Ditemukan 4836 data
51 — 16
;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Kamiberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri,dengan kata lain, bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 3sama dengan yang terdapat dalam
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
112 — 68
Dengan demikian, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, secaraprosedural dan substansial Keputusan TERGUGAT a quoberlaku mundurdan/atau tidak ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,dan karenanya Keputusan TERGUGAT in litis baik dari segi Kewenangan,Halaman 26dari158halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.23.24.20.26.27.segi Substansi maupun dari segi Prosedur mengadung cacat yuridis/cacatformal dan bertentangan
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
156 — 40
Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahunMengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (Sembilan) 10(Sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebihsebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang UndangNomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Sehingga tindakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo jelas jelas mengadung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidakadaalasanpembenar.
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
156 — 58
Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah mengadung unsurunsur sebagaiberikut:Halaman 98 dari 126.
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
132 — 95
TERGUGAT IV untuk seluruhnya; Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing sebagaiPenggugat; Menyatakan dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dari gugatan aquo karena melanggar hukum acara perdata formil;1 Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum.Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili putusan sela dalameksepsi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).2.Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT mengadung
427 — 275
orang dan telah diterbitkan sertifikat hak miliksebanyak 111 buah untuk 111 orang (Pegawai Depatereman Luar Negeri) akanHalaman 129 dari 133 Putusan Perdata Gugatan Nomortetapi dikarenakan belum adanya penggantian rugi terhadap bekas pemiliktanah sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya pemberian tanahtersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum berlaku sehingga proses jual beliyang didasarkan dilakukan oleh para penggarap hingga terbitnya ke111(seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik telah mengadung
93 — 28
;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaSaya berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu pelaku TindakPidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yangbukan Pegawai Negeri, dengan kata lain bahwa rumusan unsur setiap orangsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan rumusan
248 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harunselaku Pimpinan Resiko Kredit Kecil (RKC) pada SKC, yang dimuatdalam MPK PAK, yakni kredit dapat disetujui setelah adanya lIzinPrinsip Hak Atas Tanah Dari Bupati setempat Serta covernotepengikatan HT dari PPAT rekanan BNI, dalam SKK telah diubah denganmengganti kata Serta yang mengadung arti kumulatif menjadi kataatau yang berarti alternatif, yaitu syarat Izin Prinsip Hak Atas TanahDari Bupati tidak menjadi mutlak.
557 — 196
Putusan Mahkamah Partai Politik itusebagai bahan uji, sebagai parameter, apakah Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu sah atau tidak;e Bahwa putusan Mahkamah Partai banyak mengadung cacat, tetapi tetapmasih bisa dijadikan bahan penguji, putusan mahkamah partai politik tidakmengakui dua kubu munas yang bertikai baik kubu Bali maupun KubuAncol, sehingga menurut ahli putusan ini tidak multitafsir;Halaman 121 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT.2.
92 — 9
4kantong batu gamping ke ruangan kerja ahli lalu ahli bersama temanteman ahlimeneliti batu gamping tersebut secara kasat mata dan dengan menggunakan alatbantu lup atau kaca pembesar;Bahwa ahli yang memeriksa dan meneliti langsung isi 4 kantong batuantersebut;Bahwa setelah ahli lihat, batu gamping itu bentuknya keras padat mempunyaiporipori, warna kecoklatan, berupa butiran kasar;Bahwa di dalam batu gamping bisa dimungkinkan ditemukan mineral lain;Bahwa untuk 4 kantong yang ahli teliti tersebut sedikit mengadung
843 — 779 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidisebabkan massa udara yang banyak mengadung uap air bergerak ke arahSelatan Pulau Jawa. Kondisi ini memperpanjang periode hari tanpa hujan diProvinsi Riau seperti yang ditunjukkan pada peta monotoring tanpa hari hujanberturutturut (BMKG).
138 — 52
untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perobuatan yang dilakukannya sehingga kepadanyadapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang,bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatasdihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang TindakPidana Korupsimaka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Tindak Pidana Korupsitersebut mengadung
88 — 119
4kantong batu gamping ke ruangan kerja ahli lalu ahli bersama temanteman ahlimeneliti batu gamping tersebut secara kasat mata dan dengan menggunakan alatbantu lup atau kaca pembesar;Bahwa ahli yang memeriksa dan meneliti langsung isi 4 kantong batuantersebut;Bahwa setelah ahli lihat, batu gamping itu bentuknya keras padat mempunyaiporipori, warna kecoklatan, berupa butiran kasar;Bahwa di dalam batu gamping bisa dimungkinkan ditemukan mineral lain;Bahwa untuk 4 kantong yang ahli teliti tersebut sedikit mengadung
82 — 28
tersebut,Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa memiliki Kemampuan untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertiansetiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
70 — 19
kKemampuan untuk dapat secara subyektifmenentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yangsenyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban secara yuridis.Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PN PdgMenimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertiansetiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
85 — 36
;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun 2001, maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yangsifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri89sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
475 — 341
dalamperkara ini, yaitu Keputusan Pemberhentian Wakil Rektor UniversitasIndonesia serta Keputusan Pengangkatan Wakil Rektor UniversitasIndonesia; Bahwa Ahli menyatakan bekerja di Univeritas Indonesia sejak tahun 2000dengan status kepegawaian adalah Pegawai Tetap Universitas Indonesia; Bahwa Ahli menjelaskan menjelaskan syarat syahnya suatu keputusan baikberdasarkan teori hukum administrasi maupun undangundang yaitu syaratsahnya suatu keputusan itu adalah memiliki 4 syarat, adanya kewenangan,tidak mengadung
235 — 146
demikian jugaerat kaitannya dengan pokok perkara karena berisi penilaian mengenai faktafakta yang disuguhkan Para Penggugat dalam gugatannya sedangkan terpenuhiatau tidaknya rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365KUHPerdata tersebut, tergantung sungguh dari alat bukti yang diajukan parapihak, maka eksepsi Tergugat ini, juga tidak bernilai sebagai sebuah eksepsidan dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat Il tentanggugatan Para Penggugat yang dipandang mengadung
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
117 — 60
Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahunMengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (Sembilan) 10(Sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebihHalaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMGsebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang Undang Nomor11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Sehingga tindakanperbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo jelas jelas mengadung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidakadaalasanpembenar.
155 — 33
karena Pelawan Ill sudah pernah mengajukanPeninjauan Kembali, yakni perkara Nomor 22 PK/Pdt/2011 yang diputus tanggal 15Juni 2011, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pada azasnya Hukum Acara Perdata harus mendengarkedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Negeri harus mengadilinyamenurut hukum tanpa membedakan orang, karena setiap putusan harusHal. 100dari 115 Putusan No. 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bksmencantumkan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,hal ini mengadung