Ditemukan 5175 data
Terbanding/Penggugat : Diana Agustina binti H. Muhammad Din Diwakili Oleh : Muhammad Rusdi, S.H.I. dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat II : Hj. Masliana binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. Zubaidah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Hj. Maimunah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat V : Hj. Fhatimah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hj. Laili Maisuroh binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hj. Latifah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Hj. Mahmudah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Hali
307 — 77
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA Bjmtercatat di KUA Kecamatan Martapura sesuai bukti T. 2 dan ekulvalen denganbukti P.4, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan pertimbangan dan putusan dalam diktum nomor 4 dan 5 dimanaputusan tersebut melebihi tuntutan yang diajukan (ultra petita), berdasarkanPasal 178 Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 RV, yang maksudnyaputusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalamgugatan sebagaimana juga yurisprudensi Mahkamah
101 — 16
adalah apabila didapati halhal sebagai berikut:1 Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifatumum.2 Petitum tuntutan ganti rugi akan tetapi tidak dirinci dalam gugatan.3 Petitum yang dimohonkan bersifat negatif.44Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam praktek penerapan petitum tidakbersifat mutlak, dalam artian Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkansemua yang dimohonkan dalam petitum secara utuh dan menyeluruh, dimana padasatu segi tidak melanggar azas ultra petita
H. andi Rifai
Tergugat:
1.ANDI SAINUDDIN
2.Hj. SAODA BINTI H.RAHIM
3.KEPALA KECAMATAN SEGERI MANDALLE
132 — 28
yang bersifatdeklaratoir sebagai dasar penyerahan tanah objek sengketa, atau denganperkataan lain harus ada amar dalam Putusan yang menentukan ataumenegaskan kepada siapa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwaPenggugat mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sehinggas berhakatas tanah objek sengketa, maka Majelis akan menambahkan amar terkaitpenegasan hak atas tanah objek sengketa, yang menurut hemat Majelis haltersebut bukanlah ultra petita
Pembanding/Penggugat VI : MEITHA NONTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IV : ALBERT SEMUEL TUWO
Pembanding/Penggugat II : JOUTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IX : FRIDA DINA TUWO
Pembanding/Penggugat VII : AHLI WARIS DARI ALM. HENDRIK TUWO YAITU SYUL TUWO
Pembanding/Penggugat V : JEANNE MINTJE TUWO
Pembanding/Penggugat III : DEECE MARIA TUWO
Pembanding/Penggugat I : HERMAN Y TUWO
Terbanding/Tergugat IV : JOUDI WATUNG
Terbanding/Tergugat II : ANTON WATUNG
Terbanding/Tergugat V : FIFKE ENGLIN FRANSISCA MAWEY, SH. MKn
Terbanding/Tergugat III : SYEDI WATUNG
Terbanding/Tergugat I : RIEN TUWO
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs DANNY BICKY WATTI
88 — 120
gugatan tidak terang isinya atauformulasi gugatan tidak jelas, dengan dasardasar dan alasanalasan:Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2019/PT MNDPertamaDalil gugatan tidak terang dan jelas, karena dalam fundamentumpatendi Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli terhadap tanahobjek sengketa adalah tidak Sah dan dalam Petitum GugatanPENGGUGAT KONVENSI, tidak dimohonkan amar yangmenyatakan Akta Jual Beli tidak sah, sedangkan dalam perkaraperdata hakim tidak dapat memutus secara ultra petita
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tator Bogor Raya dengan biaya sebesar tersebut dalam SuratPerjanjian Pengadaan Barang masingmasing kegiatan, telahtercapai, sehingga terbukti menurut hukum bahwa Negara telah tidakdirugikan;2.6.Bahwa Judex Juris telah melampaui kewenangannya dalam putusannyakarena Judex Juris telah mengabulkan melebihi (ultra petita) dari apa yangdituntut Jaksa yakni menjatuhkan Pidana terhadap Pemohon PK/Terpidana/Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dendasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus
95 — 20
Dan di dalam petita gugatanpoint 4 dirumuskan: "Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa(bidang I) yang terletak di Halifehan ... yang saat ini dikuasai olehtergugat I, II, III, M,V,VI dan tergugat VII..., (vide: put. PN.Atb. hal. 4),pada hal tanah bidang!
83 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuktikanMajelis Hakim Tingkat telah melanggar asas ultra petita.
276 — 234
tuntutan ganti rugi dalam prosedur gugatanperwakilan kelompok (class action), maka kerugian yang dihitung adalah hanyakerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara orangperseorangan yang dituntutnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),namun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / TergugatKonvensi tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat dipergunakan sebagaipertimbangan penghitungan ganti rugi, maka sesuai asas bahwa putusan tidakboleh melebihi apa yang dituntut (u/tra petita
104 — 42
dengan keadaanmateri, dan tidak menyimpang daripada apa yang dituntut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat dengan menambahkan klausula jika tidak dapatdilaksanakan secara natura/riil, maka harta bersama tersebut dijual secaraumum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelangtersebut dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuaidengan hak atau bagian mereka masingmasing bukanlah sesuatubertentangan dengan asas ultra petita
173 — 123
karenatidak digugat atau tidak dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat, makapenundaan pelaksanaan Keputusan Kelayakan lingkungan Hidup saja tidakHalaman 86 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGakan berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan fisik Apartemen CityTerrace sepanjang IPMBnya tidak ditunda pelaksanaannya atau tidakdibatalkan, dan terkait dengan IPMB yang tidak dipertimbangkan statushukumnya oleh Majelis karena tidak menjadi objek sengketa adalah demimemenuhi asas larangan ultra petita
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabbupaten Bogor
69 — 310
Bahwa dalam pertimbangan putusan judex facti telah melampauiwewenang (ultra petita), dimana judex facti dalam putusannyamenyatakan :a. Menyatakan tanah seluas 8.800 M2 yang diatasnya telah berdiribangunan SMPN 1 Cileungsi kidul adalah milik/Asset Pemerintahdaerah Kabupaten Bogorb.
134 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa telah terbukti Judex Facti melampaui batas wewenangnya denganmemutus perkara a quo di luar permintaan atau melebihi yang dimintaoleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);Fakta ini dapat dilihat dalam putusan PHI dimana Judex Facti telahmelebihi batas wewenangnya dalam menjatuhkan putusan (ultra petita)Halaman 21 dari 69 Put.
78 — 37
SelainHalaman 18 dari 59 halaman putusan Nomor 340/Padt.G/2021/PA.Bnitu adanya poin nafkah yang dimasukkan Penggugat tidaklah memiliki korelasidalam gugatan dan merupakan suatu bentuk kaburnya petita dan petitum gugatanpenggugat sehingga hal ini merupakan suatu bentuk gugatan penggugat kaburdan beralasan untuk di tolak;8.
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Majelis Judex Facti jelas melanggar azas ultravires (in excess of powers that which is beyond the power authorised bylaw) yang bertindak melebihi wewenang yang diberikan hukum kepadanya,atau biasa disebut Ultra Petitum Partium (ultra petita) dalam artimengabulkan melebihi yang diminta;Hal. 49 dari 55 hal. Put.
90 — 43
Namundemikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohondipertimbangkan bahwa Pengadilan tidak boleh memuat amarputusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonanpemohon, karena putusan yang melebihi dari apa yang dimohonkanoleh Penggugat adalah Putusan yang ultra petita. Dengan demikiansudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang terhormat untukmenolak ganti rugi immateril yang didalilkan oleh Penggugat.B.
198 — 115
Namun demikian untuk menghindari adanya ultra petita ataumemutuskan sesuatu yang tidak diminta, selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan sepanjang yang dituntut oleh Para Penggugat dalampetitum gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian denganbukti T.1, T.2, T.3 dan keterangan saksisaksi, serta pengakuan Para Tergugatdi persidangan terbukti bahwa H. Abdullah Syafei dan H.
137 — 72
Karenaapabila dalam petitum gugatan tidak dimohonkan siapa yangdiwajibkan yang membayar perkara, sedangkan dalam putusanterhadap perkara ini harus menyebutkan kepada siapa bebanperkara dibebankan, akan membuat putusan ultra petita.15. Bahwa kekeliruan PENGGUGAT dalam menyusun Surat Gugatan terlihatdari tidak cermatnya penyusunan posita gugatan karena terdapat petitumyang satu. dengan petitum yang lainnyasaling bertentangan.Pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya, yakni :a.
46 — 15
eksekusinya saja dan bukan materipokoknya ;Bahwa oleh karena dalil Perlawanan Para Pelawan adalah berkaitan denganpembuktian yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Factieperkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memperhatikanPutusan MARI,tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038K/Sip/1973 di atas, makaPutusan No. 422/Pdt/Bth/2015/PNMdn, halaman 38 dari 84pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan materi perkara, adalahmelebihi kewenangan dari Judex Factie (on bevoegd atau ultra petita
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemetjahan dan Pembahagian(Sebahagian) Nomor 34 tanggal 15 Juni 1960 yang menjadiahli waris Zein bin Ali Badjabir adalah atas nama MohamadBin Zein Badjabir.e Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Ahli waris dariZein bin Ali Badjabir adalan subyek hukum yang berbedasehingga Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidakmemiliki Kepentingan untuk menggugat di Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya (tidak memiliki Persona Standi inJudicio).e Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama telah melanggarasas ultra petita
165 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ultra Petita Pada Putusan Perkara 191/PDT.G/2000/PN.Jkt.Tim tanggal 8Februari 2001 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor595/PDT/2001/PT.DKI tanggal 19 Maret 2002 juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 1425 K/PDT/2003 tanggal 22 September 2004 DikarenakanTelah Dikabulkan Suatu Hal Yang Sama Sekali Tidak Dituntut/DimintaOleh Penggugat Itu Sendiri Atau Telah Dikabulkan Suatu Putusan YangLebih Daripada Yang Dituntut/Diminta Oleh Penggugat Itu Sendiri;Pada Petitum Gugatan Perkara Nomor 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim