Ditemukan 4836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung mengadu mangadang mangalung mangapung mangading mangagung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 10 Desember 2012 — MAKMUR, SH
51 — 16
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Kamiberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri,dengan kata lain, bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 3sama dengan yang terdapat dalam
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
112 — 68
  • Dengan demikian, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, secaraprosedural dan substansial Keputusan TERGUGAT a quoberlaku mundurdan/atau tidak ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,dan karenanya Keputusan TERGUGAT in litis baik dari segi Kewenangan,Halaman 26dari158halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.23.24.20.26.27.segi Substansi maupun dari segi Prosedur mengadung cacat yuridis/cacatformal dan bertentangan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
156 — 40
  • Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahunMengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (Sembilan) 10(Sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebihsebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang UndangNomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Sehingga tindakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo jelas jelas mengadung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidakadaalasanpembenar.
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PRG
Tanggal 11 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
156 — 58
  • Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah mengadung unsurunsur sebagaiberikut:Halaman 98 dari 126.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Psb
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
132 — 95
  • TERGUGAT IV untuk seluruhnya; Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing sebagaiPenggugat; Menyatakan dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dari gugatan aquo karena melanggar hukum acara perdata formil;1 Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum.Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili putusan sela dalameksepsi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).2.Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT mengadung
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 131/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 2 Mei 2019 — 1. Syamsudin Yahya 2. Slamet Sastrowihardjo 3. Sjahril Djohan 4. Imlati Baswedan, Dkk Ahli Waris dari Almarhum Husny Sunkar 5. Anton Yoerman 6. Lilis Hadiawati, dkk selaku Ahli Waris dari almarhum Nanang Wahdan 7. Sri Ekosasih Ahli Waris dari Almarhum Subari Ardibrata MELAWAN 1. Drs. Muchdan Bakri 2. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 3. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok 6. Gubernur Jawa Barat
427 — 275
  • orang dan telah diterbitkan sertifikat hak miliksebanyak 111 buah untuk 111 orang (Pegawai Depatereman Luar Negeri) akanHalaman 129 dari 133 Putusan Perdata Gugatan Nomortetapi dikarenakan belum adanya penggantian rugi terhadap bekas pemiliktanah sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya pemberian tanahtersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum berlaku sehingga proses jual beliyang didasarkan dilakukan oleh para penggarap hingga terbitnya ke111(seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik telah mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs.FIRDAUS ILYAS,MM
93 — 28
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaSaya berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu pelaku TindakPidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yangbukan Pegawai Negeri, dengan kata lain bahwa rumusan unsur setiap orangsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan rumusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — ARMAINI SEVANTI
248 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harunselaku Pimpinan Resiko Kredit Kecil (RKC) pada SKC, yang dimuatdalam MPK PAK, yakni kredit dapat disetujui setelah adanya lIzinPrinsip Hak Atas Tanah Dari Bupati setempat Serta covernotepengikatan HT dari PPAT rekanan BNI, dalam SKK telah diubah denganmengganti kata Serta yang mengadung arti kumulatif menjadi kataatau yang berarti alternatif, yaitu syarat Izin Prinsip Hak Atas TanahDari Bupati tidak menjadi mutlak.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
557 — 196
  • Putusan Mahkamah Partai Politik itusebagai bahan uji, sebagai parameter, apakah Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu sah atau tidak;e Bahwa putusan Mahkamah Partai banyak mengadung cacat, tetapi tetapmasih bisa dijadikan bahan penguji, putusan mahkamah partai politik tidakmengakui dua kubu munas yang bertikai baik kubu Bali maupun KubuAncol, sehingga menurut ahli putusan ini tidak multitafsir;Halaman 121 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT.2.
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 09-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN.Sdk
Tanggal 15 September 2015 — TIMBUL MANIK alias TIMBUL
92 — 9
  • 4kantong batu gamping ke ruangan kerja ahli lalu ahli bersama temanteman ahlimeneliti batu gamping tersebut secara kasat mata dan dengan menggunakan alatbantu lup atau kaca pembesar;Bahwa ahli yang memeriksa dan meneliti langsung isi 4 kantong batuantersebut;Bahwa setelah ahli lihat, batu gamping itu bentuknya keras padat mempunyaiporipori, warna kecoklatan, berupa butiran kasar;Bahwa di dalam batu gamping bisa dimungkinkan ditemukan mineral lain;Bahwa untuk 4 kantong yang ahli teliti tersebut sedikit mengadung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-07-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2753 K/PID.SUS.LH/2015
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. NATIONAL SAGO PRIMA, ERIS ARIAMAN, S.H
843 — 779 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidisebabkan massa udara yang banyak mengadung uap air bergerak ke arahSelatan Pulau Jawa. Kondisi ini memperpanjang periode hari tanpa hujan diProvinsi Riau seperti yang ditunjukkan pada peta monotoring tanpa hari hujanberturutturut (BMKG).
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg
Tanggal 22 Juni 2017 — H. Zul Arman, ST Bin Zul Basri
138 — 52
  • untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perobuatan yang dilakukannya sehingga kepadanyadapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang,bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatasdihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang TindakPidana Korupsimaka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Tindak Pidana Korupsitersebut mengadung
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 09-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Sdk
Tanggal 15 September 2015 — RONY P. SIHOTANG, SE., alias RONY
88 — 119
  • 4kantong batu gamping ke ruangan kerja ahli lalu ahli bersama temanteman ahlimeneliti batu gamping tersebut secara kasat mata dan dengan menggunakan alatbantu lup atau kaca pembesar;Bahwa ahli yang memeriksa dan meneliti langsung isi 4 kantong batuantersebut;Bahwa setelah ahli lihat, batu gamping itu bentuknya keras padat mempunyaiporipori, warna kecoklatan, berupa butiran kasar;Bahwa di dalam batu gamping bisa dimungkinkan ditemukan mineral lain;Bahwa untuk 4 kantong yang ahli teliti tersebut sedikit mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. Ananta Gumara Gupta ; Immanuddin, SR
82 — 28
  • tersebut,Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa memiliki Kemampuan untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertiansetiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — Suezinovi Rustamadji, SE
70 — 19
  • kKemampuan untuk dapat secara subyektifmenentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yangsenyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban secara yuridis.Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PN PdgMenimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertiansetiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 19-03-2013
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 13 Agustus 2012 — Drs. MENDALARDI, MM
85 — 36
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun 2001, maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yangsifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri89sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
475 — 341
  • dalamperkara ini, yaitu Keputusan Pemberhentian Wakil Rektor UniversitasIndonesia serta Keputusan Pengangkatan Wakil Rektor UniversitasIndonesia; Bahwa Ahli menyatakan bekerja di Univeritas Indonesia sejak tahun 2000dengan status kepegawaian adalah Pegawai Tetap Universitas Indonesia; Bahwa Ahli menjelaskan menjelaskan syarat syahnya suatu keputusan baikberdasarkan teori hukum administrasi maupun undangundang yaitu syaratsahnya suatu keputusan itu adalah memiliki 4 syarat, adanya kewenangan,tidak mengadung
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-06-2021 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Perdata Saiful Fathoni, Dkk melawan Siono, Dkk
235 — 146
  • demikian jugaerat kaitannya dengan pokok perkara karena berisi penilaian mengenai faktafakta yang disuguhkan Para Penggugat dalam gugatannya sedangkan terpenuhiatau tidaknya rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365KUHPerdata tersebut, tergantung sungguh dari alat bukti yang diajukan parapihak, maka eksepsi Tergugat ini, juga tidak bernilai sebagai sebuah eksepsidan dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat Il tentanggugatan Para Penggugat yang dipandang mengadung
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
117 — 60
  • Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahunMengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (Sembilan) 10(Sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebihHalaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMGsebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang Undang Nomor11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Sehingga tindakanperbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo jelas jelas mengadung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidakadaalasanpembenar.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 31-10-2013 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks
Tanggal 17 Juli 2014 — DEDDY TJAHYONO sebagai Pelawan I SHINTA KOSASIH sebagai Pelawan II KORAN PURBA sebagai Pelawan III RIM GINTING sebagai Pelawan IV Melawan Almarhumah MEGAWATI PURNOMO dalam hal ini Ahli Warisnya SULINDRO selaku Suami Pewaris, sedangkan TJAHYONO SULINDRO, MARGARETHA SULINDRO, MARCELLA SULINDRO, SIANNE SULINDRO, ELISABETH SULINDRO, MARIANA SULINDRO, BENJAMIN SULINDRO, 7 (tujuh) orang selaku Anak Pewaris sebagai Terlawan PT. SAKIYA, dahulu diwakili oleh TJONDRO SANTOSO sebagai Turut Terlawan I PT. SAKIMA INDAH, dahulu diwakili oleh SULINDRO sebagai Turut Terlawan II PT. SAYMARA INDAH JAYA dahulu diwakili oleh BENJAMIN SULINDRO sebagai Turut Terlawan III PT. SAKINA SUMBER BATU, dahulu diwakili oleh P. SINAGA. SH Dkk sebagai Turut Terlawan IV
155 — 33
  • karena Pelawan Ill sudah pernah mengajukanPeninjauan Kembali, yakni perkara Nomor 22 PK/Pdt/2011 yang diputus tanggal 15Juni 2011, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pada azasnya Hukum Acara Perdata harus mendengarkedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Negeri harus mengadilinyamenurut hukum tanpa membedakan orang, karena setiap putusan harusHal. 100dari 115 Putusan No. 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bksmencantumkan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,hal ini mengadung