Ditemukan 1092 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : notaris novaris nopril notari novarel novaria nataria notariil notarial notarii
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-07-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — AGUSTRIANI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG BALIGE
81 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatanganipersetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam Surat Peringatan Pemohon
    perkara a quo Termohon Keberatan beserta Tulus Bakti sebelumpembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadapSPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan beserta TnTulus Bakti bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 15-07-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 43/PDT.G/2015/PN.Sim
Tanggal 31 Agustus 2015 — PERDATA SAHBUKI SARAGIH LAWAN PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
152 — 54
  • umumnya menggunakan KEKERASAN,PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR, TERHADAP KONSUMEN maupunKELUARGANYA itu adalah perbuatan melawan hukum padahal kedudukankonsumen setara dengan PELAKU USAHA yang telah terwujud sebagai mana yangdikehendaki dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, sanksi nya adalah ( Pasal 62) UndangUndang Perlindungan KonsumenNomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah).Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Khusus
Upload : 02-02-2016
Putusan PN WATAMPONE Nomor 214 / Pid. B / 2014 / PN.WTP
1. FISKHA YUDISTIRA alias FISKHA binti MUH. NATSIR 2.AIDIL AKBAR alias IDOL bin H. MUH. TAWIL
245 — 104
  • yang diakuikepemilikannya oleh PT MULTINDO AUTO FINANCE dan sesuai Berita AcaraPenyitaan tertanggal 18 Juni 2014, barang bukti tersebut secara keseluruhan disita dariSAIFUL ANAZ bin ASHADI, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebutharuslah dikembalikan kepada SAIFUL ANAZ bin ASHADI , sedangkan mengenaibarang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pendaftaran jaminan fidusia ; 1 (satu) lembar pernyataan pendaftaran jaminan fidusia ; yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan akta notaril
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 103/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat : MAHRIN SINAGA
Terbanding/Tergugat I : KSP Sahabat Mitra Sejati Sahabat UKM Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
99 — 33
  • Di mana sesuai dengan ketentuanpasal 258 Rbg, grossegrosse dari akteakte hypotik dan dari suratsurat hutang notaril yang berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyaikekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hukum;Bahwa UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah adalah menjamin Hak Kreditur dari iktikad burukDebitur untuk memenuhi prestasinya dengan membayar (utang danbunganya), dengan memberi hak
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-10-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 47/PDT/2017/PT.BNA
Tanggal 29 Agustus 2017 — Direktur CV. Jaya Wijaya, Alfia ALFIA ISRAWANI USMAN, USMAN USRA, NUR ASNI USMAN, RADHI USMAN USRA,
28 — 13
  • Perdatamengatakan pada pokoknya antara lain bahwa:Terhadap putusan yang bersifat declaratoir dan putusan constitutiftidak dapat dieksekusi dan tidak memerlukan sarana saranapemaksa, sedangkan terhadap vonnis yang posisinya condemnatoirdengan mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht ), kekuatan hukumpasti ( gewijsde , ulterliik gewijsde ), kekuatan hukum mengikat (buinding ) dan kekuatan hukum dilaksanakan (excecutorial ) dapatdilakukan eksekusi, termasuk hak tanggungan, grosee akta hipotik danakta notaril
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — MUHAMMAD ARDY SAID VS KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG TAMALANREA;
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Notaris di Makassar;(Bukti T1, Akta Surat Hutang dengan Jaminan secara Notaril);Bahwa uang dan kredit tersebut digunakan oleh dr.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 408/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : YULIA SETIANA MULDER Diwakili Oleh : TAUFIQ ARIF MARTADI,SH dan Rekan
Terbanding/Tergugat : PT. TUNAS MANDIRI FINANCE
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL tiga JAWA TENGAH DAN DIY
65 — 42
  • Sehingga walaupun perjanjianHalaman 16 Nomor 408/PDT/2019/PT SMG.pembiayaan konsumen nomor 9051700659 tanggal 31 Maret2017 adalah dibuat dibawah tangan, maka Perjanjian tersebutdapat dibenarkan oleh UndangUndang karena tidak adaketentuan yang mengharuskan bahwa Perjanjjian Pembiayaantersebut harus dibuat secara Akta Notaril. Namun PerjanjianPembiayan tersebut dapat dibuat dibawah tangan sepanjangtelah disepakati dan diakui oleh Para Pihak yaitu antaraPenggugat dengan Tergugat.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-06-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 323/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 22 Agustus 2017 — H.BAKHRIAL CS >< SALEH SAAF CS
118 — 73
  • Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 yangmenyebutkan : Notaris berwenang membuat akte otentikmengenaisemua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundangundangan dan atau yang dikehendaki oleh yangHal 40 dari 52 Hal Putusan No. 323/PDT/2017/PT.DKI.berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinandan kutipan akta...........Bahwa akta yang dibuat oleh PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT Ilmerupakan perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalambentuk akta notaril
    Bahwa perjanjian antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT Il yangdibuat secara akta notaril merupakan bukti prima factie mengenai fakta,yaitu. pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notarismengingat notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenanganuntuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta;Oleh karenanya aktaakta No. 77, 78, 79, semuanya tertanggal 29Pebruari 2012 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT yang dibuat olehdan antaraPARA PENGGUGAT dan TERGUGAT Il adalah sah danmengikat
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 205/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : Getruida Penlaana Djawa
Terbanding/Penggugat : Rachel Juliana Ludji, S.Pd.
92 — 20
  • Bahwa fakta sebagaimana disebutkan pada angka 2.4,sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dariJudex Factie dengan mengatakan seperti dikutip berikut ini:Menimbang bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan Nomor : 52 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Alexander Djari, SH, pada tanggal 23 Maret2016, adalah pengakuan utang yang secara notaril, dimana Akta Notarisadalah bukti yang autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, yaitu bukti yang dianggap benar, kecuali pihak
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 24/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 18 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : M. IKSAN ARGO NUR H
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Cabang PT. BRI, Tbk Cabang Tanjung Karang
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
39 — 17
  • Namun demikian,berdasarkan fakta hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjiandengan dasar Notaril yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AsviMaphilindo Volta, SH., Notaris di Bandar Lampung;Bahwa Akta otentik ataupun perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi,keduanya merupakan produk Notaris selaku Pejabat Negara yangberwenang mengeluarkannya, maka sudah sepatutnya Asvi MaphilindoVolta,SH, Notaris di Bandar Lampung diikutsertakan sebagai pihak dalamgugatan aquo.Bahwa dengan tidak ikut sertanya
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 26-06-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.Kdr
Tanggal 26 Juni 2013 — AHMAD FARID
melawan
PT. MANDIIRI TUNAS FINANCE dkk
33 — 6
  • BPKB : 1 07755877 atas nama AhmadFarid ;Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian hutang piutang yangmerupakan perjanjian pokok dengan nama perjanjian pembiayaan bersama denganpenyerahan hak milik secara fiducia No. 9351200040 tertanggal 15 Februari 2012dan kemudian dilakukan pembebanan fiducia vang merupakan perjanjian assesoir(ikutan) dari adanya perjanjian pokok melalui Akta Jaminan Fiducia Notaril No. 339tanggal 22 November 2012 yang dibuat oleh Notaris MOHRONI, S.H.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 26/PDT.SUS_BPSK/2015/N Rap
Tanggal 1 September 2015 — Perdata - PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk Lawan - NASRUL
51 — 38
  • Rapmenggunakan KEKERASAN, PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR ,TERHADAP KONSUMEN maupun KELUARGANYA itu adalahperbuatan melawan hukum padahal kedudukan konsumen setara denganPELAKU USAHA yang telah terwujud sebagaimana yang dikehendakidalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, sanksinya adalah ( Pasal 62 ) Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pidana 5 (Lima)Tahun atau denda Rp. 2.000.000.000, (Dua Miliyar Rupiah).Bahwa hutang piyutang kebendaan bergerak wajib notaril
Pengadilan PN PADANG
Register : 10-12-2014 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 129/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 30 Juli 2015 —
41 — 11
  • Perjanjian kredit mana bersifat otentikkarena dibuat baik secara notaril maupun di bawah tangan atas kesepakatanbersama dan akan dijalankan atau dipatuhi istnya dengan itikad baik.. Bahwa selain itu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatuperjanjian mengenai adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenaisuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana telah diaturdalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/PDT/2015
Tanggal 27 Nopember 2015 — ERLINAWATI VS Hj. SERIYATINI
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Syariah MegaIndonesia, dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 1016/2010 dengan PerjanjianPembiayaan Nomor 15 (Notaril) tanggal 12 November 2010; Bahwa setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat merasa agakkewalahan memenuhi kewajiban membayar cicilan Bank tersebut, makauntuk menjaga nama baik Penggugat, maka timbul niat Penggugat untukmenjual objek sengketa/milik Penggugat tersebut, dengan persetujuan BankPT.
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kbu
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
Agus Hanny
Tergugat:
1.Kepala Bidang Layanan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Pemerintah RI, Cq. Kementrian Keuangan RI, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro
110 — 16
  • Namun demikian,berdasarkan fakta hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjiandengan dasar Notaril yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris KuspermadiPutra, SH.,M.Kn, Notaris di Kotabumi (Lampung Utara);3. Bahwa Akta otentik ataupun perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi,keduanya merupakan produk Notaris selaku Pejabat Negara yangberwenang mengeluarkannya, maka sudah sepatutnya Kuspermadi Putra,SH.,M.Kn, Notaris di Kotabumi (Lampung Utara) diikutsertakan sebagaipihak dalam gugatan aquo;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-02-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/PDT.BTH/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2014 — TJUNG FIE TJOENG ( FIE TJOENG ) >< PT.BANK VICTORIA
244 — 46
  • Yangkesemuanya AkteAkte Notaril sebagaimana dimaksud diatas telah ditandatanganiSuwarni Sukiman, SH Notaris Jakarta dengan jumlah Pinjaman Rekening Koran (PRk)menjadi sebesar Rp. 11.000.000.000, (Sebelas Miliyar Rupiah) dengan jaminansebagaimana Sertifikat Bidang Tanah yang telah disebutkan diatas serta telah dibebaniHak Tanggungan Peringkat Kedua.5. Bahwa diluar dugaan Pembantah sebab sebelumnya Pembantah telah menjadi Deposan6.maupun Debitur dari PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 103/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 28 Mei 2018 — SANTOSO ALS ALEX VS CV. SINAR MENTARI SUKSES
40 — 29
  • Email tidakdapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut :Surat yang menurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis;Surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuatakta tanah.Bahwa Judex facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), terutama mengenai : Judex Facti tidakmempertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) Bukti Tergugat yang diberitanda
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 16-06-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 11/Pdt.G/2015/PN CMS
Tanggal 3 Desember 2015 — Tuan ADE ISKANDAR LAWAN : PT. BANK PANIN, Tbk Kantor Cabang Utama Tasikmalaya, Dkk.
68 — 12
  • sudah dipertimbangkan diatas mengenai Grosse Akta Pengakuan Hutangtidaklah terpenuhi dikarenakan tidak ada title DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan juga Terlawan dalamdupliknya juga menyatakan bahwa Akta pengakuan hutang bukan HakTanggungan yang tentunya tidak mempunyai title ex pasal 224 HIR, sehinggaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas majelis berpendapat samadengan dalil Pelawan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 24 tanggal 19Desember 2012 adalah bukan merupakan Akta notaril
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 26 Juli 2017 — SALIM HIMAWAN SAPUTRA, ST, MENG melawan LENY ANGGREINI
64 — 56
  • penasehathukum TERGUGAT menyampaikan dari hasil mediasimediasi yang dilakukantelah ada kesepakatan yang menganggap tidak pernah ada KesepakatanPerdamaian sebelumnya yang dibuat serta ditanda tangani di kota MadiunHal 5 Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2017/PN.Sby.11tertanggal sebagaimana kesepakatan Perdamaian yang ada dan selanjutnyaperkara antara TERGUGAT dengan HENDRIK HANDOYO LUGITO telahdisepakati bersama agar diselesaikan dengan cara perdamaian, dan kesepakatantersebut dituangkan dalam bentuk Akta Notaril
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 23-10-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kbr
Tanggal 4 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Masteriawan, S.H.
Terdakwa:
Anugrah Boby Pratama Panggilan Bobi Alias Beby Sugara Bin Anuar
384 — 265
  • Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat buktiyang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu : Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UUITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah :Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Kbr Surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuktertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndangharus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat