Ditemukan 4899 data
305 — 314
DiIndonesia diikuti asas contrarius actus yang artinya kirakira perouatan yangsebaliknya. kalau orang boleh membuat maka dia boleh membatalkan, kalaupejabat boleh mengangkat maka boleh menurunkan. Kedua, atasan daripejabat itu. Kalau dulu yang menandatangani Dirjen, maka Menteri bolehmembatalkan.
168 — 86
Prinsipnya adalah kembali, apakah yangbersangkutan memiliki niat jahat (mens rea) atau tidak terhadapactus reus (perbuatan jahat) itu, kalau tidak ada korelasi antaramens rea dan actus reus, maka unsur kesalahan tidak bisamuncul;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22001tanggal 04 Mei 2009;Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan PekerjaanPembangunan PLTMH Di Yatamo No14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHYFSK
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
NINA binti GUNAWAN
225 — 102
Dimana menurut Simon, Utrech, dan Satochid, perbuatan atau peristiwapidana merupakan perbuatan manusia yang memiliki 2 (dua) unsur yaituMens Rea yang merupakan kesalahan yang dilakukan dalam Actus Reus; Bahwa menurut ahli, pertanggungjawaban pidana sesuai denganperbuatan pidana di mana tidak ada perbuatan tanpa suatu kesalahan.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SATRIA LERINO,SH
158 — 54
alasanbanding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan menuruthukum untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan yang memberatkan danmeringankan Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar olehPengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alin dan dijadikan pulasebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkaraini ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitandengan aspek perbuatan Terdakwa (actus
69 — 115
tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur di perusahaan tersebut, akan tetapi setiap harinya yang bersangkutanberperan untuk mengendalikan operasional didalam perusahaan tersebut, makaketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yangpelakunya adalah pengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelakuutama dalam tindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebuttelah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yangmelakukan perbuatan/actus
102 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUDEX FACT PERKARA A QUO SALAH DALAM MENILAI SURATKEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA YAITU BUKTIP5 (BERITA ACARA NOMOR : 41/BA/VIII/2013), BUKTI P6 (BERITAACARA NOMOR : 42/BA/VIII/2013), BUKTI P7 (Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPUKab018.964761/2013), dan BUKTI P8 (Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPUKab.180.964761/2013).Bahwa menurut Asas Contrarius Actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
257 — 210
Putusan Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.UtrBahwa pertanggung jawabandalam hukum pidana terhadap Terdakwaharus dilinat dari segi perbuatan, apakah dilakukan dengan sengaja, lalaiatau tidak, lalu apakah ada orang yang timbul kerugian atas perbuatantersebut. dan jika tidak termasuk dalam itu semua maka tidak dapatdikatakan sebagai pertanggung jawaban hukum pidana;Bahwa Mens rea ialah sikap batin seseorang tetapi belum terlakasanauntuk melakukan suatu perbuatan kesalahan, dapat dihukum jika sudahada actus
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
617 — 621
Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan ada 3 kewenangan yang di berikan kepadaPejabat Tata Usaha Negara, pertama kewenangan Atribusi, kKedua KewenanganDelegasi dan ketiga Mandat dari ketiganya kita lihat apa yang menjadi dasarnyajadi harus jelas dan tegas objek apa yang diperintahkan untuk ditindaklanjuti sesualdengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Bahwa Ahli menerangkan yang bisa membatalkan atau meninjau kembali ataumembuat keputusan yang baru kita kenal dengan asas contrarius actus
1.YUDHI ANDONI
2.LILY SYUKRIANI
3.MIMIEN HARIYANTI
4.HASMIANDY HAMID
5.ERMAN
6.ZULDESNI
7.MISNAR SYAM
Tergugat:
Rektor Universitas Andalas Padang (Unand)
279 — 374
bahwa oleh karena Tergugat sebagai Rektor UniversitasAndalas merupakan Kepala Satuan Kerja, yang telah diberikan mandat olehMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Selaku Pengguna Barang Milik Negaradan Tergugat juga sudah diputuskan sebagai Kuasa Pengguna Barang,sehingga Tergugat sebagai Rektor Universitas Andalas dalam menerbitkanObjek Sengketa a quo memiliki kewenangan untuk melakukannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat, haltersebut telah bersesuaian pula dengan asas Contrarius Actus
1.I Komang Ugra Jagiwirata,SH.
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
SURYADY als. SURYADY AZIS
231 — 110
Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat(1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus
587 — 129
Hukum Gowa;Bahwa pada saat Ahli diperiksa oleh Penyidik terkait untuk membuktikanunsurunsur dalam Pasal 188 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016dimana dalam Pasal 188 Setiap Pejabat Negara, Aparatur Pejabat Negaradan Kepala Daerah atau Lurah lainnya yang melanggar ketentuan Pasal71 ayat (8) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 dipidana denganSanksi Pidana dimana untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana harusada 3 yaitu pertama harus ada subjek hukumnya merujuk pada orangperorangannya, kedua harus ada actus
250 — 103
Hal seperti ini justru beresiko sekali terhadap kerugiannegara karena seharusnya telah tercatat di BUMD ;Bahwa benar bila dimulai dengan Perdata maka diakhir dengan Perdata juga ;Bahwa apabila suatu perseroan terbatas milik BUMD berkontrak denganbadan hukum lain dan terjadi perselisihan dikemudian hari, maka ranah hukumyang ditempuh sesuai dengan prinsip hukum contrarius actus adalah ketikamemulainya dengan cara perdata maka diakhiri dengan cara perdatapula.Demikian pula, apabila diawali dengan publik
Maka dalam prinsip contrarius actus bahwa negara, daerah atausiapapun konsisten ketika mengawali perjanjian dengan cara apa dan diakhiridengan cara yang sama.
Maka apabila diawali dengan cara perdata makadiakhiri lagi dengan cara perdata;Bahwa apabila suatu kontrak masih dalam kondisi berjalan dalam artianmasingmasing pihak masih menjalankan prestasiprestasinya masingmasingdan ada intervensi penegakan hukum pidana maka secara prinsip hukumkeuangan publik, apabila sepanjang prinsip contrarius actus penyelesaiannyamasih tersedia dalam ruang perdata dan diselesaikan dalam penyelesaiandimulai dari cara awal memulainya;Bahwa dalam pasal 1 angka 22 UndangUndang
1.KUNTO SINGGIH PRAMONO, SH
2.IMAM FAUZI,SH
3.DIAN YUNITA, SH
4.F. RINI TYAS UTAMI, S.H.
Terdakwa:
DESY FAJAR SAFITRI Als. DESY Binti SUHARSO
152 — 41
Kemudian Terdakwamengambil paket sabusabu seberat 10 gram tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakanseseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksipidana dikenal adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea (perbuatan tidakmembuat orang bersalah kecuali
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
381 — 238
Negri Syarif Hidayatullan Jakarta, ditentukan bahwa: Rektor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan Pemimpin dalammenyelenggarakan Universitas:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UniversitasIslam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta ditentukan bahwa: Ayat (2) : Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh RektorMenimbang, bahwa berdasarkan Asas Contrarius Actus
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1515 — 3188
. 4 Tahun 2014Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danHalaman 116 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas padapokoknya terdapat kewenangan Tergugat untuk mencabut surat keputusanberupa Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar perseroanapabila ada perubahan data perseroan, (vide Pasal 32) hal ini sejalan denganasas contrarius actus
178 — 54
Didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan Asas Actus NonFacit Reum Nisi Mens Sit Rea, yang dapat diartikan bahwa suatu perbuatantak dapat menjadikan seseorang bersalah bila maksudnya tidak bersalah,sehingga maksud dari ajaran hukum pidana ini seseorang tidak hanya dapatdinyatakan bersalah, walaupun semua unsur perbuatan terpenuhi, namunsikap batinnya tidak menghendaki terjadinya kesalahan itu, maka yangterpenting saat ini untuk membuktikan unsurunsur perbuatan yangdirumuskan adalah sangat tergantung
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
753 — 311
dengan kewenangan yangada padanya sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Bandung lah yang bertanggung jawab atas produk hukum yangditerbitkannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh ParaPenggugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Bandung dan bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) Kota Bandung karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturantersebut di atas dikaitkan dengan asas contrarius actus
AHMAD WAHIB
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN PATI
Intervensi:
ZAENAL ARIFIN
314 — 326
dibangun oleh PENGGUGAT dalampoin ini jelasjelas keliru dan menyesatkan, sehingga patutditolak dan dikesampingkan;Bahwa kedudukan BPD Tawangrejo Kecamatan WinongKabupaten Pati hingga saat ini adalah sah dan resmiberdasarkan Keputusan Camat Winong Nomor 141.2/19/2019tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan danPeresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati MasaBhakti Tahun 2019 2025;Bahwa dalam rezim hukum administrasi, dikenal asascontrarius actus
74 — 43
terhadap penerimaan pencatatanperubahan nama dan/atau lambang menjadi Serikat Pekerja Perjuangan PT.PLN (Persero) sebagaimana bukti surat P2 idemdito T2 dibatalkan olehTergugat dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan in casu objeksengketa (vide bukti surat P1=T.LINTV3) yang disertai dasar alasan ataupenjelasan pencabutannya;Menimbang, bahwa dalam Perguob No. 10 Tahun 2007 tidak diaturmengenai prosedur pembatalan atau pencabutan terhadap keputusanpencatatan, namun berdasarkan asas contrarius actus
71 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarabukan sebagai delik inti (bestendee/ delict) karena unsurPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merupakan elemen delikyang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukantindak pidana yang pembuktiannya bergantung padapembuktian delik inti; Bahwa dikaitkan dengan asas hukum Actus