Evaluasi tekhnis ;C.

Evaluasi tekhnis ;c.

Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

Dansetelah terpilin pengurus UPK maka akandiusulkan ke BPMD untuk selanjutnyaditetapkan oleh Bupati dengan surat keputusansebagai pengelola dana BLM ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK diaturBerdasarkan Penjelasan V dalam bukuPetunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMMPd pada point 5.2.3 ;Bahwa sistem pelaporan kegiatan UPK Untukadministrasi dan pelaporan keuangan UPKadalah kegiatan untuk mencatat/merekamsemua kejadian/transaksi terkait denganpengelolaan keuangan di UPK mulai tahappenyusunan rencana

penggunaan dana (RPD) yangdibuat oleh TPK tersebut sesuai kebutuhan dan beroleh persetujuan dariKepala Desa selanjutnya disertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan/Tehnikdan pemberdayaan serta beroleh persetujuan dari PXJOK Kecamatan ;Bahwa UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelolaoperasional kegiatan PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan danPengurus UPK terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK yaitu tercantum pada PenjelasanV dalam buku Petunjuk Tekhnis

Dirjen Anggaran Nomor: SE132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00);Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaranhonorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarikkembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telahdibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkankembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008sebesar Rp 117.099.129,00.

Dirjen Anggaran Nomor: SE132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00).Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaranhonorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarikkembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telahdibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkankembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008Hal. 58 dari 12 hal. Put. Nomor 173 PK/Pid.Sus/2015sebesar Rp 117.099.129,00.

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional SekolahPada Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang termasuk komponen kegiatanyang dibiayai oleh Dana BOS adalah :. Pengembangan perpustakaan;. Kegiatan dalam rangka penerimaan perserta didik baru (PPDB);abc. Kegiatan pembelajaran dan eksira kulikuler siswa;d. Kegiatan ulangan dan ujian;e. Pembelian bahan habis pakai;f. Langganan daya dan jasa;g.

tanggal 19 Juni 2018 yang kemudian digunakan sebagaidasar untuk penerbitan IPPT ;Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Nomor : 591.4/61/DPMPTSP/2018, tanggal 5 April 2018 diberikan IzinPeruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada PT.GDA dengan RencanaPenggunaan Tanah untuk Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu, denganluasan tanah peruntukan + 600.000 M2 ; BPN/ATR Kab.Subang mengeluarkan Surat Pertimbangan Tekhnis

Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No. 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.

Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.

MUSLIANTO / Pelaksana Lapangan),sedangkan fungsi pengawasan / pemantauan tersebut dilaksanakan denganmetode kerja berdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial Prov. Maluku tahun 2009.Bahwa halhal yang saksi awasi / pantau dalam proses penyaluran BBR bagi414 KK masyarakat pengungsi / penerima Kec. Leihitu tersebut mengacukepada kontrak kerja antara Dinas Sosial Prov.

konsumenMenimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan OrganisasiKemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatanuntuk kepentingan masyarakat *"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut di makadapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna

dimana ijin lingkungan ini berasal dari AMDALatau RKRPL kemudian AMDAL atau RKRPL ini ada rekayasa inimanipulasi data atau ada perosedurprosedur AMDAL nya tidak dilaluimakan pelaku penerbit ijin ini bisa dipidana 3 tahun atau denda 3 Miliyaritu slah satu yang termuat didalam undangundang Nomor 32 Thun 2009tentang pengeloaan terhadap lingkungan hidup kemudian di dalamHalaman 275 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDUndangUndang Nomor 32 tahun 2009 ini kan perlu ada pedomanpedoman tekhnis

kimia itu dia termasuk bahan kodekode disitu ada kodenya,kodenya itu apakah dia termasuk bahan B3 atau bukan bahan B3 disituMSDS kodekode terhadap bahan kimia;Bahwa di MSDS itu ada resikonya asam sulfat apabila terkena asam sulfattangan kita kKenapa melepuh atau apa;Halaman 307 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDBahwa saksi tidak pernah menyatakan bahwa dalam penyusunan UKLUPL melibatkan tim teknis saksi tidak pernah bicara seperti itu, bahwapenyusunan UKLUPL melibatkan tim tekhnis

KJA belum terbentuk,saksi dengar juga ada perjanjian antara PKT dengan JPFC itu saksipernah dengar itu infonya ada pengurusan perijinan pihak Pupuk Kaltim;Bahwa pada saat rapatrapat koordinasi dengan tim tekhnis dan timlainnya, saksi pernah mendengar ada perjanjian untuk sewa menyewalahan dengan PT.KIE dan saksi juga pernah melihat tapi sekilas, saksitidak tahu persis isinya;Bahwa antara PT. Pupuk Kaltim dengan PT.

KIE yang isinya akan adanantinya penyewaan lahan yang akan digunakan untuk NPK Chemical,Halaman 331 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDpabriknya milik pupuk kaltim dan untuk pabrik yang lain PHSK yang lainuntuk JSFC itu;Bahwa seingat saksi kalau tidak salah tanggal 23 Juni tahun 2016 pernahada diundang ada rapat pembahasan tim tekhnis untuk pembahasantentang dokumen UKLUPL baik dari Pemkot, Pemrakarsa juga diundang;Bahwa pada saat itu seingat saksi ada penyampaian dari wargamasyarakat

Kelayakan lingkungan itudireflesikan oleh kelayakan lingkungan dan rekomendasi UKLUPL danyang ke empat semestinya bisa diterima secara sosial ini menurut ahlliyang ideal layak tekhnis, layak ekonomis, layak ekologis dan dapatditerima secara social.

tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Eksekusisebagaimana Risalah Lelang Nomor 271/2010 tertanggal 15 Desember 2010yang telah dibaliknama menjadi atas nama Terlawan IV atas bantuan TerlawanV adalah telah sesuai, telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku IlPedoman Tekhnis

Bahwa Kepala Teknik Tambang PT PLM tidak berada dilokasitambang sebagai penanggungjawab tekhnis dan lingkungan sertatidak ada surat pelimpahan tugas dan tanggungjawab dari KTT PTPLM Nomor 540/345 tanggal 5 Februari tahun 2020 a.n.Sdr Rezki Arkanuddin dicabut sesuai Kepmen ESDM Nomor1827/30/MEM/2018, Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagaiberikut :l KTT PT. Panca Logam Makmur yakni Sdr. Muh.

PC.02/01.06/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014yang isinya Termohon menyampaikan keberatan atas surat Pemohon karena tidaksesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangandengan adanya permasalahan antara Pemohon selaku Satker dan Termohon selakuKontraktor Pelaksana maka Pemohon telah mengajukan verifikasi kepada BPKPPerwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang salah satu document / bukti yangdiperoleh adalah Laporan Hasil Penelitian dan Evaluasi Tekhnis

penyuluhantekhnis kepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jualbeli udang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukanpembelian sarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potonganharga yang ditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis

Bahkan Penyuluh Teknis yang bekerja sebagai supervisor mengeluhkankarena penempatannya yang tidak sesuai dengan profesinya.Tenaga ahli penyuluh teknis yang tidak profesional yang menyebabkan penyuluhantidak memiliki tujuan dan hasil yang pasti.PELAYANAN MANAJEMENBahwa Pelayanan Manajemen dari tergugat Rekonvensi berupa manajemen yangberkaitan dengan tekhnis budidaya hampir kesemuanya jauh dari apa yang telahdisepakati bersama dalam PKS (dokumen pendukung, PSBU (pedoman standart BudidayaUdang) diantaranya

Buruknya Pelayanan Manajemen merupakan dampakdari dilaksanakannya revitalisasi oleh tergugat Rekonvensi.Bahwa Keterlambatan pelaksanaan penyuluhan tekhnis dan pelayanan manajementergugat Rekonvensi disebabkan oleh tidak dilaksanakannya Revitalisasi Pertambakandan merubah pola budidaya menjadi polyculture sehingga meniadakan keberadaan tandondan system budidaya intensif.

sudah memasuki program tebar intensif dengan system tandon pada akhirtahun 2009 namun kenyataan masyarakat di blok 6 harus mengerjakan perbaikantambaknya dengan biaya sendiri atau caa gotong royong (Semi Revitalisasi).Bahwa Bentuk kerugian yang diderita oleh masyarakat dengan tidak dilakukannyapenyuluhan teknis dan manajemen adalah berupa materi dan waktu.Bahwa Menjalankan usulan yang bertentangan dengan Panduan standart budidaya udang,(budidaya polyculture (ikan nila gift)) yang membuat penyuluhan tekhnis

Kerugian lain yang dapat dinilai,disamping itu penilai juga mempunyai landasan tekhnis dalam penilaian.Jadi kewenangan penilaian apakah kerugian lain yang dapat dinilai masukdiperhitungkan atau tidaknya adalah kewenangan KJPP ANA dan Rekan;9.

Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Bahwa tugas pokok Ahli secara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;Bahwa

diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa / lurah ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat IIyang bertindak sebagai kuasa bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindaksebagai kuasa / wakil dari penggugat di Pengadilan ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 65 angka 1disebutkan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakatdapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat ; Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis

UPTPasar (Unit Pelaksana Tekhnis), pada tahun 2010 sebagai UPTkebersihan, sampai sekarang, saat ini tidak membawa SK tersebut.Bahwa saksi kenal dengan Drs. A. Farhan, Msi tetapi tidak ada hubungankeluarga, dan hubungan pekerjaan ada karena saudara Drs. A.Farhan, Msi, selaku Kepala Dinas Pasar Tata Bangunan yangmerupakan atasan saksi.Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku UPT. Pasar dan UPT.Kebersihan saksi hanya sebagai formalitas, sehingga saksi tidak tahuapa tugas pokok (tupoksi) selaku UPT.

KHARISMA JAYA AGUNG ada mengembalikan uangpembangunan pasar sungai danau sesuai dengan hasil temuanInspektorat, Rp. 260.000.000, yang telah di setor ke kas daerah.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 61 dari 108Bahwa saksi mengenal saudara Jabari Karyajemika, karena dia sebagaistaf teknis dalam pembangunan pasar sungai danau tersebut, bertugasmengawasi masalah tekhnis pekerjaan dan membuat laporanlaporanhasil pekerjaan, alamat Banjarmasin.Bahwa benar Jabari Karyajemika adalah staf yang saksi

12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011. 20. 1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD. 21. 1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis

Ttepenghasilan bagi guru PNS Daerah kepada DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.20.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentangpenegasan kewajiban penyampaian Laporan RealisasiPembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahanpenghasilan guru PNSD.21.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis PembayaranTambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil DaerahTahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalPeningkatan Mutu Pendidik

PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang PedomanUmum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerahkepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasankewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjanganprofesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis

PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang PedomanUmum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerahkepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasankewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesiguru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis

Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalamBuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Buku Il Edisi 2007 dan 2008, hal mana telah terlewati danPara Penggugat pada saat itu tidak ada menyampaikan keberatan sampaidengan memasuki tahap jawaban.b.