2019/PN.BdgBahwa Perusahaan membuat laporan keuangan kemudian oleh diperiksa oleh auditor,apakah laporan keuangan tersebut sudah mencatatat transaksi

menjadi direktur keuangan ada upayaupaya untukmenagih pokok investasi dengan mengundang para manajer investai bertemuuntuk membahas pengembalian pokok investasi;e Bahwa pada pemeriksaan rutin yang dilakukan SPI tidak pernah menemukanadanya penyimpangan dalam penempatan investasi yang melanggar peraturanatau prosedur yang ditetapkan;e Bahwa penempatan investasi di RAM, HAM, JI dan JS saat ini dikategorikandalam status bermasalah dan pada laporan keuangan tahun 2010 yang sudahdiaudit oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP), atas investasi tersebut saat inimasuk dalam kelompok aktiva lainlain dan sudah dicadangkan seluruhnya.Artinya PT Askrindo sudah mengakui terjadi kerugian dalam penempataninvestasi tersebut.e Bahwa Laporan Keuangan PT Askrindo Tahun 2009/2010 ditolak oleh RUPSkarena ada indikasi terjadi penyimpangan dalam penempatan investasisehingga RUPS meminta dilakukan audit oleh BPKP.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;3.

Investasiinvestasi tersebut juga tercantumdalam laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);Bahwa setiap 3 bulan PT Askrindo membuat laporan terkait solvabilitas perusahaankepada BAPEPAM/LK. Pada tahun 2010 BAPEPAM/LK memberikan catatan/teguranatas laporan yang disampaikan oleh PT Askrindo terkait penempatan investasi dalambentuk KPD dan REPO saham yang tidak dibolehkan.

RKAP tidak merinci jenis investasiyang akan ditempatkan, namun hanya mencantumkan besaran investasi yang akandilakukan;Bahwa Dewan Komisaris tidak melakukan pemeriksaan pembukuan, karena setiaptahun sudah diaudit Kantor Akuntan Publik;Bahwa saksi mengetahui PT Tranka dan PT Vitron Internasional merupakan nasabahPT Askrindo;Bahwa saksi mengetahui ada restrukturisasi utang PT Tranka dengan memperpanjangjangka waktu jatuh tempo menjadi 3 tahun, mengkonversi promissory notes (PN)menjadi medium term notes

ASKRINDO yang gagal bayar, dan keputusandiambil oleh Direksi untuk melakukan problem solving;Bahwa, Terdakwa menyetujui perpanjangan, karena dalam masa jabatan Terdakwa,investasi tersebut menguntungkan dan hal tersebut dapat dilihat dari pembukuantentang hasil investasi berupa bunga dari investasi terhadap laba bersih, dan sudahdiaudit oleh Akuntan publik dan disetujui oleh pemegang saham dan sudahdipublikasikan;Bahwa, Terdakwa menghitung keuntungan terhadap investasi adalah dari hasilnya sajayang

menjadi direktur keuangan ada upayaupaya untukmenagih pokok investasi dengan mengundang para manajer investai bertemuuntuk membahas pengembalian pokok investasi;e Bahwa pada pemeriksaan rutin yang dilakukan SPI tidak pernah menemukanadanya penyimpangan dalam penempatan investasi yang melanggar peraturanatau prosedur yang ditetapkan;e Bahwa penempatan investasi di RAM, HAM, JI dan JS saat ini dikategorikandalam status bermasalah dan pada laporan keuangan tahun 2010 yang sudahdiaudit oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP), atas investasi tersebut saat inimasuk dalam kelompok aktiva lainlain dan sudah dicadangkan seluruhnya.Artinya PT Askrindo sudah mengakui terjadi kerugian dalam penempataninvestasi tersebut.e Bahwa Laporan Keuangan PT Askrindo Tahun 2009/2010 ditolak oleh RUPSkarena ada indikasi terjadi penyimpangan dalam penempatan investasisehingga RUPS meminta dilakukan audit oleh BPKP.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;3.

Investasiinvestasi tersebut juga tercantumdalam laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);Bahwa setiap 3 bulan PT Askrindo membuat laporan terkait solvabilitas perusahaankepada BAPEPAM/LK. Pada tahun 2010 BAPEPAM/LK memberikan catatan/teguranatas laporan yang disampaikan oleh PT Askrindo terkait penempatan investasi dalambentuk KPD dan REPO saham yang tidak dibolehkan.

RKAP tidak merinci jenis investasiyang akan ditempatkan, namun hanya mencantumkan besaran investasi yang akandilakukan;Bahwa Dewan Komisaris tidak melakukan pemeriksaan pembukuan, karena setiaptahun sudah diaudit Kantor Akuntan Publik;Bahwa saksi mengetahui PT Tranka dan PT Vitron Internasional merupakan nasabahPT Askrindo;Bahwa saksi mengetahui ada restrukturisasi utang PT Tranka dengan memperpanjangjangka waktu jatuh tempo menjadi 3 tahun, mengkonversi promissory notes (PN)menjadi medium term notes

ASKRINDO yang gagal bayar, dan keputusandiambil oleh Direksi untuk melakukan problem solving;Bahwa, Terdakwa menyetujui perpanjangan, karena dalam masa jabatan Terdakwa,investasi tersebut menguntungkan dan hal tersebut dapat dilihat dari pembukuantentang hasil investasi berupa bunga dari investasi terhadap laba bersih, dan sudahdiaudit oleh Akuntan publik dan disetujui oleh pemegang saham dan sudahdipublikasikan;Bahwa, Terdakwa menghitung keuntungan terhadap investasi adalah dari hasilnya sajayang

UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi), menyebutkan:* Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Page 60 of 274 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndangPemberantasan

tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara): KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.(2) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999): Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

publik yangditunjuk..Halaman 140 dari 260 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2020/PN Dps Bahwa metode yang dipergunakan untuk perhitungan kerugian KeuanganNegara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor : ST1050/PW22/5/2018dan ST1049/PW22/5/2018 tanggal 16 Juli 2018 hal Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas tindak pidana korupsi PenyalahgunaanKeuangan Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota DenpasarTahun Anggaran 2017

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara Dalam penjelasan pasal 32UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan kerugiannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Denganmemperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud kerugian keuangannegara berkurangnya kekakayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum ,penyalagunaan wewenang /kesempatan atau sarana

UU Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 32,menetapkan bahwa perhitungan kerugian keuangan Negaraberdasarkan instansi yang berwenang/akuntan publik yang ditunjuk;b. UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi tindak pidana korupsi pasal6 ayat 1 yang menetapkan bahwa instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;c.

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara Dalam penjelasan pasal 32UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan kerugiannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Denganmemperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud kerugian keuangannegara berkurangnya kekakayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum ,penyalagunaan wewenang /kesempatan atau sarana

Menghalangi pemeriksa atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;c. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS,yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/ataud.

Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar AkuntansiKeuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;. Menjalankan kewajibankewajiban lainnya sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPSberdasarkan peraturan perundangundangan;d.

untuk mendapatkan pengesahan RUPS;Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai rencana jangkapanjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaranperusahaan;Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS,dan Risalah Rapat Direksi;Membuat Laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawabanpengurusan perseroan, serta dokumen keuangan perseroansebagaimana dimaksud dalam undangundang tentang dokumenperusahaan;Menyusun laporan keuangan berdasarkan standart akutansikeuangan dan menyerahkan kepada akuntan

publik untuk diaudit;Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangankepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporanmengenai hakhak perseroan yang tidak tercatat dalampembukuan antara lain sebagai akibat penghapus bukuan piutang;Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenailaporantahunan;Halaman 97 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI Menyampaikan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkanoleh RUPS kepada menteri yang membidangi hukum dan HAMsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

seluas 5 Ha, ADAM DJUDJE penguasaantanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikankeuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288, (Satu triliun tiga ratus satu miliarsebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 004/PH/OPKJ/AUP/I/XII/20tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA padaKantor Akuntan

Publik (KAP) PUPUNG HERU atau sekitar itu, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada tahun 1989, H.

Tanjung Mulya Perkasa;Bahwa saksi mengetahui kredit Terdakwa bermasalah;Bahwa kredit yang ditangani oleh saksi adalah kredit KKPE sudah cairyaitu Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor USK/4/1971/R tanggal 23 Juli2010;Bahwa setelah saksi menandatangani kredit tersebut kemudian dialihtugaskan sebagai pimpinan Kantor Wilayah Manado;Bahwa dasar saksi meng Acc kredit tersebut dasarnya keputusan kredit;Bahwa yang menentukan kredit baik dan lancar adalah bagian analisa/Apricial/akuntan publik;Bahwa pimpinan

Parmanmemperoleh keuntungan dan negara menjadi rugi, maka majelis akanmempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yangsudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yangberwenang atau akuntan

publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, makaBPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan olehbendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan bagaimana

Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraHalaman 229 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bgladalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan

Cahaya Dewi;
195. Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Pemimpin BLUD Tentang Penatausahaan Keuangan BLUD, Kebijakan, Akuntasi, Sistem Prosedur Akuntansi tahun 2018 Kantor Akuntan Publik;
196. Sewa Gedung Kantor SPAM Telaga Waja Tahun 2018;
197. Sewa Gedung Kantor SPAM Guyangan Tahun 2018;
198. Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD UPT PAM tahun 2018;
199. Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Minum (Staff) tahun 2018;

Sani;
243. Jasa Penyusunan Ranpergub Pengelolaan BLUD tahun 2019 Kantor Akuntan Publik I Gede Oka;
244. Belanja BBM U/Kendaraan Dinas tahun 2019 UD.Adi Guna;
245. Belanja Honor Tenaga Non PNS (Staf, Sopir, Penjaga Malam) tahun 2019 UPTD PAM;
246. Belanja uji Kualitas Air tahun 2019;
247. Honor Pendamping Tenaga Ahli tahun 2019 I Gede Oka SE, AK, MM, CPA;
248. Honor Pejabat Pengadaan tahun

Glory Citra Muda Perkasa;
256. Belanja Sewa Kantor U/Unit SPAM Telagawaja tahun 2020 Ni Kadek Tantriasih;
257. Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Regulasi Penerapan PPK BLUD Pada Dinas PUPR KIM tahun 2020 Kantor Akuntan Publik I Gede Oka;
258. Belanja Uji Labolatorium Kualitas Air tahun 2020 UPTD Balai Peralatan dan Pengujian DiI PUPR KIM;
259. Belanja Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020 Made Dwijedana;
260

Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasilHalaman 182 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN Bgltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan,yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan

memperoleh keuntungan, sehingga negaramenjadi rugi, maka majelis akan mempertimbangkan bahwa berdasarkanpenjelasan Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

publik yangditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, makaBPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan olehbendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan bagiamana