Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus aptus artus ahtus
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
96 — 41
  • BjmMenimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (sikap batin) dan actus reus (tindakan nyata) padaperbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganahli, buktibukti dan keterangan terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, berkaitan dengan perkara ini, bahwa berawal dari perbuatanterdakwa Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
531 — 286
  • Sesuai dengankaidah actus reus non nisi mens rea.Bahwa jika suatu tindakan memenuhi ketentuan dalam hukumadministrasi selama memenuhi unsurunsur dalam UU Tipikormaka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tipikor. Dalamhal perbuatan tersebut termasuk tipikor dan tindkj pidana lainmaka berlaku asas asas systematische specialiteit, yang berlakuadalah hukum yang dominan. Atau alternative eendaadschesamenloop.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 23-02-2009 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 34-K/PM I-02/AD/II/2009
Tanggal 23 Februari 2009 — Lettu Agustinus Manalu ; Pelda Juliadi ; Serka Supriadi
49 — 25
  • Simon berpendapat, kesalahan adalah keadaan psykis orang yangmelakukan perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan yangdilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu) dapat dicela karenaperbuatannya, dan sesuatu) perbuatan tidak dapat membuat' orangbersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat yang dikenaldengan Azas Actus Reus dalam hukum pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam kejadian perkara ini Terdakwa II Pelda Juliadidan Terdakwa Iii Serka Supriadi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
105 — 43
  • Terdapat perbedaanantara dapat dipidananya perbuatan' dan dapatdipidananya seseorang, dengan memisahkan pengertianperbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana;Ahli menerangkan Unsur suatu perbuatan dapat dipidana adalah :Perbuatan pidana.Mampu bertanggung jawab.Kesalahan (kesengajaan/kealpaan).Tidak ada alasan pembenar/pemaeaf;Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan actus reus adalahperbuatan yang melawan hukum, sedangkan yang dimaksud denganmens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan, yang terkaitdengan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
69 — 33
  • Maka sejalan denganketentuan pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuksenantiasa menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dari itu dapat dipahamibahwa pembuat UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut ajaran sifatmelawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, dengan tentumemperhatikan asas actus non
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
554 — 242
  • tindak pidana lain yang diancamdengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. yang dilakukan di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidanamenurut hukum Indonesia.Bahwa perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pada Pasal 3 dapat dilihat dariSikap batin pelaku untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan,Halaman 204 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmbsedangkan Pasal 4 dapat dilihat dari actus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — HARDO
91 — 42
  • Hal iniberarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan danmenentukan kerugian negara, berdasarkan asas konirrius actus, dapatmemulihkan keadaaan ketidak tertiiien dengan menyatakan bahwa tidakada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPKsebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
154 — 38
  • dipidana.Bahwa unsur secara melawan hukum ini juga bersifat sebagai elemen delik samaseperti unsur Ssetiap orang, yang agar unsurnya dapat dibuktikan, harusdibuktikan terlebin dahulu delik inti dari suatu pasal, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor yang elemen inti deliknya adalah melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara.Bahwa unsur secara melawan hukum ini erat kaitannya dengan doktrin mengenaiasas actuS
    unsure melawan hukum iniberdasar faktafakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukumdan perundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inimerupakan sifat dari perbuatan (actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/PID.SUS/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — Ir. R.M. ALI PATTA D.P., M.M
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.M. tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena di dalam dirinya tidak terdapat kesalahan(mens rea) oleh karena nyatanyata Terdakwa tidak ada niat, apalagidengan sengaja melakukan perbuatan pidana (actus reus) sepertiyang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena seharusnyayang bertanggungjawab bukanlah Terdakwa Ir. R. M. Ali Patta DP.,M.M. tetapi:1. Sri Ayomi (Direktur PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — EDOT SION Bin SION
45 — 16
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
326 — 444
  • VDNIP dan = memperhatikan aspekkewenangan, prosedur dan subtansi sebagaimana telahdiuraikan di atasmenunjukkan bahwa Tergugat telahbertindak dengan cermat.3) Bahwa penerbitan keputusan TUN in litis telah sesuai AsasContrarius Actus dan telah sesuai pula dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana telahTergugat jelaskan dalam pokok perkara khususnyamengenai aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspeksubstansi sehingga penerbitan Keputusan TUN in Iitis dapatdipertanggungjawabkan dan bukan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
233 — 132
  • Sedangkan actus reus adalah perbuatan dari pelakuyang dianggap bertentangan dengan hukum pidana. Mens rea denganactus reus dalam hukum pidana adalah bagian yang tidak dapatdipisahkan. Jadi seseorang dapat dipidana apabila terpenuhi adanyamens rea dan actus reus ;Bahwa Ahli menerangkan, sanksi pidana bersifat individu, yang artinyaSiapa yang melakukan kesalahan dia bertanggung jawab secara pidanaatau dapat dikenakan sanksi pidana.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
151 — 112
  • Rupiah) adalah suatu bentuk menguntungkan:Menimbang, bahwa sedangkan kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkanbentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yangmerupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2628 — 4110
  • Dalam UU ITE Pasal 40 ayat (2) salah satu tujuannyaadalah melindungi kepentingan dan keamanan negara artinya penggunaantelekomunikasi termasuk internet harus dalam koridor itu sehingga secaracontrario actus, maka kewenangan itu adalah baik memberikan pelayananataupun mencabut pelayanan ketika dihadapkan dengan masalah kepentingandan keamanan negara;Bahwa ketika Tergugat memiliki Kewenangan namun belum ada SOP untukmelakukan suatu tindakan pemerintahan dalam hal ini adalah pemutusanakses internet,
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
114 — 232
  • Hal ini berarti, sebagaiLemabaga Negara yang berwenang untuk menetapkan dan menentukankerugian negara, berdasarkan asas Contratrius Actus, dapat memulihkankeadaaan ketidak tertiban dengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negaralagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai sanksi administrasi dalambentuk Rekomendasi BPK RI; Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung jawab Keuangan Negaramenegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — PIRI AHADI
53 — 14
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
31 — 8
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Halaman 195 dari 248 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMenimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH, DK
37 — 10
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2015 — SUEL, S.Ag, M.Sc Bin IBER DASAK
52 — 27
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
384 — 265
  • kemudian izin prinsip diajukan kepada bupatiuntuk disetujui/ditandatangani setelah diparaf olen Setda dan pejabatteknis, lalu dikemudian hari diketahui ada salah satu persyaratan yangtidak dilaksanakan dan hal tersebut tidak diketahui oleh Bupati, makaapabila izin prinsip tersebut bermasalah maka menurut pendapat ahlii,tindakan Bupati tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakanmelaawan hukum secara pidana sebab sejak semula tidak ada niat(mens rea) bupati melakukan tindak pidana, demikian pula actus