alasanbanding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan menuruthukum untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan yang memberatkan danmeringankan Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar olehPengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alin dan dijadikan pulasebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkaraini ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitandengan aspek perbuatan Terdakwa (actus

Prinsipnya adalah kembali, apakah yangbersangkutan memiliki niat jahat (mens rea) atau tidak terhadapactus reus (perbuatan jahat) itu, kalau tidak ada korelasi antaramens rea dan actus reus, maka unsur kesalahan tidak bisamuncul;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22001tanggal 04 Mei 2009;Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan PekerjaanPembangunan PLTMH Di Yatamo No14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHYFSK

Dimana menurut Simon, Utrech, dan Satochid, perbuatan atau peristiwapidana merupakan perbuatan manusia yang memiliki 2 (dua) unsur yaituMens Rea yang merupakan kesalahan yang dilakukan dalam Actus Reus; Bahwa menurut ahli, pertanggungjawaban pidana sesuai denganperbuatan pidana di mana tidak ada perbuatan tanpa suatu kesalahan.

diatas dilakukan olehTerdakwa berdasarkan perintah dari Kadispora saat itu;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga telahmemberikan pertimbangan Keliru dalam menilai kesalahan Terdakwasebagai suatu kesalahan pidana, karena seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh melihat sisi sosiologis dan sisifilosofis perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena didalam azashukum pidana suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecualidilakukan dengan niat jahat (azas actus

tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur di perusahaan tersebut, akan tetapi setiap harinya yang bersangkutanberperan untuk mengendalikan operasional didalam perusahaan tersebut, makaketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yangpelakunya adalah pengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelakuutama dalam tindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebuttelah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yangmelakukan perbuatan/actus

JUDEX FACT PERKARA A QUO SALAH DALAM MENILAI SURATKEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA YAITU BUKTIP5 (BERITA ACARA NOMOR : 41/BA/VIII/2013), BUKTI P6 (BERITAACARA NOMOR : 42/BA/VIII/2013), BUKTI P7 (Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPUKab018.964761/2013), dan BUKTI P8 (Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPUKab.180.964761/2013).Bahwa menurut Asas Contrarius Actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan

Putusan Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.UtrBahwa pertanggung jawabandalam hukum pidana terhadap Terdakwaharus dilinat dari segi perbuatan, apakah dilakukan dengan sengaja, lalaiatau tidak, lalu apakah ada orang yang timbul kerugian atas perbuatantersebut. dan jika tidak termasuk dalam itu semua maka tidak dapatdikatakan sebagai pertanggung jawaban hukum pidana;Bahwa Mens rea ialah sikap batin seseorang tetapi belum terlakasanauntuk melakukan suatu perbuatan kesalahan, dapat dihukum jika sudahada actus

Kebohongan adalahsuatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yangsebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;Menimbang, bahwa perbuatan lahiriah (actus reus) yang disengaja,dengan niat batin (mens rea) adalah dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atausupaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yaitu pemberi bilyetgiro

kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan menurutketentuan Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnyadisebut UU TPPU adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak,baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secaralangsung maupun tidak langsung;Menimbang, bahwa secara garis besar unsur pencucian uang terdiridari unsur objektif (actus

surat tugas maupun SPPD; Menimbang, bahwa apakah terhadap pembayaran perjalanan dinasyang menyimpang tersebut di atas terdapat perbuatan pidana yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam unsur dengan sengajamenggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan,atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, maka menurut MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa dalam unsur tersebut mengandunginti delik, yaitu: adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan pidana (actus

(dua belas meter persegi), atas nama ENDANG KUWANTTO.Halaman 92 dari 104 Putusan Perkara No. 62/G/2020/PTUN.SRGyang telah bersifat final, maka berdasarkan asas a contrario actus yang dapatdidudukan sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang,melainkan bukanlah Kecamatan atau Kelurahan Benda;Menimbang, bahwa oleh karena Seluruh Eksepsi baik dari Tergugatmaupun dari Tergugat Il Intervensi 1 dan 2, seluruhnya dinyatakan ditolak olehMajelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Hukum Gowa;Bahwa pada saat Ahli diperiksa oleh Penyidik terkait untuk membuktikanunsurunsur dalam Pasal 188 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016dimana dalam Pasal 188 Setiap Pejabat Negara, Aparatur Pejabat Negaradan Kepala Daerah atau Lurah lainnya yang melanggar ketentuan Pasal71 ayat (8) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 dipidana denganSanksi Pidana dimana untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana harusada 3 yaitu pertama harus ada subjek hukumnya merujuk pada orangperorangannya, kedua harus ada actus

Hal seperti ini justru beresiko sekali terhadap kerugiannegara karena seharusnya telah tercatat di BUMD ;Bahwa benar bila dimulai dengan Perdata maka diakhir dengan Perdata juga ;Bahwa apabila suatu perseroan terbatas milik BUMD berkontrak denganbadan hukum lain dan terjadi perselisihan dikemudian hari, maka ranah hukumyang ditempuh sesuai dengan prinsip hukum contrarius actus adalah ketikamemulainya dengan cara perdata maka diakhiri dengan cara perdatapula.Demikian pula, apabila diawali dengan publik

Maka dalam prinsip contrarius actus bahwa negara, daerah atausiapapun konsisten ketika mengawali perjanjian dengan cara apa dan diakhiridengan cara yang sama.

Maka apabila diawali dengan cara perdata makadiakhiri lagi dengan cara perdata;Bahwa apabila suatu kontrak masih dalam kondisi berjalan dalam artianmasingmasing pihak masih menjalankan prestasiprestasinya masingmasingdan ada intervensi penegakan hukum pidana maka secara prinsip hukumkeuangan publik, apabila sepanjang prinsip contrarius actus penyelesaiannyamasih tersedia dalam ruang perdata dan diselesaikan dalam penyelesaiandimulai dari cara awal memulainya;Bahwa dalam pasal 1 angka 22 UndangUndang

Kemudian Terdakwamengambil paket sabusabu seberat 10 gram tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakanseseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksipidana dikenal adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea (perbuatan tidakmembuat orang bersalah kecuali

Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan ada 3 kewenangan yang di berikan kepadaPejabat Tata Usaha Negara, pertama kewenangan Atribusi, kKedua KewenanganDelegasi dan ketiga Mandat dari ketiganya kita lihat apa yang menjadi dasarnyajadi harus jelas dan tegas objek apa yang diperintahkan untuk ditindaklanjuti sesualdengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Bahwa Ahli menerangkan yang bisa membatalkan atau meninjau kembali ataumembuat keputusan yang baru kita kenal dengan asas contrarius actus

Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat(1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus

bahwa oleh karena Tergugat sebagai Rektor UniversitasAndalas merupakan Kepala Satuan Kerja, yang telah diberikan mandat olehMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Selaku Pengguna Barang Milik Negaradan Tergugat juga sudah diputuskan sebagai Kuasa Pengguna Barang,sehingga Tergugat sebagai Rektor Universitas Andalas dalam menerbitkanObjek Sengketa a quo memiliki kewenangan untuk melakukannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat, haltersebut telah bersesuaian pula dengan asas Contrarius Actus

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarabukan sebagai delik inti (bestendee/ delict) karena unsurPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merupakan elemen delikyang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukantindak pidana yang pembuktiannya bergantung padapembuktian delik inti; Bahwa dikaitkan dengan asas hukum Actus

terhadap penerimaan pencatatanperubahan nama dan/atau lambang menjadi Serikat Pekerja Perjuangan PT.PLN (Persero) sebagaimana bukti surat P2 idemdito T2 dibatalkan olehTergugat dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan in casu objeksengketa (vide bukti surat P1=T.LINTV3) yang disertai dasar alasan ataupenjelasan pencabutannya;Menimbang, bahwa dalam Perguob No. 10 Tahun 2007 tidak diaturmengenai prosedur pembatalan atau pencabutan terhadap keputusanpencatatan, namun berdasarkan asas contrarius actus

dibangun oleh PENGGUGAT dalampoin ini jelasjelas keliru dan menyesatkan, sehingga patutditolak dan dikesampingkan;Bahwa kedudukan BPD Tawangrejo Kecamatan WinongKabupaten Pati hingga saat ini adalah sah dan resmiberdasarkan Keputusan Camat Winong Nomor 141.2/19/2019tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan danPeresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati MasaBhakti Tahun 2019 2025;Bahwa dalam rezim hukum administrasi, dikenal asascontrarius actus