Unsur kesalahan atau maxim (asas) Actus non facitreum, nisi mens sit rea atau disingkat dengan asas mens reaberarti evil will atau guilty mind. Mens rea merupakan subjectiveguilt melekat pada pelaku. Subjectiveguilt ini berupa intentkesengajaan setidaktidaknya negligence atau kealpaan). Untukdapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan criminal act(perbuatan pidana) orang itu harus mempunyai kesalahan (guilt),atau sikap batin yang dapat dicela. Tidak dipidana jika tidak adakesalahan.

Unsur kesalahan atau maxim (asas) Actus non facit reum,nisi mens sit rea atau disingkat dengan asas mens rea berarti evilwill atau guilty mind. Mens rea merupakan subjective guiltmelekat pada pelaku. Subjectiveguilt ini berupa intent kesengajaansetidaktidaknya negligence atau kealpaan.Sidang Pengadilan Yang Terhormat,Pada bagian akhir dari dakwaan Oditur pada halaman 10 hurufd menyebutkan bahwa Saksi 1 Sdr.

JAFAR,membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 13 Agustus 2019menyampaikan Nota Pembelaan (Pledol) yang pada pokoknya sebagai berikut :12Bahwa tidak satu pun bukti dan fakta yang menyatakan saya melakukantindak pidana korupsi korporasi bersama Pemerintah Kota Surabaya padasaat itu, tidak terbukti niat jahat (mens rea) dan tidak terbukti perbuatanjahat (actus

Bahwa tidak satu pun bukti dan fakta yang menyatakan sayamelakukan tindak pidana korupsi korporasi bersama Pemerintah KotaSurabaya pada saat itu, tidak terbukti niat jahat (mens rea) dan tidakterbukti perbuatan jahat (actus reus) terhadap diri saya, namunsebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa sayamelanggar tindak Pidana Korupsi korporasi dituntut selama 3 (tiga)tahun 6 (enam) bulan dengan pengembalian kerugian Negara lebihkurang Rp. 2.000.000.0000 (dua milyar rupiah) adalah hal yang

Dalam common law, doktrin in dikenal denganan act is not cnminal in the absence of a guilty mind atau dalam bahasa Latindisebut dengan actus non est reus, nisi mens sit rea. Dalam keluarga civil lawniat jahat berada dalam doktrin kesalahan (schuld). Kesalahan ini menjadiasas tersendiri geen straf zonder schuld beginsel yang dimaknai sebagai tiadapidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisadiberikan jika ada kesalahan pembuat (/iability base on fault).

Tergugat dalamgugatan ini, dapat diketahui bahwa terhadap Turut Tergugat tidak dapatdiberikan beban apapun selain hanya untuk tunduk dan patuh pada isi gugatan;Menimbang, bahwa namun demikian karena Turut Tergugat merupakanPejabat yang oleh Pasal 1 Angka 1, angka 6, angka 7 dan angka 16 dan Pasal 7Undangundangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diberikewenangan untuk mengadakan pencatatan sipil maka sebagaimana asasContrarius Actus

Padahakekatnya seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukumBahwa Menurut pendapat ahli berdasarkan ilmu hukum pidana, actus reusmerupakan suatu perbuatan lahiriah, sedangkan mens rea adalah kondisijiwa atau sikap kalbu dari pelaku.

Jadr actus reus adalah merupakanelemen luar (external element) yang terlihat nyata, sedangkan mens reaadalah niat atau unsur kesalahan (fault elernent) atau unsur mental (mentalelement).Bahwa baik dapat ahli jelaskan bahwa PertanggungJawaban Pidana PelakuDalam Keadaan Dibawah Sadar (trance) Berdasarkan ilmu hukum pidanadikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasanpemaaf. Alasan yang dapat menghapuskan pidana cukup banyak diaturdalam aturan hukum yang mengikat.

Berbeda dengan actus reus yang menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens reamencakup unsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batinyang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaanpsikis pembuat.Dengan demikian, maka :1.telapor 'bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukumMenghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatubendaMengetahui' bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain ituialan agar orang lain tersebut

No. 1307 K/PID.SUS/2017D.pidana", yang merupakan unsur utama (actus reus) dalam Tindak PidanaPencucian Uang;Terjadi lompatan silogisme dalam keterangan Ahli dalam menjelaskantentang kapan terjadinya tindak pidana. Ahli menjelaskan dari kategoripelum terjadi tindak pidana lalu melompat kepada pengertian 'sebagaihasil tindak pidana (baca keterangan Ahli point a s/d g halaman 160 s/d162 Putusan);Keterangan sesat Ahli tersebut sejalan dengan upaya manipulasi unsurunsur Pasal 372 KUHP.

Negri Syarif Hidayatullan Jakarta, ditentukan bahwa: Rektor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan Pemimpin dalammenyelenggarakan Universitas:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UniversitasIslam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta ditentukan bahwa: Ayat (2) : Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh RektorMenimbang, bahwa berdasarkan Asas Contrarius Actus

. 4 Tahun 2014Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danHalaman 116 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas padapokoknya terdapat kewenangan Tergugat untuk mencabut surat keputusanberupa Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar perseroanapabila ada perubahan data perseroan, (vide Pasal 32) hal ini sejalan denganasas contrarius actus

tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur di perusahaan tersebut, akan tetapi setiap harinya yang bersangkutanberperan untuk mengendalikan operasional didalam perusahaan tersebut, makaketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yangpelakunya adalah pengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelakuutama dalam tindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebuttelah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yangmelakukan perbuatan/actus

dasar bagi pemeriksaan disidang Pengadilan, dasar untuk mengajukan Penuntutan, Pembelaaan, danPutusan Pengadilan, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang dirumuskanoleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya harus dibuktikanberdasarkan alat bukti yang sah, kemudian dihubungkan dengan ketentuanhukum yang berlaku apakah perbuatan terdakwa terdapat kesalahan atausifat melawan hukum, mengingat hukum pidana menganut asas Tidak AdaPidana Tanpa Kesalahan (Geen straf zonder schuld), dimana unsurkesalahan (actus

Kalau ada yang salah maka ini yang perlu ditelusuri dimanasalahnya, itu yang akan menentukan ada tidaknya actus reus ini atautidak;Bahwa yang berwenang untuk melakukan audit investigasi adalah BPKdan BPKP bedasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi;Bahwa ahli tidak bisa memberikan penilaian terhadap suatu laporan auditinvestigasi yang pada dasarnya isinya hanya menyadur kembali isi dariapa yang sudah pernah diperiksa sebelumnya dan pemeriksa tidak turunke lapangan melakukan pemeriksaan atas hal

Jika ada penyangkalan terhadaphal itu maka disitu ada indikasi kalau ada pemalsuan, tapi kalau tidak adapenyangkalan maka Surat Kuasa itu tetap dianggap sah;Bahwa benar actus reus dan mens rea itu. merupakan syaratpemidanaan;Bahwa terkait dengan siapa yang harus dipersalahkan karena tidakmenyerahkan dokumennya apakah yang mengganti rugi atau pemiliknyaHalaman 148 dari 206 Putusan perkara No4/Pid.SusTPK/2017/PN Palkarena itu kita harus linat dulu posisi siapa yang tidak mau dalam hal inikalau posisinya

Disini berlaku asas tiada pidana jika tidak ada kesalahan, dalam bahasa Belandaberbunyi, Geen straf zonder Schuld, dalam bahasa Latin berbunyi, actus nonfacitreum, nisi mens sit rea, dalam bahasa Inggris berbunyi, an act does not make aperson guilty, unless the mind is guilty.

(Pidato Guru Besar Prof.Mr.Muljatno,tanggai 79 Desember 1955); Kesalahan tersebut menunjuk pada adanya sikap batin (mens red) tertentu dariterdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan (actus reus)sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatantersebut; Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkanpada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan bagaimanasikap batin tersebut tercermin dari perobuatan nyata kemudian

HADJON dan TATIEK SRIDJATMIATI, dalam buku berjudul ARGUMENTASI HUKUM (2009) menyatakanasascontrarius actus dalam hukum administrasi negara ada asas yangmenyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusantata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya,Asas tersebut berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidakada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata adakekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau

Gugatanaquo mengenai kesimpulan yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa IIbertentangan dengan perbuatan Tergugat II yang juga telah menerbitkan Dokumen IzinLokasi aquo terlalu prematur dan tidak mendasar sesuai hukum yang berlaku,dikarenakan menurut asas Presumptio Justae Causa dalam Hukum AdministrasiNegara menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggapbenar dan dapat dilaksanakan, sepanjang Hakim belum membuktikan sebaliknya dan /atau bertentangan dengan asas A Contrario Actus

dengan kewenangan yangada padanya sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Bandung lah yang bertanggung jawab atas produk hukum yangditerbitkannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh ParaPenggugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Bandung dan bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) Kota Bandung karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturantersebut di atas dikaitkan dengan asas contrarius actus

Didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan Asas Actus NonFacit Reum Nisi Mens Sit Rea, yang dapat diartikan bahwa suatu perbuatantak dapat menjadikan seseorang bersalah bila maksudnya tidak bersalah,sehingga maksud dari ajaran hukum pidana ini seseorang tidak hanya dapatdinyatakan bersalah, walaupun semua unsur perbuatan terpenuhi, namunsikap batinnya tidak menghendaki terjadinya kesalahan itu, maka yangterpenting saat ini untuk membuktikan unsurunsur perbuatan yangdirumuskan adalah sangat tergantung

Hukum Gowa;Bahwa pada saat Ahli diperiksa oleh Penyidik terkait untuk membuktikanunsurunsur dalam Pasal 188 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016dimana dalam Pasal 188 Setiap Pejabat Negara, Aparatur Pejabat Negaradan Kepala Daerah atau Lurah lainnya yang melanggar ketentuan Pasal71 ayat (8) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 dipidana denganSanksi Pidana dimana untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana harusada 3 yaitu pertama harus ada subjek hukumnya merujuk pada orangperorangannya, kedua harus ada actus

diatas dilakukan olehTerdakwa berdasarkan perintah dari Kadispora saat itu;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga telahmemberikan pertimbangan Keliru dalam menilai kesalahan Terdakwasebagai suatu kesalahan pidana, karena seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh melihat sisi sosiologis dan sisifilosofis perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena didalam azashukum pidana suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecualidilakukan dengan niat jahat (azas actus

tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur di perusahaan tersebut, akan tetapi setiap harinya yang bersangkutanberperan untuk mengendalikan operasional didalam perusahaan tersebut, makaketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yangpelakunya adalah pengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelakuutama dalam tindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebuttelah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yangmelakukan perbuatan/actus